Home Blog Page 502

Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia, Dunia Perbankan Berduka

0

Bogordaily.net – Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin —begitulah nama yang pagi ini menggema paling lirih, paling pelan, namun juga paling menusuk di dunia perbankan Jawa Barat. Direktur utama Bank BJB Yusuf Saadudin wafat.

Kalimat itu pelan, tapi berat. Berat karena ia bukan sekadar pucuk pimpinan bank daerah terbesar di Jawa Barat. Ia adalah mesin transformasi yang baru saja dipanaskan. Dan kini, mesin itu mendadak berhenti.

Direktur utama Bank BJB Yusuf Saadudin meninggal dunia Jumat, 14 November 2025, pukul 00.30 WIB di RS Mayapada Bandung. Berita yang terasa terlalu dini bagi seseorang yang baru delapan bulan lalu ditunjuk memimpin salah satu bank daerah paling agresif berubah.

Rumah duka di Jl Gamelan No. 4 Bandung pagi itu penuh. Bendera setengah tiang seperti ikut menunduk. Alumni Universitas Padjadjaran—kampus tempat Yusuf menimba ilmu Akuntansi dan Magister Hukum Ekonomi—turut menyampaikan duka mendalam. Dalam unggahan resminya, mereka menulis doa panjang: semoga kuburnya dilapangkan, semoga amalnya diterima, semoga kebaikannya menjadi amal jariyah yang tak putus.

Belasungkawa datang dari berbagai penjuru. Helmy Yahya, Kepala BP Rebana, menulis kalimat yang membuat siapa pun terhenyak: “Saya bersaksi beliau adalah orang baik.”Ia bahkan bertemu Yusuf hanya seminggu lalu—dua kali. Sekali di Bandung, sekali di Jakarta. Betapa hidup bisa sedekat itu dengan maut.

Bagi Bank BJB, kepergian Yusuf bukan hanya kehilangan pemimpin. Ini kehilangan arah angin. Selama memimpin, Yusuf adalah kompas transformasi. Ia mendorong penguatan permodalan, memperluas kemitraan, dan menancapkan pilar digitalisasi yang sedang membawa BJB ke lintasan pertumbuhan baru.

Budaya kerja berbasis tata kelola, pengembangan talenta, disiplin risiko—semuanya ia bangun sebagai pondasi. Pondasi yang justru sedang mulai kokoh ketika kabar itu datang di tengah malam.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Herfinia, menyebutnya meninggalkan jejak mendalam. Jejak yang sulit dihapus. Jejak yang terlalu muda untuk berubah menjadi kenangan.

Bank BJB memastikan roda bisnis tetap berjalan. GCG tetap menjadi rel. Intermediasi tetap mengalir. Organisasi tetap berdiri.

Di akhir hari, semua kembali pada doa. Pada penghormatan. Pada apa yang ia tinggalkan. Dan Yusuf meninggalkan banyak hal: sistem, budaya, keteladanan, dan rasa kehilangan yang tidak main-main.

Dunia perbankan Jawa Barat kehilangan salah satu motor terbesarnya.

Dan pagi ini, nama yang kita sebut di awal, di tengah, dan yang akan kita kenang di akhir:Direktur utama Bank BJB Yusuf Saadudin.

Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Rakyat, 1,2 Juta AgenBRILink Catat Transaksi Rp1.294 triliun dalam 9 Bulan

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui inovasi berbasis sharing economy.

Hingga September 2025, BRI telah memiliki sekitar 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, mencakup 66.648 desa atau setara dengan 80% dari total desa di Tanah Air.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan kehadiran jaringan AgenBRILink ini tidak hanya memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat di pelosok, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang berperan sebagai agen.

“Melalui model bisnis berbasis kemitraan ini, BRI berhasil menciptakan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan di mana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan, tetapi juga bagian dari rantai nilai ekonomi digital yang memberikan dampak sosial dan ekonomi secara langsung di tingkat desa,” ujar Hery.

Hingga akhir September 2025, AgenBRILink juga telah memfasilitasi 826 juta transaksi finansial dengan total volume mencapai Rp1.294 triliun, yang mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas keuangan masyarakat di tingkat grassroot.

Tak hanya melayani kebutuhan transaksi harian, AgenBRILink juga menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan simpanan dan pembiayaan BRI. Melalui layanan referral, para agen dapat membantu calon nasabah dalam proses pembukaan rekening baru (seperti Tabungan BSA) hingga pengajuan pinjaman usaha. Selama sembilan bulan di tahun 2025, jaringan AgenBRILink telah mencatat 524 ribu referral pinjaman, serta referral simpanan senilai Rp285 miliar.

Kehadiran AgenBRILink memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat. Peningkatan kebutuhan layanan finansial di berbagai daerah menunjukkan bahwa AgenBRILink semakin dibutuhkan untuk menghadirkan layanan perbankan yang mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“AgenBRILink telah menjadi bagian dari ekosistem inklusi keuangan yang mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dengan jaringan yang luas, agen turut memperkuat kehadiran BRI di tingkat komunitas dan memastikan layanan keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal),” ujar Hery.

Sebagaimana diketahui, AgenBRILink selalu siap melayani kebutuhan masyarakat, bahkan pada periode hari libur. Layanan yang tersedia pun semakin lengkap, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, hingga layanan referral pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman.

Kini, AgenBRILink juga telah memperluas fungsinya dengan melayani penjualan asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan ferry. Beragam fitur ini menjadikan AgenBRILink sebagai solusi layanan keuangan yang lengkap, praktis, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.***

Terbanyak se-Indonesia, Pemkab Bogor Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu di Pakansari

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melantik sebanyak 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Area Stadion Pakansari, Cibinong, Jum’at 14 November 2025.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa, pelantikan pengukuhan pegawai paruh waktu di Pemkab Bogor sejumlah 9.687 pegawai ini merupakan pelantikan terbesar tingkat Kabupaten Kota se Indonesia.

“Jadi tujuan kita melakukan pengukuhan pegawai paruh waktu adalah mempersiapkan di tahun 2026 sesuai dengan arahan Badan Kepegawaian Nasional bahwa pegawai paruh waktu akan diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai PPPK di Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto.

Menurut Rudy, walaupun di tahun 2026 Kabupaten Bogor diberikan kuota 4.500 pegawai untuk tahap pertama. Namun, pihaknya menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk melantik seluruhnya di tahun 2026.

Oleh karena itu, Rudy mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari DPRD Kabupaten Bogor dukungan dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Bogor BKPSDM, BKM pusat maupun Provinsi yang mensupport Pemkab Bogor untuk melaksanakan pelantikan pada hari ini.

“Tentunya yang sebesar besarnya kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai yang hari ini sudah diangkat dan ditetapkan sebagai paruh waktu,” jelasnya.

Adapun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nantinya akan segera memproses secepatnya para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum berkesempatan dilantik.

“Yang belum ditetapkan insya allah saya kira akan memproses secepatnya, kami Pemkab Bogor hari ini Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi berkomitmen bersama sama, siapa yang berjuang membangun Kabupaten Bogor bersama sama kita tidak akan pernah melupakan,” ujar Rudy.

Selain itu, Rudy berpesan kepada para PPPK paruh waktu yang dilantik hari ini untuk dapat bersama sama mengabdi dan membangun Kabupaten Bogor.

“Jangan takut terkait bagaimana pembiayaan dan penganggaran kita tidak akan lupa setetes keringat meneteskan untuk membangun Kabupaten Bogor adalah bagian perjuangan dan Kabupaten Bogor dan tentunya APBD bersumber dari rakyat digunakan oleh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat,” ungkapnya.*

(Albin Pandita)

Pemkab Bogor Pecahkan Rekor Pelantikan PPPK Paruh Waktu, Ribuan Pegawai Resmi Kantongi SK

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resemi melantik ribuan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam upacara akbar di lapangan Panahan Stadion Pakansari, pada Jumat, 14 November 2025.

Ha ini menandai langkah konsisten Pemkab Bogor dalam mempertahankan rekor percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai.

Upacara yang dimulai pukul 05.30 WIB itu dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Bupati Bogor, Wakil Bupati, hingga pimpinan DPRD.

Kehadiran pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kepala Kantor Regional III, Wahyu, semakin menegaskan bahwa pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda daerah, tetapi juga diapresiasi pada level pemerintah pusat.

1.687 PPPK Resmi Kantongi Nomor Induk ASN

Prosesi pelantikan yang dipimpin Bupati Bogor itu diwarnai momen penting ketika perwakilan PPPK menerima SK secara simbolis. Dalam sambutannya, Wahyu menyampaikan ucapan selamat sekaligus penegasan status baru para pegawai yang kini telah resmi masuk dalam sistem kepegawaian nasional.

“Pada hari ini, Bapak Ibu semua telah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara dan telah memiliki Nomor Induk PPPK secara nasional yang tercatat dalam ASN Digital BKN,” ujarnya di hadapan seluruh peserta pelantikan.

Wahyu menekankan bahwa status baru sebagai ASN harus diiringi dengan kinerja nyata. Ia meminta para PPPK untuk bekerja dengan semangat melayani masyarakat, menjaga integritas, serta mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor.

Pelantikan hari ini juga mendapat apresiasi khusus dari BKN karena Kabupaten Bogor kembali menjadi daerah yang tercepat dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu dengan jumlah terbanyak, yaitu 1.687 orang. Dengan pelantikan ini, total PPPK Tahap I, Tahap II, dan Paruh Waktu yang telah diangkat Pemkab Bogor mencapai 13.258 pegawai.

Selain pelantikan, BKN juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor termasuk instansi di Jawa Barat yang sudah menerapkan manajemen talenta ASN. Sebanyak 1.666 ASN direncanakan mengikuti kegiatan Coaching penguatan kompetensi pada 8–9 Desember 2025 di BPKSDM Kabupaten Bogor.

Salah satu peserta pelantikan, Mega Juliantika dari Cileungsi, menyampaikan rasa syukurnya setelah resmi dilantik.

“Alhamdulillah, akhirnya usaha selama ini terbayar. Ini jadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan pengajaran terbaik bagi murid-murid saya,” ujarnya.

Acara pelantikan berjalan tertib dan lancar, diakhiri dengan penyerahan simbolis SK PPPK Paruh Waktu oleh Bupati Bogor kepada perwakilan peserta.

(Sasqia Ayu Aulia)

Eksklusif! Sahara Dzumirra, Berikan Paket Umroh Wisata Salju di Turki

0

Bogordaily.net – Sahara Dzumirra Tour and Travel, memberikan penawaran menggiurkan bagi jamaah yang berniat menunaikan ibadah Umroh ke Tanah Suci, Mekkah, yaitu paket Umroh Plus Turki. Usai melaksanakan ritual beribadah Umroh, jamaah dapat menikmati iklim saat musim dingin di Istanbul, Turki.

Paket perjalanan ini berlangsung selama 12 hari, mengambil rute Madinah – Mekkah – Istanbul. Keberangkatan dilaksanakan pada 27 Desember 2025.

Supaya bisa menikmati ibadah Umroh sekaligus menikmati sesasi musim dingin di Istambul Turki, Sahara Dzumirra Tour and Travel, menyodorkan harga menggiurkan mulai dari Rp46.500.000.- Setiap jemaah dipastikan menikmati fasilitas lengkap Hotel Bintang Empat.

Perjalanan wisata musim salju di Istanbul Turki, menjadikan perjalanan religi ini semakin berkesan. Tak ter lupakan!

Sahara Dzumirra Tour and Travel, memastikan harga tersebut sudah mencakup berbagai kebutuhan perjalanan, seperti tiket pesawat ekonomi pulang–pergi, visa umroh, bus AC & kereta cepat, hotel dan makan Full Board, handling Saudi & CGK, guide dan tour leader, lounge keberangkatan, tipping guide & driver selama di Turki, Manasik dan perlengkapan umroh, sertifikat umroh dan air Zam-Zam 5 liter.

Sahara Dzumirra Tour and Travel mengajak masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umroh sambil berlibur ke Turki, supaya segera mendaftar langsung ke kantor yang berlokasi di Ruko Graha Kartika Pratama Blok E No. 6, Jalan Raya Tegar Beriman, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Calon jemaah yang berminat dapat langsung menghubungi nomor: 0812-2762-4243.***

(Ibnu Galansa/Diki Sudrajat)

Penantian 21 Tahun, Penjaga Sekolah SDN 07 Bojong Gede Akhirnya Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu 

0

Bogordaily.net – Seorang penjaga sekolah asal SDN 07 Bojonggede menyampaikan rasa syukurnya usai dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh Pemkab Bogor di Pakansari, pada Jum’at 14 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Penjaga Sekolah SDN 07 Bojonggede yakni Suradi (57) mengungkapkan bahwa, dirinya telah menunggu dari tahun 2004 untuk menjadi ASN. Dirinya pun mengaku bangga atas dilantiknya menjadi PPPK paruh waktu.

“Alhamdulilah gembira ajah bersyukur kita menunggu selama dari 2004, bangga ajah saya kan penjaga sekolah SDN 07 Bojongede,” kata Suradi kepada wartawan saat ditemui.

Suradi berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk dapat melantik dirinya menjadi PPPK penuh waktu karena lamanya pengabdian dirinya sebagai penjaga sekolah.

“Di Sk kan penuh waktu karena pengabdian kita udah lama ya. Lebih disejahterakan aja tenaga tendik, saya berjuang dari 2004,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melantik sebanyak 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Area Stadion Pakansari, Cibinong, Jum’at 14 November 2025.

Bupati Bogor Lakukan Pelantikan

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa, pelantikan pengukuhan pegawai paruh waktu di Pemkab Bogor sejumlah 9.687 pegawai ini merupakan pelantikan terbesar tingkat Kabupaten Kota se Indonesia.

“Jadi tujuan kita melakukan pengukuhan pegawai paruh waktu adalah mempersiapkan di tahun 2026 sesuai dengan arahan Badan Kepegawaian Nasional bahwa pegawai paruh waktu akan diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai PPPK di Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto.

Adapun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nantinya akan segera memproses secepatnya para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum berkesempatan dilantik.

“Yang belum ditetapkan insya allah saya kira akan memproses secepatnya, kami Pemkab Bogor hari ini Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi berkomitmen bersama sama, siapa yang berjuang membangun Kabupaten Bogor bersama sama kita tidak akan pernah melupakan,” ujar Rudy.

Selain itu, Rudy berpesan kepada para PPPK paruh waktu yang dilantik hari ini untuk dapat bersama sama mengabdi dan membangun Kabupaten Bogor.

“Jangan takut terkait bagaimana pembiayaan dan penganggaran kita tidak akan lupa setetes keringat meneteskan untuk membangun Kabupaten Bogor adalah bagian perjuangan dan Kabupaten Bogor dan tentunya APBD bersumber dari rakyat digunakan oleh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat,” ungkapnya.

(Albin Pandita)

KNPI Kota Bogor Kecam Pemukulan Pengunjung Kafe, Pengelola Harus Bertanggung Jawab

0

Bogordaily.net – Insiden pemukulan terhadap seorang pengunjung di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kota Bogor, Selasa, 11 November 2025, menuai sorotan tajam dari Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Milzam Bajened.

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi, terlebih jika terjadi di ruang publik yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi terjadi di ruang publik yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman bagi warga,” ujar milzam,

Menindaklanjuti kejadian ini, Pemerintah Kota Bogor bersama Dinas Pariwisata dan Satpol PP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keamanan di kafe, bar, maupun tempat hiburan lainnya.

Menurut milzam, keamanan di ruang publik seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif.

Ia juga mendesak agar pengelola Kafe papabears , lokasi terjadinya insiden, bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum.

Meski peristiwa terjadi di luar jam operasional, pihak pengelola tetap memiliki kewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap petugas keamanan serta memastikan SOP keamanan diterapkan secara profesional.

Tanggung Jawab Moral dan Etika Publik

Milzam menekankan bahwa setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghormati hak-hak konsumen. Ia juga mengimbau masyarakat agar menyelesaikan perbedaan dengan cara yang beradab.

“Etis saling menghormati harus dijunjung tinggi. Setiap persoalan bisa diselesaikan tanpa harus mengedepankan kekerasan,” tegasnya.

Bogor Harus Jadi Kota Ramah

Lebih jauh,Milzam mengingatkan bahwa Kota Bogor memiliki identitas sebagai kota wisata sekaligus kota yang religius. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang mencederai kenyamanan publik tidak boleh dibiarkan berulang.

“Kota Bogor harus dikenal sebagai kota yang ramah dan nyaman bagi siapa pun, bukan kota yang identik dengan kekerasan di ruang publik,” pungkas Milzam.

 

 

Menkop: SPBU Nelayan Bisa Perkuat Ekosistem Ekonomi Maritim Berbasis Koperasi

0

Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan milik KUD Bina Mina, di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Rabu (12/11).

“Ini menunjukkan bahwa koperasi nelayan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengelola dan penggerak ekonomi di wilayah pesisir. Pembangunan SPBU Nelayan ini merupakan salah satu langkah nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim berbasis koperasi,” jelas Menkop.

Turut menghadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dan jajaran engurus koperasi.

Bagi Menkop, kehadiran SPBU Nelayan tidak hanya menyediakan akses bahan bakar yang lebih mudah dan efisien bagi nelayan, tetapi juga menempatkan koperasi sebagai pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan.

“Dan ini akan kita jadikan sebagai model percontohan, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga nantinya bisa mengelola SPBU Nelayan yang ada di desa-desa nelayan,” kata Menkop.

Menkop mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pembangunan SPBUN berbasis koperasi, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menkop berharap, dengan peletakan batu pertama ini, koperasi nelayan dapat semakin berdaya, menjadi penggerak utama ekonomi maritim, serta mewujudkan pertumbuhan pesisir yang inklusif dan berkeadilan.

Menkop menambahkan, tahun ini akan dibangun SPBU Nelayan di 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah pesisir Indonesia.

Saat ini, ada sebanyak 416 SPBU Nelayan dibangun dan 61 unit diantaranya dimiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi aktor strategis dalam mendukung kemandirian energi bagi sektor perikanan rakyat.

“Model pengelolaan SPBU Nelayan berbasis koperasi terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggota dan masyarakat sekitar,” ungkap Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Menkop juga meluncurkan Buku Pedoman (Manual Book) Kemitraan Usaha SPBU Nelayan untuk Koperasi Nelayan, yang diharapkan menjadi panduan nasional bagi koperasi nelayan di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kemitraan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah.

Menurut Menkop, melalui pendampingan yang baik, koperasi nelayan akan semakin mampu menjalankan fungsinya secara profesional, modern, dan berbasis digital.

“Kami berharap, ke depan koperasi nelayan dapat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi maritim rakyat,” tandas Menkop.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan, saat ini ada sekitar enam SPBU Nelayan yang eksisting yang ada di Lampung, dari 131 desa nelayan yang ada. “Maka, kita akan terus mewujudkan 131 SPBU Nelayan lainnya, serta mengurus seluruh perijinan pendiriannya,” kata Wagub Lampung.

Wagub berharap seluruh kabupaten dan kota yang ada di Lampung bisa memiliki SPBU Nelayan. “Ini momen yang ditunggu-tunggu masyarakat nelayan di Lampung. Kita akan dorong mendirikan SPBU Nelayan melalui koperasi,” kata Wagub Lampung.

Pasalnya, menurut Wagub Lampung, wilayahnya merupakan gerbang maritim terbesar kedua yang memiliki 60% potensial sebagai sentra perikanan tangkap dan sentra budidaya udang. “Saya akan mendorong daerah lain mendirikan SPBU Nelayan,” ujar Wagub Lampung.

Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa komitmen dukungannya terhadap seluruh program pemerintah, khususnya dalam penyediaan energi.

“Kita berikan layanan terbaik, baik dari sisi ketersediaan produknya, kemudahan menjangkaunya, dengan kualitas produk yang dapat diterima,” kata Mars Ega.

Selain itu, kata Mars Ega, pihaknya juga berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan dari bisnis SPBU Nelayan tersebut. “Program pendirian SPBU Nelayan juga bisa dikolaborasikan dengan keberadaan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Mars Ega.

Oleh karena itu, Mars Ega mendorong kalangan koperasi untuk lebih aktif lagi untuk mendirikan SPBU Nelayan secara mandiri. Untuk itu, Pertamina akan terus mendorong koperasi untuk membangun banyak outlet, yang tidak hanya menjual solar tapi juga pelumas Pertamina. “Karena, kuota solar kita itu sangat banyak, tapi kita kurang outlet khususnya yang ada di desa-desa nelayan,” kata Mars Ega.

Indonesia Masuki Era Baru Perdagangan Karbon Internasional, Resmi Teken Kesepakatan dengan Norwegia di COP30

0

Bogordaily.net – Hari keempat gelaran Conference of the Parties (COP30) di Belem, Brasil, menjadi momentum penting bagi Indonesia di panggung diplomasi iklim global.

Bertempat di Paviliun Idonesia, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menandatangani Letter of Inten (LoI) untuk dimulainya Perdagangan Karbon Internasional Berbasis Teknologi.

‘Ini merupakan langkah besar menuju implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris dengan dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) pertama dari Indonesia,” Kata Menteri LH/Kepala BPLH RI Hanif Faisol, Kamis (13/11/2025).

Era Baru Karbon Teknologi Dimulai

Kesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement Generating Based Incentive antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia.

Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan, dengan potensi nilai ekonomi mencapai USD 350 juta.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation- Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia–Norwegia yang telah disepakati antara KLH/BPLH bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Paris Agreement, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih.

Indonesia Berpotensi Jadi yang Pertama di Dunia

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

Dengan langkah baru ini, Indonesia resmi memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi, sebuah lompatan penting dalam diversifikasi sumber mitigasi emisi menuju transisi energi rendah karbon.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Menteri Hanif.

Dalam sambutannya, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau. Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi, sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” jelas Andreas Bjelland Eriksen,

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini memperkuat pesan utama Indonesia di forum COP30, yaitu kepemimpinan nyata dalam transisi energi dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Indonesia Siap Memimpin Perdagangan Karbon Global

Sebagai pelaksana utama dalam kerjasama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin target ambisius transisi energi Indonesia dapat tercapai tepat waktu,” tutup Darmawan.

Langkah bersama Indonesia–Norwegia melalui Framework Agreement antara PLN dan GGGI ini menjadi awal dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia, sebuah pencapaian yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi, tetapi juga menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawal implementasi Artikel Perjanjian Paris secara penuh, menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Hari Ke 4 (empat) Kegiatan COP30 Belem Brasil Menjadi Catatan Sejarah bagi Pemerintah Indonesia dan Norwegia

0

Bogordaily.net – Bertempat di Paviliun Idonesia, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen, menandatangani Letter of Inten (LoI) untuk dimulainya Perdagangan Karbon Internasional Berbasis Teknologi. Penandatanganan ini menjadi catatan sejarah bagi Indonesia dengan Norwegia.

‘Ini merupakan langkah besar menuju implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris dengan dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) pertama dari Indonesia,” Kata Menteri LH/Kepala BPLH RI Hanif Faisol, Kamis (13/11/2025).

Kesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement Generating Based Incentive antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan, dengan potensi nilai ekonomi mencapai USD 350 juta.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation- Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia–Norwegia yang telah disepakati antara KLH/BPLH bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.

Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025. Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Paris Agreement, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih.

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia. Dengan langkah baru ini, Indonesia resmi memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi—sebuah lompatan penting dalam diversifikasi sumber mitigasi emisi menuju transisi energi rendah karbon.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Menteri Hanif.

Dalam sambutannya, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau. Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi—sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” jelas Andreas Bjelland Eriksen,

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini memperkuat pesan utama Indonesia di forum COP30, yaitu kepemimpinan nyata dalam transisi energi dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Sebagai pelaksana utama dalam kerjasama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin target ambisius transisi energi Indonesia dapat tercapai tepat waktu,” tutup Darmawan.

Langkah bersama Indonesia–Norwegia melalui Framework Agreement antara PLN dan GGGI ini menjadi awal dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia—sebuah pencapaian yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi, tetapi juga menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawal implementasi Artikel Perjanjian Paris secara penuh, menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.