Bogordaily.net– BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko meminta agar seluruh petugas KPPS melakukan skrining kesehatan sebelum pemilu. Tujuannya, agar kesehatan para petugas kpps tetap termonitor saat bertugas.

Menurut Moeldoko jangan sampai mengulang tahun-tahun sebelumnya sehingga harus diantisipasi.

“Maka dari itu diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Ia berharap melalui Kementerian Dalam Negeri, agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowaty mengatakan pihaknya siap mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia.

Lily menyebut, layanan skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan sudah diterapkan.

Tiga Kategori Risiko

Menurut Lily, hasil skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko. Yakni rendah, sedang, dan tinggi. Jika anggota memiliki risiko rendah, bisa dipastikan mereka bisa melanjutkan tanggung jawabnya dalam aktivitasnya di pemilihan umum.

Namun, kata Lily apabila terdapat anggota yang berisiko sedang dan tinggi, mereka akan diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Sedangkan untuk kasus yang membutuhkan perhatian serius, akan dirujuk ke rumah sakit,” imbuh Lily dalam siaran pers BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, untuk layanan skrining hingga mendapatkan pelayanan di FKTP maupun di FKRTL, seluruhnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan apabila sesuai dengan indikasi medis.

Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh anggota sebagai peserta JKN.

“Kami siap proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN,” terangnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad menegaskan pihaknya siap menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para PPK sebagai peserta JKN.

Selain itu, ia juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

“Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan. Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan,” katanya.

Ia melanjutnya, dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.

Dibutuhkan Sinergi

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK, Nunung Nuryartono mengatakan perlu adanya sinergi kuat untuk mengatahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.

Langkah ini kata Nunung penting dilakukan sebagai langkah awal mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN.

“BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN,” ujar Nunung.

Di sisi lain, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan.

Ia menjelaskan, beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.

Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining.

Selain itu, pihaknya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.

Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan bisa dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi.***