Saturday, 18 April 2026
Home Blog Page 7724

Edukasi Politik, KPU Kabupaten Bogor Gandeng 9 Kampus

BOGOR DAILY-KPU Kabupaten Bogor terus melakukan pendidikan pemilih khususnya di perguruan tinggi di wilayah tatar Tegar Beriman. Sedikitnya ada 10 kampus yang sudah terlibat dalam pendidikan pemilih melalui program KPU Goes to Campus dari KPU RI.

Dari program itu, KPU berencana menindaklanjutinya dengan merumuskan kesepakatan pemahaman bersama dengan pihak kampus melalui pendidikan pemilih pemula dan pemilih milenial.

“Ada 9 kampus dari 11 kampus yang sudah kami ajak bersama melakukan pendidikan pemilih melalui kegiatan KPU goes to Campus. Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan KPU melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara daring.

“Alhamdulillah mahasiswa dan civitas akademik kampus-kampus tersebut sangat menyambut baik kegiatan ini dengan selalu memenuhi kuota peserta sebanyak 100 orang,” ujar Anggota KPU Bogor Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Herry Setiawan, Rabu 25 November 2020.

Sembilan kampus yang diajak KPU Bogor yakni, Universitas Djuanda, IPB, STAI Al Aulia, Universitas Nadhlatul Ulama, STKIP Muhammadiyah, INAIS, STAI El Adabi, INAIS dan Institut Ummul Quro. Sementara ada dua kampus yang tidak menindaklanjuti undangan kegiatan KPU.

“Kampus tersebut kami tentukan karena berada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari giat tersebut, pihak kampus kemudian mengusulkan agar ada kegiatan rutin dalam mengedukasi mahasiswa terkait pemilu dan demokrasi dan dibingkai dalam bentuk MoU yang saat ini sedang kami rumuskan bersama pihak kampus yang bersedia bekerjasama dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan peningkatan literasi demokrasi,” ujar Herry.

Dalam kesempatan itu, Herry menambahkan giat KPU goes to Campus telah membuka mata KPU Bogor yang ternyata sangat banyak tokoh dan pemikir nasional yang kini beraktivitas di Bogor dan dapat turut serta menyumbangkan pemikirannya dalam berbagai bidang kehidupan di Bogor.

“Ada banyak masukan pula ke KPU Bogor untuk terus melakukan perbaikan sistem demokrasi elektoral ke depan,” ungkapnya

Salahsatu usulannya adalah menambah alokasi kursi DPR RI yang sangat memungkinkan karena jumlah pemilih di Bogor mencapai 3,4 juta lebih dan akan terus bertambah. Meskipun nantinya bisa dibagi 2 dapil untuk DPR RI dengan jumlah alokasi kursi bisa mencapai 11 dari saat ini hanya 9 kursi.

“Ini masukan sangat berharga agar kualitas demokrasi di Bogor semakin membaik khususnya dalam menjangkau konstituen yang terbesar di Indonesia untuk tingkat kabupaten,” tandas Herry.

Iis Rosita, Anggota DPR Sekaligus Istri Edhy Prabowo yang Dibawa KPK

0

BOGOR DAILY-Jakarta – Iis Rosita Dewi, istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ikut ditangkap KPK sepulang dari Amerika Serikat. Ini sosok Iis Rosita Dewi, yang juga merupakan anggota DPR.

Iis sendiri menggunakan nama ‘Iis Edhy Prabowo’ di situs resmi DPR maupun di akun media sosial miliknya. Iis Rosita Dewi tercatat sebagai anggota Fraksi Gerindra (parpol yang sama dengan suaminya) dari daerah pemilihan Jawa Barat II.

Iis Rosita Dewi saat ini duduk di Komisi V DPR yang membidangi perhubungan hingga pekerjaan umum. Dengan demikian, dia tidak bermitra langsung dengan suaminya yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di Komisi IV.

Saat dilantik, Iis sempat mengemukakan keinginannya menyuarakan hak-hak perempuan. Kala itu, dia mengungkapkan semangatnya bermitra dengan sang suami yang ada di pihak eksekutif, yaitu sebagai menteri.

“Jika selama ini saya mendukung peran suami saya (Edhi Prabowo) yang sudah jauh lebih dahulu menjadi anggota legislatif dari belakang, mulai hari ini, sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, kami akan bermitra dan berjalan berdampingan untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat luas, khususnya yang berada di dapil kami masing-masing,” ujar Iis pada 1 Oktober 2019 seperti dikutip dari situs resmi DPR.

Berdasarkan situs resmi DPR, berikut ini riwayat pendidikan dan organisasi Iis Rosita Dewi:

Riwayat Pendidikan:
– SDN 01 Pagi Jakarta
– SMPN 49 Jakarta
– SMAN 14 Jakarta
– S1 Sastra Inggris, STBA LIA Jakarta
– S2 Manajemen SDM, Universitas Trilogi

Riwayat Organisasi:
– RINDRA DPR RI, Sebagai: KETUA. Tahun: 2018 –
– PIRA JABAR, Sebagai: KETUA PEMBINA. Tahun: 2017 –
– KOMUNITAS MOJANG PRIANGAN, Sebagai: KETUA. Tahun: 2017 –
– PIRA DPR-RI, Sebagai: ANGGOTA. Tahun: 2014 – 2018
– PIRA DPR-RI, Sebagai: SEKRETARIS. Tahun: 2010 – 2014
– ANGGOTA PERSAUDARAAN ISTRI ANGGOTA DPR RI, Sebagai: . Tahun: 2009 –
– ANGGOTA PEREMPUAN INDONESIA RAYA, Sebagai: . Tahun: 2009 – 2017

Alun alun sampai Stasiun Bogor Bakal Terintegrasi

BOGOR DAILY-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelarasan kawasan Masjid Agung, Alun-alun, Pasar Blok F dan Stasiun KA Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, rakor ini mencoba menginterpretasikan antara Blok F yang awal tahun depan sudah bisa dioperasikan dengan keinginan dari Perumda Pasar Pakuan Jaya membuat jembatan penghubung dari Blok F ke Masjid Agung.

“Tujuannya untuk memakmurkan Masjid, dengan target sasaran jamaah yang diprioritaskan para pedagang di pasar. Ini masih dalam tahap pertimbangan akan dibicarakan khusus,” ujarnya, Selasa (24/11/2020).

Selain itu, terkait akses dari alun-alun Bogor ke Masjid Agung memang belum ada, sehingga pada rencana pembangunan masjid tahap berikutnya pihaknya memprioritaskan untuk membangun tangga dari alun-alun ke Masjid Agung.

Namun jika tangga dari Alun-alun ke Masjid Agung dibangun, maka jalan Nyi Raja Permas buntu alias tidak ada akses dari jalan Dewi Sartika lagi. Hal ini berdampak pada seluruh PKL pindahan dari Dewi Sartika.

“Nanti PKL ini diprioritaskan masuk ke lantai satu, tiga dan empat Blok F. Mereka akan didata ulang Perumda Pasar Pakuan Jaya bekerja sama Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.

Dedie menjelaskan, masuknya PKL yang ada di jalan Nyi Raja Permas ke Blok F juga bukan hanya jalan buntu tetapi karena PKL sudah menutup saluran air dengan semen, sehingga saluran air yang ditutup tersebut akan dibongkar. Sementara di jalan dekat Masjid Agung akan dibuat box curver untuk saluran sambungan Dewi Sartika ke Stasiun Bogor.

“Jadi ini penataan secara menyeluruh, gak mungkin bangun Alun-alun, Masjid Agung, Blok F dan Stasiun Bogor tanpa membereskan drainasenya, nanti air akan meluap” katanya.

Dedie menambahkan, terkait pembangunan Masjid Agung akan dilanjutkan. Sampai akhir tahun masyarakat bisa memanfaatkan lantai dasar masjid. Tahun depan masjid sedang diproyeksikan untuk pembangunan konstruksi baru dan atap. Mengingat hasil dari rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi dan dari Balitbang PUPR atap masjid tidak boleh menopang pada konstruksi saat ini, sehingga harus membuat kontruksi baru.

“Itu sedang kita hitung ulang berapa kebutuhan anggaran yang rill untuk 2021 membangun atap dan konstruksi baru masjid. Jadi, perkiraan kebutuhan Rp40 Miliar, uang yang ada baru Rp34,5 Miliar dari APBD kota, sisanya apakah dari perubahan atau bisa coba lakukan revisi sebelum pagu definitifnya diketuk,” katanya.

Edhy Prabowo Ditangkap dalam Kasus Ekspor Benih Lobster. Zaman Susi Pudjiastuti Sudah Dilarang Lho

BOGOR DAILY-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020. Edhy diduga ditangkap atas kasus korupsi ekspor benih lobster sepulangnya dari Amerika Serikat.

Kasus benur sempat menjadi penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU mengumumkan menggelar penelaahan terkait dugaan monopoli dalam pengiriman ekspor benih bening lobster atau BBL yang melibatkan satu badan usaha.

“Ada kegiatan jasa pengiriman yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. KPPU mengendus tidak adanya persaingan usaha di sana,” ujar juru bicara KPPU Guntur Saragih, Kamis, 12 November 2020 lalu.

Skenario monopoli layanan kargo ekspor lobster muncul sedari penyusunan ekspor komoditas terjadi pada Desember 2019 hingga Mei 2020. Edhy Prabowo disebut mengetahui siasat segelintir eksportir.

Kebijakan larangan menangkap dan mengekspor benih lobster sebelumnya diterapkan dengan mengacu pada Permen KP nomor 1 Tahun 2015. Apa alasan Susi melarang ekspor benih lobster kala itu?

Mengutip laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), setidaknya ada dua alasan utama kenapa Susi menerbitkan larangan tersebut.

Meningkatkan Nilai Tambah Lobster

Mengutip artikel dalam laman resmi KKP disebutkan bahwa salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global.

Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan.

Negara Lain Lebih Diuntungkan

Untuk itu, tak hanya melarang ekspor, Permen KP nomor 1 Tahun 2015 yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster.

Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi negara tetangga terutama Vietnam.

Masyarakat yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia.

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Intip Lagi Rekam Jejak Edhy Prabowo Sebelum Ditangkap KPK

BOGOR DAILY- Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi orang kedua di Partai Gerindra setelah Prabowo Subianto yang masuk dalam Kabinet Joko Widodo Ma’ruf Amin.

Edhy dipilih Jokowi menggantikan posisi Susi Pudjianstuti. Di awal kepemimpinan Edhy sempat membuat kebijakan anyar yang justru bertentangan dengan Menteri sebelumnya. Jika di era Susi penggunaan alat tangkap centrang dilarang, Edhy justru mengizinkannya kembali digunakan.

Dilihat dari rekam jejaknya, pria kelahiran 24 Desember 1972 ini pernah menduduki jabatan strategis di perusahaan sebagai direktur.

Berikut rekam jejak Edhy Prabowo selengkapnya.

  • Pendidikan:

    SD Xaverius Immanuel (1985)
    SMP Negeri 1 (1988)
    SMA Negeri 1 (1991)
    S1, Universitas Prof. Dr. Moestopo (1997)
    S2, Magister Manajemen, Swis German University (2004)

  • Perjalanan Karir Edhy Prabowo :
  • Wakil Ketua Harian Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI) (1997)
    Asisten Direktur Utama PT Nusantara Energi (1998-2004)
    Komisaris PT Swadesi Dharma Nusantara (2000-2004)
    Sekretaris Yayasan Pendidikan Kebangsaan (2002)
    Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari (2004-2015)
    Direktur PT Alas Helau (2004-2015)
    Direktur Utama PT Garuda Security Nusantara (2005-2015)
    Ketua Diklat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2005)
    Bidang Pengembangan Prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (2007)
    Komisaris PT Kiani Lestari (2007-2015)
    Ketua Percepatan Pengadaan Log PT Kertas Nusantara (2007-2009)
    Ketua Koperasi Swadesi Indonesia (2009-2015)
    Ketua Bidang Pemuda & Olahraga DPP Partai Gerindra (2008-2012)
    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Gerindra (2008)
    Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan & Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra (2012)

Daftar Pekerjaan Ini Paling Banyak Dirumahkan selama Pandemi

BOGOR DAILY- – Mayoritas perusahaan mengaku terdampak oleh pandemi COVID-19. Setidaknya demikian menurut hasil survei yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dari hasil survei ditemukan bahwa 9 dari 10 perusahaan terdampak COVID-19 atau tepatnya 88% perusahaan terdampak COVID-19 dari sisi persepsi perusahaan sebesar 40,6% menyatakan sangat merugi dan 47,4% menyatakan merugi, kalau digabungkan sebesar 88%, jumlah ini sangat besar sekali,” ujar Kepala Barenbang Bambang Satrio Lelono dalam webinar bertajuk Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perluasan Kesempatan Kerja, Selasa (24/11/2020).

Sementara, hanya 0,9% responden yang menyatakan pandemi ini menguntungkan dan sekitar 11% responden yang menyatakan tidak terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini.

Satgas, Wagub Singgung Libur Panjang
Dari segi dampak, sebanyak 20,3% perusahaan mengalami penurunan produksi, sebanyak 22,8% lainnya mengalami penurunan keuntungan dan 22,8% perusahaan lainnya mengalami penurunan permintaan. Rata-rata penurunan yang dialami di masing-masing dampak tersebut berada di skala 81-100%.

Lalu dari segi sektornya, penyedia akomodasi serta makanan dan minuman yang paling terdampak pandemi COVID-19 mulai dari segi produksi, keuntungan hingga permintaannya. Disusul, sektor real estate, konstruksi, jasa pendidikan, jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan lainnya.

Hal itu membuat para perusahaan tersebut terpaksa menerapkan kebijakan PHK dan merumahkan karyawannya.

“Tindakan apa yang dilakukan perusahaan di masa pandemi dari hasil survei ditemukan perusahaan mengambil langkah merumahkan pekerja dan melakukan PHK,” ungkapnya.

Bila dilihat dari sisi PHK, maka persentase perusahaan besar lebih besar dibanding perusahaan mikro dan kecil yang menerapkan kebijakan tersebut terhadap karyawannya yakni sebesar 29,9% dan merumahkan karyawan sebesar 22,3%. Sementara perusahaan kecil dan menengah cenderung merumahkan karyawan.

Dari segi jenis pekerjaannya, perusahaan paling banyak melakukan PHK terjadi pada para agen atau perantara penjualan dan pembeliannya sebanyak 10,1%. Disusul profesi pengemudi mobil, van, dan sepeda motor sebanyak 7,3%, buruh pertambangan dan konstruksi sebanyak 6,7%, tenaga perkantoran umum 6,7%, teknisi ilmu kimia dan fisika 5,6%, tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga, hotel, dan kantor sebanyak 5,1%, pekerjaan penjualan lainnya 4,5%, tenaga pengawas gedung dan kerumahtanggaan 4,5%, pekerja kasar lainnya 3,9%, dan buruh industri pengolahan 3,9%.

Sedangkan jenis pekerjaan yang paling banyak dirumahkan terdiri dari pekerja penjualan sebanyak 17,1%, profesional penjualan, pemasaran dan hubungan masyarakat sebanyak 10,6%, buruh pertambangan dan konstruksi 3%, mekanik dan tukang reparasi mesin 3%, pengemudi mobil, van dan sepada motor 2%, operator mesin stasioner lainnya 2%, tenaga perkantoran umum 2%, teknisi ilmu fisika dan teknik 2%, buruh transportasi dan pergudangan 1,5%, dan tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga, hotel dan kantor 1,5%.

“Alasan perusahaan mem-PHK dan merumahkan pekerja dengan jabatan tersebut secara umum adalah karena efisiensi perusahaan, penurunan permintaan dan penurunan produksi,” imbuhnya.

Adapun survei yang dilakukan oleh Barenbang ini mengikutsertakan sebanyak 1.105 perusahaan dari 17 sektor ekonomi. Metode survei yang digunakan adalah pengambilan data secara daring dan telepon serta metode sampling dengan probability MoE 3,01%. Ditambah basis data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Survei ini dilaksanakan sepanjang bulan Agustus 2020 lalu.

Edhy Prabowo Ditangkap saat Bersama Istrinya

BOGOR DAILY-KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK) Edhy Prabowo. Penyidik senior KPK Novel Baswedan terlibat dalam penangkapan Edhy Prabowo ini.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolanngo, Rabu (25/11/2020).

Edhy Prabowo ditangkap pada malam dini hari tadi sepulang dari Amerika Serikat. Ia ditangkap bersama istrinya.

Awalnya ada 13 orang yang diamankan, namun sejumlah orang kemudian dilepas. Mereka ditangkap setelah pesawat yang membawa rombongan dari AS itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Seorang sumber seperti dilansir Detik. com menyebutkan, penyidik KPK Novel Baswedan turut terlibat dalam penangkapan Edhy Prabowo.

“Tadi sekitar jam 1 malam terlihat Edhy Prabowo dibawa ke KPK. Terlihat juga Novel Baswedan penyidik senior KPK sampai larut malam di KPK,” ujar sumber tersebut.

Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan kasus ekspor benur. Hingga saat ini Edhy Prabowo masih diperiksa oleh tim KPK.

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

0

BOGOR DAILY- Kabar mengejutkan datang dari kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK) Edhy Prabowo.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut.

“Iya betul ditangkap,” kata Ghufron seperti dilansir detikcom, Rabu (25/11/2020).

Ghufron tidak menyebut rinci terkait penangkapan Edhy Prabowo. Informasi lebih lanjut terkait penangkapan ini akan disampaikan resmi oleh KPK. “Perkembangan lebih lanjut, nanti tunggu ekspose,” ujarnya.

SUMBER: Detik.com

Nih Ucapan Hari Guru Nasional, yang Paling Pas Untuk Posting di Medsos

BOGOR DAILY – Tanggal 25 November 2020 akan diperingati sebagai Hari Guru Nasional.

Netizen sudah bersiap memposting ucapan selamat bagi para pahlawan tanpa tanda jasa itu.

Berikut aslaah contoh ucapan yang bisa digunakan untuk dipajang di media sosial (medsos) dan dikirimkan via WhatsApp.

Hari Guru Nasional 25 November 2020 dirayakan untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada tenaga pengajar di Indonesia yang telah dengan sabar mendidik dan menciptakan generasi-generasi terbaik bangsa.

Beberapa kutipan ini yang bisa digunakan untuk mengapresiasi kerja keras para guru di Hari Guru Nasional:

1. Mereka yang mendidik anak-anak dengan baik lebih dihormati dari orang tua karena mereka memberi kehidupan. Mereka adalah seni hidup – Aristoteles

2. Guru yang baik itu seperti lilin, mereka mengorbankan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain – Mustafa Kemal Ataturk

3. Mari kita mengingat: Satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat mengubah dunia – Malal Yousafzai

4. Di mana pun Anda menemukan sesiatu yang luar biasa, Anda akan menemukan jejak seorang guru yang hebat – Arne Duncan

5. Kamu telah mengajarkan banyak hal dalam hidup, tetapi pelajaran paling berharga yang saya dapatkan adalah bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat Hari Guru.

6. Orang tua memberikan kami kehidupan, tetapi guru mengajarkan kami bagaimana caranya hidup. Guru mengajarkan kejujuran, integritas, dan antusiasme pada kami. Selamat Hari Guru.

7. Saya tidak akan berada di tempat sekarang ini jika bukan karena bimbingan dan kebijaksanaan Anda. Saya berutang kesuksesan pad Anda Semua. Terima kasih Guru.

Blunder, Sindir Anies Ketua KPK Permalukan Diri Sendiri

BOGOR DAILY – Niat menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua KPK Firli Bajuri justru blunder mempermalukan diri sendiri dan jadi bulan-bulanan netizen.

Bahkan, hastag Ketua KPK sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter, Selasa (24/11/2020).

Hal ini berawal saat Firli tiba-tiba menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang fotonya saat membaca buku How Democracies Die menjadi sorotan.

Anies diketahui mengunggah foto itu melalui media sosialnya beberapa waktu lalu.

Menurut Firli, Anies sudah ketinggalan karena baru membaca buku itu sekarang. Sebab, Firli mengklaim sudah membaca buku tersebut dan buku berjudul Why Nations Fail sejak tahun 2002 lalu.

Firli mengungkapkan hal ini di sela-sela acara Serah Terima Barang Rampasan dari KPK yang videonya diunggah oleh kanal YouTube KPK RI, Selasa (24/11/2020).

Menariknya, setelah ditelusuri, buku berjudul How Democracies Die belum terbit pada 2002 silam. Begitupun dengan buku berjudul Why Nations Fail yang disebutkan Firli.

How Democracies Die merupakan buku karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang diterbitkan pada 2018 lalu. Sedangkan buku berjudul Why Nations Fail yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson terbit pada 2012.

Sontak pengakuan Firli menjadi sorotan hingga menjadi trending topic di media sosial Twitter, Selasa (24/11/2020).

Pengakuan Firli tentang buku tersebut bermula saat dia membahas upaya pemberantasan korupsi.

“Kita paham bahwa tindak pidana korupsi ini menjadi perhatian kita bersama dan bukan hanya perhatian bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia memberikan perhatian terhadap korupsi karena kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka yang penanganan pun secara luar biasa. Banyak negara gagal mewujudkan tujuan negara karena banyaknya korupsi,” kata Firli.

Namun tiba-tiba, Firli menyinggung foto unggahan Anies yang sedang membaca buku berjudul How Democracies Die.

Dengan percaya diri, Firli mengaku sudah membaca buku tersebut dan buku berjudul Why Nations Fail pada 2002 silam.

“Jadi kalau kemarin saya lihat ada di media, Pak Anies membaca How Democracies Die. Sebelum itu, Pak, bukunya ada Why Nations Fail, itu sudah lama saya baca, Pak. Tahun 2002 sudah baca buku itu. Jadi kalau ada yang baru baca sekarang, kayaknya baru bangun, Pak. Makanya banyak yang mengkritisi kan, sudah lama buku itu, Pak,” kata Firli sembari melanjutkan kata sambutannya.

Pengakuan Firli sudah membaca buku How Democracies Die dan Why Nations Fail pada 2002 silam menuai sorotan. Sebab, kedua buku itu masing-masing baru terbit pada 2018 dan 2012.

Bahkan, hastag Ketua KPK menjadi trending topic di media sosial Twitter.

“Ketua KPK trending. Ya udah gak usah diklik trending kenapa. Itu pasti soal dia yang ke-trigger judul buku yang Pak Anies baca. Klaim duluan baca tahun 2002 padahal bukunya terbit 2018,” tulis @Bebque__.

“Jadi masih mau percaya sama ketua KPK? Soal baca buku aja doi bokis…,” tulis @NOTASLIMBOY.

“Firli Ngaku Tahun 2002 Sudah Baca Buku yang Diposting Anies, Ternyata Baru Terbit Pertama Tahun 2018. Ketua KPK ya ?” tulis @marlina_idha. (*)