Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambut baik terbentuknya Koperasi Karyawan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Korpri Infra.
Dia meminta, Koperasi karyawan Kementerian/Lembaga (K/L) harus tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dia mengatakan, pembentukan koperasi tersebut, menjadi momen penting dalam memberikan dukungan dan kolaborasi di bidang infrastruktur dengan melibatkan karyawan.
“Sebagai koperasi yang baru berdiri, harapan kami adalah dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan karyawan, kompilator, dan investor,” katanya dalam Peresmian Korpri Infra di acara International Conference on Infrastructure 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Menkop berkomitmen, untuk melakukan supervisi yang ketat, guna memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh karyawan tanpa adanya hambatan.
Meskipun terdapat kendala di sebagian area, Kemenkop tetap bertekad untuk menjaga integritas dan melakukan investigasi yang diperlukan.
“Koperasi karyawan harus tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Pentingnya Investigasi di Lingkup Kementerian/Lembaga
Budi Arie menyatakan, pentingnya adanya investigasi di lingkup Kementerian/Lembaga Termasuk yang dilakukan pada Koperasi karyawan di lingkungan K/L di Indonesia, yang selalu diperiksa dengan teliti setelah tanggal 15 setiap bulannya.
Menurutnya, hal ini sebagai bagian dari proses komunikasi yang berkelanjutan. Selain itu, koperasi karyawan di sektor infrastruktur dan sektor lainnya, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan karyawan di lingkungan infrastruktur dan lembaga.
Menkop Budi Arie menyebut, data 2024, jumlah koperasi aktif pada sektor infrastruktur meliputi usaha konstruksi 217 unit, real estate 167 unit, pengadaan listrik dan gas 119 unit.
Lalu, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 161 unit. Transportasi dan pergudangan 1.508 unit.
Tak hanya itu, potensi koperasi dalam sektor infrastruktur dalam PP 7/2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai tindak lanjut dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan untuk pengalokasian 30 persen infrastruktur publik sebagai ruang promosi dan pengembangan usaha untuk koperasi dan UMKM (dikonsolidasikan oleh koperasi).
Seperti di Rest Area Brebes, Terminal Banyuangga Probolinggo, Bandara YIA, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
Masuk di Sektor Infrastruktur
Koperasi dapat masuk pada sektor-sektor infrastruktur, misalnya sektor jalan tol, pembangkit listrik, dan energi. Seperti kerja sama antara Kopel Infrastruktur (anak usaha koperasi karyawan Bulog) dan PT Hutama Karya dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2017.
Dimana Kopel Infrastruktur menyediakan bahan-bahan konstruksi, seperti bebatuan dari tambang perseorangan kepada PT Hutama Karya untuk proyek-proyek infrastruktur.
Koperasi sebagai penggerak pembangunan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah.
Koperasi dapat memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala kecil dan menengah di pedesaan.
“Termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih mendukung pembangunan infrastruktur perekonomian di desa, seperti gerai sembako, simpan pinjam, klinik, dan logistik,” sebutnya.
Melalui semangat ini, Kemenkop berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan manfaat yang diberikan oleh koperasi karyawan demi kebaikan bersama.
“Semoga kerja sama yang baik dapat terus terjalin demi kemajuan bersama,” harapnya.
Peluang Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Di kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembentukan Korpri Infra ini membuka berbagai peluang pembangunan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi dan industri.
“Kolaborasi antara komunitas dan dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri, menjadi fokus utama kegiatan ini,” jelasnya. Dia mengatakan, kehadiran banyak calon investor yang memiliki keinginan kuat untuk turut serta, dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi indikasi positif.
Peresmian koperasi di jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sambung AHY, merupakan inisiatif baru yang diharapkan dapat menjadi strategi ekonomi nasional yang progresif.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 80.000 Kopdes/kel Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Semangat ini perlu didukung oleh semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga, untuk mewujudkan kemajuan dan keberkahan. Terutama dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
AHY menekankan, kreativitas dan adaptabilitas menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan koperasi, sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.
“Begitu juga kehadiran koperasi di ajang International Conference on Infrastructure ini, menjadi bagian penting dalam memajukan sektor infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.***
