Page 2468 – Bogor Daily

Akses Teknologi Merata Dongkrak Akselerasi UMKM Go Digital

Ekonomi

SD

-

26 September 2023

Akses Teknologi Merata Dongkrak Akselerasi UMKM Go Digital

Bogordaily.net – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi ke semua kalangan termasuk pelaku UMKM untuk mengakselerasi target transformasi digital bagi 30 juta UMKM di Indonesia pada 2024.

Menteri Teten mengatakan, tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah.

Hasil survei IMD-Digital Competitiveness Rank pada 2022 menyatakan, Indonesia masih berada di peringkat 51 dari 63 negara atau lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 31, bahkan Singapura di posisi nomor 4.

“Dukungan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ucap Menteri Teten dalam acara Indonesia Cloud Day 2023 bertajuk “Akses Teknologi untuk Semua” di Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Bertambahnya UMKM Digital

Hingga Juni 2023, sebanyak 22,8 juta UMKM di Indonesia telah onboarding digital. Angka tersebut bertambah sebanyak 14,8 juta sejak awal pandemi atau 35,5 persen dari total populasi UMKM, dan 76 persen dari target 30 juta UMKM onboarding dalam ekosistem digital pada 2024.

Diakui Teten, manfaat perkembangan ekonomi digital telah banyak dirasakan masyarakat. Ia bersyukur, Indonesia menjadi negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN.

Bisa dikatakan, pertumbuhannya juga paling cepat, dua kali lipat dalam dua dekade terakhir ini. Diprediksi nilainya mencapai 133 miliar dolar AS setara Rp2.041,5 triliun di tahun 2025.

“Kita tidak boleh berpuas diri dari kemajuan teknologi digital ini. Kita berpeluang menciptakan ekonomi baru, tanpa membunuh ekonomi lama. Tetapi, jangan sampai kita hanya tumbuh sebagai pasar. Kita tidak mau hanya menjadi penonton dari kemajuan ekonomi digital,” kata MenKopUKM.

Upayakan Hilirisasi Digital

Menteri Teten menekankan, Pemerintah ingin Indonesia menjadi pemain ekonomi digital yang unggul. Salah satunya, dengan melakukan hilirisasi digital yang juga tidak kalah penting, di mana hal tersebut akan memberikan nilai tambah yang luar biasa.

Indonesia kata Menteri Teten, terus menyambut baik hadirnya perusahaan teknologi global. Pihaknya juga terus mendorong komitmen dan usaha perusahaan teknologi global untuk ikut mendukung hilirisasi ekonomi digital, agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen dan pemain yang berdaya saing.

“Pemerintah terus mengundang kehadiran perusahaan teknologi. Silakan datang dan berinovasi di Indonesia, tapi jangan sekadar untuk jualan saja. Terutama, ada yang mengambil untung dari transaksi ekonomi dan transaksi data di Indonesia, tapi buka kantornya saja tidak ada. Dengan potensi pasar sebesar Indonesia, seharusnya kantor pusat regionalnya ada di Indonesia bukan di negara lain,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam investasi teknologi, Pemerintah ingin solusi yang win-win, jangan ada yang ingin menang sendiri. Pemerintah ingin memastikan masyarakat semua merasakan berkah ekonomi digital dan teknologi, yang harus bisa diakses untuk semua pihak dan kalangan.

“Kami mendukung investasi, tetapi juga mereka harus buka dong pusat riset di sini, latih dan tingkatkan kualitas SDM digital kita. Tingkatkan UMKM lokal kita, dan akselerasikan dengan agenda transformasi digital Pemerintah,” ucap Menteri Teten.

Integrasi dan Kolaborasi

MenKopUKM juga melihat, pentingnya potensi penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML).

“Namun penerapan AI dan ML juga berpotensi mendisrupsi semua sektor, termasuk di dalamnya sektor UMKM. Untuk itu, perlunya konsistensi dalam pembukaan akses yang merata terhadap teknologi,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kata Menteri Teten, berinisiatif untuk mengembangkan strategi guna mendukung percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia termasuk perusahaan rintisan atau startup melalui berbagai program.

Salah satunya, melalui Entrepreneur Hub yang merupakan Platform Ekosistem Wirausaha Indonesia yang mengintegrasikan berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan serta pelaku UMKM.

Dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan seperti pendataan, pemetaan, klasterisasi, serta fitur lainnya.

MenKopUKM mengatakan, Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang potensi pemanfaatannya untuk perusahaan rintisan atau startup sangat besar.

Misalnya beberapa startup di Indonesia seperti eFishery (yang juga hadir dalam kegiatan ini) sudah menggunakan inovasi teknologi ini untuk mendorong peningkatan produksi tambak udang dan ikan.

“Ini salah satu contoh peluang besar kemajuan sektor akuakultur Indonesia melalui pemanfaatan inovasi teknologi ini,” ujarnya.

Riset AWS

Melalui riset yang dilakukan oleh AWS pada tahun 2023, pemanfaatan teknologi Cloud atau Komputasi Awan oleh UMKM Indonesia akan memperluas dan meningkatkan produktivitas tahunan yang mencapai Rp79,6 triliun khususnya pada sektor agrikultur, kesehatan, dan pendidikan.

“Saya percaya banyak UMKM kita yang berpotensi untuk naik kelas jika mereka menggunakan teknologi. Saya berharap, dengan diselenggarakannya Indonesia Cloud Day 2023 dapat meningkatkan penyerapan teknologi bagi pelaku UMKM dan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia,” ucapnya.

Ia juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi bersama dalam upaya percepatan transformasi digital UMKM guna mendukung peningkatan daya saing UMKM, sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.***

KemenKopUKM Pastikan RUU Perkoperasian Segera Dibahas di DPR

Nasional

SD

-

26 September 2023

0

KemenKopUKM Pastikan RUU Perkoperasian Segera Dibahas di DPR

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memastikan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI terkait pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diterima DPR, menandai tahapan pembahasan bagi RUU Perkoperasian oleh DPR.

“Statusnya adalah kumulatif terbuka, sehingga tidak masuk dalam Prolegnas. Kapan pun Pemerintah siap dapat langsung mengirimkannya kepada DPR. Alhamdulillah Surpres sudah turun dan telah disampaikan kepada DPR pekan lalu. Dapat dipastikan mulai Oktober 2023 pembahasan akan dilangsungkan,” kata Deputi Bidang Perkoperasi KemenKopUKM Ahmad Zabadi, di Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Zabadi mengatakan, Pemerintah menargetkan agar pembahasan dan pengesahan RUU dapat terlaksana akhir tahun 2023. Di mana status undang-undang ini adalah perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.

“Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya gerakan koperasi bahwa RUU Perkoperasian disiapkan awalnya untuk mengganti Undang-Undang lama dengan Undang-Undang yang baru,” katanya.

Namun adanya aspirasi gerakan koperasi untuk mendapatkan pembaharuan regulasi, dan adanya ketentuan Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana UU Nomor 25 Tahun 1992 sudah dua kali diubah melalui dua undang-undang omnibus law.

RUU yang Diubah

Pertama adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga sesuai ketentuan, RUU Perkoperasian statusnya adalah perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.

Meski demikian berbagai subtansi yang sudah disosialisasikan dalam serap aspirasi (meaningfull participation) kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 ini tidak mengalami perubahan.

“Yang berubah hanya sistematikanya saja, dari awalnya RUU Perkoperasian yang sifatnya penggantian, disesuaikan menjadi perubahan terhadap Undang-undang Perkoperasian,” kata Zabadi.

Ditegaskan Zabadi, perubahan UU ini sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat, sesuai surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI yang menyatakan sebagai prioritas utama untuk dibahas dan memperoleh persetujuan.

Menurutnya, tantangan zaman, dinamika lapangan, serta kebutuhan masyarakat perlu secepatnya dijawab dengan pembaruan regulasi. Agar kemudian masyarakat pada umumnya dan gerakan koperasi pada khususnya memiliki daya dukung regulasi yang baik.

7 Perubahan Diperhatikan Pemerintah

Untuk itu Zabadi mengatakan, setidaknya ada beberapa hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah dalam perubahan UU ini :

1. Terkait peneguhan identitas koperasi dengan mengadaptasi jati diri koperasi dari International Cooperative Alliance (1995) yang dipadukan dengan karakter dan semangat ke-Indonesiaan, antara lain dalam bentuk azas kekeluargaan dan gotong royong.

2. Modernisasi kelembagaan koperasi dengan melakukan pembaruan pada ketentuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, serta usaha.

“Tidak ketinggalan adopsi dan rekognisi pada model yang sudah berkembang di kalangan masyarakat seperti Koperasi Syariah, Koperasi Multi Pihak, Apex Koperasi, pola tanggung renteng, dan lain-lain,” katanya.

3. Peningkatan standar tata kelola yang baik (good cooperative governance) untuk mendorong koperasi-koperasi di Indonesia memiliki standar tersebut. Sehingga, watak koperasi sebagai perusahaan yang dimiliki bersama dapat benar-benar dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya.

4. Perluasan lapangan usaha koperasi, dengan menghapus penjenisan koperasi (sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013). Sehingga,ke depan koperasi dapat menjalankan usaha di sektor apapun sebagaimana tersedia dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang sedikitnya ada 1790 pilihan.

5. Pengarusutamaan koperasi sektor riil, affirmative action ini dilakukan agar koperasi sektor riil dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

“Berbagai dukungan, insentif, fasilitasi telah diatur dalam UU ini. Ke depan koperasi sektor riil harus menjadi arus utama kelembagaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia,” ucapnya.

6. Peningkatan pelindungan kepada anggota dan/atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengusulkan pendirian dua pilar lembaga.

Lembaga Pengawas Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi.

Dengan pendirian dua lembaga tersebut, membuktikan negara hadir dalam melindungi kepentingan anggota, koperasi, dan masyarakat pada umumnya.

7. Peningkatan kepastian hukum, dengan mengatur ketentuan sanksi administratif dan pidana. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi anggota, koperasi, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan badan hukum koperasi.

“Adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat membuat jera orang/pihak-pihak yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan dirinya semata, seperti praktik ternak uang atau rentenir,” kata Zabadi.

Patokan Perubahan

Ia pun menilai, substansi perubahan UU ini sangat kaya dan mendalam. Hal tersebut karena perubahan sekarang merupakan hasil kondensasi dan kristalisasi dari upaya menyempurnakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang telah dilakukan selama beberapa periode pemerintahan, dan dibahas kembali secara intensif dengan pemangku kepentingan pada 2022-2023.

“Sehingga dalam perumusannya benar-benar melalui kondensasi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman, khazanah, praktik baik, isu/masalah kontemporer, dan antisipasi perubahan serta peluang di masa depan,” kata Zabadi.

RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 25 Tahun 1992 ini kata Zabadi, sudah sangat mencerminkan meaningful participation, karena setiap suara pemangku kepentingan, baik yang setuju dan berbeda pandangan dengan rancangan pemerintah telah didengarkan, dipertimbangkan, dan dijelaskan secara memadai.

Pembahasan telah dimulai dari proses serap aspirasi, diskusi substansi naskah akademik dan RUU telah berulang-ulang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah secara langsung (luring) maupun daring, serta dibahas dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Selanjutnya dibahas melalui panitia antar kementerian/lembaga, dan dilakukan penyelarasan dengan BPHN dan harmonisasi dengan lintas kementerian/lembaga, sehingga segala aspek pengaturan yang penting dinilai telah dibahas secara komprehensif dalam RUU Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Zabadi berharap, RUU Perkoperasian ini dapat menjadi landasan hukum untuk mewujudkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian nasional yang tumbuh stabil secara berkelanjutan dan berkeadilan.

“Keadilan ekonomi akan menjadi isu utama kebijakan pemerintah pada masa mendatang. Koperasi merupakan wahana utama untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang ekonomi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur,” kata Zabadi.***

Gertasi Siap Garap Perhutanan Sosial

Nasional

SD

-

26 September 2023

0

Bogordaily.net – Pengurus Pusat Gertasi melaksanakan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjajaki potensi kerja sama dalam pengelolaan perhutanan sosial di Gedung Mangala Bakti, Jakarta, Selasa tanggal 26 September 2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Mahfud Muhtar, menyampaikan beberapa program kerja yang berpotensi meningkatkan perekonomian rakyat.

Kunjungan ini membuka peluang baru bagi Gertasi untuk mengoptimalkan peran mereka di seluruh wilayah Indonesia, yang kini telah terbentang di 34 provinsi dan 187 kabupaten/kota.

Ketua Umum Gertasi, Dr. Wahid Erawan, S.P., M.P., menyatakan hal ini sebagai langkah strategis dalam melaksanakan dakwah ekonomi, yang menjadi fokus perjuangan Gertasi.

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Umum Gertasi, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Firdaus Roy, S.H., Wakil Sekretaris Jenderal KH. Yaya Wahyudin, Ketua Bidang Peternakan Heri Keyer, dan Bidang Hukum Edo serta Salman.

Dalam wawancara dengan media, Sekjen Gertasi Firdaus Roy, S.H.,menjelaskan bahwa Gertasi sedang menggarap berbagai potensi kerjasama tidak hanya dengan Kementerian KLHK, tetapi juga dengan beberapa kementerian lainnya.

Landasan Organisasi

Konsep dakwah ekonomi menjadi landasan utama bagi langkah-langkah organisasi ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam, anggota Gertasi, dan seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru negeri.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk serius memberikan kesempatan kepada rakyat dalam mengelola potensi usaha mereka,” ujar Sekjen Gertasi Firdaus Roy.

Gertasi memiliki keunggulan dalam beberapa sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, serta potensi mineral alam/tambang sebagai hasil alam negeri kita, Indonesia. Kekayaan ini seharusnya dapat dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri.

“Kita semua menyadari bahwa sektor pertanian dalam kondisi yang belum sepenuhnya sehat di negeri kita. Harga produk lokal yang murah memerlukan solusi dari pemerintah. Kami berharap agar kebijakan yang diambil tidak membuat rakyat menderita, terutama jika hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata,” paparnya.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi kenyataan bahwa banyak produk impor menguasai pasar pangan, bahkan mencapai tingkat ketergantungan yang memprihatinkan.

“Hal ini sangat disayangkan dalam negara yang sebenarnya kaya. Sebagai pemimpin di negeri ini, Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk mengubah pola pengelolaan yang kurang baik menjadi lebih baik, sehingga mencapai standar kehidupan yang layak dapat terwujud. Semoga langkah-langkah ini membawa perubahan positif bagi kita semua,” tutupnya.***

ClayDerm Aesthetic Clinic Bogor Buktikan Kecantikan yang Nyata

Kota Bogor

SD

-

26 September 2023

0

ClayDerm Aesthetic Clinic Bogor Buktikan Kecantikan yang Nyata

Bogordaily.net – ClayDerm Aesthetic Clinic yang terletak di Ruko 2, Jalan Achmad Adnawijaya No.10-11, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, telah menjadi tujuan terkemuka bagi mereka yang menginginkan perawatan kecantikan yang berbasis bukti.

Di bawah bimbingan Dokter kecantikan, dr. Cindy Lestari, klinik ini menawarkan rangkaian perawatan yang efektif dengan hasil yang terlihat secara instan.

Salah satu poin unggulan dari ClayDerm adalah pendekatan berdasarkan evidence-based medicine. Ini berarti bahwa setiap perawatan dilakukan dengan pengukuran yang teliti.

“Sebagai contoh, untuk perawatan slimming, mereka melakukan pengukuran sebelum dan setelah perawatan, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan yang terjadi,” kata dr. Cindy Lestari yang juga Owner ClayDerm Aesthetic Clinic, Selasa 26 September 2023.

Salah satu hal yang membedakan ClayDerm, lanjutnya, adalah kemampuan memberikan hasil yang langsung terlihat bahkan setelah satu kali perawatan.

“Ini membuat perawatan di klinik ini menjadi sangat diminati,” ucapnya.

Dalam hal perawatan wajah, ClayDerm menyediakan beberapa pilihan yang mencakup facial ultimate aromatherapy, facial luxury aromatherapy, dan facial prestige aromatherapy.

“Setelah perawatan wajah, kami juga menyediakan beragam add-on facial treatments,” ujarnya.

Yang menarik, semua perawatan yang ditawarkan oleh ClayDerm Aesthetic Clinic Bogor tersedia dengan harga yang terjangkau, sehingga semakin banyak orang dapat merasakan manfaatnya.

Berbagai Treatment ClayDerm

Selain perawatan wajah, ClayDerm juga menawarkan prestige haircare treatment.

“Perawatan ini dilakukan untuk merawat rambut dengan cara menyuntikkan serum stemcell ke folikel rambut yang rusak,” katanya.

“Manfaatnya termasuk mencegah kerontokan rambut, mempercepat pertumbuhan rambut baru, dan memperbaiki sel rambut langsung pada organ targetnya,” sambungnya.

Salah satu andalan dalam perawatan rambut di ClayDerm adalah Nanohair Stemcell Injection yang telah terbukti memberikan hasil yang memuaskan.

Jadi, bagi Anda yang mencari perawatan kecantikan yang berbasis bukti dengan hasil yang terlihat langsung, ClayDerm Aesthetic Clinic Bogor adalah tempat yang patut dipertimbangkan.

Bersama dokter kecantikan yang berpengalaman, berbagai pilihan perawatan yang tersedia di klinik ini akan mendedikasikan diri untuk membantu Anda merasa dan terlihat lebih baik. (Ibnu Galansa)

Minim Lahan Pemakaman, DPRD Kota Bogor Siap Garap Perubahan Perda

Kota Bogor

SD

-

26 September 2023

0

Minim Lahan Pemakaman, DPRD Kota Bogor Siap Garap Perubahan Perda

Bogordaily.net – DPRD Kota Bogor menyusun perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023, salah satunnya Perda lahan pemakaman.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyampaikan perubahan Propemperda pada rapat paripurna, pada Selasa 26 September 2023.

Perubahan Perda Lahan Pemakaman Bogor

Dalam rapat paripurna Endah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 5 tahun 2022.

Tentang pemakaman dimasukkan kedalam Propemperda dikarenakan lahan pemakaman di Kota Bogor saat ini masih sedikit.

Hal tersebut pun tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Kota Bogor, sehingga perlu adanya perubahan pada Perda.

“Lokasi pemakaman di tiap kecamatan juga perlu dilakukan penetapan kembali sesuai dengan RTRW terbaru,” ujar Endah.

Tak hanya itu, Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Kota Bogor, tentang Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung sebagai pengganti Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan juga turut masuk kedalam perubahan Propemperda 2023.

Bahasan Raperda

Sehingga, Endah memastikan pada masa sidang kesatu ini terdapat delapan Raperda yang akan dibahas oleh DPRD Kota Bogor, yang terdiri dari Raperda Kota Bogor tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Raperda Kota Bogor tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Raperda Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta tiga raperda terbaru yang sudah dijelaskan oleh Endah.

Penangguhan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

“Dengan demikian DPRD Kota Bogor sepakat untuk menangguhkan pembahasan Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dibahas di Tahun Sidang berikutnya, hal ini di karenakan hingga saat ini belum disusun Naskah Akademiknya,” tutup Endah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan kekecewaannya atas belum siapnya pembahasan raperda perlindungan perempuan dan anak.

“Raperda perlindungan perempuan dan anak ini sangat mendesak untuk dibahas. Tapi sayangnya dinas terkait tidak siap untuk menyerahkan naskah akademik dan raperdanya. Ini sangat kontradiktif dengan visi Kota Bogor ramah keluarga, yang harusnya mengutamakan perhatian kepada perempuan dan anak-anak” jelas Atang.

Kang Atang, sapaannya akan mengusahakan pembahasan tersebut sebagai prakarsa DPRD jika Pemerintah tidak siap.

“Propemperda 2023 yang menyertakan raperda perlindungan anak dan perempuan ini sudah disepakati pada november 2022. Harusnya Pemerintah menindaklanjutinya di 2023 ini. Jika eksekutif tidak sanggup lagi, saya akan minta fraksi PKS untuk mengusulkan dalam raperda prakarsa DPRD di 2024,” imbuh Atang.

Khusus untuk perubahan perda pemakaman, Atang berpendapat bahwa kewajiban pengembang untuk menyediakan lahan pemakaman bisa menjadi prioritas untuk dikuatkan dalam isi perda yang akan dibahas.

“Perlu ketegasan untuk memastikan setiap pengembang perumahan menyediakan lahan pemakaman, sehingga kebutuhan di waktu yang akan datang dapat terpenuhi,” pungkas Atang.(Muhammad Irfan Ramadan)

Pelaku Terakhir Pembacokan Arya Saputra Divonis 6,6 Tahun Penjara

Kabupaten Bogor

SD

-

26 September 2023

0

Pelaku Terakhir Pembacokan Arya Saputra Divonis 6,6 Tahun Penjara

Bogordaily.net – Pelaku terakhir pembacokan Arya Saputra di Simpang Pomad, Kota Bogor, akhirnya divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara.

Sidang vonis Salman berlangsung di Pengadilan Negeri Bogor, pada Selasa 26 September 2023.

Salman merupakan salah satu pelaku pembacokan Arya Saputra, saat kejadian pembacokan ia duduk di tengah sepeda motor.

“Tadi Salman divonis 6 tahun 6 bulan penjara,” kata Humas Pengadilan Negeri Bogor, Daniel Mario kepada Bogordaily.net, Selasa 26 September 2023.

Sebelumnya, Tukul alias AGS eksekutor pembacok Arya Saputra pelajar SMK di Bogor divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor, Senin, 12 Juni 2023.

Vonis yang dijatuhkan kepada Tukul lebih berat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yakni 7 tahun 6 bulan penjara.

Humas Pengadilan Negeri Bogor, Daniel Mario menjelaskan persidangan terdakwa Tukul diketuai oleh Majelis Hakim, Iceu Purnawati, dan didampingi anggota hakim lainnya.

“Pidana selama 9 tahun penjara, itu lebih tinggi atau berat dari tuntutan JPU yakni selama 7 tahun 6 bulan,” kata Humas PN Bogor, Daniel Mario.

Daniel mengatakan, ASR alias Tukul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Ia menambahkan, Tukul akan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.(Muhammad Irfan Ramadan)

Bagi Hasil Pajak Daerah, Bappenda Kabupaten Bogor Launching ‘Lapor Pak’

Kabupaten Bogor

SD

-

26 September 2023

0

Bagi Hasil Pajak Daerah, Bappenda Kabupaten Bogor Launching ‘Lapor Pak’

Bogordaily.net – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah.

Di dalam pelaksanaan salah satu tugas dan fungsinya tersebut, BAPPENDA melakukan penghitungan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk setiap desa.

“BHPRD bersumber dari penerimaan 10 jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh BAPPENDA yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 1 (satu) jenis Retribusi yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Semakin besar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada desa, maka akan semakin besar pula penerimaan BHPRD yang diterima desa,” kata Kepala Bappenda Kab Bogor Arif Rahman saat dialog di Radio Tegar Beriman 95,3 FM.

Mengingat Wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang tersebar di 416 desa dan 19 kelurahan, maka diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah Desa dan Kelurahan agar potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kerja masing-masing dapat tergali secara optimal.

“Untuk itu diharapkan Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat memahami potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya masing-masing dan melakukan identifikasi data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melaporkannya kepada BAPPENDA Kabupaten Bogor. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaporan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat melaporkannya melalui sistem Aplikasi ‘Lapor Pak,’” ujar Arif Rahman.

Tanggal Launching

Sebagai Informasi, Bappenda Kab Bogor akan melaunching Aplikasi ‘Lapor Pak’ pada 19 Oktober 2023 mendatang berbarengan dengan acara Anugerah Pajak Kabupaten Bogor.

Aplikasi ini dibangun agar potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terpetakan secara cepat, jelas, detail, dan real time dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan bagi hasil desa yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Aplikasi ini sudah bisa download di android atau browser. Kita buat semudah mungkin, dan cukup sederhana. Pemerintah Desa dan Kelurahan cukup melaporkan jika terdapat potensi pajak daerah maupun retribusi daerah di wilayahnya dengan mencantumkan data antara lain jenis pajak, nama subjek pajak/subjek retribusi, alamat subjek pajak/subjek retribusi, titik koordinat letak objek pajak/objek retribusi, foto potensi objek pajak/objek retribusi serta fungsi bangunan untuk potensi retribusi, dan/atau harga pasar/transaksi untuk jenis pajak BPHTB,” pungkas Kepala Bappenda Kab Bogor.

10 Kantor UPT

Ketika data potensi pajak daerah sudah disampaikan oleh operator desa, Bappenda Kab Bogor ada 10 kantor UPT yg tersebar di Kabupaten Bogor yang nanti akan menindak lanjut untuk verifikasi. Keputusannya ada di bidang tim penilaian apakah termasuk wajib pajak atau tidak.

“Kami maksimalkan pelayanan melalui 10 UPT Bappenda agar masyarakat terlayani dengan baik. Setiap weekend pun ada yang namanya mobil keliling untuk datang ke tempat masing-masing” Terang Arif Rahman.

Kepala Bappenda Kab Bogor Arif Rahman juga mengajak untuk bersama-sama berperan aktif dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bogor, demi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Goalsnya adalah bagaimana kita sama-sama membuat masyarakat kabupaten bogor sejahtera khususnya masyarakat di pedesaan. Dengan semakin tingginya potensi pajak di desa, semakin tinggi bagi hasil pajaknya dan semakin baik pembangunan infrastruktur di desa. Yang menentukan sejahtera kita yaitu diri kita sendiri. Kalo ada kepala desa atau lurah yang tidak mau melaporkan potensi pajaknya ya rugi. Ayo laporkan potensinya, tingkatkan bagi hasil pajaknya,” tutup Arif Rahman.

Dalam kesempatan yang sama, melalui telfon pada siaran langsung Program Bicara Dari Bogor di Radio Tegar Beriman 95,3 FM, Kepala Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Nuryadi menyambut baik dan berterimakasih kepada Kepala Bappenda Kab Bogor.

“Terimakasih Kepala Bappenda Pak Arif yang telah meluncurkan aplikasi ‘Lapor Pak’, ini sangat memudahkan kami untuk melaporkan potensi pajak di daerah kami. Saya juga berharap dengan adanya aplikasi ini, pajak daerah dan retribusi pajak di desa semakin maksimal, bagi hasil pajak di desapun meningkat,” kata Nuryadi Kades Kedung Waringin.***

BRI Ikut Serta dalam Transaksi Perdagangan Perdana Bursa Karbon

Ekonomi

Diki Sudrajat

-

26 September 2023

0

BRI Ikut Serta dalam Transaksi Perdagangan Perdana Bursa Karbon

Bogordaily.net — BRI turut serta dalam transaksi perdagangan perdana bursa karbon. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam melawan krisis perubahan iklim.

Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa, 29 September 2023.

Perdagangan karbon ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam melawan krisis perubahan iklim. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,89% dengan usaha sendiri.

Dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional sebagaimana dinyatakan melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada tanggal 23 September 2022.

Rencananya, hasil perdagangan karbon melalui mekanisme bursa karbon ini akan diinvestasikan kembali oleh Pemerintah untuk proyek-proyek pengurangan emisi demi tercapainya target Pemerintah yang telah ditetapkan.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto dan Cinta Laura. (Foto: Dok. BRI)

Bank Rakyat Indonesia atau BRI secara pro-aktif berpartisipasi dalam mensukseskan perdagangan karbon perdana hari ini.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengungkapkan Perseroan ingin menjadi role model bagi seluruh stakeholders dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia.

“Krisis perubahan iklim yang saat ini kita alami bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua,” ujar Solichin.

Oleh karena itu, menurut Solichin partisipasi BRI pada perdagangan karbon perdana hari ini merupakan bentuk komitmen serta kontribusi dalam menangkal dampak perubahan iklim tersebut.

Selain itu, lanjut Solichin, BRI telah memonitor emisi karbon perusahaan sejak tahun 2020. Dalam pengelolaan emisi karbon, BRI mengadopsi global standard SBTi (Science-Based Target Initiatives) yaitu dengan mengimplementasikan inisiatif yang secara langsung dapat menurunkan emisi.

Seperti pengadaan kendaraan listrik, pemasangan solar panel, penggunaan teknologi lain yang rendah emisi, serta melakukan dukungan secara finansial dan non-finansial yang dibutuhkan nasabah sehingga transisi ekonomi dapat dilakukan.

Selama ini, Perseroan telah melakukan pembiayaan berkelanjutan yang terdiri dari pembiayaan kepada UMKM dan sektor hijau.

Khusus untuk kredit kepada sektor hijau, BRI telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp79,4 triliun pada akhir Kuartal II 2023.

Sementara itu dari sisi pendanaan, BRI telah menerbitkan Green Bond 2022 senilai Rp5 triliun, dan Sustainability Bond 2019 senilai USD500 juta.

Dari sisi operasional, BRI telah mulai bertransisi menggunakan kendaraan listrik, yang saat ini jumlahnya telah mencapai 97 mobil listrik, dan 90 motor listrik sebagai kendaraan operasional kantor (data per Agustus 2023).

BRI juga telah memiliki SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Lingkungan Kantor Pusat BRI. Selain itu, sebanyak 31 unit kerja BRI telah menggunakan panel surya sebagai alternatif penggunaan listrik.

Berbagai aksi nyata yang dilakukan oleh BRI menurut Solichin, diharapkan dapat mendukung terciptanya bisnis yang berkelanjutan.

Dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan BRI menjadi role model dalam penerapan Sustainable Banking terdepan di Indonesia.

Alma Wiranta Transformasi JDIH Sipro HD ke JDIH Berakhlak

Kota Bogor

Diki Sudrajat

-

26 September 2023

0

Alma Wiranta Transformasi JDIH Sipro HD ke JDIH Berakhlak

Bogordaily.net– Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor melakukan transformasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Sistem Pengarsipan Produk Hukum Daerah (SIPRO HD) ke JDIH BerAKHLAK.

Penguatan informasi terkait produk hukum daerah Kota Bogor terus dikuatkan Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Salah satunya dengan transformasi JDIH dari SIPRO HD ke JDIH Berakhlak.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengapresiasi Bagian Hukum dan HAM sebagai ikhtiar menyebarkan informasi hukum. Sebab selama ini masih banyak yang tidak hapal atau mengetahui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Bogor.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya Perda dan Perwali karena ketidaktahuan adanya peraturan tersebut penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan”, ujar Bima dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Produk Hukum Daerah dan Transformasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Bogor di IPB Internasional Convention Center di Botani Square Kota Bogor Senin, 25 September 2023.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapusdok JDIHN BPHN Kemenkumham Nofli, Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, Kacab BJB Heru Baharudin, Kasubdit Wilayah 2 Direktorat PHD Ditjen Otda Kemdagri Wahyu Perdana Putra. Dan seluruh peserta Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bogor dan para camat di Kota Bogor.

Untuk itu kata Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor terus memberikan ruang pemberitahuan dan pembelajaran edukasi kepada masyarakat secara luas melalui media sosial dan alat publikasi lainnya.

“Sehingga informasi peraturan sebagai kepastian hukum dapat diketahui dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Transformasi JDIH

Di tempat yang sama Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menjelaskan tujuan transformasi JDIH dari Sipro HD ke JDIH BerAKHLAK.

Menurut Alma, tujuannya untuk memperkuat pelayanan publik melalui informasi hukum agar tidak terjadi hoax atau pemberitaan yang dipelintir. Selain itu hadirnya paradigma sebagai kepastian hukum dari penataan produk hukum daerah secara digital harus bisa dimanfaatkan masyarakat dari ketidaktahuan adanya Perda dan Perwali Kota Bogor.

“Kami melakukan berbagai inovasi dan legalitas agar masyarakat Kota Bogor dapat dengan mudah mengakses isi dari Perda dan Perwali yang sudah ditetapkan. Untuk dipatuhi bersama dan dijadikan modal sebagai warga Kota Bogor yang cerdas,” kata Alma.

Tak hanya itu Pemkot Bogor juga terus melakukan kolaborasi baik dengan pemerintah pusat, swasta, maupun dengan pihak mana pun. Khususnya bjb Kota Bogor yang membantu terlaksananya kegiatan.

Sehingga menurut Alma yang kini sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Pertahanan tersebut, kebijakan dan harapan pembangunan dapat terlaksana dan bersinergi. “Sehingga tak ada persoalan hukum karena ketidaktahuan regulasi di tengah maraknya penegakan hukum,” imbuhnya.***

Soal Pembangunan 2 Gedung SD Baru di Kota Bogor, Ini Pesan Bima Arya

Kota Bogor

Diki Sudrajat

-

26 September 2023

0

Soal Pembangunan 2 Gedung SD Baru di Kota Bogor, Ini Pesan Bima Arya

Bogordaily.net– Wali Kota Bogor Bima Arya menitipkan konsep green building untuk rencana pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri baru.

Rencana pembangunan dua gedung SD Negeri tersebut yaitu SDN Duta Pakuan dan SDN Cimahpar 3 Kota Bogor.

Bima Arya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) – Konsultasi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Duta Pakuan dan SD Cimahpar 3. Ia kemudian menitipkan desain yang lebih menarik untuk perpustakaan dan ruang konseling.

“Kedepan kedua hal tersebut di Kota Bogor akan menjadi prioritas. Saya titip dua hal itu agar didesain lebih menarik, ruang konseling harus nyaman. Bisa dikonsultasikan dengan psikolog anak atau bisa melihat ruang dokter gigi untuk perawatan gigi anak. Sehingga anak-anak senang ketika berobat atau perawatan gigi karena desain ruangnya menyenangkan dan nyaman,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya.

Konsep green building menurut Bima Arya tidak hanya soal tanaman, tetapi secara keseluruhan bicara tentang desain untuk meningkatkan kualitas hidup yang melibatkan semua dimensi.

Untuk penghematan energi, seperti penggunaan kaca yang mempengaruhi pencahayaan dan lain-lain. Tidak lupa juga untuk ventilasi yang membantu sirkulasi udara serta lainnya.

“Jadi dimensi berikutnya dari green building adalah hemat energi. Akan lebih bagus kalau kemudian bisa lebih progres lagi jika energi terbarukan. Pengolahan air menjadi pembahasan selanjutnya. Akan seperti apa, dari mana, mengalirnya kemana dan sebagainya. Sampah harus sesuatu yang baru bukan open dumping lagi. Konsepnya Reuse Reduce Recycle (3R) harus ada dan terintegrasi,” jelas Bima Arya.

Soroti Penggunaan Material

Penggunaan material menjadi perhatian berikutnya. Di Kota Bogor sudah ada beberapa pengolahan sampah plastik yang diolah dan diubah menjadi produk paving dan lain-lain.

Kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang mendampingi diminta untuk mengkoordinasikannya ke depan, yang tentunya dengan melakukan uji kelayakan terlebih dulu. Penggunaan material dari pengolahan sampah plastik bisa menjadi showcase.

“Penggunaan material dari daur ulang sampah, green economy harus menjadi salah satu style dari sekolah ini,” tegas Bima Arya.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan agar perencanaan yang dilaksanakan tidak hanya sebatas infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas, namun juga Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian terkait dan pihak lainnya. (Muhammad Irfan Ramadan)

Bertambahnya UMKM Digital

Upayakan Hilirisasi Digital

Integrasi dan Kolaborasi

Riset AWS

RUU yang Diubah

7 Perubahan Diperhatikan Pemerintah

Patokan Perubahan

Landasan Organisasi

Berbagai Treatment ClayDerm

Perubahan Perda Lahan Pemakaman Bogor

Bahasan Raperda

Penangguhan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Tanggal Launching

10 Kantor UPT

Transformasi JDIH

Soroti Penggunaan Material

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos