Bogordaily.net – Akademisi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor sekaligus pakar Kebijakan Publik serta Ekonomi Politik Internasional, Mohammad Jibriel Avessina, menyampaikan pandangan dan analisisnya atas kondisi makroekonomi Indonesia terkini. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun (FEB UIKA) Bogor yang digelar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I-2026 angka tertinggi untuk kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir, sejak Q1-2013 yang tumbuh 6,03 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun.
“Angka 5,61 persen ini bukan sekadar statistik. Ini adalah sinyal bahwa fondasi perekonomian Indonesia cukup kokoh untuk menghadapi tekanan eksternal yang belum pernah kita rasakan sejak pandemi. Namun, kita tidak boleh terlena, angka ini harus menjadi batu loncatan, bukan pelipur lara,” kata Mohammad Jibriel Avessina, Jum’at 22 Mei 2026.
Kemudian, Jibriel menekankan bahwa pertumbuhan ini melampaui mayoritas negara G20, termasuk Tiongkok (5,0 persen), Amerika Serikat (2,7 persen), Malaysia (5,3 persen), dan Singapura (4,6 persen).
Di antara negara-negara ASEAN, hanya Vietnam yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 7,8 persen, sebagian besar didorong oleh gelombang relokasi rantai pasok manufaktur dari Tiongkok.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Q1-2026 ditopang oleh tiga pilar utama. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen didorong momentum Ramadan-Idulfitri, pencairan THR ASN, dan program diskon transportasi pemerintah.
Investasi (PMTB) tumbuh solid 5,96 persen, sementara belanja pemerintah meroket 21,81 persen tertinggi secara historis untuk kuartal pertama mencerminkan keberhasilan strategi front loading anggaran.
Di sisi sektoral, sektor akomodasi dan makan-minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen, diikuti transportasi dan pergudangan 8,04 persen.
Industri pengolahan yang menjadi tulang punggung PDB (19,07 persen kontribusi) tumbuh moderat 5,04 persen.
“Kita harus membaca pertumbuhan ini secara jujur. Sebagian kontribusinya bersifat musiman dan sementara Ramadan, THR, dan frontloading APBN tidak akan berulang dengan intensitas yang sama di kuartal berikutnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah: seberapa kuat fondasi struktural kita untuk mempertahankan momentum ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu fenomena paling mencolok yang dicermati Jibriel adalah divergensi tajam antara ekonomi riil dan pasar keuangan.
Sementara PDB tumbuh 5,61 persen, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 19,55 persen secara year-to-date sepanjang Januari sampai April 2026.
Nilai tukar Rupiah sempat menyentuh Rp17.346 per dolar AS, dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) melemah dari 127 di Januari menjadi 122,9 di Maret.
Fenomena ini, menurut Jibriel, mencerminkan tiga faktor yang saling berkaitan, tekanan outflow modal asing dari seluruh emerging markets akibat ketidakpastian geopolitik konflik Timur Tengah, perang tarif AS-Tiongkok, dan volatilitas harga komoditas global.
Sifat pertumbuhan yang sebagian masih musiman dan stimulus-driven, yang belum sepenuhnya mencerminkan transformasi struktural.
Kontraksi PDB secara kuartalan (qtq) sebesar 0,77 persen yang wajar secara musiman pasca-Lebaran namun tetap perlu dipantau.
“Pasar keuangan seringkali lebih reaktif terhadap sentimen global dibandingkan data fundamental domestik. Tapi kita tidak bisa mengabaikan sinyal ini. Penurunan IKK dan tekanan Rupiah adalah peringatan dini yang harus direspons dengan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi,” ujar dia.
Jibriel menegaskan bahwa dunia kini bergerak dari era globalisasi menuju era fragmentasi geopolitik.
Rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, yang melingkupi perang tarif, pembatasan ekspor teknologi semikonduktor, dan strategi decoupling, telah membentuk ulang arsitektur perdagangan dan investasi global secara fundamental.
Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang unik yakni Produsen Nikel Terbesar Dunia menempatkan Indonesia sebagai simpul kritis dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) dan transisi energi global.
Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif memberikan fleksibilitas diplomatik yang langka di era rivalitas multipolar, memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan berbagai blok tanpa harus memihak secara kaku.
Pasar Domestik Terbesar ASEAN 272 juta penduduk dengan median usia 30 tahun menjadi buffer ketahanan ekonomi domestik yang signifikan.
Stabilitas Makroekonomi investment grade, inflasi terkendali, dan cadangan devisa USD156,5 miliar (setara 6,4 bulan impor) memberikan bantalan yang memadai.
“Indonesia berada di persimpangan strategis yang tidak dimiliki banyak negara lain. Kita tidak harus memilih antara Washington dan Beijing. Posisi bebas-aktif bukan sekadar doktrin politik luar negeri, ia adalah aset ekonomi yang harus dikapitalisasi secara konkret dalam negosiasi investasi, perdagangan, dan transfer teknologi,” tambahnya.
Di sisi lain, Jibriel juga menggarisbawahi kerentanan struktural yang tidak bisa diabaikan: ketergantungan pada ekspor komoditas primer, risiko middle income trap akibat belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta persaingan sengit dengan Vietnam dan Malaysia dalam menarik investasi manufaktur global.
Untuk mengkonversi capaian Q1-2026 menjadi lompatan struktural menuju Indonesia Emas 2045, Jibriel merekomendasikan lima agenda kebijakan prioritas
Akselerasi Hilirisasi Komoditas Strategis nikel, bauksit, dan tembaga harus diproses menjadi produk bernilai tambah tinggi (baterai, aluminium, komponen elektronik) di dalam negeri.
Kebijakan larangan ekspor bahan mentah perlu didukung ekosistem industri yang kompetitif dan insentif investasi yang terukur.
Penguatan Ekonomi Digital dan Kecerdasan Buatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) harus dioptimalkan.
Ekosistem startup, infrastruktur digital, dan adopsi AI di sektor manufaktur dan jasa perlu dipercepat untuk meningkatkan produktivitas secara sistemik.
Stabilisasi Nilai Tukar dan Disiplin Fiskal Bank Indonesia perlu memperkuat operasi stabilisasi Rupiah melalui intervensi terukur di pasar spot dan instrumen derivatif.
Strategi frontloading APBN harus diimbangi dengan disiplin fiskal yang menjaga defisit dalam batas aman dan tidak menambah tekanan terhadap neraca eksternal.
Diplomasi Ekonomi Multipolar posisi bebas-aktif harus dioperasionalkan secara konkret: memimpin agenda ASEAN Centrality, memperluas mekanisme pembayaran berbasis mata uang lokal (Local Currency Settlement), dan menggunakan leverage nikel dalam negosiasi investasi strategis.
Investasi Sumber Daya Manusia dan reskilling bonus demografi hanya menguntungkan apabila angkatan kerja memiliki kompetensi relevan.
Program pelatihan vokasi dan magang masif, yang terkoneksi langsung dengan industri, adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda.
Menutup paparannya di hadapan civitas akademika FEB UIKA Bogor, Jibriel menyampaikan refleksi yang tegas namun penuh harap.
“Kita telah membuktikan bahwa Indonesia mampu tumbuh bahkan di tengah guncangan global yang paling kompleks sekalipun,” ungkap dia.
“Tapi kita belum membuktikan bahwa kita mampu bertransformasi. Dan transformasi itulah dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi yang akan menentukan apakah Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan atau sekadar slogan. Pilihan ada di tangan kita hari ini,” sambungnya.(Albin)
