Page 5919 – Bogor Daily

Menteri Teten Apresiasi Vaksinasi Booster Kopsyah BMI Percepat Pemulihan Ekonomi

Ekonomi

SD

-

16 March 2022

Menteri Teten Apresiasi Vaksinasi Booster Kopsyah BMI Percepat Pemulihan Ekonomi

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian mengakselerasi vaksinasi untuk tercapainya herd immunity serta menekan laju penyebaran Covid-19, dengan kolaborasi bersama koperasi. Kali ini pemberian vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) yang diselenggarakan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI).

Pemberian vaksinasi booster ini sebanyak 1.000 dosis yang diberikan kepada anggota koperasi, keluarga, serta masyarakat sekitar. Vaksinasi booster yang diselenggarakan Kopsyah BMI ini juga didukung KemenKopUKM bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah terus mempercepat vaksinasi booster, sebagai salah satu strategi untuk mengakselerasi efektivitas program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Diharapkan program vaksinasi dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,7-5,5 persen.

“Percepatan vaksinasi booster ini supaya kita segera pulih dari Covid-19, dan ingin segera masyarakat hidup normal. Sehingga kegiatan usaha perkantoran, sekolah bisa beraktivitas lagi, penting agar mendorong ekonomi bangkit kembali,” kata Menteri Teten saat melakukan kunjungannya di acara vaksinasi massal Kopsyah BMI, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa, 15 Maret 2022. Turut mendampingi, Deputi Bidang Koperasi Ahmad Zabadi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Ia melanjutkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, vaksinasi booster mulai dilakukan sejak 12 Januari 2022 dan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Dashboard vaksin.kemenkes.go.id per 14 Maret 2022 menunjukkan data progresif pemberian vaksinasi. Di mana vaksinasi dosis 1 mencapai 193.591.293 dosis (92,95 persen), vaksinasi dosis 2 yakni 151.693.762 dosis (72,84 persen), dan vaksinasi dosis 3/lanjutan (booster) yakni 14.724.644 dosis (7,07 persen). Sementara target sasaran vaksinasi nasional sebesar 208.265.720.

Mengutip data Kemenkes, Menteri Teten mengatakan, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari sisi jumlah rakyat yang telah mendapat suntikan vaksin. Yakni setelah China, India, dan Amerika Serikat (AS).

“Dari sisi vaksinasi kita sudah sejajar dengan negara-negara besar. Diprediksi pada 2045, Indonesia menjadi empat negara besar dunia. Vaksinasi kita sudah menyamai mereka, ini didukung berkat vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kopsyah BMI, sebab pemerintah tidak bisa sendiri. Kolaborasi harus menjadi agenda bersama,” tegas MenKopUKM.

Ia mengatakan, pemerintah, dunia usaha dan maysarakat, saat ini sedang mempersiapkan proses transisi dari pandemi menuju endemi. Untuk itu ia berpesan, dalam prosesnya, bupati dan pemerintah di daerah turut mengawasi dengan memastikan semua lapisan masyarakt menjaga protokol kesehatan.

“Kalau sudah endemi, ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga protokol kesehatan, di samping pemerintah turut menyediakan fasilitas kesehatan secara lengkap,” ujarnya.

Menteri Teten kembali menegaskan, koperasi UMKM menjadi ujung tombak, pemulihan ekonomi, serta tulang punggung perekonomian. Bagaimana Koperasi dan UMKM mampu menggerakkan ekonomi, sehingga perlu mendapat prioritas dalam pemberian vaksinasi.

“Koperasi selain memiliki 3 fungsi utama yakni sebagai bisnis kegiatan, usaha dan kegiatan ekonomi, juga memiliki fungsi lain sebagai pendidikan dan kegiatan sosial. Dua hal ini yang membedakan koperasi dengan korporasi. Untuk itu, fungsi koperasi sebagai pendidikan dan kegiatan sosial harus terus digelorakan,” imbau Menteri Teten.***

RUU TPKS Akan Dibahas di Badan Legislatif DPR RI

Politik

R.A Wulansari

-

16 March 2022

0

RUU TPKS Akan Dibahas di Badan Legislatif DPR RI

Bogordaily.net – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan yamg dibuat oleh Pimpinan DPR RI, Puan Maharani terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Ya tadi telah diputuskan dalam rapat bamus bahwa untuk RUU TPKS itu dibahas di Baleg,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Maret 2022.

Selanjutnya ia berharap Baleg dapat segera mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU TPKS. Baleg tidak perlu lagi menunggu pembacaan surat presiden Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di rapat paripurna.

“Kan waktu itu Surat Presidennya sudah,” ucapnya

DPR diketahui telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif pemerintah pada 18 Januari 2022 lalu. DPR juga telah menerima Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 16 Februari 2022. Surpres tersebut bernomor R.05/Pres/02/2022 dan ditandangani 11 Februari 2022.

Pada Selasa kemarin, 15 Maret 2022, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Puan memastikan RUU TPKS akan dibahas pada masa sidang ini.

“Saya baru membuka rapat paripurna pembukaan masa sidang IV, artinya rapim dan bamus baru bisa dilaksanakan ketika sudah pembukaan masa sidang. Artinya besok (Rabu) akan ada rapim dan bamus,” kata Puan.

Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia meminta DPT tidak menjadikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai janji politik.

“Maka kita berharap betul, kepada ketua DPR tentunya jangan jadikan RUU TPKS jualan politik setiap saat, dihadapan pada begitu banyak fakta dan kasus kekerasan seksual yang terjadi,” kata Lucius dalam konferensi pers secara daring, dikutip dari Republika.

Lucius menilai, rancangan undang-undang tersebut kerap menjadi janji yang disampaikan berupang-ulang oleh DPR pada setiap masa sidang. Faktanya DPR terlihat mengabaikan surpres berisi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama dengan DPR.

“Pengabaian itu yang kemudian membuat RUU TPKS tidak bisa kemudian langsung dibahas memasuki masa sidang IV, karena masih harus menunggu paripurna atau bamus untuk menentukan siapa penanggung jawab RUU TPKS itu dari pihak DPR,” jelasnya.

Kepergok Warga, Maling Motor Ini Diikat di Pinggir Jalan

Nasional

SD

-

16 March 2022

0

Kepergok Warga, Maling Motor Ini Diikat di Pinggir Jalan

Bogordaily.net – Seorang maling motor diikat oleh warga Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan di pinggir jalan. Hal itu dilakukan lantaran kesal dengan ulah pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Serpong, Iptu Joko Aprianto mengatakan kasus pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 15 Maret 2022 sore. Pelaku berinisial R (24). Dia melancarkan aksinya seorang diri di tengah guyuran hujan deras.

“Betul, pelaku pencurian. Beraksi sendirian,” ujar Iptu Joko saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Maret 2022.

Menurut Joko, modus pelaku dalam melakukan aksi pencurian dengan berjalan kaki sambil mencari target motor yang akan dicuri. Namun, saat akan membawa kabur hasil curian kepergok warga dan diteriaki maling.

“Ditangkap di lokasi pencurian karena dikejar warga,” ucapnya.

Selain mengamankan pelaku pencurian, lanjut Joko, terdapat pula barang bukti berupa kunci leter T yang digunakan saat beraksi.

”Betul ada kunci leter T yang diamankan,” tukasnya.***

Waduh! 4,5 Juta Orang di ASEAN Mendadak Miskin Dihantam Covid-19

Berita

Diki Sudrajat

-

16 March 2022

0

Waduh! 4,5 Juta Orang di ASEAN Mendadak Miskin Dihantam Covid-19

Bogordaily.net–Pandemi Covid-19 memberi dampak luar biasa bagi warga dunia. Bahkan, Asian Development Bank (ADB) melaporkan sebanyak 4,7 juta warga Asia Tenggara (ASEAN) telah masuk dalam jurang kemiskinan ekstrim sepanjang 2021 lalu.

Jutaaan orang tersebut menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan akibat di PHK di tempat mereka bekerja. Setidaknya pada tahun lalu 9,3 juta orang kehilangan pekerjaannya.

Hal tersebut diungkap dalam laporan Asian Development Bank (ADB) yang dipaparkan di Simposium Pembangunan Asia Tenggara (Southeast Asia Development Symposium/SEADS).

“Pandemi ini telah menimbulkan pengangguran di mana-mana, memperburuk ketimpangan, serta memperbesar tingkat kemiskinan, dan hal-hal tersebut terutama menimpa kaum perempuan, pekerja usia muda, dan lansia di Asia Tenggara,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dilansir dari Suara.com, Rabu, 16 Maret 2022.

Masatsugu Asakawa menjelaskan, ADB akan terus bekerja sama dengan para pembuat kebijakan, seiring upaya negara-negara untuk membangun kembali perekonomian negaranya, meningkatkan sistem kesehatan nasional, dan merampingkan peraturan domestik guna memperkuat daya saing dunia usaha.

“Kami mendorong seluruh pemerintah di Asia Tenggara agar berinvestasi pada infrastruktur yang pintar dan hijau, serta mengadopsi inovasi di bidang teknologi untuk makin menstimulasi pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Laporan ADB ini juga menyatakan dalam kurun waktu dua tahun pandemi, perekonomian yang sudah mengadopsi teknologi secara luas, mampu mempertahankan ekspornya, atau kaya sumber daya alam, memiliki prospek pertumbuhan yang lebih cerah.

Laporan tersebut mencatat terjadinya pemulihan ekonomi di seluruh kawasan, dan sebagian besar negara mengalami kenaikan kunjungan ke tempat-tempat ritel dan rekreasi hingga 161 persen dalam periode dua tahun sampai dengan 16 Februari 2022.

Namun, kata dia kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan global, termasuk munculnya varian lain dari covid-19, pengetatan suku bunga global, gangguan rantai pasokan, serta kenaikan harga komoditas dan inflasi.***

Konflik Panjang Rusia-Ukraina, Sri Mulyani Ungkap Dampak Ekonomi Bagi Indonesia

Ekonomi

Diki Sudrajat

-

16 March 2022

0

Konflik Panjang Rusia-Ukraina, Sri Mulyani Ungkap Dampak Ekonomi Bagi Indonesia

Bogordaily.net–Konflik antara Rusia dan Ukraina tampaknya tak berkesudahan. Bahkan, Rusia kini menikmati sanksi ekonomi dari sejumlah negara dunia akibat ulahnya yang melakukan invasi militer ke Ukraina. Sejumlah negara barat, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa hingga sejumlah negara Asia melakukan sanksi terhadap negeri beruang putih tersebut.

Lalu apakah dengan sanksi yang diterima Rusia akan menberikan dampak secara langsung bagi perekonomian di Indonesia?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak sanksi Rusia terhadap ekonomi Indonesia tidak akan berdampak luar biasa karena share perekonomian Indonesia dan Rusia terbilang sangat kecil.

“Sanksi ekonomi tersebut tentunya sangat memukul Rusia, tentunya dalam konteks share Rusia terhadap perekonomian khususnya Indonesia yang relatif kecil kita tidak terkena dampaknya,” kata Sri Mulyani dalam Webinar Fitch on Indonesia 2022 di Jakarta sebagaimana dilansir Suara.com, Rabu, 16 Maret 2022.

Namun kata Sri Mulyani, cara pengenaan sanksi ekonomi ke Rusia yang justru akan memberikan dampak volatilitas di pasar modal dan pasar finansial, meski pangsa pasar Rusia terhadap perekonomian Indonesia relatif kecil.

“Dampak sanksi ekonomi ini dilakukan melalui volatilitas di pasar keuangan, serta pada harga komoditas,” katanya.

Indonesia pun relatif dapat menahan gejolak tersebut.

“Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks perekonomian Indonesia, baik dilihat dari neraca pembayaran maupun komposisi perekonomian, saya kira kita relatif tahan terhadap konflik ini. Bukan berarti kita meremehkan dampak jangka panjang yang sangat kompleks,” ujarnya.***

Ibu-Ibu Ini Rela Antre Beli Minyak Goreng di Pasar Ciampea

Kabupaten Bogor

R.A Wulansari

-

16 March 2022

0

Ibu-Ibu Ini Rela Antre Beli Minyak Goreng di Pasar Ciampea

Bogordaily.net–Sejumlah pembeli di Pasar Ciampea Baru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, nampaknya masih harus rela mengantre hanya untuk mendapatkan minyak goreng (migor), bahkan tak jarang dari mereka tak kebagian saat ingin membelinya.

Seperti salah seorang pembeli Yanti (36) ibu rumah tangga asal Kecamatan Ciampea tersebut, mengaku sempat antre untuk membeli migor pada Rabu, 16 Maret 2022.

“Iya tadi antri lumayan lah, karena emang yang mau beli kan bukan saya aja, ini beli cuman dua liter,” ungkapnya kepada Bogordaily.net saat sedang berbelanja.

Lanjutnya ia mengatakan, minyak goreng saat ini sudah seperti barang langka, mau tidak mau harus dibeli dan dicari.

“Butuh mas namanya migor mah, kita kan dirumah harus siapin masak buat keluarga kita, kaya goreng tahu, tempe, ikan,” tambahnya.

Sementara itu, penjual migor di Pasar Ciampea Baru, Suhendi (49) menjelaskan bahwa, ia juga membatasi pembelian minyak goreng dalam jumlah literan yang banyak. Hal itu ia lakukan agar pembeli yang lain ikut kebagian.

“Sekarang dua liter perorang yang belinya, kan yang beli minyak juga bukan satu atau dua orang saja banyak juga,” ujarnya.

Bahkan ia juga mengatakan, untuk mendapatka pasokan minyak goreng dari distributor juga sedikit susah, karena kelangkaannya bukan hanya dari pasar saja.

“Kaya kemaren kan, harusnya saya terima minyak itu pagi, tapi malah datang menjelang sore,” terangnya.

Suhendi pun berharap kepada pihak-pihak terkait agar segera menuntaskan permasalahan minyak goreng ini. Harus segera mungkin diselesaikan.

“Harus segera diselesaikan, kami mohon kepada Pemerintah, saya ini hanya pedagang biasa, rakyat kecil, tolonglah segera selesaikan masalah minyak ini,” harapnya.

Muhammad Irfan Ramadan

Hore! Aturan JHT Kembali Seperti Dulu, Pencairan Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

Ekonomi

Diki Sudrajat

-

16 March 2022

0

Hore! Aturan JHT Kembali Seperti Dulu, Pencairan Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

Bogordaily.net – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Aturan JHT kembali seperti dulu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, poin-poin yang tercantum dalam Permenaker yang baru nantinya akan dikembalikan seperti substansi Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, yaitu manfaat JHT dapat diambil secara tunai tanpa harus menunggu sampai usia peserta 56 tahun.

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 akan kami revisi. Isi revisinya adalah mengembalikan aturan tentang JHTsebagaimana Permenaker Nomor 19 Tahun 2015,” kata Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, seperti dikutip Suara.com, Rabu, 16 Maret 2022.

Selain itu, revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga akan mengatur beberapa ketentuan baru yang menyederhanakan syarat dan proses klaim manfaat JHT. Misalnya, terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang memasuki usia pensiun, maka Peserta diberikan opsi untuk memilih mengambil manfaat JHT sesuai usia pensiun dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau pada saat usia 56 tahun.

Dari sisi persyaratan administrasi, beberapa penyederhanaan yang akan diatur dalam Revisi Permenaker 2 Tahun 2022 berkaitan dengan bukti PHK yang dilampirkan saat klaim manfaat. Bagi PHK yang tidak diperselisihkan, maka cukup tanda terima laporan PHK dari Disnaker.

Sedangkan dalam hal terjadi perselisihan, maka Perjanjian Bersama (PB) tidak perlu sampai didaftarkan ke Pengadilan hubungan industrial. Kemudian terkait putusan Pengadilan Hubungan Industrial, bila tidak dapat dipenuhi maka putusan pengadilan dapat diganti dengan petikan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Kemudian seluruh proses klaim manfaat JHT akan dilakukan secara online dan pembayaran manfaat ditransfer langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekening peserta.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, proses revisi Permenaker mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, menyerap aspirasi dari serikat pekerja, kementerian teknis, pengusaha, dan stakeholder terkait lainnya.

“Kami berkoordinasi antar kementerian dan lembaga, itu sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Setelah itu terusmukan dalam pokok-pokok pikiran, lalu kami laporkan lagi, kami konsolidasikan lagi dengan kementerian/lembaga kemudian ada proses harmonisasi,” jelasnya.

Sambil menunggu aturan tersebut selesai direvisi, kebijakan mengenai JHT tetap menggunakan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Sebab, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 baru berlaku 4 Mei 2022.

“Sebelum ini selesai, peraturan lama yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2022 itu tetap berlaku. Jadi kalau teman-teman mengalami PHK, mengundurkan diri, kemudian mau klaim JHT, ya tetap bisa sebagaimana Permeneker Nomor 19 Tahun 2022,” ujarnya.***

Airlangga Hartarto, Jamin Harga Minyak Goreng Akan Stabil

Ekonomi

R.A Wulansari

-

16 March 2022

0

Airlangga Hartarto, Jamin Harga Minyak Goreng Akan Stabil

Bogordaily.net – Masih ditengah kisruhnya harga minyak goreng, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menjamin stabilitas harga minyak goreng untuk menjaga ketersediaan di masyarakat.

Menurut Airlangga, hasil rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa, 15 Maret 2022, pemerintah memutuskan beberapa kebijakan untuk menjamin komoditas minyak goreng.

Pertama, pemerintah menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp 14 ribu per liter. Airlangga hartarto menegaskan, untuk mendapatkan harga minyak sayur di harga ini, pemerintah menggelontorkan subsidi.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu/liter,” tutur Airlangga dalam keterangan, Rabu, 16 Maret 2022.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, harga minyak sayur kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Kebijakan ini diputuskan sebagai upaya pemerintah menjamin ketersediaan komoditas minyak goreng untuk masyarakat.

Pemerintah mengakui ada ketidakpastian situasi dunia yang menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan.

Hal ini mengakibatkan adanya kelangkaan ketersediaan minyak goreng, termasuk ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk minyak goreng.

Airlangga menegaskan, pemerintah sudah menggelar pertemuan dengan para produsen minyak goreng.

Melalui Kementerian Perindustrian, para produsen diminta segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat.

Pemerintah juga meminta Kapolri mengerahkan jajarannya untuk melakukan pengawalan terhadap distribusi dan memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar.

“Kemudian Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan berlaku pada 16 Maret 2022,” tegas Airlangga.***

Rizky Febian Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri,Terkait Doni Salmanan

Hiburan

R.A Wulansari

-

16 March 2022

0

Rizky Febian Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri,Terkait Doni Salmanan

Bogordaily.net – Terkait kasus yang memjerat Doni Salmanan, Rizky Febian jalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu siang, 16 Maret 2022. Dirinya akan menjadi saksi kasus dugaan investasi bodong dan pencucian uang.

Kuasa hukum Rizky Febian, Ahmad Ramzy menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk berkoordinasi kepada penyidik terkait pemeriksaan kliennya. Ia ingin meminta izin untuk mengundurkan pemeriksaan kliennya.

“Hari ini saya koordinasi yang harusnya dipanggil jam 10 klien saya Rizky Febian, saya minta untuk diundur agak siang sedikit, nanti jam 2 kita akan hadir di sini untuk siap diperiksa oleh penyidik siber Bareskrim Polri,” ucap Ahmad Ramzy kepada awak media, Rabu, 16 Maret 2022.

Ahmad Ramzy menyampaikan jika Rizky Febian akan diperiksa sebagai saksi atas kasus Doni Salmanan. Namun pihaknya, tidak bisa menjabarkan materi nya apa saja yang nanti akan ditanyakan kepada klient nya itu, karena sudah wewenang Bareskrim Polri.

“Nah, itukan materi penyidikan. Saya belum bisa tahu karena hari ini belum diperiksa, nanti jam 2 diperiksa. Ketika selesai diperiksa, saya bisa kasih keterangan,” katanya.

Rizky Febian sendiri memang telah siap untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus Doni Salmanan. Ia akan hadir sebagai warga negara yang baik.

“Artinya sebagai warga negara yang baik, Rizky siap datang kok. Namanya orang dipanggil polisi, biasa saya. Tapi ya harus datang,” kayanya.

Pemeriksaan yang seharusnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB akan diundur hingga pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan izin dari penyidik.

Diketahui, Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan investasi bodong dan pencucian uang. Banyak public figure yang mendapatkan uang dari dirinya secara cuma-cuma.

Ia pun disangkakan pasal berlapis yaitu Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 28 Ayar 1 UU ITE, dengan ancaman pindana 6 tahun penjara; Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.***

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos