Bogordaily.net – Murad Ismail (MI) telah resmi dipecat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku dan kini digantikan oleh Benhur G Watubun.

Namun, kehilangan kursi kepemimpinan PDIP di “Bumi Raja-Raja” telah menjadi tantangan baru dan ancaman bagi partai pimpinan Megawati Soekarno Puteri di Kota Ambon.

Kota Ambon, sebagai ibukota Provinsi Maluku, menjadi tolok ukur politik bagi partai besar seperti PDIP dan Golkar.

Kemenangan di Kota Ambon menjadi rebutan setiap partai politik dalam Pemilu karena kekalahan di Tanah Manise menjadi “Gengsi” besar.

Baca Juga: Loyalitas Orang MI, Jadi Ancaman PDIP di Ambon

Tamatnya perjalanan MI di PDI Perjuangan ternyata menjadi momok tersendiri bagi “Moncong Putih” di Kota Ambon, untuk mendapatkan kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Mantan Dankor Brimob itu memang telah selesai karirnya sebagai penguasa PDIP Maluku, tapi dirinya tentu memiliki sejumlah figur yang masih setiap dan loyal kepadanya hingga saat ini.

Sebut saja Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, yang karir birokrasinya meningkat drastis dimasa Pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Wattimena diketahui merupakan orang yang paling loyal dengan Mantan Dankor Brimob Polri itu, lantaran memiliki hutang budi dalam peningkatan drastis karirnya.

Walaupun tercatat sebagai lulusan IPDN, karir Wattimena tak terbilang cukup cemerlang sebelum Murad menjadi Gubernur.

Bodewin diketahui cukup lama menduduki jabatan eselon III sebagai Kabag Keuangan di Sekertariat DPRD Maluku.

Baru dimasa pemerintahan Murad Ismail lah, Bodewin Wattimena mendapat promosi naik ke jabatan Eselon II.

Tak lama kemudian dirinya kembali direkomendasikan untuk menduduki posisi Penjabat Walikota Ambon Periode 2022-2023.

Loyalitas Bodewin Wattimena terhadap Murad Ismail memang tidak diragukan lagi.

Hal ini kerap ia tunjukan bahkan secara terang-terangan saat memimpin apel dilingkup Pemerintah Kota Ambon.

Pada beberapa kesempatan Penjabat Walikota sering mengutarakan kalimat yang sudah sangat akrab dengannya yakni “ Matahari Hanya Satu”.

Arti matahari hanya satu yakni semua aturan main harus mengikuti perintah Gubernur Maluku.

Bodewin juga sangat tegak lurus dan loyal dengan semua pernyataannya sebagai bukti kesetiaan terhadap Murad Ismail.

Nasib PDI-Perjuangan untuk memenangkan Pemilu 2024 di Kota Ambon, bisa dilihat dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan Kemendagri terkait Penjabat Walikota Ambon Periode 2023/2024.

Jika orang-orang MI masih tetap mendapatkan rekomendasi menduduki posisi Pj Walikota, otomatis PDI Perjuangan pasti berpeluang besar untuk kembali kalah di Kota Ambon.

Sebab jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, PDIP sudah beberapa kali kalah di Kota Ambon, mulai dari perebutan kursi walikota dan terakhir Golkar berhasil mengambil alih tongkat kepemimpinan di DPRD Maluku.

Kemenangan akan sulit dicapai sebab, posisi sentral seperti Kursi Pj Walikota yang diduduki orang MI tentu akan bekerja ekstra untuk bendera yang saat ini dimiliki sang Gubernur.

Fenomena ini sendiri, tentu menjadi ancaman bagi PDI-Perjuangan Maluku untuk menang di Kota Ambon, tapi mengorbankan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.

“Jika ada kepentingan politik dicampurkan dengan kerja-kerja birokrasi, otomatis jalannya tidak akan efektif dan masyarakat yang kena dampaknya,”ujar pemerhati pemerintahan, Hasan Tehupayo, Rabu (10/5).

Sebagai Penjabat Walikota Ambon, mestinya Wattimena berpegang pada tugas pokok dan fungsinya selalu Penjabat Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat ayat 2 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dimana dalam undang-undang tersebu salah satu tugas pokok Penjabat walikota adalah mengambil langkah langkah atau tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan atau daerah.

Jika Pj Walikota yang notabenennya adalah ASN terkontaminasi dalam politik praktis, otomatis tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah pemerintahan demi kepentingan masyarakat tak akan maksimal.

Apalagi jika Penjabat Kepala Daerah dalam hal ini Pj Walikota telah memiliki niat untuk maju sebagai calon walikota di 2024 mendatang, pasti lebih membuat “pincang” stabilitas birokrasi Pemerintah Kota.

“Stabilitas Pemkot akan goyang, karena kalau Pj walikota sudah punya niat maju calon walikota, pasti kerja-kerja pemerintahan dan setiap keputusan yang diambil tentu tidak lagi murni karena kepentingan rakyat melainkan atas dasar asas kepentingan di 2024,”ungkapnya.

Masyarakat bisa saja menilai bahwasannya Wattimena selaku Penjabat kota Ambon memanfaatkan jabatannya sebagai Penjabat Walikota guna mempersiapkan jaringannya, menuju kontestasi pemilihan Walikota Ambon tahun 2024 nanti.

“Pada beberapa kesempatan Penjabat Walikota Ambon sempat menyinggung bahwa matahari Hanya 1 di maluku yaitu MI, saya selaku penjabat Walikota selalu tegak lurus ke MI karena saya dilantik oleh MI, dengan dipecatnya MI dari PDIP apakah pj harus ikut MI ke PAN. Padahal tugas seorang Penjabat Walikota adalah menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, ”tandasnya.

Pj Walikota mestinya fokus terhadap tugasnya dalam menyeleseaikan permasalahan umat, seperti salah satunya kasus Pasar Mardika.

“Mardika ini, sampai sekarang belum selesai. Padahal dari awal Pj Walikota yang paling “ngotot”, tapi buktinya apa masih belum ada progres,”ujarnya.

Terpisah, Pengamat Politik asal Universitas Pattimura Ambon, Said Lestaluhu mengatakan
Setiap warga negara punya hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tapi harus melalui mekanisme tahapan.

“Karena itu membutuhkan cara-cara yang lebih persuasif sehingga tidak mempengaruhi posisinya sebagai seorang pejabat pemerintahan atau Pj Kepala Daerah,”tuturnya.

Olehnya itu, publik berharap semua pejabat kepala daerah harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apalagi ini kan tahun tahun politik .

“Harapannya jangan sampai kemudian mereka energinya habis terkuras untuk melakukan sosialisasi diri dan macam-macam hingga mengabaikan pelayanan publik, dan pembangunan,”ujarnya.

Penjabat Walikota itu kan pejabat karir yang diusulkan melalui pejabat politik dalam hal ini DPRD maupun Gubernur, tapi secara administratif nanti diputuskan oleh Kemendagri.

“Jadi pada intinya itegritas sebagai seorang Penjabat Bupati atau Walikota itu menjadi yang nomor satu jangan sampai disusupi oleh kepentingan politik lalu mengorbankan integritas dan pelayanan publik pemerintahan. Ini juga jadi tugas masyarakat untuk mengawasi semua kinerja Pj kepala daerah,”tutupnya.***