Bogordaily.net- Perwakilan Residen Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Tunisia Jeroma Vacher mengatakan bahwa perekonomian Tunisia yang dilanda krisis memerlukan perombakan mendalam, seperti pengurangan tagihan gaji di sektor publik yang besar.

Hal ini disampaikan mengingat negara itu berencana meminta dana talangan (bailout) baru. Menurut Vacher, pandemi virus corona Covid-19 telah membantu menciptakan resesi terburuk di Tunisia, sejak merdeka pada 1956.

“Negara ini memiliki masalah yang sudah ada sebelumnya, khususnya defisit anggaran dan utang publik, yang semakin memburuk,” ujar dia dalam wawancara menjelang berakhirnya masa jabatan 3 tahun sebagai utusan kreditur global untuk negara Afrika Utara itu,” yang dilansir AFP, Minggu 16 Januari 2022.

Selain itu, tercatat bahwa utang Tunisia telah melonjak hampir 100% dari produk domestik bruto (PDB). PDB nya pun sudah anjlok hampir 9% pada 2020 dan merupakan tingkat terburuk di Afrika Utara, kendati sedikit diimbangi oleh kenaikan 3% pada tahun lalu.

“Angka itu cukup lemah dan jauh dari cukup untuk menciptakan lapangan kerja guna melawan tingkat pengangguran 18%,” kata Vacher.

Dia menambahkan, para lulusan muda menghadapi tantangan khusus dalam mencari pekerjaan, meskipun negara tersebut mampu menawarkan tenaga kerja yang berkualitas dan lokasi geografis yang menguntungkan.

Sejak diktator Zine El Abidine Ben Ali digulingkan oleh aksi protes massa pada 2011, pross transisi demokrasi Tunisia yang bermasalah telah gagal untuk kembali menghidupkan perekonomian negaranya.

Bahkan Presiden Kais Saied memecat pemerintahannya dan menangguhkan aktivitas parlemen pada 25 Juli tahun lalu.

Sejak itu, pemerintahannya meminta paket dana talangan kepada IMF – yang keempat kali sejak revolusi. Pihak berwenang Tunisia sendiri mengaku optimistis dapat mencapai kesepakatan pada akhir kuartal ini.

Tetapi dikatakan oleh Vacher, bahwa proses diskusi masih pada tahap awal dan IMF pertama-tama ingin memahami apa yang mereka rencanakan dalam kaitannya dengan reformasi ekonomi.

“Ini adalah negara yang membutuhkan reformasi struktural yang sangat dalam, terutama untuk meningkatkan lingkungan bisnis,” tutur ekonom asal Prancis itu.

Di sisi lain, Vacher juga mengungkap bahwa pemerintah memahami tantangan dan masalah utamanya yang sudah menjadi dasar yang baik. Ia mendesak Tunisia untuk membuat rencana reformasi yang solid dan kredibel.

Dan untuk melakukan itu, pemerintah harus mengatasi belanja anggarannya yang besar untuk gaji di sektor-sektor publik.

“Tagihan gaji di sektor publik adalah salah satu yang tertinggi di dunia,” ujar Vacher.

Dikatakan, di negara berpenduduk 12 juta orang, lebih dari setengah belanja publik digunakan untuk membayar gaji sekitar 650.000 pegawai negeri dan angka ini belum termasuk gaji untuk para pegawai di pemerintahan daerah.

Angka tersebut juga tidak termasuk perusahaan-perusahaan publik Tunisia yang besar dan kuat, yang kerap kali memegang posisi monopolistik di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi hingga transportasi udara dan mempekerjakan setidaknya 150.000 orang dengan anggaran negara.***