Saturday, 11 April 2026
Home Blog Page 21

Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik di Bogor Raya Berpotensi Disiapkan di Dua Titik

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyambut arahan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai upaya penanganan darurat sampah secara nasional.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi terbatas percepatan PSEL yang berlangsung di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan PSEL, khususnya bagi daerah yang telah siap, baik secara mandiri maupun dalam skema aglomerasi, serta bekerja sama dengan Danantara.

Selain itu, pemerintah pusat juga menegaskan penerapan sanksi bagi daerah yang masih mengoperasikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dengan sistem open dumping.

Menindaklanjuti hal tersebut, PSEL Bogor Raya saat ini disiapkan untuk segera dibangun di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Galuga, Kabupaten Bogor, yang kini telah memasuki tahap akhir administrasi dan teknis.

Di samping itu, Menko Pangan juga meminta agar segera disiapkan PSEL aglomerasi di wilayah Kayumanis. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penanganan persampahan di wilayah Bogor dan sekitarnya, dengan memanfaatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 sebagai payung hukum pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan PSEL juga disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BRIB, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor serta kepala daerah lainnya di wilayah aglomerasi Bogor Raya.

“Tentunya, saya menyambut baik arahan Menko Pangan terkait percepatan fasilitas PSEL. Ini akan segera kami koordinasikan bersama Bupati Bogor dan kepala daerah di wilayah aglomerasi Bogor Raya,” ujar Dedie Rachim.

Saat ini, timbulan sampah secara nasional mencapai sekitar 14 juta ton per tahun dan belum tertangani secara signifikan melalui metode pengolahan modern. Bahkan, jika 33 kota/kabupaten di Indonesia telah mengelola sampah melalui PSEL, capaian penanganannya baru sekitar 22 persen.***

Kronologi Penggerebekan Uang Palsu di Kamar Hotel di Bogor, Rp620 Juta Disita

0

Bogordaily.net – Penggerebekan uang palsu di Bogor terjadi lagi.  Senin, 30 Maret 2026, sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, tak lagi sekadar tempat menginap.

Ia berubah menjadi ruang produksi. Bukan pabrik besar. Bukan pula tempat dengan mesin canggih. Tapi cukup untuk mencetak mimpi palsu—secara harfiah.

Polisi dari Polda Metro Jaya datang. Mereka tidak datang tanpa arah. Sudah ada jejak yang diikuti. Sudah ada kecurigaan yang mengeras.

Di dalam kamar itu, mereka menemukan koper. Juga kardus. Isinya bukan pakaian. Bukan oleh-oleh. Tapi gepokan uang pecahan Rp100 ribu. Jika dihitung, nilainya sekitar Rp620 juta.

Uang palsu.

Seorang pria berinisial MP diamankan. Ia tidak sendiri dalam cerita ini—meski baru dia yang tertangkap. Dalam penggerebekan itu, polisi juga menemukan alat-alat sederhana: printer, tinta, kertas A4, alat potong. Kombinasi yang, di tangan tertentu, bisa mengubah kertas biasa menjadi sesuatu yang terlihat berharga.

Penggerebekan uang palsu di Bogor ini mengingatkan satu hal: kejahatan tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi. Kadang cukup niat, kesempatan, dan keberanian untuk menipu sistem.

AKBP Robby Syahfery, dari Subdit II Ekbank Ditreskrimsus, membenarkan temuan itu. Nilainya ratusan juta. Tapi yang lebih penting bukan jumlahnya—melainkan jaringannya.

Karena uang palsu tidak pernah berjalan sendirian.

Ia berpindah tangan. Dari satu orang ke orang lain. Dari pasar ke toko. Dari transaksi kecil hingga besar. Dan sering kali, kita tidak sadar saat menerimanya.

Itulah yang kini sedang diburu polisi: jalur peredarannya. Siapa yang mencetak. Siapa yang menyebarkan. Siapa yang menerima—tanpa curiga, atau justru dengan sengaja.

Kasus ini belum selesai. Baru permukaan yang terbuka.

Penggerebekan uang palsu di Bogor ini juga menjadi peringatan. Bahwa di tengah derasnya transaksi tunai, kewaspadaan adalah benteng pertama. Periksa uang. Raba. Lihat. Terawang.

Karena sekali lengah, kita bisa ikut menjadi bagian dari rantai—tanpa pernah merasa bersalah.

Dan uang, yang seharusnya menjadi alat tukar, berubah menjadi alat tipu.***

Daftar Harga BBM 1 April 2026 dari Pertalite hingga Pertamax

0

Bogordaily.net – Harga BBM 1 April 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan setelah pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menahan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa langkah tersebut diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah menilai stabilitas harga energi menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi global.

“Setelah koordinasi antara pemerintah, Kementerian ESDM, dan Pertamina, serta arahan Bapak Presiden, diputuskan bahwa belum ada penyesuaian harga BBM,” ujar Prasetyo, Selasa (31/3/2026).

Dalam konteks harga BBM 1 April 2026, pemerintah juga menepis berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat terkait potensi kenaikan harga. Isu tersebut sempat memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik ataupun melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah menjamin pasokan BBM dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal.

“Kami pastikan ketersediaan BBM terjaga dan masyarakat tidak perlu resah. Harga juga tidak mengalami penyesuaian,” tambahnya.

Dengan keputusan ini, maka harga BBM 1 April 2026 tetap mengacu pada harga sebelumnya. Pertalite sebagai BBM subsidi masih dibanderol Rp 10.000 per liter, sementara Pertamax berada di level Rp 12.300 per liter.

Adapun rincian harga BBM Pertamina per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

* Pertalite (subsidi): Rp 10.000/liter
* Pertamax: Rp 12.300/liter
* Pertamax Turbo: Rp 13.100/liter
* Pertamax Green 95: Rp 12.900/liter
* Biosolar (subsidi): Rp 6.800/liter
* Dexlite: Rp 14.200/liter
* Pertamina Dex: Rp 14.500/liter

Keputusan menahan harga ini dinilai sebagai strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, sekaligus meredam tekanan inflasi yang berpotensi meningkat akibat fluktuasi harga minyak dunia.***

Tok! WFH ASN Setiap Jumat Mulai 1 April, Pemerintah Kecualikan Sektor Strategis

0

Bogordaily.net — Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yang akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Kebijakan ini ditetapkan setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi serta percepatan transformasi layanan berbasis digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Sejumlah bidang layanan publik dan sektor strategis tetap diwajibkan beroperasi penuh dari kantor maupun lapangan.

“Terdapat sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Ia merinci, sektor yang tidak terdampak kebijakan ini mencakup layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri dan produksi, energi, air, bahan pokok makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap berjalan normal tanpa skema WFH.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kegiatan pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung secara tatap muka (luring) selama lima hari dalam sepekan. Aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak mengalami pembatasan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat ke atas, pelaksanaan kegiatan akademik akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Airlangga menekankan, kebijakan WFH ini secara khusus hanya diberlakukan bagi ASN dan tidak mencakup sektor swasta. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi katalis dalam mempercepat adopsi sistem kerja digital sekaligus menjaga produktivitas layanan publik.

Dengan implementasi yang dimulai awal April, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.***

BPS Kabupaten Bogor Gandeng Diskominfo Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026

0

Bogordaily.net — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebagai salah satu instrumen penting dalam penyediaan data akurat bagi pembangunan daerah dan nasional.

Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, dalam sambutannya menegaskan bahwa data memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, kesalahan dalam membaca data dapat berdampak langsung pada ketidaktepatan kebijakan yang diambil.

“Data itu sangat penting. Banyak persoalan terjadi karena kita salah membaca data. Oleh karena itu, melalui Sensus Ekonomi 2026, kita ingin menghadirkan data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya budaya literasi di kalangan aparatur dan masyarakat. Membaca, menurutnya, tidak hanya sebatas buku, tetapi juga mencakup kemampuan memahami kondisi daerah melalui data statistik.

“Dengan membaca, kita bisa memahami kondisi Bogor, Jawa Barat, hingga Indonesia. Dari data yang dibaca dengan benar, kita bisa merumuskan langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, karena hasilnya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi, potensi usaha, serta arah pengembangan ke depan.

“Sensus Ekonomi 2026 ini akan berdampak besar terhadap kemajuan daerah dan bangsa. Mari kita dukung bersama agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara BPS, Diskominfo, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sekaligus memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.***

PKL Direlokasi Ke Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan tidak ada lagi aktivitas pasar tradisional di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor, Jalan Bata, Jalan Pedati, Jalan Lawang Saketeng, serta kawasan Jalan Surya Kencana.

Warga diminta untuk berbelanja di Pasar Gembrong Sukasari dan Pasar Jambu Dua yang saat ini menjadi pasar bersih, nyaman, dan harga yang terjangkau.

Wali Kota Bogor, Dedie A.Rachim, mengungkapkan bahwa kedua pasar tersebut sudah siap 100 persen dengan berbagai fasilitas untuk ditempati para pedagang dan untuk aktivitas belanja.

Sementara, untuk memastikan lokasi area eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor, Jalan Bata, Jalan Pedati, Jalan Lawang Saketeng, serta kawasan Jalan Surya Kencana steril, Dedie Rachim kembali melakukan pengecekan.

Beberapa lapak baru yang didirikan oleh para pedagang kembali dibongkar dan ditindak tegas dengan sanksi denda menggunakan tindak pidana ringan (tipiring). Pedagang yang berjualan di dalam ruko namun menggunakan pedestrian pun ditindak tegas.

“Karena kita tidak pernah mengangkat harkat martabat pedagang jadi PKL. Tapi para pedagang ini menjadi para pemilik kios. Ini misi kita ingin marwah pedagang meningkat naik,” ucap Dedie Rachim saat memimpin apel di Jalan Pedati, Senin (30/3/2026).***

Momentum Earth Hour, BRI Dorong Keberlanjutan Melalui Aksi Nyata di Lingkungan Kerja

0

Bogordaily.net – Momentum Earth Hour yang baru saja berlalu kembali menegaskan pentingnya aksi kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Meski lampu telah kembali menyala, upaya menghemat energi dan menekan emisi perlu terus dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.

Sejak pertama kali diinisiasi pada 2007, Earth Hour telah berkembang menjadi gerakan global yang melibatkan jutaan partisipan di lebih dari 180 negara.

Aksi mematikan lampu selama satu jam menjadi simbol bahwa langkah sederhana yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak nyata bagi bumi.

Partisipasi Earth Hour di berbagai kota dunia tercatat mampu menurunkan konsumsi listrik hingga 10–15% dalam satu jam.

Di Indonesia, gerakan ini mampu menghemat sekitar 300 MW listrik dalam satu jam, setara dengan kebutuhan listrik sekitar 200 ribu rumah atau hingga 700 ribu orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aksi kolektif memberikan dampak signifikan.

Sejalan dengan semangat tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas kerja melalui langkah konkret.

Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan energi di lingkungan kerja, seperti penggunaan teknologi hemat energi (termasuk lampu LED), optimalisasi operasional fasilitas kantor seperti pengaturan penggunaan lift, serta kebiasaan efisiensi energi seperti mematikan dan mencabut perangkat elektronik saat tidak digunakan.

Upaya ini diperkuat dengan pengembangan konsep green building, digitalisasi produk dan layanan perbankan, serta didukung pemanfaatan energi baru terbarukan dalam operasional Perseroan.

Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf menyampaikan bahwa Perseroan terus memperkuat praktik keberlanjutan secara konsisten di seluruh lini kerja.

“Di BRI, keberlanjutan dijalankan sebagai bagian dari aktivitas kerja sehari-hari. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sadar terhadap dampak lingkungan. Keberlanjutan menjadi landasan strategis bagi Perseroan dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab,” ungkapnya.

BRI juga mengembangkan inisiatif melalui implementasi Green Network. Hingga akhir 2025, Perseroan telah memanfaatkan energi terbarukan melalui instalasi panel surya di 152 unit kerja serta mengoperasikan 926 kendaraan ramah lingkungan.

Inisiatif tersebut berkontribusi terhadap penurunan emisi operasional sebesar 9,6% dibandingkan baseline year tahun 2022.

Selain itu, melalui program Zero Waste to Landfill, BRI berhasil mencatatkan penghindaran emisi sebesar 746,4 ton CO₂e. Lebih lanjut, melalui program BRI Grow and Green, BRI turut melakukan berbagai inisiatif lingkungan, salah satunya melalui kegiatan restorasi mangrove.

Hingga tahun 2025, program ini telah merealisasikan penanaman sebanyak 65.300 pohon mangrove, dengan potensi pengurangan emisi karbon sekitar 43,43 ton CO₂e per tahun.

Mahdi menambahkan bahwa berbagai inisiatif tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam membentuk cara kerja yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“BRI berkomitmen menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui berbagai inisiatif yang dijalankan secara konsisten, Perseroan terus memperkuat penerapan prinsip ESG dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholders,” pungkasnya.

 

 

 

Kampung Koboi Tugu Selatan, Wujud Transformasi Desa Berbasis Potensi Lokal dalam Program Desa BRILiaN

0

Bogordaily.net – Transformasi ekonomi desa berbasis pengelolaan sumber daya setempat terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Hal ini tercermin dari Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang mampu mengintegrasikan kekuatan alam, tradisi, dan inovasi menjadi ekosistem ekonomi desa yang produktif.

Berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur dan dikelilingi lanskap hijau yang asri, desa ini berhasil mengoptimalkan berbagai potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Bagi warga Tugu Selatan, alam tidak hanya menjadi latar kehidupan, tetapi juga fondasi utama penghidupan.

Aktivitas ekonomi berkembang dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal yang dijalankan secara berkelanjutan, dengan dukungan panorama pegunungan yang menjadi daya tarik tersendiri.

Kepala Desa Tugu Selatan M. Eko Windiana menuturkan bahwa transformasi desa mulai terakselerasi sejak Tugu Selatan masuk dalam nominasi Desa BRILiaN, program pemberdayaan desa dari BRI.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha masyarakat, peningkatan layanan desa, serta perluasan akses terhadap pembiayaan perbankan.

“Kampung Koboi itu bermula dari di desa kami ada sebuah kampung yang dari dulu sejak saya lahir namanya sudah Kampung Teksas. Dan kebetulan hampir mayoritas masyarakat di Kampung Teksas ini semua bekerjanya sebagai penunggang kuda,” jelas Eko.

Pengembangan Kampung Koboi menjadi salah satu wujud konkret transformasi tersebut. Destinasi wisata ini berangkat dari identitas Kampung Teksas sebagai kawasan para penunggang kuda, yang kemudian dikemas menjadi atraksi wisata edukatif.

Selain memberikan pengalaman bagi pengunjung, keberadaannya juga membuka peluang usaha baru sekaligus menciptakan ruang pembelajaran dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan ekonomi desa dijalankan secara terintegrasi melalui berbagai unit usaha, mulai dari layanan internet desa, Café Landing Para Layang sebagai ruang tumbuh UMKM lokal, hingga pengelolaan Kampung Koboi sebagai ikon wisata.

BUMDes juga menghadirkan layanan keuangan melalui BRILink Agen, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan transaksi dengan lebih mudah dan efisien.

Kehadiran Kampung Koboi memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para penunggang kuda. Peningkatan kunjungan wisatawan membuka peluang pendapatan baru, sementara dukungan BRI melalui pembiayaan dan penguatan infrastruktur turut mendorong pengembangan usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha telah memanfaatkan akses pembiayaan melalui KUR untuk mendukung pengembangan usahanya.

Di sektor lain, klaster peternakan sapi perah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Produksi susu yang mencapai sekitar 2.000 liter per hari menjadi indikator meningkatnya kapasitas usaha masyarakat. Dukungan permodalan melalui KUR serta kolaborasi dengan BUMDes turut mendorong peningkatan populasi ternak dan produktivitas.

Sementara itu, sektor pertanian yang tergabung dalam Gapoktan terus diperkuat melalui dukungan alat pertanian serta pendampingan guna meningkatkan hasil produksi dan memperluas lahan usaha.

Keberhasilan Desa Tugu Selatan tidak terlepas dari implementasi empat pilar utama Desa BRILiaN, yakni penguatan kelembagaan desa melalui BUMDes, digitalisasi layanan, inovasi berbasis kearifan lokal, serta keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan desa.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa Program Desa BRILiaN merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru di tingkat lokal. Program ini dirancang untuk mendorong desa agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta integrasi ekosistem usaha.

“Program Desa BRILiaN kami arahkan untuk membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan lokal, termasuk di Desa Tugu Selatan. BRI tidak hanya menghadirkan pembiayaan, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan pengembangan ekosistem usaha agar desa mampu naik kelas secara berkelanjutan. Pendampingan dan pemberdayaan terus kami lakukan untuk memastikan terciptanya nilai tambah ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Akhmad.

Menkop Terima Audiensi Menteri PPPA, Bahas Penguatan Peran Perempuan pada Kopdes Merah Putih

0

Bogordaily.net – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerima audiensi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi beserta jajaran di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop) Jakarta, Selasa (31/3).

Dalam pertemuan, keduanya membahas kerja sama strategis penguatan peran perempuan di lini ekonomi terkecil, yakni tingkat desa maupun kelurahan.

Rencananya langkah ini akan diwujudkan melalui integrasi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan program Ruang Bersama Indonesia.

Menkop Ferry Juliantono menjelaskan, kolaborasi ini akan diawali dengan pembentukan tim khusus untuk mengawal kegiatan kolaboratif di lapangan. Fokus utama kerja sama ini adalah mendorong partisipasi aktif perempuan di desa dan kelurahan untuk bergabung dalam Kopdes Merah Putih serta aktivitas perkoperasian lainnya.

“Kementerian Koperasi akan mendorong kelompok-kelompok perempuan produktif yang selama ini dibina oleh Kementerian PPPA untuk bertransformasi menjadi koperasi,” ujar Ferry.

Menkop menambahkan, pihaknya tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga dukungan pembiayaan. “Kami akan bantu pembiayaannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Menkop adalah Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi, serta jajaran Kedeputian dan Staf Ahli Menteri.

Selain aspek ekonomi, kolaborasi ini juga menyentuh sisi perlindungan sosial. Menkop mengungkapkan bahwa setiap gerai atau klinik yang dimiliki Kopdes Merah Putih nantinya juga akan terdapat pos pengaduan bagi persoalan perempuan dan anak.

“Ini adalah bentuk afirmatif kami untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak-anak di daerah, desa, dan kelurahan,” tegas Menkop.

Senada dengan hal tersebut, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyambut baik penyediaan ruang di gerai koperasi tersebut. Menurutnya, hal ini sangat strategis untuk mendekatkan layanan pencegahan kekerasan kepada masyarakat, mengingat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) saat ini baru tersedia di tingkat kota/ kabupaten.

“Sangat tepat sekali jika salah satu gerainya dijadikan tempat untuk penanganan, dan yang lebih penting adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Arifah.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan bahwa kerja sama ini selaras dengan program Ruang Bersama Indonesia yang digagas kementeriannya. Program ini bertujuan menyelesaikan persoalan desa secara kolektif, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi kolaborasi program dengan Ruang Bersama Indonesia. Perempuan yang berkualitas bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga ekonomi dan kesehatan,” ucap Arifah.

Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk segera memulai pilot project atau proyek percontohan tanpa menunggu proses administrasi Nota Kesepahaman (MoU) selesai sepenuhnya.

“Kita tidak menunggu MOU selesai baru bergerak. Kita sudah bisa mulai di daerah di mana koperasi desanya sudah jalan dan gerakan perempuannya sudah ada,” ucap Arifah.

 

Zulkifli Hasan Percepat Proyek PSEL, 33 Lokasi Siap Ubah Sampah Jadi Energi Listrik hingga 2028

0

Bogordaily.net – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) percepatan implementasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL guna mengatasi kedaruratan sampah, khususnya di daerah dengan timbulan sampah di atas 10.000 ton per hari.

Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan 33 lokasi proyek PSEL yang mencakup 61 kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109. Jumlah ini mengalami penyesuaian dari usulan awal sebanyak 34 lokasi, karena adanya penggabungan sejumlah wilayah dalam satu kawasan aglomerasi.

“Total sampah yang akan tertangani mencapai sekitar 14,4 juta ton per tahun, atau setara 22,5 persen dari total sampah nasional, jika program waste to energy ini dapat segera diselesaikan,” ujar Zulkifli didampingi Memteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Ia menjelaskan, sejumlah proyek telah memasuki tahap tender dan akan segera dibangun, di antaranya Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Sementara itu, proyek di Bandung Raya dan Legok Nangka masih mengacu pada Perpres Nomor 35 dan diperkirakan rampung prosesnya dalam waktu dekat.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah lokasi lain yang siap memasuki tahap lelang, seperti Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, Serang Raya, Kabupaten Bekasi, hingga Medan Raya. Proyek-proyek tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan siap untuk dilanjutkan.

“Untuk wilayah DKI Jakarta, lokasi Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara turut masuk dalam daftar tambahan. Pemerintah daerah diminta segera melengkapi dokumen terkait lahan sebagai syarat pembangunan fasilitas tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengatakan beberapa daerah lain seperti Malang Raya, Padang, Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Pontianak, Manado, dan Bandung juga telah dinyatakan siap. Sebagian daerah bahkan telah menentukan teknologi pengolahan, seperti Pontianak yang memilih teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF).

Zulkifli Hasan menargetkan proyek tahap pertama dapat selesai pada 2027, sementara tahap berikutnya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Silakan nanti ditagih, kalau 2027 belum selesai. Begitu juga 2028, harus sudah beres,” tegasnya.

Ia mengakui bahwa proses pembangunan PSEL membutuhkan waktu, terutama dalam penyelesaian aspek legalitas lahan dan penyesuaian regulasi. Menurutnya, proses tersebut dapat memakan waktu hingga lima hingga enam bulan.

“Kalau tanah negara harus menyelesaikan aturan. Pemerintah itu dia punya paket hanya satu tahun padahal ini kan dipakainya 30 tahun, tapi kita cari aturan-aturan sejenisnya. Nah, menyelesaikan itu perlu waktu lima sampai enam bulan,” pungkasnya.