Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) segera mengoperasikan layanan angkutan massal baru bernama Bis Trans Metro Pakuan, menggantikan program BisKita yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.
Dengan anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor, bus ini akan melayani dua koridor utama di Kota Hujan.
Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Saputra, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses persiapan layanan angkutan massal berbasis bus yang sepenuhnya menggunakan anggaran daerah.
“Saat ini sedang dilakukan proses tahapan untuk menggunakan dana Rp10 miliar untuk angkutan massal bus di Kota Bogor. Jadi, bus yang akan dioperasionalkan dengan dana itu hanya dua koridor, yakni Koridor 1 dan Koridor 2,” ujar Marse, Kamis 13 Februari 2025.
Adapun Koridor 1 akan melayani rute Bubulak–Cidangiang, sementara Koridor 2 melayani Bubulak–Ciawi.
Dengan anggaran yang tersedia, Dishub memperkirakan hanya dapat mengoperasikan 17 hingga 25 unit bus selama enam bulan ke depan.
Untuk keberlanjutan operasional hingga Desember 2025, Pemkot Bogor berharap mendapatkan tambahan dana dari APBD Perubahan dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Lelang Ditargetkan Selesai Februari 2025
Marse menegaskan bahwa proses lelang pengadaan bus ditargetkan tetap berlangsung pada Februari 2025, sehingga pada Maret layanan Bis Trans Metro Pakuan sudah bisa beroperasi.
“Nama busnya nanti bukan lagi BisKita, tetapi berubah menjadi Bis Trans Metro Pakuan,” jelasnya.
Pergantian nama ini dilakukan karena pendanaan dan pengelolaannya kini sepenuhnya berasal dari Pemkot Bogor.
Nama Trans Metro Pakuan pun dipilih dengan makna khusus Metro mencerminkan Kota Bogor yang berkembang menuju metropolitan,
Pakuan merujuk pada sejarah Bogor sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda.
“Dulu BisKita adalah program kementerian yang ada di beberapa kota di Indonesia. Kini karena sumber pendanaannya dari APBD Kota Bogor, maka namanya juga berubah,” tambahnya.
Sistem Buy The Service (BTS) Tetap Digunakan
Meski berganti nama, sistem operasional Bis Trans Metro Pakuan akan tetap menggunakan skema Buy The Service (BTS).
Namun, pengelolaannya kini berada di bawah tanggung jawab penuh Dishub Kota Bogor.
Selain itu, Pemkot Bogor juga akan melibatkan Perumda Pakuan Tirta Persada (PTP) sebagai Bus Management Company (BMC), yang berfungsi sebagai kontrol operasional.
Saat ini, kajian teknis seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), trayek, dan skema pendapatan masih terus dilakukan.
“Segala persiapan ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Bogor. Yang paling penting adalah skema pendapatan dari layanan ini, termasuk sistem pembayaran menggunakan kartu elektronik dari empat bank yang bekerja sama,” ungkap Marse.
Untuk memastikan transparansi keuangan, Pemkot Bogor juga akan menggandeng Bank Jabar sebagai bank penerima dana dari layanan ini.
Setelah semua persiapan matang, lelang akan dilakukan melalui e-katalog.
Sementara itu, dua koridor lain yang belum diaktifkan, yakni Koridor 5 dan 6, akan ditawarkan kepada penyedia layanan dengan skema mandiri tanpa anggaran APBD.
Nantinya, pendapatan dari layanan ini akan langsung masuk ke penyedia, tanpa subsidi dari Pemkot Bogor.
“Pendapatan dari koridor ini akan masuk ke operator, tetapi masih dikaji dampak dan keuntungannya. Tarifnya pun diharapkan tetap sama dengan koridor lainnya,” tandas Marse.(Ibnu Galansa)
