Thursday, 23 April 2026
Home Blog Page 8740

Rumah Deddy Mizwar Digeledah Sampai Dua Kali

BOGOR DAILY- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar digeledah oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan beberapa bulan lalu. Hal itu dikatakan SBY saat menggelar konferensi pers sebelum menghadiri kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor.

“Di Jawa Barat baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur,” kata SBY, kepada wartawan, Sabtu (23/6/2018).

Penggeledahan itu, lanjut SBY, kini pun merembet ke rumah Dedi Mulyadi yang merupakan calon wakil gubernur berdampingan dengan Deddy Mizwar.

“Kalau enggak salah sekarang merembet ke tempat calon wakil gubernur. Kenapa hanya pasangan ini, mengapa pasangan lain tak dilakukan?” ungkapnya.

Menurut SBY, kegiatan penggeledahan itu dapat diindikasikan sebagai bentuk ketidaknetralan pemerintah dalam gelaran Pilkada serentak 2018. Ia pun meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI agar netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Terlalu banyak, ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan calon lain ketahui. Oleh karena itu, saudara-suadaraku, demi jujur dan adilnya Pilkada serentak, saya mohon dengan segala kerendahan hati, netrallah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri, dan TNI,” harapnya.

Sementara itu, calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan bahwa penggeledahan rumah dinasnya untuk kedua kalinya itu dinilai berlebihan.

“Ya saya pikir ini, ya, ada hal-hal lain, dari sudah lama rumah saya itu pakai drone, diawasi, kayaknya saya itu maling atau apa gitu,” papar Deddy.

Menurut Deddy, pada penggeledahan pertama memang wajib dilakukan untuk memastikan dirinya masih memakai fasilitas negara atau tidak. Namun, penggeledahan kedua menimbulkan pertanyaan.

“Yang awal memang harus kan, itu wajib diperiksa, di sana apakah menggunakan fasilitas negara begitu, yang terakhir juga demikian. Setelah ganti pejabat baru, barangkali kurang yakin pejabat baru ini, diperiksa kembali, saya kira ini terlalu berlebihan, lah. Buat saya biasa-biasa saja. Kehati-hatian boleh, saya apresiasi, tapi jangan paranoid,” tandasnya

BKMT dan Paguyuban Pendidikan Swasta Dukung Ade Yasin

Bogor – Dukungan demi dukungan terus mengalir untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor nomor urut 2 Ade Yasin – Iwan Setiawan (Hadist. Kali ini Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT) Kabupaten Bogor kompak mendukung Ade Yasin. Sebanyak 27 Perwakilan Pengurus Kecamatan BKMT se Kabupaten Bogor mendeklarasikan siap memilih pasangan nomor urut 2.

Deklarasi dukungan tersebut disampaikan pada acara, kunjungan dan silaturahim di kediaman Ibu Ade Yasin di kawasan Cibinong, Bogor.

Ade Yasin merasa bersyukur atas dukungan dari ibu-ibu di BKMT sehingga menambah keyakinannya untuk menjadi Bupati Bogor.

“Terima kasih buat ibu-ibu BKMT yang sudah siap mendukung dan memilih saya, Insya Allah jika saya terpilih akan mendukung program-program BKMT Kabupaten Bogor,” kata Ade Yasin, Sabtu (23/6).

Sementara itu, kepedulian Ade Yasin-Iwan Setiawan terhadap peningkatan kualitas mutu, kuantitas sarana dan kesejahteraan praktisi pendidikan mendapat apresiasi. Budi Antoro sebagai Ketua Paguyuban Pendidikan Swasta menilai program Bogor Cerdas yang diusung pasangan Hadist sangat realistis dan relevan.

“Setelah kita kaji, pasangan Hadist paling jelas dan pas konsep programnya di sektor pendidikan, utamanya peningkatan kualitas pendidikan dengan mensejahterakan guru melalui sertifikasi. Untuk itu, kami sepakat mendukung Ade Yasin untuk menjadi Bupati Bogor,” tambah Budi.

Seperti diketahui, pasangan Hadist dalam Pilbup 2018 ini memiliki program “Bogor Cerdas” yang bertujuan mencerdaskan masyarakat Bogor agar mampu bersaing di kancah global khususnya untuk para generasi millenial.

“Saya ingin mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Bogor baik sekolah umum maupun madrasah serta Pondok Pesantren dengan mensejahterakan tenaga pendidiknya, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memberikan kemudahan untuk peserta didik dengan memberikan bantuan baju, alat sekolah dan buku pelajaran melalui Kartu Bodas (Bogor Cerdas),” tegas Ade Yasin.

Ribuan Ulama Doakan Kemenangan Pasangan Hadist

Bogor Daily – Satu hari menjelang berakhirnya masa kampanye Pilkada serentak tahun 2018, pasangan calon bupati dan calon Wakil Bupati Bogor nomor urut 2, Ade Yasin – Iwan Setiawan menggelar acara halal Bihalal, istighosah dan pembacaan 1.000 Yasin bersama ribuan Ulama, Kyai, Habaib dan Santri se kabupaten Bogor. Acara ini digelar di Kediaman Habib Iye bin Hasan Al Jufri Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung, Jum’at (22/6).

Habib Iye bin Hasan al Jufri selaku Ketua Forum Komunikasi Habaib, Ulama, dan Santri (Fokhus) menyatakan bahwa ribuan ulama dan habaib serta Santri se Kabupaten Bogor mendukung dan mendoakan pasangan Hadist.

“Kami atas nama Forum Komunikasi Habaib, Ulama, dan Santri (Fokhus) mendukung dan mendoakan Ade Yasin – Iwan Setiawan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Bogor periode 2018-2023,” papar Habib Iye.

Saepudin Muhtar selaku Sekretaris Presidium Tim Pemenangan Hadist menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari rangkaian penutup agenda kampanye pasangan Hadist.

“Kami menggelar acara Istighosah dan do’a bersama serta pembacaan 1.000 Yasin ini untuk kemenangan Hadist dan bagian dari rangkaian penutup agenda kampanye,” ujar Gus Udin, sapaan akrabnya.

Gus Udin menambahkan, bahwa acara seperti ini juga akan digelar serentak di wilayah Bogor pada hari ini dan hari terakhir kampanye.

“Insya Allah untuk besok kegiatan seperti ini dipusatkan di Bogor Barat bersama ribuan ulama dan Habaib se Kabupaten Bogor bersama Majelis Syababul Kheir Pimpinan Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf,” tambah Mantan Ketua NU Malaysia ini.

Pesan Prabowo Subianto Jelang Pilkada Bogor

Inilah pesan Prabowo Subianto jelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada Kabupaten Bogor 27 Juni 2018

Info PDAM Tirta Pakuan

Pelanggan PDAM Tita Pakuan Kota Bogor yang kami hormati

Sehubungan adanya rencana pemadaman listrik oleh PT PLN (persero) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 13.00 s.d 15.00 WIB yang berdampak pada gangguan sistem pengolahan IPA Cipaku, dengan ini kami informasikan daerah-daerah di zona III yang berpotensi mengalami gangguan pengaliran sebagai berikut :

Jl. Lawang Gintung, Jl. Sukasari, Jl. Pajajaran Indah, Jl. Batutulis, Jl. Skip, Perum Vila Duta, Perum Pajajaran Regency/Parahyangan Regency, Jl. Ciheuleut, Blok Paku, sebagian Jl. Cimahpar, Perum Botanica, Perum Bogor Raya Residence/Cimahpar Asri, Perum Griya Soka, Jl. Surya Kencana dsk, Jl. Roda dsk, Gg. Aut dsk, Jl. Paledang dsk, Jl. Pahlawan dsk, Jl. Bondongan, Gunung Batu, Bubulak dsk, Sindang Barang dsk.

Kami mengimbau pelanggan dapat menampung dan menghemat air pada saat sedang mengalir untuk mengantisipasi gangguan tersebut. Apabila para pelanggan membutuhkan pasokan air melalui mobil tangki dapat menghubungi PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR di nomor (0251) 8324111 dan Whastapp 08111182123.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatian serta pengertian Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 22 Juni 2018

a.n DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Ttd.

RINDA LILIANTI

ADV : Pemkot Bogor Luncurkan Aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah Untuk Kerja Sama Lebih Mudah, Tertata dan Transparan

Bogor Daily – Satu lagi terobosan Pemkot Bogor dalam upayanya menggeber pembangunan di Kota Hujan. Melalui bidang kerja sama Setda Kota Bogor, Pemkot meluncurkan sebuah aplikasi Sistem Kerja Sama. Aplikasi ini akan mempermudah pihak luar untuk bersinergi, sekaligus menatatertibkan administrasi di internal. Sistem ini telah dipayungi oleh Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor.

“Kerja sama mutlak diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan di Kota Bogor. Peran berbagai pihak bersinergi dalam program, kompetensi dan pendanaan diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan di Kota Bogor. Tidak hanya mengandalkan dana APBD,” ujar Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani.

Menurut Tyas banyak pihak yang belum memahami bagaimana cara mengajukan kerja sama dengan Pemkot Bogor. Dari hal yang paling sederhana misalnya informasi tentang bagaimana tata cara permohonan kerja sama hingga prosedur yang harus dijalani. Fakta inilah yang melatarbelakangi lahirnya aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah.

”Kita awali dengan menggodok payung hukumnya. Alhamdulillah kini sudah ada. Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor,” paparnya.

Dengan Perwali ini, kata Tyas, ada kejelasan prosedur dan mekanisme yang akan mempermudah pihak luar dan internal Pemkot Bogor dalam melakukan kerja sama. Selain itu Perwali juga mengatur adanya transparansi, monitoring, serta evaluasi dari kerja sama yang terjalin.

“Intinya, kita (pemda) ingin membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Kita punya banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jika program-programnya bisa disinergikan akan mengakselerasi pembangunan di Kota Bogor” kata dia.

Tyas menjelaskan, setelah memiliki payung hukum, pihaknya telah menyiapkan aplikasi sistem kerja sama yang mudah diakses siapa saja melalui internet. Aplikasi ini terintegrasi dengan laman milik Pemkot Bogor yakni kotabogor.go.id.

Dalam tahap awal, menu pada aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama ada 5 (lima).

Pertama, menu digitalisasi naskah/dokumen kerja sama.

Menu ini menyimpan naskah/dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk digital, sehingga ada back up arsip jika arsip fisik hilang. Arsip kerja sama beresiko hilang karena adanya perubahan kelembagaan, pergantian pejabat yang menangani, dan karena lamanya jangka waktu perjanjian kerja sama (bisa sampai 20-30 tahun).

”Ini penting untuk memitigasi dokumen apabila terjadi kehilangan atau hal-hal lain. Jadi semua terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.

Menu kedua adalah menu pengajuan kerja sama. Menu ini memberi ruang untuk Perangkat Daerah dan Para Pihak Mitra Kerja Sama mengajukan rencana kerja sama secara online.

Dengan pengajuan kerja sama secara online ini diharapkan dapat memberikan  kemudahan bagi semua pihak yang memiliki keinginan untuk melakukan kerja sama.

Pada menu ini, pemohon dapat mengisi dan melampirkan keterangan permohonan kerja sama yang dihendaki (surat permohonan dan TOR).

Menu ketiga adalah menu kronologis kerja sama. Menu ini menyimpan kronologis/histori perjalanan setiap kerja sama, terutama kerja sama strategis dan kerja sama yang berjangka waktu sangat lama. Diharapkan Pemerintah Kota Bogor tidak akan kehilangan kronologis kerja sama dan dokumen pendukungnya, walaupun ada pergantian pimpinan daerah, pergantian kelembagaan dan pejabat/personil yang menangani.

”Menu ini sama pentingnya dengan digitalisasi naskah kerja sama. Jadi kita butuh cerita yang jelas atas kronologi kerja sama, lengkap dengan dokumen pendukung sampai jangka waktu kerja sama selesai. Bisa sampai 20-30 tahun, tergantung jangka waktu kerja sama yang disepakati” ungkapnya.

Menu keempat, menu monitoring dan evaluasi kerja sama. Menu ini merupakan instrumen kerja Bagian Kerja Sama untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama.

Pejabat Boleh Berganti, Tapi Program Tetap Jalan

APLIKASI sistem kerja sama daerah yang baru saja diluncurkan Pemkot Bogor mendapat apresiasi berbagai pihak. Inovasi dari para ASN di bidang kerja sama Pemkot Bogor tersebut dinilai mampu memangkas birokrasi yang berbelit, sekaligus memberi jaminan proses kerja sama antarlembaga pemerintah daerah dan swasta yang tersistem dan transparan.

”Produk ini sekaligus memberikan pemahaman kepada teman-teman kita di Perangkat Daerah, bahwa kerja sama tidak boleh dilakukan secara parsial oleh Perangkat Daerah, tetapi harus diajukan ke Walikota dan ditembuskan ke Sekretaris Daerah,” beber Asisten Pemerintahan Pemkot Bogor Hanafi.

Hanafi menuturkan, banyak program terdahulu cenderung terputus, lantaran tidak ada berkas dan dokumentasi yang jelas. Karena itu, ia optimistis program ini mampu menghindari hal serupa agar tak kembali terulang. “Terdokumentasikan dengan baik, paling tidak kita satu poros. Tertib administrasi di dalam dan mempermudah pihak luar yang ingin kerja sama. Semangatnya: pejabat boleh berganti, tapi program tetap berjalan,” cetusnya.

Hanafi mengatakan, melalui program ini pula, diharapkan kerja sama antar daerah yang berbatasan dapat berjalan maksimal. Selain itu, kerja sama dengan badan usaha swasta juga terjalin baik dan berkontribusi signifikan pada pembangunan.

“Dunia usaha dituntut bersinergi membangun daerah. Program kami ini untuk mempermudah pihak swasta untuk bekerjasama dengan Pemkot,” ujarnya.

Hanafi mengimbuhkan, diharapkan program ini juga mampu meningkatkan kerja sama dengan luar negeri di berbagai bidang. Semuanya akan jauh lebih mudah karena program ini berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.(adv)

H-5 Pilkada, Suket Siap Disebar

BOGOR DAILY-Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung 27 Juni nanti, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menerbitkan surat keterangan (suket) khusus. Suket khusus ini diberikan bagi pemilih yang belum merekam datanya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

“Sekitar 20 ribu warga Kota Bogor belum melakukan rekam data. Nah ini ada suket khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) unuk Pilkada 2018 ini,” ujar Kepala Disdukcapil Dodi Ahiat di Kantor Dukcapil, Jumat (22/6).

Penerima suket khusus ini adalah warga Kota Bogor yang telah berusia 17 tahun dan memiliki hak pilih. Suket untuk pilkada ini memang berbeda dengan pemilik suket yang telah merekam data untuk pembuatan KTP-el.

Perbedaan mencolok dari kedua model suket ada pada redaksi atau keterangan tambahan di bawah tulisan biodata. Dalam suket khusus ini akan ditulis penggunaannya untuk Pilkada 2018. Selain itu tiap suket juga dilengkapi kode batang agar tidak bisa disalahgunakan.

Suket khusus ini sendiri sudah selesai dicetak ditiap disdukcapil daerah. Dodi pun menjanjikan suket mulai disebarkan hari ini (22/6) oleh petugas teknis Komisi Pemilihan Umum daerah di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kota Bogor.

“Mulai disebar hari ini. Insya Allah keburu karena pembagiannya langsung tiap daerah. Karena kan kita kerja sama dengan KPU,” ujar Dodi.

Dody menegaskan, suket sebagai pengganti KTP-el hanya berlaku pada Pilkada Serentak tahun ini. Sementara untuk Pemilihan Presiden 2019, pemerintah mewajibkan seluruh pemilih membawa KTP-el sebagai syarat untuk mengikuti pemungutan suara di TPS.

Sampai sekarang, perekaman data kependudukan di Kota Bogor mencapai 96,3 persen. Setiap harinya, 800 keping KTP-el siap untuk dicetak.

Perkara kendala saat pencetakan, Dodi menyebut tidak ada masalah yang sangat krusial. Beberapa bulan lalu Kota Bogor memang sempat kehabisan tinta, namun kini masalah tersebut telah selesai. Blanko KTP pun masih banyak tersedia.

“Data yang siap cetak atau print ready record ada 22ribu, yang masih dalam proses pengiriman data ke pusat atau SFE ada 17 ribu. Kendala paling jaringan internet tapi itu juga nggak terlalu lama biasanya,” ucap Dodi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman pun menyebut akan mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan segala sarana, sumber daya, serta teknologi akan diusahakan pelayanan pencetakan KTP-el dilakukan semaksimal mungkin.

“Kita akan coba optimalkan kemampuan yang ada. Dengan sarana yang kita punyai akan kita kerahkan semua alat cetak. Semoga dipusat datanya juga tidak error,” ujar Usmar.

Disdukcapil Kota Bogor setiap harinya disebut telah berupaya mencetak sebanyak-banyaknya agar setiap warga bisa cepat mendapat KTP-el. “Ya rata-rata perhari kan kita cetak 800 sampai 1.000. Prinsipnya juga bagi mereka yang sudah terekam datanya ada surat keterangan. Jadi tidak ada masalah untuk pilkada nanti,” lanjut Usmar.

Sementara itu di Kabupaten Bogor, disdukcapil setempat tengah mendata penduduk yang belum melakukan perekaman data termasuk penduduk yang baru berusia 17 tahun pada hari pencoblosan. Oetje Subagja selaku kepala dinas mengaku baru akan mencetak suket pada Senin (25/6) depan.

Oetje menegaskan, pihaknya hanya memberikan suket pada penduduk yang telah melakukan perekaman data sebagai bukti perekaman namun belum mendapatkan KTP. “Pada hari pencoblosan, kita akan memberikan suket pada penduduk tersebut yang sudah melakukan perekaman,” ujarnya.

Politisi PAN Kota Bogor Resmi Ditahan

BOGOR DAILY-Sempat buron selama setahun, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota akhirnya resmi menahan oknum anggota DPRD berinisial KS. Penahanan atas kasus dugaan korupsi ini dilakukan  sejak 18 Juni 2018 di rumah tahanan Polresta Bogor Kota Kedung Halang.

Plt Kepala Satreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Agah Sonjaya membenarkan adanya penahanan tersebut. KS ditangkap ketika tengah berkumpul dengan keluarganya di perumahan Risverside Katulampa, Kecamatan  Bogor Timur.

“KS sempat DPO selama satu tahun kurang atau dari tahun 2017. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/6).

Kata dia, saat ini polisi masih menggali kembali keterangan dari KS terkait kasus tersebut. “Penahanan dilakukan dalam 20 hari ke depan, tapi bisa diperpanjang,” ungkapnya.

Iapun mengaku telah mengirimkan surat resmi pemberitahuan penahanan kepada Ketua DPRD Kota Bogor bernomor B/1758/VI/RES.3.5/2018/Reskrim.

Bos Teroris Minta Eksekusi Matinya Dipercepat

BOGOR DAILY-Aman Abdurahman alias Oman Rochman, yang divonis mati, ternyata sempat menitipkan pesan kepada pengacara sebelum sidang pembacaan putusan. bos teroris itu ingin agar eksekusi dipercepat.

“Pesan Ustaz Oman kepada saya sebelum sidang saat pertemuan lalu. Kalau sudah vonis tolong saya (Aman) diurus secepatnya eksekusinya apakah mau pindah atau di mana, yang penting pesannya eksekusi dilaksanakan secepatnya, terutama pindah dari Mako Brimob,” ujar pengacara Aman, Asludin Hatjani, seusai sidang vonis Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Aman kepada pengacara sebelum sidang juga menyatakan akan bersujud syukur bila divonis mati. Hal inilah yang kemudian dilakukan Aman setelah putusan dibacakan hakim.

“Sebelum vonis, dia ngomong yang dia lakukan tadi itu. ‘Kalau saya divonis mati, saya akan sujud syukur’ dan itu dia lakukan tadi,” sambung Asludin.

Tapi Aman, menurut Asludin, tak bicara mengenai alasan sujud syukur atas vonis mati itu. Di ruang sidang setelah vonis diketuk, Aman tidak berkomentar dan langsung bersujud syukur dengan posisi membelakangi majelis hakim.

“Sebelum sidang dia nyatakan bahwa kalau divonis mati dia akan sujud syukur,” tegas Asludin.

Aman Abdurrahman, menurut majelis hakim, terbukti menggerakkan teror bom Gereja Oikumene di Samarinda pada 13 November 2016; bom Thamrin pada Januari 2016; bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017; penusukan polisi di Sumut pada 25 Juni 2017; serta penembakan polisi di Bima pada 11 September 2017.

Hal yang memberatkan putusan, menurut hakim, Aman merupakan residivis kasus terorisme.

Selain itu, Aman menjadi penggagas terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah (JAD). JAD punya kegiatan mendukung daulah islamiyah dan mempersiapkan kegiatan amaliah jihad.

“Terdakwa penganjur jihad yang menimbulkan korban jiwa, korban luka berat,” kata hakim membacakan hal yang memberatkan atas vonis mati Aman Abdurrahman.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal meringankan terhadap Aman. “Tidak ada hal meringankan,” kata hakim.

Mantan Artis Cilik Tina Toon Banting Stir Jadi Politisi

BOGOR DAILY- Tina Toonita memang belum mau bicara banyak soal keputusannya terjun ke politik. Masih berusia 24 tahun, Tina termasuk salah satu generasi muda yang siap terjun ke politik.

Lulusan Universitas Tarumanegara itu sudah menyelesaikan kuliah S2-nya dan menyandang Magister Hukum. Untuk memuluskan jalannya menjadi caleg dalam pileg 2019, Tina Toonita memang harus lulus tes dulu. Ini persiapan yang dilakukan Tina untuk menghadapi dunia politik.

“Yang penting adalah menghadapi tahun politik ini aku bisa berpartisipasi dan mengajak anak muda untuk ikut mengawal pemerintahan,” ungkap Tina Toonita, Jumat (22/6/2018).

Menurutnya, generasi muda tetap bisa ikut berpolitik dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya. Dia pun tak mau terlalu jemawa, Tina Toonita mengatakan hanya ingin bisa membantu pemerintahan dengan apa yang dimilikinya.

“Maju atau tidak aku tetap bisa support dan bantu banyak orang dengan tenaga, pikiran, pendidikan dan pengalaman,” pungkasnya.

Tina Toonita terdaftar dalam caleg DPRD DKI Jakarta dari partai PDI Perjuangan. Selain Tina Toonita memang sudah cukup banyak artis yang akhirnya banting stir sebagai politikus, seperti Giring, Wanda Hamidah, Rachel Maryam, dan masih banyak lainnya.