Bogordaily.net – Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menangapi isu varian baru virus corona dari Inggris B117. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin terhadap protokol kesehatan.

Jangan pernah terlalu percaya dengan teman atau kerabat yang dianggap sehat datang dari luar kota.

Sebab, bisa saja membawa virus corona, apalagi varian baru B117 yang lebih cepat menyebar.

Dedie menyebut, selama tahun Pandemi Corona virus disease (Covid)-19 di Kota Bogor, telah menghabiskan anggaran Rp500 miliar atau setengah triliun rupiah.

Anggaran itu terbagi ke dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 hingga penanganan pasien dan alat rumah sakit selama satu tahun.

Dedie Rachim yang pada awal Pandemi Covid-19 menjadi ketua Satgas Penanganan Covid-19 mengaku keadaan telah berubah.

Pada saat ia tangani di awal, segala fasilitas masih minim dan memerlukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan demi penangani Pandemi corona.

Kini, kata Dedie, fasilitas dan kesadaran masyarakat sudah meningkat, tinggal alat pelindung yang digunakan lebih disipilin.

“Kita semua kaget, misal dulu kita hanya punya 7 alat ventilator (alat bantu pernafasan), saat ini RSUD punya 60 unit. Tenaga nakes juga demikian. Kita terus akselerasi penambahan,” katanya.

Dedie mengungkapkan, perjuangannya mencoba menekan penyebaran corona saat itu harus merubah anggaran yang tersentral kepada dinas terkait.

Kemudian, Pemerintah Kota Bogor mulai mengadakan pembatasan sosial mikro. Dimana yang semula pembatasan skala wilayah, mulai dikenalkan skala mikro atau pembatasan tingkat RT/RW di masanya masih menjadi ketua Satgas.

Belakangan ketika telah diambilalih Wali Kota Bogor Bima Arya, yang kala itu walikota menjadi orang pertama yang positif di Kota Bogor, membuat sistem ganjil genap.

Kini, ganjil genap pun telah dihentikan sementara, karena dianggap manjur menurunkan penyebaran Covid-19.

Selain itu, memberikan relaksasi bagi dunia usaha memulihkan perekonomian.

Dedie Rachim berharap kesempatan kelonggaran tidak berlakunya ganjil genap tetap memberi awas kepada masyarakat agar menjaga jarak.

Hal itu demi tidak lagi masuk zona merah penyebaran corona.

“Jangan nanti kita diproduksi terus virusnya semetara pemerintah bayarin terus dampaknya apa saja? Contoh, ada 12.000 pasien covid-19 di Kota Bogor harus dirawat, belum fasilitas, nakes, dan belum masyarakat yang terdampak. Dalam 11 bulan pemerintah harus mengeluarkan setengah triliun,” ungkapnya.

Sebab jika pemerintah terus membayar penanganan virus corona tetapi masyarakat justru terus kurang peduli terhadap penularan akan membuat anggaran kurang sehat.

“Di satu sisi, pemerintah ngebayarin terus urusan kuratif kemudian masyarakat terus memproduksi terus penyebaran virus. Tolong bantu pemerintah supaya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk kegunaan yang lain pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia yang kompeten yang lebih, itu yang harus kita pikirkan,” kata dia.***