Home Blog Page 546

Menteri LH Segera Cabut Sanksi terhadap Belasan KSO di Puncak Bogor, Dorong Investasi Hijau dan Pemulihan Ekonomi Daerah

0

Bogordaily.net – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan segera mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, sebagaimana yang disampaikan langsung dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Mulyadi serta perwakilan pengusaha dan masyarakat Bogor Selatan hari Sabtu, 18 Oktober 2025 lalu di Jakarta.

Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian menteri LH terhadap aspirasi masyarakat dan dunia usaha di Bogor yang selama ini terdampak oleh kebijakan penghentian sementara kegiatan ekowisata.

“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor, selama selaras dengan pelestarian lingkungan. Kami mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penanaman pohon, penataan limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif.

Menteri LH juga menegaskan bahwa KLH tidak menutup usaha, melainkan melakukan penghentian sementara untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. “Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” lanjutnya.

Menteri LH mengharapkan kolaborasi yang efektif antara penggiat usaha dan kementerian dalam menjaga lingkungan bersama, serta menginstruksikan para pengusaha KSO untuk segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan dan mengarahkan PTPN membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.

Perihal izin, Menteri LH juga mengarahkan para pihak pengusaha untuk memberikan laporan terkait penataan lingkungan yang sudah dilakukan dan mengarahkan PTPN untuk segera membenahi perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Menteri LH dalam memberikan kepastian pencabutan sanksi dalam waktu dekat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan lingkungan secara proporsional.

Anggota DPR RI Mulyadi memberikan apresiasi tinggi atas sikap cepat dan terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam merespons aspirasi masyarakat Bogor.

Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang telah mendengar suara rakyat dan bersedia untuk segera mencabut sanksi demi kepastian usaha yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung kolaborasi hijau di kawasan Puncak.

“Saya mengapresiasi aksi cepat Bapak Menteri dan KLH yang akan memberikan kepastian pencabutan sanksi sebelum akhir bulan ini. Ini langkah nyata pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan lingkungan bisa berjalan berdampingan dengan investasi,” ujar Mulyadi.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan, yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam di kawasan Puncak.

Suara senada datang dari Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusly atau akrab disapa Mang Iding. Dengan nada optimistis, ia mengingatkan semua pihak agar menjaga momentum baik ini.

“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin.” tegasnya

Keputusan ini menegaskan posisi KLH sebagai lembaga yang pro-investasi dan pro-rakyat, tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan semangat kolaborasi, KLH berupaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai model ekowisata berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.***

DPRD dan Pemkab Bogor Bahas Sejumlah Raperda, Dukung Raperda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas 

0

Bogordaily.net – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaksanakan rapat paripurna yang berlangsung pada, Selasa 21 Oktober 2025.

Adapun, rapat tersebut membahas penyampaian dan tanggapan terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Di antaranya, Raperda Kabupaten Bogor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang disusun untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah.

Dengan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan wilayah, dan kompleksitas urusan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan responsif.

Selanjutnya, Raperda Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, yang bertujuan menciptakan Kabupaten Bogor yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan disiplin dalam perilaku masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyebut, dalam kesempatan itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto memberikan tanggapan positif terhadap Raperda usul prakarsa DPRD tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Pemerintah daerah siap membahas lebih lanjut untuk memperoleh kesepahaman dan penyempurnaan sesuai ketentuan perundang-undangan, demi mewujudkan layanan publik yang inklusif dan menghormati hak penyandang disabilitas,” ujar Sastra Winara.

Selanjutnya, kata dia, dalam rapat tersebut disampaikan dua Raperda usul prakarsa DPRD lainnya, yakni Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sampah, sekaligus menetapkan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Raperda agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembahasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa, DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah, bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama selama ini.

“Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang aman, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua,” ungkap Rudy Susmanto.(Albin)

Damkar Kabupaten Bogor Edukasi Penanganan Kebakaran untuk ABK di Cibinong

0

Bogordaily.net – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor memberikan edukasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kecamatan Cibinong, pada Selasa 21 Oktober 2025.

Edukasi tersebut diberikan melalui siaran video pendek mengenai tugas pemadam kebakaran yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh anak anak berkebutuhan khusus.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan bahwa, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Damkar dengan SLB Mekarsari Cibinong, yang diikuti sekitar 45 anak istimewa beserta 15 pendamping dan orang tua.

Adapun, para peserta mendapatkan dua manfaat utama dari kegiatan tersebut, yaitu hiburan dan edukasi.

“Yang pertama tentu kegembiraan, keceriaan, kedua ada edukasi yang diberikan dalam teknik tertentu, karena kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan anak-anak dan para pengasuh guru mereka memang sudah terbiasa. Mudah-mudahan mereka ke sini kelihatan lebih ceria, dibantu dengan Si Cepot mobil dari Dishub, hari ini semuanya bergembira,” kata Yudi, Selasa 21 Oktober 2025.

Ia menilai, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan edukasi sekaligus keceriaan bagi anak-anak istimewa.

“Tentunya memang kegiatan hari ini kita inisiatif untuk berbagi kebahagiaan, bukan hanya berbagi keselamatan atau kebakaran, kita juga ingin berbagi menyentuh hati. Makanya kenapa sekarang pemadam kebakaran di luar kebiasaan, itu lebih kepada kita menyentuh hati masyarakat yang butuh dengan kita, apapun kita layani,” jelasnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian dan pendekatan sosial Damkar terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Yudi berharap, para anak berkebutuhan khusus nantinya akan dapat mengetahui dan  bisa melakukan penanganan pada saat terjadi bencana kebakaran.

“Kita berharap bahwa kita bersama mereka berbagi keceriaan sekaligus edukasi, dan saya sampaikan kepada mereka bahwa Dinas Pemadam Kebakaran adalah sekolah mereka kedua dan rumah mereka kedua. Kita berharap bahwa Damkar betul-betul menjadi sahabat anak-anak istimewa yang hadir saat ini,” ungkap Yudi.(Albin)

DPRD Siap Dukung Kebutuhan RSUD Kota Bogor

0

Bogordaily.net – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan menegaskan bahwa, pihaknya siap mendukung kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh RSUD agar tetap eksis dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, kata dia, pengajuan proposal anggaran yang dilayangkan oleh RSUD harus proporsional sesuai dengan kebutuhan yang selama ini menjadi prioritas.

“Kami siap dukung full anggaran. Pimpinan DPRD juga sudah sepakat membantu RSUD. Asalkan pengajuan anggarannya tepat sasaran,” ujar Ence kepada wartawan

Tetapi, sambung Ence, keinginan DPRD tentunya harus disambut oleh wali kota dengan bergerak cepat menuntaskan masalah finansial RSUD.

“Wali Kota harus gerak cepat jangan dibiarkan masalah ini berlarut-larut yang dapat berimbas terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.

Atas dasar itu, kata dia, Komisi IV bersama Komisi I dan II akan segera bertemu dengan Wali Kota Dedie A Rachman untuk membahas langkah-langkah penyelamatan RSUD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak berpangku tangan mengenai nasib RSUD. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan bersama RSUD terkait kebutuhan rencana penganggaran.

“Kami akan kaji berapa kebutuhan RSUD. Setelah itu bakal dikaji oleh tim yang terdiri dari dewan pengawas dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata lelaki yang akrab disapa Denboy itu.

Menurut dia, pengkajian dilakukan meliputi data keuangan hingga jumlah utang, serta bagaimana cara pemulihannya dan mana yang harus diintervensi APBD.

“Setelah itu baru diproses. Apalagi saat ini penganggaran APBD 2026 baru masuk dalam KUA PPAS,” katanya.

Denboy menyatakan bahwa RSUD saat ini sudah mengajukan proposal anggaran sebesar Rp45 miliar. Namun yang terinput baru Rp15 miliar.(Muhammad Irfan Ramadan)

Ikhtiar TP PKK Kota Bogor Bangun Kesehatan Mental

0

Bogordaily.net – Kesehatan mental warga Kota Bogor menjadi perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Tak heran bila TP PKK Kota Bogor gencar menyosialisasikan kesadaran kesehatan mental, khususnya bagi anak-anak dan remaja melalui peran orangtua, dalam hal ini ibu. Seperti apa?

Isu kesehatan mental masih belum banyak tersosialisasi di masyarakat. Empati terhadap penderita gangguan mental sering terabaikan, berbeda dengan perhatian yang lebih mudah diberikan kepada mereka yang sakit secara fisik.

Terlebih saat ini, banyak orang lebih peduli pada kondisi fisik, tetapi kurang memberi perhatian saat seseorang mengalami gangguan mental.

Untuk menjawab tantangan itu, program TP PKK Kota Bogor memberikan wadah ekspresi kreatif bagi remaja.

Namun lebih penting dari itu, yakni mengajak ibu-ibu di Kota Bogor untuk kembali gemar membaca dan menulis.

Aktivitas ini dipandang dapat memberikan output yang baik untuk tumbuh kembang anak saat memberikan pengasuhan.

Terlebih saat ini, anak-anak saat ini terkontaminasi konten negatif di media sosial yang merusakan mental anak-anak dan remaja.

Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim berpandangan aktivitas membaca dan menulis belakangan ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Masifnya kemajuan teknologi dan informasi disebut jadi salah satu pemicunya.

“Sekarang hampir semua orang beralih ke smartphone. Budaya baca yang ada tidak lagi di buku, tapi di media sosial, sebagai Bunda Literasi, saya berusaha menumbuhkan kembali minat membaca dan menulis yang sudah agak bergeser,” ujar Yantie.

Budaya membaca akan banyak masuk pengetahuan dan wawasan dalam memori. Ini bisa menjadi cerita yang baik untuk bisa disampaikan kepada anak dan cucu. Baiknya, aktivitas ini ditularkan pula kepada mereka.

“Apalagi ibu-ibu PKK yang memang dekat dengan masyarakat. Harus bisa mengalokasikan waktu untuk membaca Alquran maupun buku apapun, sehingga bisa memberikan dampak positif,” terang Yantie.

Aktivitas membaca perlu diiringi dengan tulisan-tulisan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang ekspresi pada diri sendiri. Serta berguna untuk menjaga kondisi emosional.

“Menulis juga dapat menjadi sarana evaluasi diri ketika membaca kembali tulisan-tulisan yang pernah dibuat. Jika tulisan berisi nilai-nilai kehidupan, pengalaman, dan kebijaksanaan ini akan berguna untuk generasi berikutnya,” bebernya.

Program kesehatan mental PKK berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi, pemberdayaan kader sebagai ujung tombak, serta dukungan psikologis bagi keluarga dan remaja.

Program ini terintegrasi dalam Program Pokok PKK, terutama pada program Kesehatan, namun juga meluas ke program lain seperti Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Pendidikan dan Keterampilan.

Dirinya mengajak seluruh kader untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam setiap kegiatan agar PKK dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Yantie Rachim menjelaskan pada kegiatan evaluasi 10 Program Pokok PKK terdapat beberapa kategori utama yang menjadi fokus penilaian, antara lain Tertib Administrasi, P4 dan Gotong Royong, Galeri Pelangi, Aku Hatinya PKK, serta Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB).

Menurutnya, melalui kegiatan ini Yantie Rachim dapat menilai berbagai capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan.***

Publikasi Kinerja Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2025

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor kembali menorehkan pencapaian membanggakan dalam pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Semester 1 Tahun 2025. Dengan nilai IKM mencapai 82,26 dan predikat B atau Baik, seluruh jajaran Bappenda merasa semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Angka 82,26 yang diraih Bappenda Kabupaten Bogor merupakan hasil dari penilaian masyarakat atas berbagai aspek layanan, seperti kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kecepatan penyelesaian, hingga sikap ramah petugas. Predikat “Baik” menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah merasa puas terhadap layanan yang diberikan, serta mengakui adanya upaya nyata dari Bappenda untuk memberikan pelayanan yang responsif dan solutif.

Hasil IKM juga menjadi alat evaluasi yang sangat penting untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan mengembangkan inovasi layanan di masa depan. Masukan, kritik, dan saran dari seluruh masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama yang dijadikan bahan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Bappenda Kabupaten Bogor diharapkan semakin inklusif, mudah diakses, dan mampu mengikuti harapan masyarakat luas.

Suksesnya pelaksanaan survei IKM Semester 1 tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat yang mau ikut serta dalam survei, memberikan penilaian, serta menyumbangkan pemikiran demi pelayanan yang lebih baik. Pemerintah mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan kanal survei, baik secara online maupun offline, sekaligus memberikan masukan secara terbuka agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Komitmen Bappenda Kabupaten Bogor

Bappenda Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang telah diberikan selama ini. Komitmen pelayanan yang berakar pada nilai AKHLAK dan semangat inovasi akan terus dijaga, agar seluruh masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah.
Dengan hasil IKM yang positif ini, Bappenda semakin yakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang membanggakan serta membawa Kabupaten Bogor menuju masa depan yang istimewa dan gemilang.

CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH S.D 10 OKTOBER 2025

Pencapaian realisasi pajak daerah untuk semua jenis pajak daerah yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp3.115.130.154.823,00 atau mencapai 81,60 % dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 3.817.688.382.057,00, dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

Grafik 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d 10 Oktober 2025

Secara nominal, kontribusi terbesar didapat dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 919.239.680.909,00 dan pada urutan kedua terbesar didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 715.977.538.433,00 sebagaimana tergambar pada grafik realisasi pajak daerah di atas ini.

Namun, secara persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target yang dianggarkan s.d 10 Oktober 2025 di bawah ini, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mendapat persentase tertinggi, yaitu 105.23%. Itu berarti Pajak PBB P2 memang memiliki peran penting terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor.

Grafik 2. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d 10 Oktober 2025

Sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memberikan stimulus ekonomi kepada warga, serta mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi dan menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappenda Kabupaten Bogor memperpanjang Relaksasi Pajak Daerah, antara lain:

PEMBEBASAN PAJAK PBB P2 TAHUN 2025

Program pembebasan pajak PBB P2 di Kabupaten Bogor tahun 2025 merupakan terobosan besar yang dihadirkan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak perorangan dengan nilai ketetapan hingga Rp100.000,-Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah situasi yang penuh tantangan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mulai 1 September hingga 31 Desember 2025, masyarakat dapat memanfaatkan diskon 100% untuk PBB P2 tahun pajak 1994 hingga 2011, asalkan telah melunasi PBB P2 tahun 2025. Untuk wajib pajak yang nilai ketetapan pajaknya maksimal Rp100.000,- Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan pembebasan penuh: pajak dianggap langsung lunas untuk tahun 2025 tanpa perlu melakukan pembayaran lagi dan kebijakan ini berlaku tanpa batas waktu.

Program ini juga menghapus seluruh denda PBB P2 untuk semua tahun pajak, sehingga wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi pokok pajak tanpa tambahan beban denda, baik untuk perorangan maupun badan usaha. Pemerintah juga menyediakan pengurangan pokok piutang pajak untuk tahun 2012-2019 hingga 50% dan untuk tahun 2020-2024 hingga 30%. Seluruh relaksasi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan dan mendukung perekonomian daerah.

Prosedur Pembayaran yang Mudah

Pembayaran PBB P2 kini semakin mudah dan fleksibel dengan berbagai kanal pembayaran digital, seperti Bank BRI, Bank BJB, BCA, kantor pos, gerai ritel Alfamart, Indomaret, serta platform online seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Blibli, dan lainnya. Masyarakat cukup menggunakan HP dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga proses pelunasan pajak semakin efisien tanpa harus antre di lokasi pembayaran.

Untuk informasi lebih lanjut, registrasi E-SPPT, pengecekan tunggakan, dan panduan pembayaran digital, seluruh detail dapat diakses melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor di bappenda.bogorkab.go.id serta kanal media sosial resminya. Pemerintah daerah sangat menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital ini demi kemudahan dan keamanan transaksi.

Bupati Bogor menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang lahannya kecil dan ekonominya terbatas. Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat program ini bukanlah hal utama; yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa berbagi dan meringankan beban warga serta memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk menuntaskan kewajiban perpajakan tanpa rasa khawatir dan mendukung pembangunan Bogor yang istimewa dan gemilang.

Dengan mengikuti program pembebasan pajak dan penghapusan denda ini, masyarakat turut berkontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera.

Raih Mandaya Award 2025 Bukti Nyata Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program “Setetes Harapan Dari Tirta Kahuripan”

0

Bogordaily.net – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sebanyak 798 peserta memperebutkan 5 posisi juara dengan 10 kategori dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 di kategori CSR BUMD/Swasta.

Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Dr. (HC). Drs A. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mandaya Award sendiri merupakan apresiasi tertinggi dari Pemerintah Indonesia bagi stakeholder yang aktif menciptakan perubahan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

Program CSR “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” berhasil meraih penghargaan atas inisiatif menghadirkan akses air bersih dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor.

Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi ironis di mana di balik limpahan air sebagai Kota Hujan masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.

Melalui program “Setetes Harapan”, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bergerak untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor.

Program ini memiliki tujuan utama yakni memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan serta membangun dan memperbaiki sarana publik khususnya di wilayah pascabencana.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, Penghargaan Mandaya Award 2025 ini adalah bukti pengakuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, atas konsistensi dan integritas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi bahwa program CSR kami, “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan”, telah berdampak nyata dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan air, tetapi juga untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus berinovasi, memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera, sejalan dengan visi Mandaya Award dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga air tetap mengalir, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup.” ujar Tedi Kurniawan.

Untuk diketahui lebih lanjut, Program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” ini berfokus pada lima inovasi utama:
Program berkelanjutan dalam menghadirkan akses air bersih dan pemberdayaan masyarakat
Penerapan infrastruktur adaptif dengan pemanfaatan pipa air bersih jenis HDPE dan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin ketahanan fasilitas.

Upaya penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat.
Pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, serta warga setempat demi keberlanjutan ekosistem air bersih di Kabupaten Bogor.

Dan dampak nyata dari program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” sangat signifikan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 98 ribu jiwa penerima manfaat langsung dan hampir 600 ribu penerima tidak langsung yang merasakan manfaat dari program ini. Selain itu, program ini juga telah menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan menghasilkan lebih dari 40 tenaga kerja berkelanjutan.

Program ini telah berhasil direplikasi di beberapa wilayah pelosok Kabupaten Bogor seperti Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kampung Cikuda Parung Panjang, Desa Sukaluyu Tamansari dan Desa Malasari Kecamatan Nanggung bahkan menginspirasi daerah lain di Indonesia, seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Karo di Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Banten.***

Puluhan Mahasiswa Pemuda LIRA Geruduk Kantor BPN Bogor, Desak Pemerintah Berantas Mafia Tanah

Bogordaily.net – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda LIRA Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, pada Selasa 21 Oktober 2025.

Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor, M Iqbal Al Afghany menjelaskan bahwa, aksi tersebut dilakukan karena adanya kesemrawutan dalam tata kelola pertanahan di Kabupaten Bogor.

“Aksi ini merupakan bentuk kritik dan kekecewaan kami terhadapan penanganan pertanahan di Kabupaten Bogor yang makin hari semakin semrawut,” kata M Iqbal Al Afghany, Selasa 21 Oktober 2025.

Kemudian, pihaknya meminta dan mendorong kepada pemerintah dan instansi terkait agar dapat membasmi mafia tanah di Indonesia, terlebih di momen satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Jadikan momen satu tahun Prabowo ini sebagai ajang memberantas mafia tanah di Indonesia, apalagi kejadian kali ini berada di Kabupaten Bogor, tak jauh dari kediaman Presiden Prabowo,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemuda LIRA juga meminta kepada pemerintah dan instansi terkait agar benar-benar serius dalam memberantas mafia tanah, sebab tak sedikit dari mereka yang tega merampas hak rakyat dan merugikan negara.

Sementara itu, dalam aksinya massa mengusung poster kecaman, sambil berorasi di depan gerbang lantaran pagar besi ditutup rapat petugas keamanan.

Aksi massa dikawal ketat pasukan dalmas Polres Bogor, masa tetap berdiri sambil menyampaikan beberapa tuntutan tersebut diantaranya.

1. Meminta agar diusutnya mafia tanah dalam sengketa lahan di kawasan Hambalang sekitar halaman rumah pribadi Presiden Prabowo.

2. Berantas para mafia tanah di tubuh BPN Cibinong.

3. Selesaikan sengketa lahan di wilayah Kabupaten Bogor.

4. Ungkap peran PT Artaguna dan petinggi Kementerian ATR BPN.

5. Hentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat BPN.

(Albin Pandita)

Rumah Sakit Islam Bogor RSIB Tawarkan Paket Scaling Gigi

0

Bogordaily.net — Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) menghadirkan paket scaling gigi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan senyum lebih percaya diri dengan bebas dari karang gigi.

Dengan paket spesial ini, para pasien bisa menjaga kesehatan gigi sekaligus tampil lebih segar.

RSIB menawarkan dua pilihan paket scaling gigi dengan harga terjangkau, yaitu Paket Scaling Gigi 1 Rahang seharga Rp. 300.000 dan paket Scaling Gigi 2 Rahang seharga Rp. 485.000

Setiap paket sudah termasuk biaya pendaftaran poli gigi, memberikan kenyamanan lebih bagi pasien yang ingin merawat kebersihan gigi secara menyeluruh.

Paket ini dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang peduli akan kesehatan gigi dan mulut mereka.

Bagi yang tertarik, RSIB menyarankan untuk segera menghubungi nomor 0899-8278-777 untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pendaftaran.

Dengan harga yang terjangkau dan layanan profesional, RSIB berharap dapat mendukung masyarakat Bogor untuk menjaga kesehatan gigi mereka dengan lebih mudah.

Tentang RSIB

RS Islam Bogor merupakan rumah sakit yang berada di Kedungbadak, Bogor. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1982. RS Islam Bogor ini merupakan rumah sakit tipe C.

Adapun fasilitas yang diberikan rumah sakit ini adalah UGD, medical check up, poliklinik rawat jalan serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

(Ibnu Galansa)

Bupati Bogor Ajak Masyarakat Berantas Peredaran Rokok Ilegal dan Miras di Bumi Tegar Beriman

Bogordaily.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak masyarakat untuk bersama sama dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan miras tak berizin di bumi tegar beriman

Hal tersebut ia katakan saat Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor memusnahkan lebih dari 1,8 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras (miras) hasil penindakan di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa 21 Oktober 2025.

Sebelumnya, Rudy turut menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang kuat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan operasi ini bertujuan utama melindungi masyarakat dan generasi muda Bogor. Upaya pemerintah belum mencapai titik sempurna.

“Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin selesai, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tetapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat,” kata Rudy Susmanto.

Barang Bukti Hasil Operasi Berkelanjutan

Ia menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil dari operasi yang berkelanjutan, bukan hanya satu kejadian.

Penindakan tersebut menyasar dua komoditas utama, toko-toko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dan toko-toko yang menjual rokok tanpa cukai.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali pemeriksaan dan penindakan. Di Kabupaten Bogor, untuk minuman beralkohol, kami tidak mengeluarkan izin secara bebas. Dan terkait rokok tanpa cukai, tentu kita punya semangat yang sama untuk memberantasnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, semangat penindakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, semangat Menteri Keuangan, adalah melakukan langkah-langkah yang sama, dan kita berjuang bersama-sama, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Yang terpenting adalah, kita juga melindungi generasi-generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor, membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia,” ungkap Rudy Susmanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan membeberkan, hari ini, kita menyaksikan pemusnahan sebanyak 1.887.812 batang rokok ilegal, sejumlah minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan juga tembakau iris. Ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi bersama.

“Total barang yang dimusnahkan pada hari ini diperkirakan bernilai kurang lebih Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,4 miliar,” tutur Finari.

(Albin Pandita)