Wednesday, 15 April 2026
Home Blog Page 329

Ikhtiar TP PKK Kota Bogor Bangun Kesehatan Mental

0

Bogordaily.net – Kesehatan mental warga Kota Bogor menjadi perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Tak heran bila TP PKK Kota Bogor gencar menyosialisasikan kesadaran kesehatan mental, khususnya bagi anak-anak dan remaja melalui peran orangtua, dalam hal ini ibu. Seperti apa?

Isu kesehatan mental masih belum banyak tersosialisasi di masyarakat. Empati terhadap penderita gangguan mental sering terabaikan, berbeda dengan perhatian yang lebih mudah diberikan kepada mereka yang sakit secara fisik.

Terlebih saat ini, banyak orang lebih peduli pada kondisi fisik, tetapi kurang memberi perhatian saat seseorang mengalami gangguan mental.

Untuk menjawab tantangan itu, program TP PKK Kota Bogor memberikan wadah ekspresi kreatif bagi remaja.

Namun lebih penting dari itu, yakni mengajak ibu-ibu di Kota Bogor untuk kembali gemar membaca dan menulis.

Aktivitas ini dipandang dapat memberikan output yang baik untuk tumbuh kembang anak saat memberikan pengasuhan.

Terlebih saat ini, anak-anak saat ini terkontaminasi konten negatif di media sosial yang merusakan mental anak-anak dan remaja.

Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim berpandangan aktivitas membaca dan menulis belakangan ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Masifnya kemajuan teknologi dan informasi disebut jadi salah satu pemicunya.

“Sekarang hampir semua orang beralih ke smartphone. Budaya baca yang ada tidak lagi di buku, tapi di media sosial, sebagai Bunda Literasi, saya berusaha menumbuhkan kembali minat membaca dan menulis yang sudah agak bergeser,” ujar Yantie.

Budaya membaca akan banyak masuk pengetahuan dan wawasan dalam memori. Ini bisa menjadi cerita yang baik untuk bisa disampaikan kepada anak dan cucu. Baiknya, aktivitas ini ditularkan pula kepada mereka.

“Apalagi ibu-ibu PKK yang memang dekat dengan masyarakat. Harus bisa mengalokasikan waktu untuk membaca Alquran maupun buku apapun, sehingga bisa memberikan dampak positif,” terang Yantie.

Aktivitas membaca perlu diiringi dengan tulisan-tulisan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang ekspresi pada diri sendiri. Serta berguna untuk menjaga kondisi emosional.

“Menulis juga dapat menjadi sarana evaluasi diri ketika membaca kembali tulisan-tulisan yang pernah dibuat. Jika tulisan berisi nilai-nilai kehidupan, pengalaman, dan kebijaksanaan ini akan berguna untuk generasi berikutnya,” bebernya.

Program kesehatan mental PKK berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi, pemberdayaan kader sebagai ujung tombak, serta dukungan psikologis bagi keluarga dan remaja.

Program ini terintegrasi dalam Program Pokok PKK, terutama pada program Kesehatan, namun juga meluas ke program lain seperti Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Pendidikan dan Keterampilan.

Dirinya mengajak seluruh kader untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam setiap kegiatan agar PKK dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Yantie Rachim menjelaskan pada kegiatan evaluasi 10 Program Pokok PKK terdapat beberapa kategori utama yang menjadi fokus penilaian, antara lain Tertib Administrasi, P4 dan Gotong Royong, Galeri Pelangi, Aku Hatinya PKK, serta Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB).

Menurutnya, melalui kegiatan ini Yantie Rachim dapat menilai berbagai capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan.***

Publikasi Kinerja Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2025

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor kembali menorehkan pencapaian membanggakan dalam pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Semester 1 Tahun 2025. Dengan nilai IKM mencapai 82,26 dan predikat B atau Baik, seluruh jajaran Bappenda merasa semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Angka 82,26 yang diraih Bappenda Kabupaten Bogor merupakan hasil dari penilaian masyarakat atas berbagai aspek layanan, seperti kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kecepatan penyelesaian, hingga sikap ramah petugas. Predikat “Baik” menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah merasa puas terhadap layanan yang diberikan, serta mengakui adanya upaya nyata dari Bappenda untuk memberikan pelayanan yang responsif dan solutif.

Hasil IKM juga menjadi alat evaluasi yang sangat penting untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan mengembangkan inovasi layanan di masa depan. Masukan, kritik, dan saran dari seluruh masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama yang dijadikan bahan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Bappenda Kabupaten Bogor diharapkan semakin inklusif, mudah diakses, dan mampu mengikuti harapan masyarakat luas.

Suksesnya pelaksanaan survei IKM Semester 1 tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat yang mau ikut serta dalam survei, memberikan penilaian, serta menyumbangkan pemikiran demi pelayanan yang lebih baik. Pemerintah mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan kanal survei, baik secara online maupun offline, sekaligus memberikan masukan secara terbuka agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Komitmen Bappenda Kabupaten Bogor

Bappenda Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang telah diberikan selama ini. Komitmen pelayanan yang berakar pada nilai AKHLAK dan semangat inovasi akan terus dijaga, agar seluruh masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah.
Dengan hasil IKM yang positif ini, Bappenda semakin yakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang membanggakan serta membawa Kabupaten Bogor menuju masa depan yang istimewa dan gemilang.

CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH S.D 10 OKTOBER 2025

Pencapaian realisasi pajak daerah untuk semua jenis pajak daerah yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp3.115.130.154.823,00 atau mencapai 81,60 % dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 3.817.688.382.057,00, dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

Grafik 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d 10 Oktober 2025

Secara nominal, kontribusi terbesar didapat dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 919.239.680.909,00 dan pada urutan kedua terbesar didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 715.977.538.433,00 sebagaimana tergambar pada grafik realisasi pajak daerah di atas ini.

Namun, secara persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target yang dianggarkan s.d 10 Oktober 2025 di bawah ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mendapat persentase tertinggi, yaitu 105.23%. Itu berarti Pajak PBB P2 memang memiliki peran penting terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor.

Grafik 2. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d 10 Oktober 2025

Sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memberikan stimulus ekonomi kepada warga, serta mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi dan menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappenda Kabupaten Bogor memperpanjang Relaksasi Pajak Daerah, antara lain:

PEMBEBASAN PAJAK PBB P2 TAHUN 2025

Program pembebasan pajak PBB P2 di Kabupaten Bogor tahun 2025 merupakan terobosan besar yang dihadirkan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak perorangan dengan nilai ketetapan hingga Rp100.000,-Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah situasi yang penuh tantangan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mulai 1 September hingga 31 Desember 2025, masyarakat dapat memanfaatkan diskon 100% untuk PBB P2 tahun pajak 1994 hingga 2011, asalkan telah melunasi PBB P2 tahun 2025. Untuk wajib pajak yang nilai ketetapan pajaknya maksimal Rp100.000,- Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan pembebasan penuh: pajak dianggap langsung lunas untuk tahun 2025 tanpa perlu melakukan pembayaran lagi dan kebijakan ini berlaku tanpa batas waktu.

Program ini juga menghapus seluruh denda PBB P2 untuk semua tahun pajak, sehingga wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi pokok pajak tanpa tambahan beban denda, baik untuk perorangan maupun badan usaha. Pemerintah juga menyediakan pengurangan pokok piutang pajak untuk tahun 2012-2019 hingga 50% dan untuk tahun 2020-2024 hingga 30%. Seluruh relaksasi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan dan mendukung perekonomian daerah.

Prosedur Pembayaran yang Mudah

Pembayaran PBB P2 kini semakin mudah dan fleksibel dengan berbagai kanal pembayaran digital, seperti Bank BRI, Bank BJB, BCA, kantor pos, gerai ritel Alfamart, Indomaret, serta platform online seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Blibli, dan lainnya. Masyarakat cukup menggunakan HP dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga proses pelunasan pajak semakin efisien tanpa harus antre di lokasi pembayaran.

Untuk informasi lebih lanjut, registrasi E-SPPT, pengecekan tunggakan, dan panduan pembayaran digital, seluruh detail dapat diakses melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di bappenda.bogorkab.go.id serta kanal media sosial resminya. Pemerintah daerah sangat menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital ini demi kemudahan dan keamanan transaksi.

Bupati Bogor menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang lahannya kecil dan ekonominya terbatas. Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat program ini bukanlah hal utama; yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa berbagi dan meringankan beban warga serta memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk menuntaskan kewajiban perpajakan tanpa rasa khawatir dan mendukung pembangunan Bogor yang istimewa dan gemilang.

Dengan mengikuti program pembebasan pajak dan penghapusan denda ini, masyarakat turut berkontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera.

Raih Mandaya Award 2025 Bukti Nyata Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Setetes Harapan Dari Tirta Kahuripan”

0

Bogordaily.net – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sebanyak 798 peserta memperebutkan 5 posisi juara dengan 10 kategori dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 di kategori CSR BUMD/Swasta.

Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Dr. (HC). Drs A. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mandaya Award sendiri merupakan apresiasi tertinggi dari Pemerintah Indonesia bagi stakeholder yang aktif menciptakan perubahan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

Program CSR “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” berhasil meraih penghargaan atas inisiatif menghadirkan akses air bersih dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor.

Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi ironis di mana di balik limpahan air sebagai Kota Hujan masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.

Melalui program “Setetes Harapan”, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bergerak untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor.

Program ini memiliki tujuan utama yakni memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan serta membangun dan memperbaiki sarana publik khususnya di wilayah pascabencana.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, Penghargaan Mandaya Award 2025 ini adalah bukti pengakuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, atas konsistensi dan integritas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi bahwa program CSR kami, “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan”, telah berdampak nyata dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan air, tetapi juga untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus berinovasi, memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera, sejalan dengan visi Mandaya Award dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga air tetap mengalir, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup.” ujar Tedi Kurniawan.

Untuk diketahui lebih lanjut, Program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” ini berfokus pada lima inovasi utama:
Program berkelanjutan dalam menghadirkan akses air bersih dan pemberdayaan masyarakat
Penerapan infrastruktur adaptif dengan pemanfaatan pipa air bersih jenis HDPE dan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin ketahanan fasilitas.

Upaya penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat.
Pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, serta warga setempat demi keberlanjutan ekosistem air bersih di Kabupaten Bogor.

Dan dampak nyata dari program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” sangat signifikan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 98 ribu jiwa penerima manfaat langsung dan hampir 600 ribu penerima tidak langsung yang merasakan manfaat dari program ini. Selain itu, program ini juga telah menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan menghasilkan lebih dari 40 tenaga kerja berkelanjutan.

Program ini telah berhasil direplikasi di beberapa wilayah pelosok Kabupaten Bogor seperti Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kampung Cikuda Parung Panjang, Desa Sukaluyu Tamansari dan Desa Malasari Kecamatan Nanggung bahkan menginspirasi daerah lain di Indonesia, seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Karo di Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Banten.***

Puluhan Mahasiswa Pemuda LIRA Geruduk Kantor BPN Bogor, Desak Pemerintah Berantas Mafia Tanah

Bogordaily.net – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda LIRA Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, pada Selasa 21 Oktober 2025.

Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor, M Iqbal Al Afghany menjelaskan bahwa, aksi tersebut dilakukan karena adanya kesemrawutan dalam tata kelola pertanahan di Kabupaten Bogor.

“Aksi ini merupakan bentuk kritik dan kekecewaan kami terhadapan penanganan pertanahan di Kabupaten Bogor yang makin hari semakin semrawut,” kata M Iqbal Al Afghany, Selasa 21 Oktober 2025.

Kemudian, pihaknya meminta dan mendorong kepada pemerintah dan instansi terkait agar dapat membasmi mafia tanah di Indonesia, terlebih di momen satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Jadikan momen satu tahun Prabowo ini sebagai ajang memberantas mafia tanah di Indonesia, apalagi kejadian kali ini berada di Kabupaten Bogor, tak jauh dari kediaman Presiden Prabowo,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemuda LIRA juga meminta kepada pemerintah dan instansi terkait agar benar-benar serius dalam memberantas mafia tanah, sebab tak sedikit dari mereka yang tega merampas hak rakyat dan merugikan negara.

Sementara itu, dalam aksinya massa mengusung poster kecaman, sambil berorasi di depan gerbang lantaran pagar besi ditutup rapat petugas keamanan.

Aksi massa dikawal ketat pasukan dalmas Polres Bogor, masa tetap berdiri sambil menyampaikan beberapa tuntutan tersebut diantaranya.

1. Meminta agar diusutnya mafia tanah dalam sengketa lahan di kawasan Hambalang sekitar halaman rumah pribadi Presiden Prabowo.

2. Berantas para mafia tanah di tubuh BPN Cibinong.

3. Selesaikan sengketa lahan di wilayah Kabupaten Bogor.

4. Ungkap peran PT Artaguna dan petinggi Kementerian ATR BPN.

5. Hentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat BPN.

(Albin Pandita)

Rumah Sakit Islam Bogor RSIB Tawarkan Paket Scaling Gigi

0

Bogordaily.net — Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) menghadirkan paket scaling gigi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan senyum lebih percaya diri dengan bebas dari karang gigi.

Dengan paket spesial ini, para pasien bisa menjaga kesehatan gigi sekaligus tampil lebih segar.

RSIB menawarkan dua pilihan paket scaling gigi dengan harga terjangkau, yaitu Paket Scaling Gigi 1 Rahang seharga Rp. 300.000 dan paket Scaling Gigi 2 Rahang seharga Rp. 485.000

Setiap paket sudah termasuk biaya pendaftaran poli gigi, memberikan kenyamanan lebih bagi pasien yang ingin merawat kebersihan gigi secara menyeluruh.

Paket ini dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang peduli akan kesehatan gigi dan mulut mereka.

Bagi yang tertarik, RSIB menyarankan untuk segera menghubungi nomor 0899-8278-777 untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pendaftaran.

Dengan harga yang terjangkau dan layanan profesional, RSIB berharap dapat mendukung masyarakat Bogor untuk menjaga kesehatan gigi mereka dengan lebih mudah.

Tentang RSIB

RS Islam Bogor merupakan rumah sakit yang berada di Kedungbadak, Bogor. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1982. RS Islam Bogor ini merupakan rumah sakit tipe C.

Adapun fasilitas yang diberikan rumah sakit ini adalah UGD, medical check up, poliklinik rawat jalan serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

(Ibnu Galansa)

Bupati Bogor Ajak Masyarakat Berantas Peredaran Rokok Ilegal dan Miras di Bumi Tegar Beriman

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak masyarakat untuk bersama sama dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan miras tak berizin di bumi tegar beriman

Hal tersebut ia katakan saat Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor memusnahkan lebih dari 1,8 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras (miras) hasil penindakan di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa 21 Oktober 2025.

Sebelumnya, Rudy turut menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang kuat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan operasi ini bertujuan utama melindungi masyarakat dan generasi muda Bogor. Upaya pemerintah belum mencapai titik sempurna.

“Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin selesai, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tetapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat,” kata Rudy Susmanto.

Barang Bukti Hasil Operasi Berkelanjutan

Ia menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil dari operasi yang berkelanjutan, bukan hanya satu kejadian.

Penindakan tersebut menyasar dua komoditas utama, toko-toko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dan toko-toko yang menjual rokok tanpa cukai.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali pemeriksaan dan penindakan. Di Kabupaten Bogor, untuk minuman beralkohol, kami tidak mengeluarkan izin secara bebas. Dan terkait rokok tanpa cukai, tentu kita punya semangat yang sama untuk memberantasnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, semangat penindakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, semangat Menteri Keuangan, adalah melakukan langkah-langkah yang sama, dan kita berjuang bersama-sama, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Yang terpenting adalah, kita juga melindungi generasi-generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor, membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia,” ungkap Rudy Susmanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan membeberkan, hari ini, kita menyaksikan pemusnahan sebanyak 1.887.812 batang rokok ilegal, sejumlah minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan juga tembakau iris. Ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi bersama.

“Total barang yang dimusnahkan pada hari ini diperkirakan bernilai kurang lebih Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,4 miliar,” tutur Finari.

(Albin Pandita)

Bea Cukai dan Bupati Bogor Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal dan Miras di Stadion Pakansari

Bogordaily.net – Sebanyak 1.880.812 batang rokok ilegal berbagai merek serta 13.228 botol minuman keras (miras) tanpa izin dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor, Selasa 21 Oktober 2025.

Kegiatan pemusnahan berlangsung di Area Stadion Pakansari, Cibinong, disaksikan langsung oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Tumpukan rokok dan miras hasil sitaan itu dimusnahkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menekan peredaran barang ilegal yang merugikan negara

“Kita sudah menyaksikan bersama bahwa ada kegiatan pemusnahan sejumlah rokok ilegal yaitu sebanyak 1.880.812 batang rokok ilegal dan juga ada sejumlah minuman mengandung alkohol yang ilegal,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Finari Manan kepada wartawan. 

Rokok Ilegal dari Madura hingga Jawa Timur

Menurutnya, jutaan rokok ilegal yang berhasil dipasarkan dari beberapa warung di wilayah kabupaten Bogor tersebut, berasal dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

“ini adalah rokok lokal yang kita cegah melintas dari Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur  jadi di Bogor ini atau jawa barat  bukan tempat produksi tetapi tempat perlintasan dan pemasaran,” jelasnya.

Adapun, pemusnahan ini adalah hasil sinergi serta kolaborasi dengan Pemkab Bogor beserta aparat penegak hukum.

“Ini adalah sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. TNI Polri kejaksaan dan juga tentunya Pemda Satpol PP,” tambahnya.

Ia menilai, barang hasil sitaan itu diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp. 1,4 miliar rupiah.

“Total perkiraan barang yang kita musnahkan kurang lebih 2,8 miliar dan kerugian negaranya sekitar 1,4 miliar rupiah,” ujar Finari.

Sementara itu, pihaknya akan menindak tegas para pengedar dan juga menimbun rokok ilegal tersebut dengan ancaman hukuman berat.

“Sesuai dengan pasal 54 Undang Undang Cukai bahwa setiap yang mengedarkan menimbun, membeli, bahkan mengkonsumsi yang rokok ilegal itu dikenakan sanksi tindak pidana 1 tahun paling lama 5 tahun atau denda 200 juta sampai 5 miliar,” ungkapnya.

(Albin Pandita)

Menteri LH Segera Cabut Sanksi terhadap Belasan KSO di Puncak Bogor, Dorong Investasi Hijau dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan segera mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, sebagaimana yang disampaikan langsung dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Mulyadi serta perwakilan pengusaha dan masyarakat Bogor Selatan hari Sabtu, 18 Oktober 2025 lalu di Jakarta.

Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian menteri LH terhadap aspirasi masyarakat dan dunia usaha di Bogor yang selama ini terdampak oleh kebijakan penghentian sementara kegiatan ekowisata.

“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor, selama selaras dengan pelestarian lingkungan. Kami mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penanaman pohon, penataan limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif.

Menteri LH juga menegaskan bahwa KLH tidak menutup usaha, melainkan melakukan penghentian sementara untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. “Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” lanjutnya.

Penataa Lingkungan

Menteri LH mengharapkan kolaborasi yang efektif antara penggiat usaha dan kementerian dalam menjaga lingkungan bersama, serta menginstruksikan para pengusaha KSO untuk segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan dan mengarahkan PTPN membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.

Perihal izin, Menteri LH juga mengarahkan para pihak pengusaha untuk memberikan laporan terkait penataan lingkungan yang sudah dilakukan dan mengarahkan PTPN untuk segera membenahi perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Menteri LH dalam memberikan kepastian pencabutan sanksi dalam waktu dekat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan lingkungan secara proporsional.

Anggota DPR RI Mulyadi memberikan apresiasi tinggi atas sikap cepat dan terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam merespons aspirasi masyarakat Bogor.

Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang telah mendengar suara rakyat dan bersedia untuk segera mencabut sanksi demi kepastian usaha yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung kolaborasi hijau di kawasan Puncak.

“Saya mengapresiasi aksi cepat Bapak Menteri dan KLH yang akan memberikan kepastian pencabutan sanksi sebelum akhir bulan ini. Ini langkah nyata pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan lingkungan bisa berjalan berdampingan dengan investasi,” ujar Mulyadi.

Pembinaan Pelaku Usaha

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan, yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam di kawasan Puncak.

Suara senada datang dari Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusly atau akrab disapa Mang Iding. Dengan nada optimistis, ia mengingatkan semua pihak agar menjaga momentum baik ini.

“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin.” tegasnya

Keputusan ini menegaskan posisi KLH sebagai lembaga yang pro-investasi dan pro-rakyat, tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan semangat kolaborasi, KLH berupaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai model ekowisata berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.***

Harga Emas Hari Ini Selasa 21 Oktober 2025, Naik atau Turun?

0

Bogordaily.net – Harga emas hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, dibuka dengan nada hati-hati di tengah tren koreksi tajam yang melanda pasar logam mulia sehari sebelumnya.

Meskipun pada awal pekan sempat terjadi penurunan signifikan di harga emas murni Antam (Logam Mulia), data dari lembaga resmi seperti Pegadaian menunjukkan adanya stabilitas harga beli dan jual di berbagai produk emas.

Kondisi ini menandakan bahwa minat investor terhadap aset safe haven seperti emas masih cukup kuat.

Bagi sebagian pelaku pasar, situasi saat ini justru menjadi momentum penting untuk menentukan strategi investasi, apakah akan melakukan akumulasi atau realisasi keuntungan setelah fase koreksi.

Pegadaian mencatat bahwa harga emas mini (0,01 gram) dibuka di kisaran Rp24.280 untuk harga beli dan Rp23.430 untuk harga jual.
Meskipun pergerakannya cenderung stagnan, perbedaan harga antar merek masih terlihat cukup mencolok.

Tiga merek besar Antam, UBS, dan Galeri24 masing-masing menunjukkan spread harga yang berbeda, mencerminkan brand value dan tingkat likuiditas yang khas di pasar domestik.

Bagi investor, perbedaan ini menjadi hal krusial, terutama bagi mereka yang memperhitungkan harga entry point dan kemudahan likuidasi aset saat menjual kembali.

Rincian Harga Emas 21 Oktober 2025

Harga Emas GALERI24

0.5 gram Rp 1.314.000

1 gram Rp 2.504.000

2 gram Rp 4.932.000

5 gram Rp 12.238.000

10 gram Rp 24.411.000

25 gram Rp 60.877.000

50 gram Rp 121.658.000

100 gram Rp 243.195.000

250 gram Rp 607.686.000

500 gram Rp 1.214.774.000

1000 gram Rp 2.429.547.000

Harga Emas ANTAM

0.5 gram Rp 1.384.000

1 gram Rp 2.657.000

2 gram Rp 5.247.000

3 gram Rp 7.843.000

5 gram Rp 13.035.000

10 gram Rp 26.010.000

25 gram Rp 64.886.000

50 gram Rp 129.685.000

100 gram Rp 259.284.000

250 gram Rp 647.917.000

500 gram Rp 1.295.602.000

1000 gram Rp 2.591.160.000

Harga Emas UBS

0.5 gram Rp 1.359.000

1 gram Rp 2.513.000

2 gram Rp 4.987.000

5 gram Rp 12.322.000

10 gram Rp 24.514.000

25 gram Rp 61.164.000

50 gram Rp 122.076.000

100 gram Rp 244.056.000

250 gram Rp 609.960.000

500 gram Rp 1.218.483.000

Itulah tadi informasi terkait harga emas hari ini Selasa, 21 Oktober 2025.
 

DKPP Kota Bogor Perkuat Program Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Wujudkan Kota Sehat dan Mandiri

0

Bogordaily.net – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor terus memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan sejahtera.

Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor, Elly H. Nainggolan, menjelaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam mendukung penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi pangan lokal.

“Ketahanan pangan tidak hanya terkait sektor pertanian, tetapi menjadi fondasi dalam mewujudkan kota yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” ungkap Elly pada Kamis 16 Oktober 2025.

Pelaksanaan program ketahanan pangan dan gizi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi.

DKPP menjadi koordinator utama dalam penyediaan dan pengawasan pangan lokal.

Sementara itu, Dinas Kesehatan berperan dalam pemantauan status gizi masyarakat, Dinas Sosial menangani keluarga rentan pangan, dan Bappeda memastikan sinkronisasi program dengan arah pembangunan daerah.

Kecamatan dan kelurahan menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan, mulai dari pendataan sasaran hingga pelaporan berbasis data.

“Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat teknis dan forum lintas sektor,” katanya.

Sasaran program ditentukan berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan gizi melalui analisis data tingkat kecamatan dan kelurahan.

Wilayah prioritas ditetapkan melalui koordinasi antara DKPP, Bappeda, serta perangkat daerah terkait.

Kelompok sasaran meliputi rumah tangga rawan pangan, ibu hamil dan menyusui, balita, kelompok tani, dan masyarakat penggerak pangan lokal.

Elly mengatakan bahwa keberhasilan program diukur melalui peningkatan ketersediaan pangan lokal, penurunan angka stunting, peningkatan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta terbentuknya kelompok masyarakat seperti P2L, lumbung pangan, dan UP2KP.

Meski telah berjalan dengan baik, Elly mengakui terdapat beberapa tantangan di lapangan, seperti keterbatasan pasokan pangan segar di musim tertentu, kendala distribusi, hingga perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang masih berfokus pada pangan berbasis beras

“Kami terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan edukasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi pangan lokal agar ketahanan pangan di Kota Bogor bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam mendukung diversifikasi pangan, DKPP menjalankan berbagai program seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pendampingan kelompok tani dan wanita tani, serta kerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk memperluas distribusi pangan segar.

Selain itu, promosi konsumsi pangan B2SA gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara berkala melalui pengumpulan data lapangan, laporan dari kecamatan, serta analisis indikator ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program serta menyusun kebijakan dan rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya,” ucapnya.

Dampak jangka panjang program juga diukur melalui indikator kesehatan masyarakat, seperti penurunan prevalensi stunting, anemia, dan gizi buruk, serta peningkatan proporsi balita dengan berat badan normal.

Elly menegaskan, keberhasilan program ketahanan pangan dan gizi tidak terlepas dari peran aktif masyarakat.

Kelompok seperti TP-PKK, kader ketahanan pangan, dan Posyandu menjadi ujung tombak dalam edukasi, pemantauan, serta penerapan pola konsumsi sehat.

“Petani lokal juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan segar dan mendukung diversifikasi pangan daerah,” jelasnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di Kota Bogor.

Melalui berbagai upaya tersebut, DKPP Kota Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat program ketahanan pangan dan gizi guna mendukung terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat, tangguh, dan sejahtera.***

Ibnu Galansa