Home Blog Page 42

Pemkot Bogor Paparkan Cara Kerja PSEL di Kantor PWI Kota Bogor

Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor memaparkan cara kerja Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor PWI Kota Bogor, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan ini turut melibatkan insan pers sebagai bagian dari upaya edukasi publik terkait pengelolaan sampah modern berbasis teknologi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa persoalan sampah di Indonesia tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Ia menilai diperlukan pendekatan terintegrasi dengan dukungan teknologi modern agar pengelolaan sampah lebih efektif.

“Indonesia sekarang berada dalam kondisi darurat sampah. Kalau penanganannya sporadis dan berjalan sendiri-sendiri, tidak akan mungkin efektif,” ujarnya.

Menurut Dedie, teknologi yang dipilih dalam program ini adalah Waste to Energy (WTE) berbasis insinerator. Sistem tersebut digunakan untuk membakar sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak mengganggu peran bank sampah maupun TPS 3R.

“Konsepnya adalah membakar sampah yang sama sekali tidak punya nilai ekonomi lagi. Jadi yang masih bernilai tetap dikelola melalui TPS 3R dan bank sampah,” jelasnya.

Ia menambahkan, teknologi yang digunakan telah dirancang dengan standar tinggi, mengusung konsep zero emission dan zero odor. Dengan sistem tersebut, proses pembakaran diklaim tidak menimbulkan bau maupun emisi berbahaya bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Director Project and Stakeholder Management Danantara Waste Energy, Maulana Muhammad, menjelaskan bahwa proses kerja PSEL dimulai dari pengumpulan sampah residu yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah tersebut kemudian dibakar dalam ruang bakar bersuhu tinggi untuk menghasilkan energi panas.

“Panas dari proses pembakaran itu kemudian diubah menjadi energi listrik melalui turbin, dan listriknya disalurkan ke PLN,” terangnya.

Ia menyebutkan, teknologi insinerator yang digunakan mampu mengurangi volume sampah hingga 90 sampai 100 persen tanpa menyisakan limbah dalam jumlah besar. Sisa pembakaran berupa fly ash dan bottom ash (Faba) akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan konstruksi.

Selain itu, proyek PSEL di Kota Bogor juga didukung skema pembiayaan dari pemerintah pusat melalui regulasi terbaru. Dengan skema tersebut, biaya pengolahan tidak lagi dibebankan ke APBD daerah, melainkan ditopang oleh penjualan energi listrik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denni Wismanto, menjelaskan bahwa penerapan PSEL memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah pengurangan emisi karbon dioksida serta efisiensi penggunaan energi fosil.

“Dengan kapasitas 1.000 ton per hari, kita bisa mengurangi sekitar 180 ribu ton emisi CO2. Selain itu, penggunaan batu bara juga bisa ditekan,” ungkapnya.

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Ia menegaskan peran media penting dalam menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat.

“Kami siap membantu mengawal sekaligus menyosialisasikan program ini agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa standar emisi dari fasilitas PSEL telah dirancang berada di bawah ambang batas aman lingkungan. Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait teknologi tersebut.

Proyek PSEL di Kota Bogor direncanakan dibangun di dua lokasi, yakni Galuga dan Kayu Manis, dengan skema kerja sama antardaerah.

Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA konvensional serta mengatasi persoalan keterbatasan lahan dan pencemaran lingkungan akibat sampah.

(Muhammad Irfan Ramadan)

Viral Lagi! Pemotor Bawa Gunungan Es Batu Keliling Bogor, Bikin Pengguna Jalan Waswas

0

Bogordaily.net – Aksi pengendara sepeda motor (pemotor) yang membawa tumpukan es batu raksasa kembali viral di media sosial. Kali ini, pengendara tersebut terlihat melintas di kawasan Kota Bogor dengan membawa muatan tinggi menyerupai gunungan.

Dalam video yang beredar, pemotor itu tampak melaju dari Jalan Ir. H. Juanda menuju arah Jalan Dramaga, Bogor.

Tumpukan es batu yang dibawa terlihat menjulang di bagian belakang motor hingga menarik perhatian pengguna jalan.

Fenomena ini sontak menjadi sorotan warga dan netizen karena dianggap membahayakan keselamatan di jalan raya.

Banyak pengendara khawatir motor bisa kehilangan keseimbangan, terutama saat melintas di tengah arus lalu lintas yang padat.

Selain ukuran muatan yang tidak biasa, posisi es batu yang ditumpuk tinggi juga dinilai berisiko jika pengendara tiba-tiba oleng atau melakukan pengereman mendadak.

Tak sedikit pengguna media sosial yang mengaku kagum dengan kemampuan pengendara menjaga keseimbangan motor.

Namun di sisi lain, banyak pula yang menilai aksi tersebut seharusnya tidak dilakukan karena berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain.

Video pemotor pembawa “gunungan” es batu itu pun kembali ramai dibagikan di berbagai platform media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.***

Capaian Tertinggi di Jabar, Pemkot Bogor Luncurkan Inovasi CKD Smart untuk Perkuat Cek Kesehatan Gratis

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kota Bogor menggelar rapat koordinasi Satgas Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis sekaligus pencanangan program CKD Smart (Mobile, Sasaran, Adaptif, Responsif, dan Terintegrasi) di Plaza Balai Kota, Gedung Paseban Sri Bima, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor, para camat, hingga perwakilan puskesmas se-Kota Bogor.

Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah memperkuat layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sekaligus meningkatkan integrasi data kesehatan berbasis digital.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Bogor saat ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dengan persentase mencapai 49,2 persen.

Sementara pada semester awal tahun 2026, capaian program telah menyentuh angka 21 persen.

“Kota Bogor itu untuk capaian cek kesehatan gratis capaiannya 49,2 persen, tertinggi di Jawa Barat. Tahun ini pada semester awal mencapai 21 persen,” ujar Dedie A. Rachim.

Menurutnya, program cek kesehatan gratis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa, layanan tersebut bukan hanya gratis, tetapi juga memberikan pemeriksaan kesehatan yang lengkap.

“Keinginan kita tentu untuk cek kesehatan gratis ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat. Pertama bukan hanya gratis, tetapi lengkap,” katanya.

Dedie juga menjelaskan, inovasi terbaru yang tengah dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui CKD Smart akan memperkuat sistem pelayanan kesehatan berbasis digital dan data terintegrasi.

“Untuk inovasi baru yang digodok oleh Kadinkes Kota Bogor ini adalah bagaimana cek kesehatan gratis bukan hanya capaiannya tinggi, tetapi juga Smart, berintegrasi dengan digital, sehingga nantinya bisa dijadikan bahan atau dasar kebijakan Pemerintah Kota Bogor,” jelasnya.

Ia menambahkan, semakin banyak masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, maka data kesehatan yang terkumpul akan semakin lengkap dan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan di bidang kesehatan.

“Semakin banyak dan lengkap masyarakat Kota Bogor melakukan pemeriksaan gratis maka datanya akan komplit dan itu akan memudahkan Pemerintah Kota Bogor menentukan arah kebijakan di bidang kesehatan,” tutup Dedie.***

Presiden Prabowo Serahkan 108 Ekor Sapi Kurban Jenis Limosin Kepada Masyarakat Kabupaten Bogor

0

Bogordaily.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 108 ekor sapi kurban jenis limosin kepada masyarakat Kabupaten Bogor pada momen Idul Adha 1447 H.

Adapun, penyerahan ratusan ekor sapi tersebut berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Selasa 26 Mei 2026.

Penyerahan diberikan langsung secara simbolis oleh Anggota DPR RI Marlyn Maisarah, Bupati Bogor Rudy Susmanto kepada perwakilan penerima manfaat.

“Hari ini Alhamdulillah kegiatan rutin tiap tahun kami perwakilan dari kediaman bapak presiden Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi oleh pak bupati untuk secara simbolis sapinya,” kata Anggota DPR RI Marlyn Maisarah kepada wartawan, Selasa 26 Mei 2026.

Menurutnya, sapi jenis Limosin tersebut akan dibagikan di setiap RW di wilayah Babakan Madang.

“Tadi kalo yang disini 108. 107 sapi dan 1 kebo, dibagikan ke setiap RW di Babakan Madang, rata rata limosin,” jelasnya.

Marlyn mengatakan, ada sekitar 32 ribu penerima manfaat yang diberikan bantuan sapi kurban oleh Presiden Prabowo. Ia berharap, kedepannya akan terus bertambah.

“Sekitar 32 ribu lebih untuk se-kecamatan Babakan Madang dan tiap tahun itu bertambah alhamdulillah mudahan tahun depan bisa lebih luas lagi,” ujar

Adapun, untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan diberikan satu ekor sapi seberat 1,2 ton yang akan disembelih di Masjid Nurul Wathon.

“Yang diserahkan bapak presiden ke Pemerintah Kabupaten Bogor besok sekitar 1,2 ton untuk di Nurul Wathon,” tambahnya.

Sementara itu, Marlyn berharap, bantuan ratusan ekor sapi kurban tersebut dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi warga sekitar.

“Mudah mudahan bisa bermanfaat dan berkah untuk masyarakat sekitar,” ungkap Marlyn.(Albin)

Jadwal Perpanjangan SIM Saat Libur Idul Adha 2026, SIM Mati Bisa Diperpanjang Tanpa Bikin Baru

0

Bogordaily.net – Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan diliburkan sementara selama libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026. Layanan perpanjangan SIM baru kembali beroperasi mulai Kamis, 28 Mei 2026.

Meski demikian, ada kabar baik bagi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis tepat pada tanggal libur tersebut.

Pemegang SIM yang kedaluwarsa pada 27 Mei 2026 tetap diberi kesempatan melakukan perpanjangan tanpa harus membuat SIM baru.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM yang melewati masa berlaku masih dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Kakorlantas Polri atas laporan Direktorat Lalu Lintas Polda.

Artinya, pemilik SIM yang habis masa berlakunya saat libur Idul Adha masih bisa mengurus perpanjangan setelah pelayanan dibuka kembali.

Namun, ada batas waktu yang wajib diperhatikan. Pemegang SIM diberikan kesempatan melakukan perpanjangan pada periode 28 hingga 30 Mei 2026.

“Bagi pemegang SIM yang tidak melaksanakan perpanjangan SIM pada tenggat waktu tanggal 28-30 Mei 2026, akan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Jika melewati tenggat itu, pemohon harus mengikuti prosedur pembuatan SIM baru dari awal, termasuk ujian teori dan praktik.

Biaya Perpanjangan SIM 2026

Biaya perpanjangan SIM tetap mengikuti tarif normal meskipun masa berlaku sudah habis akibat libur nasional. Berikut rincian biaya penerbitan SIM:

  • SIM A, SIM B I, dan SIM B II: Rp80.000
  • SIM C, SIM C I, dan SIM C II: Rp75.000
  • SIM D dan SIM D I: Rp30.000

Selain biaya penerbitan, pemohon juga perlu membayar sejumlah biaya tambahan untuk pemeriksaan dan administrasi lainnya.

Biaya Tambahan Perpanjangan SIM

  • Tes kesehatan: Rp35.000
  • Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP): Rp50.000
  • Tes psikologi: Rp100.000 di lokasi pelayanan SIM, Rp77.500 jika dilakukan secara online melalui ePPsi

Masyarakat diimbau tidak menunda perpanjangan SIM agar tidak melewati batas waktu dispensasi yang telah ditentukan. Jika terlambat, proses pengurusan akan kembali seperti pembuatan SIM baru dari awal.***

BRI Gandeng Syailendra Capital Hadirkan Investasi Syariah melalui Super App BRImo

0

Bogordaily.net – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menjalin kerja sama strategis dengan Syailendra Capital melalui penandatanganan kerja sama distribusi produk reksa dana dalam acara “Mutual Fund Distribution Signing Ceremony” yang digelar di Kantor Pusat BRI, Jakarta 20 Mei 2026.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah BRI dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat layanan investasi bagi nasabah.

Melalui kolaborasi tersebut, produk reksa dana Syailendra Capital kini dapat diakses melalui superapps BRImo maupun kantor cabang BRI di berbagai wilayah Indonesia, dengan memadukan kekuatan jaringan BRI dan pengalaman Syailendra Capital sebagai salah satu perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia.

“Bagi BRI, kerja sama ini memperkuat ekosistem layanan wealth management BRI sekaligus penyedia solusi keuangan terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Melalui sinergi dengan Syailendra Capital, kami ingin menghadirkan akses investasi reksa dana yang semakin mudah dijangkau dan terpercaya, termasuk produk investasi berbasis syariah yang semakin diminati masyarakat,” ujar Aris.

Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat mengakses dua produk unggulan Syailendra Capital, yaitu Syailendra Sharia Money Market Fund (SSMMF) dan Syailendra Sharia Fixed Income Fund (SSFIF).

SSMMF merupakan reksa dana pasar uang syariah dengan komposisi investasi berupa instrumen pasar uang syariah dan obligasi syariah serta jangka waktu jatuh tempo di bawah satu tahun.

Dengan karakteristik risiko yang relatif rendah dan likuiditas tinggi, produk ini menjadi pilihan yang sesuai bagi investor pemula maupun nasabah yang membutuhkan instrumen penempatan dana jangka pendek dengan potensi imbal hasil yang kompetitif.

Per 30 April 2026, SSMMF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 4,99% dengan minimum investasi mulai dari Rp50.000.

Sementara itu, SSFIF merupakan reksa dana pendapatan tetap syariah yang berfokus pada instrumen obligasi syariah, khususnya sukuk korporasi berperingkat layak investasi.

Produk ini dikelola secara aktif dan selektif melalui strategi investasi pada sukuk korporasi dengan minimal rating A, sehingga risiko kredit relatif lebih terjaga.

Selain itu, komposisi portofolionya didominasi instrumen berdurasi relatif pendek, sehingga kinerjanya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun inflasi.

Dengan karakteristik tersebut, SSFIF ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat yang menginginkan potensi pertumbuhan investasi jangka menengah hingga panjang dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.

Hingga 30 April 2026, SSFIF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 7,58% dengan minimum investasi mulai dari Rp10.000.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah sekaligus mendorong penetrasi produk investasi ke segmen ritel di berbagai daerah.

Dukungan jaringan BRI yang luas diharapkan mampu menghadirkan alternatif investasi syariah yang lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat.***

PHK Meningkat, Kondisi Pekerja Semakin Memprihatinkan

0

Bogordaily.net – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi ketika kondisi ekonomi melemah. Ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, serta tekanan pada sektor industri membuat banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, kasus PHK terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia telah mencapai 40 ribu orang dalam dua bulan pertama tahun ini, dengan jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Data tersebut diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun, jumlah tersebut diperkirakan belum mencakup seluruh kasus PHK yang terjadi, termasuk ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik pada awal Maret.

Kondisi ekonomi yang masih belum stabil membuat angka PHK diperkirakan akan terus bertambah, terutama pada sektor padat karya yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi.

Menurut saya, meningkatnya kasus PHK menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia masih belum stabil. Jika kondisi ini terus berlanjut, angka pengangguran dikhawatirkan akan semakin meningkat

Fenomena meningkatnya PHK ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Kasus PHK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pengelola KFC Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Pada kasus PHK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang semester pertama tahun 2025, sebanyak 2.495 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor garmen dan jasa.

Salah satu penyebab utamanya adalah kebakaran pabrik garmen di Kabupaten Sleman serta menurunnya ekspor garmen yang membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta juga mulai mengalami penurunan pendapatan akibat rendahnya reservasi hotel saat libur Lebaran 2025 sehingga berpotensi melakukan PHK.

https://m.tribunnews.com/amp/regional/2025/07/15/phk-massal-hantam-yogyakarta-ribuan-buruh-kehilangan-kerja-hotel-terancam-bangkrut

Sementara itu, pada kasus PHK KFC Indonesia tanggal 11 Oktober 2025, PT Fast Food Indonesia Tbk menutup 19 gerai dan melakukan PHK terhadap sekitar 400 karyawan.

Perusahaan menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, boikot pada tahun 2023–2024, serta menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan penjualan mengalami penurunan.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20251011150447-17-674970/terkuak-penyebab-kfc-phk-400-karyawan-tutup-19-gerai/amp

Menurut saya, dari kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat memengaruhi dunia kerja di Indonesia. Ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan kerugian, perusahaan akan melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan melalui PHK. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

PHK memberikan dampak besar bagi pekerja karena mereka kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya makan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga lainnya.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan keluarga, terutama bagi pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, meningkatnya angka PHK juga dapat menambah jumlah pengangguran sehingga persaingan dalam mencari pekerjaan menjadi semakin ketat.

Tidak hanya itu, menurunnya pendapatan masyarakat akibat PHK juga dapat memengaruhi perekonomian daerah. Daya beli masyarakat menjadi berkurang karena banyak orang harus menghemat pengeluaran. Akibatnya, kegiatan ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan usaha kecil dapat ikut mengalami penurunan pendapatan.

Untuk mengurangi dampak PHK, perusahaan dan pemerintah perlu bekerja sama dalam memberikan solusi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Pemerintah dapat membantu melalui program pelatihan kerja agar pekerja memiliki keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), bantuan sosial, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran.

Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan tidak langsung melakukan PHK terhadap karyawan sebagai langkah utama saat mengalami penurunan pendapatan.

Perusahaan sebaiknya mencari solusi lain terlebih dahulu, seperti melakukan evaluasi operasional, pengurangan biaya di bidang lain, atau penyesuaian sistem kerja agar jumlah PHK dapat diminimalkan.

Selain itu, perusahaan juga harus tetap memenuhi hak pekerja yang terkena PHK sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan perusahaan, diharapkan dampak PHK terhadap masyarakat dapat dikurangi dan kondisi ekonomi dapat kembali stabil.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa PHK menjadi masalah yang memberikan dampak besar bagi pekerja dan kondisi ekonomi masyarakat.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga melakukan pengurangan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama dalam mengurangi dampak PHK melalui bantuan, pelatihan kerja, serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Diharapkan ke depannya perusahaan tidak langsung menjadikan PHK sebagai solusi utama saat menghadapi masalah keuangan, tetapi mencari cara lain agar karyawan tetap dapat bekerja.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat terus meningkatkan program bantuan dan lapangan pekerjaan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan kondisi ekonomi dapat kembali membaik.

 

Penulis: Natasia Saragih

Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi S1 Manejemen

 

 

 

Viral TikToker Reizuka Ari Minum Banyak Suplemen Sekaligus, Netizen Soroti Risiko Kesehatan

0

Bogordaily.net – Nama Reizuka Ari ramai diperbincangkan warganet setelah videonya mengonsumsi berbagai suplemen kesehatan dalam sekali minum viral di media sosial, khususnya platform X.

Dalam video yang diunggahnya, Reizuka terlihat menenggak sejumlah suplemen sekaligus. Ia menyebut kebiasaan tersebut dilakukan rutin setiap hari sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan penampilan.

“Gila enggak sih? Gue bisa minum suplemen langsung segini? Ini gue lakuin sekali sehari. Setiap hari sampai kapan pun kalau gue pengen sehat dan cerahnya tahan lama,” ucap Reizuka dalam videonya.

Ia juga mengklaim konsumsi suplemen tersebut dilakukan untuk menjaga tubuh tetap bugar dan menunjang penampilan.

“Begitulah cara aku menjaga kesehatan tubuh supaya tetap segar, cerah, anti-aging, dan baby face,” lanjutnya.

Namun, unggahan itu justru memicu gelombang kritik dan kekhawatiran dari netizen. Banyak warganet menilai konsumsi suplemen dalam jumlah banyak secara bersamaan berpotensi membahayakan kesehatan, terutama organ ginjal dan hati yang bekerja memproses zat-zat tersebut.

Salah satu komentar netizen bahkan menyoroti dampak yang mungkin terjadi pada tubuh jika kebiasaan itu benar dilakukan setiap hari.

“Enggak kebayang ginjalnya dipaksa kerja keras terus,” tulis seorang pengguna media sosial.

Di tengah ramainya perdebatan, sejumlah netizen juga menduga video tersebut telah melalui proses editing atau hanya dibuat sebagai konten semata.

Mereka menilai kemungkinan Reizuka tidak benar-benar menelan seluruh suplemen yang terlihat dalam video.

Meski begitu, unggahan tersebut tetap memicu diskusi soal pentingnya penggunaan suplemen sesuai dosis dan anjuran tenaga medis.***

Gaji Ke-13 ASN Cair Juni–Juli 2026, Ini Jadwal dan Komponen yang Akan Diterima

0

Bogordaily.net – Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan pada pertengahan tahun 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 paling cepat dilakukan pada Juni 2026.

Namun apabila proses pencairan belum dapat direalisasikan pada bulan tersebut, maka pembayaran akan dilakukan setelah Juni atau memasuki Juli 2026.

Ketentuan mengenai jadwal pencairan itu tercantum dalam Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 2026.

Sementara pada Ayat 2 dijelaskan bahwa pencairan dapat dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala administrasi atau teknis lainnya.

Pemerintah menyebut pemberian gaji ke-13 tidak hanya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tambahan penghasilan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pegawai, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah yang biasanya membutuhkan biaya lebih besar.

Komponen Gaji Ke-13 ASN 2026

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN terdiri dari beberapa komponen pendapatan, bukan hanya gaji pokok semata. Pemerintah memasukkan sejumlah tunjangan dalam skema pembayaran tahun ini.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

  • Gaji pokok
  • Tunjangan keluarga
  • Tunjangan pangan
  • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
  • Tunjangan kinerja sesuai jabatan dan kelas pegawai

Besaran yang diterima masing-masing ASN akan berbeda tergantung golongan, jabatan, serta instansi tempat bekerja.

Daftar Penerima Gaji Ke-13

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima gaji ke-13 yang bersumber dari APBN meliputi:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  • Prajurit TNI
  • Anggota Polri
  • Pejabat negara
  • Pimpinan lembaga penyiaran publik
  • Pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik

Sementara itu, ASN daerah yang pembayarannya berasal dari APBD juga akan menerima gaji ke-13 dengan komponen serupa.

Khusus ASN daerah, pemerintah turut memasukkan tambahan penghasilan pegawai dalam komponen gaji ke-13. Nilainya maksimal sebesar tambahan penghasilan yang biasa diterima dalam satu bulan.***

ASN dan Program MBG Dilarang Gunakan LPG 3 Kg

0

Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah tegas terkait penggunaan LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi. ASN, camat, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak diperbolehkan lagi memakai gas melon.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menggelar rapat koordinasi virtual bersama agen pangkalan LPG se-Kabupaten Lumajang pada Kamis lalu.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menegaskan bahwa LPG subsidi harus benar-benar digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima.

“SPPG yang melayani program MBG tidak boleh menggunakan gas melon,” tegas Bunda Indah.

Ia juga meminta bagian ekonomi Pemkab Lumajang segera berkoordinasi dengan Satgas MBG untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di wilayah tersebut.

“Bagian ekonomi segera beritahu Satgas MBG untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Pemkab Lumajang berencana menerbitkan surat edaran resmi yang melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai LPG 3 kg bersubsidi.

“Nanti akan saya keluarkan surat edaran bahwa seluruh PNS tidak boleh menggunakan LPG melon,” kata Bunda Indah.

Instruksi itu bahkan diperluas hingga ke lingkungan rumah tangga para camat. Bunda Indah meminta seluruh camat memastikan keluarga mereka tidak lagi menggunakan LPG subsidi.

Jika masih memiliki tabung gas melon, ia meminta agar diberikan kepada warga kurang mampu di sekitar tempat tinggal mereka.

“Camat-camat cek rumah masing-masing. Kalau masih ada gas melon, segera berikan kepada tetangga yang membutuhkan,” tegasnya.

Pemkab Lumajang menegaskan bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, petani kecil, serta nelayan yang masuk kategori penerima subsidi.

Sementara itu, ASN, pegawai BUMN maupun BUMD, rumah tangga mampu, hotel, restoran besar, hingga usaha komersial berskala besar dianggap tidak layak menggunakan LPG bersubsidi.

Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diterapkan di sejumlah daerah lain. Aparatur pemerintah didorong beralih menggunakan LPG nonsubsidi seperti Bright Gas sebagai bentuk keteladanan sekaligus menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran.***