Wednesday, 29 April 2026
Home Blog Page 6382

Kecelakaan Maut Balikpapan, 5 Orang Tewas di Tempat

0

Bogordaily.net – Kecelakaan maut Balikpapan tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, lampu merah di Simpang Muara Rapak mengakibatkan 5 orang yang meninggal dunia di tempat, pada Jumat 21 Januari 2022 pagi.

Mengomentari kecelakaan maut Balikpapan, Dirlantas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Sonny Irawan mengungkapkan jika kecelakaan tersebut diduga diakibatkan truk tronton yang mengalami rem blong saat jalan di turunan.

Sementara itu dari data sementara yang dihimpun pihak kepolisian, ada sekitar 6 unit kendaraan roda 4 yang terlibat. Sisanya kurang lebih 10 unit sepeda motor yang menjadi korban.

Kecelakaan Maut Balikpapan

“Kejadiannya jam 06.15 WIT. Turun dari atas kemungkinan remnya blong. Sementara pengemudi truk sudah kita amankan di Mapolsek, sedang kita mintai keterangan. Pada saat kondisi lampu merah kemudian menabrak roda dua dan roda empat kemudian melaju ke depan sampai jarak 100 meter,” ujar Kombes Pol Sonny Irawan, Dirlantas Polda Kalimantan Timur.

Kejadian bermula saat truk tronton bermuatan kontainer warna merah bernomor polisi KT 8534 AJ yang dikemudikan Muhammad Ali (48) warga Jalan Tanjungpura, Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan melaju menuju simpang lima lampu merah Muara Rapak.

Truk bermuatan kontainer 20 fit yang berisikan kapur pembersih air dengan berat 20 ton itu hendak menuju Kampung Baru.

Kecelakaan Maut Balikpapan

Namun, saat melintas di Km 0,5 tepatnya di depan Rajawali Foto, kondisi pengereman truk mulai tidak berfungsi. Sopir pun mencoba mengurangi persneling dari 4 ke 3.

Pasca kejadian itu, arus lalu lintas pun sempat dialihkan untuk dilakukan evakuasi kendaraan. Adapun untuk truk maut sendiri saat ini masih berada di jalan sisi kiri masjid Al-Munawar dan masih ada satu kendaraan roda dua di bawahnya.***

Pantau Implementasi Minyak Goreng Satu Harga, Kemendag Buka Hotline

0

Bogordaily.net – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menerapkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka hotline atau kontak pengaduan khusus.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk mengadukan permasalahan di lapangan ke saluran yang disediakan.

“Kami siap membantu seluruh pihak demi kelancaran implementasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga. Silakan apabila mengalami kendala atau mau menyampaikan keluhan, dapat langsung menghubungi hotline yang kami sediakan,” ujar Lutfi, Jumat 21 Januari 2022.

Hotline 24 jam tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp di nomor 0812 1235 9337, surat elektronik [email protected], atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

Lutfi memastikan bahwa pihaknya juga memantau secara ketat seluruh ritel modern di 34 provinsi agar bisa mengimplementasikan kebijakan satu harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Mendag juga memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan satu harga di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional.

Saat ini, Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan sejak penetapan minyak goreng kemasan satu harga pada Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken.

“Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Mendag menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan mulai dari produsen, gerai ritel, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia serta seluruh kementerian dan lembaga terkait.***

Cek Ketentuan Isolasi Mandiri Bagi Pasien Omicron Disini!

0

Bogordaily.net – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529).

SE yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai isolasi bagi pasien COVID-19 termasuk konfirmasi kasus Omicron.

Ditegaskankan Budi dalam SE, pasien kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala (simptomatik) maupun tidak bergejala (asimptomatik) harus melakukan isolasi.

“Gejala klinis untuk kasus konfirmasi COVID-19 varian Omicron pada prinsipnya sama dengan gejala klinis COVID-19 varian lainnya,” disebutkan dalam SE.

Berikut ketentuan tempat isolasi yang tertuang dalam SE:

1. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat-kritis dirawat di rumah sakit (RS) penyelenggara pelayanan COVID-19.

2. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol dapat dirawat di RS lapangan/RS darurat atau RS penyelenggara pelayanan COVID-19.

3. Kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah.

Adapun syarat klinis dan perilaku yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Berusia di bawah 45 tahun;
2. Tidak memiliki komorbid;
3. Dapat mengakses telemedisin atau layanan kesehatan
lainnya; dan
4. Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar.

Sedangkan syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya yaitu:

1. Dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai
terpisah;
2. Ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya; dan
3. Dapat mengakses pulse oksimeter

“Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas setempat,” ujar Budi dalam SE-nya.

Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta yang dikoordinasikan oleh puskesmas dan dinas kesehatan.***

Resmi Diusir Barcelona, Ousmane Dembele Ngamuk di Sosmed

0

Bogordaily.net – Usai resmi diusir El Barca Winger Barcelona, Ousmane Dembele ngamuk di media sosial miliknya. Pasalnya, negosiasi kontrak Dembele dengan Barcelona berjalan alot dan menemui jalan buntu.

Salah satu penyebab kedua pihak sulit mencapai kata sepakat karena terbentur masalah gaji.

Penyerang sayap timnas Prancis tersebut dilaporkan menuntut kenaikan gaji cukup tinggi dalam kontrak barunya.

Barcelona pun keberatan dengan permintaan tersebut. Selain karena Barcelona tengah mengalami krisis keuangan, Dembele dinilai minim kontribusi di Camp Nou.

Sejak diboyong Barcelona dari Borussia Dortmund dengan ongkos 135 juta euro (sekitar Rp 2,1 triliun) pada 2017, Dembele sering cedera.

Situasi tersebut menyebabkan Dembele gagal tampil maksimal di Barcelona.

Ditambah lagi, agen Dembele, Moussa Sissoko, mengindikasikan bahwa kliennya itu sudah tidak ingin melanjutkan karier di Camp Nou.

Puncaknya, Direktur Barcelona, Mateu Alemany, menuturkan bahwa pihaknya sudah kehabisan kesabaran dengan Dembele.

Alemany lantas mengonfirmasi bahwa Dembele harus pergi sebelum 31 Januari 2022.

“Jelas sekali bahwa Dembele tidak ingin melanjutkan kerja sama dengan Barcelona,” ujar Mateu Alemany dikutip dari BolaSport, Jumat 21 Januari 2022.

“Dia sudah tidak lagi ingin menjadi bagian dari proyek kami. Kami sudah memberitahu Dembele untuk segera pergi meninggalkan klub. Klub mengharapkan Dembele sudah dijual sebelum 31 Januari 2022,” ucap Alemany menutup pembicaraan.

Mengetahui sikap Barcelona tersebut, Dembele tidak tinggal diam.

Dembele pun memberikan reaksi keras di media sosial miliknya.

“Selama empat tahun gosip tentang saya telah dibangun, ada kebohongan yang memalukan tentang saya dengan tujuan untuk menyakiti saya,” tulis Dembele di media sosial miliknya.

“Saya tidak pernah menjawab, tapi hari ini sudah selesai. Saya akan menjawab tanpa menyerah dengan segala jenis pemerasan. Saya menolak siapa pun yang berpikir bahwa saya tidak berkomitmen pada proyek olahraga. Saya masih terikat kontrak dan saya sepenuhnya terlibat dan siap membantu pelatih saya. Saya bukan orang yang menyerah pada pemerasan,” papar penyerang sayap berusia 24 tahun itu.***

Dedie Sampaikan Penataan di Baranangsiang Kepada Pedagang Bunga Potong

0

Bogordaily.net – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim berdialog dengan 13 pemilik kios tanaman bunga potong di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Jalan Bina Marga, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kamis 20 Januari 2022.

Di awal dialog dengan para pedagang, Dedie menyampaikan bahwa, ke depan kawasan Baranangsiang akan berubah. Mulai dari penataan Terminal Baranangsiang hingga rencana Transit Oriented Development (TOD).

Sebagai pintu masuk menuju Kota Bogor, kawasan Baranangsiang bakal berevolusi menjadi lebih tertata. Termasuk kesiapan dalam bidang transportasi, seperti LRT, Tram, dan angkutan kota terpadu lainnya.

“Kita hanya tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti apa. Yang jelas kawasan Baranangsiang ini akan lebih ditata menjadi lebih baik lagi,” jelas Dedie dihadapan para pedagang.

Termasuk penataan lapak para pedagang bunga potong di TPS tersebut. Namun, bukan berarti tak ada kebijakan yang solutif. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, kata Dedie, akan mengakomodir para pedagang ke arah yang lebih sesuai.

Semisal mengintegrasikan para pedagang dengan konsep TOD yang nantinya akan berdiri di sebagian Jalan Binamarga. Hal itu mungkin saja dilakukan dengan persyaratan yang sesuai.

“Seperti membuat koperasi. Dengan adanya koperasi artinya ada peluang dari gabungan pedagang ini berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, mau minta apa saja lebih mudah,” tegasnya.

Termasuk permintaan untuk membuat lapak para pedagang bunga potong ini menjadi lebih rapi dan tertata. Untuk itu Dedie meminta dinas terkait termasuk aparat di wilayah untuk memberikan solusi jangka pendek kepada para pedagang.

Disamping itu, Dedie juga mengingatkan kepada para pedagang untuk menumbuhkan kesadaran diri. Yakni dalam hal menjaga lingkungan TPS bersih dari limbah hasil produksi.

“Biar bagaimanapun juga, kesadaran kebersihan ini tetap harus dijaga. Kadang saya melihat bekas – bekas styrofoam atau bunga papan ini terlihat dari pinggir tol Jagorawi. Tolong, ini menjadi tanggung jawab sosial bersama,” ungkapnya.

Dalam dialog, Dedie juga didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DinKUKMDagin) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Atep Budiman, Camat Bogor Timur dan Lurah Baranangsiang.(Ibnu Galansa Montazerrry)

Terus Melonjak, RSDC Wisma Atlet Rawat 2.687 Pasien Covid-19

0

Bogordaily.net – Pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah 51 orang menjadi 2.687 orang dari total 7.894 tempat tidur yang tersedia pada Jumat 21 Januari 2022.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan I), Kolonel Marinir Aris Mudian memaparkan ratusan pasien bergejala ringan hingga sedang itu tengah dirawat di tower 5 dan 6.

“Pasien rawat inap terkonfirmasi positif berjumlah 2.687 orang, terdiri dari 1.262 pria dan 1.425 wanita. Semula 2.636 orang, bertambah 51 orang,” kata Aris, dikutip dari suara Jumat 21 Januari 2022.

Sejak beroperasi 23 Maret 2020, RSDC Wisma Atlet Kemayoran telah didatangi berbagai kategori pasien Covid-19 hingga jumlahnya mencapai 135.437 orang.

Aris mengatakan sebanyak 132.750 orang telah keluar dari RSDC Wisma Atlet, yaitu karena sembuh sebanyak 131.080 orang, dirujuk ke RS lain sebanyak 1.074 orang, sementara pasien yang meninggal dunia 596 orang.

RSKI Pulau Galang

Jumlah pasien di Rumah Sakit Khusus Infeksi atau RSKI Pulau Galang, Kepulauan Riau, kini merawat sebanyak 81 pasien positif Covid-19.

Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.353 orang, 18.304 orang di antaranya telah pulang karena selesai isolasi (17.099 orang), dirujuk ke RS lain (42 orang) dan yang meninggal dunia 1 orang.***

Kadishub Tolak Usul Hapus Sementara Ganjil Genap

0

Bogordaily.net – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, pihaknya untuk saat ini menolak usul hapus sementara ganjil genap atau gage dari DPRD DKI.

Diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengusulkan gage dihentikan sementara karena pengguna transportasi umum meningkat, kondisi itu dikhawatirkan akan menambah penularan Covid-19.

“Sejak PPKM Level 3, ganjil-genap tetap tetap di 13 ruas jalan. Begitu juga pada PPKM Level 2, Level 1, ini terus dipertahankan,” ucap Syafrin di Gedung DPRD DKI, dikutip dari Okezone, Jumat 21 Januari 2022.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini meminta semua pihak memahami tujuan diterapkannya ganjil-genap lebih kepada pengendalian mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Jangan sampai pada titik-titik tertentu yang kami identifikasi berpotensi terjadi keramaian ini menjadi titik kerawanan baru, apalagi sekarang ada Omicron. Sehingga, untuk 13 ruas jalan ini tetap kami pertahankan untuk diterapkan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut Mujiyono, apabila ganjil-genap dihapuskan, maka pemerintah bisa kembali memperketat pembatasan kapasitas penumpang moda transportasi massal.

“Untuk menghadapi penyebaran Covid-19 tersebut, apalagi Omicron semakin tinggi di Jakarta, kami meminta Pemprov DKI untuk mulai meniadakan ganjil-genap. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi massal,” papar Mujiyono.***

Waduh, Kejati Gerebek Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI

0

Bogordaily.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta gerebek Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022.

Penggeledahan itu dilakukan untuk mengumpulkan dan menyita sejumlah barang bukti terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.

Dalam fakta penyidikan Kejati DKI, pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar Rp326.972.478.000 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Kejati Gerebek Kantor Dinas

Anggaran tersebut digunakan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur.

“Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp26.719.343.153,” tulis Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, dikutip Jumat 21 Januari 2022.

Kejati DKI menyebut, kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam metode perbandingan data pasar berdasarkan standar penilai Indonesia 106.***

Ini Langkah PLN Jelang Implementasi Regulasi Nilai Ekonomi Karbon

0

Bogordaily.net – PT PLN (Persero) siap memberikan kontribusi dan telah memantapkan langkah-langkah strategis terkait rencana implementasi regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada 1 April 2022. Terlebih PLN telah berkomitmen untuk mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 yang sejalan dengan agenda nasional.

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto menyebutkan salah satu inisiatif dekarbonisasi oleh PLN adalah pemanfaatan instrumen NEK yakni perdagangan karbon (carbon pricing).

“Penyelenggaraan implementasi NEK merupakan salah satu pilar strategis untuk memenuhi target penurunan emisi nasional dan aspirasi NZE 2060,” katanya saat memberikan sambutan pembuka acara Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Talk Seri Pertama di 2022 ini, Rabu 19 Januari 2022.

HSSE Talk kali ini mengangkat tema ‘Operationalization of Carbon Pricing towards Net Zero Emissions by 2060’. HSSE Talk Seri Pertama 2022 diharapkan dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan-tantangan dalam implementasi NEK, serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan tata kelola.

Didi mengakui, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi regulasi NEK yang saat ini dihadapi oleh PLN. Beberapa di antaranya terkait kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu dikembangkan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting, Verification/MRV) yang belum beroperasi secara penuh, serta perencanaan implementasi nilai ekonomi karbon yang masih belum optimal.

“Oleh karena itu, ketentuan mengenai mekanisme implementasi cap, trade and tax dibutuhkan sebagai rujukan bagi PLN untuk melakukan perencanaan dan strategi yang matang sebagai persiapan implementasi NEK di Indonesia,” ujar Didi.

Sejak 2005, PLN telah berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional. Beberapa pembangkit energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong dan PLTP Kamojang telah mengadopsi Clean Development Mechanism (CDM) yang merupakan salah satu mekanisme perdagangan karbon pada Protokol Kyoto.

“Selain CDM, PLN juga telah mengadopsi mekanisme Verified Carbon Standard (VCS) pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Musi, PLTA Renun, dan PLTA Sipansihaporas,” imbuh Didi.

Nilai Ekonomi Karbon

Instrumen NEK lainnya yang berhasil diimplementasikan PLN ialah uji coba perdagangan karbon nasional di PLTU Tanjung Jati B dan 25 PLTU lainnya. Langkah itu diganjar Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi Tahun 2021 Kategori C: Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Pembangkit Listrik.

Didi menjelaskan, PLN telah melakukan uji coba perdagangan karbon nasional melalui dua skema, yaitu perdagangan kuota emisi dan pengimbangan emisi. Perdagangan emisi terjadi antara pembangkit yang melebihi emisi dengan pembangkit yang memiliki alokasi emisi yang tidak terpakai.

“Adapun pengimbangan emisi dilakukan oleh PLTU dengan membeli kredit karbon atau sertifikat penurunan emisi yang dihasilkan oleh suatu aksi mitigasi perubahan iklim,” ucapnya.

Hingga saat ini, PLN telah memperoleh sertifikat penurunan emisi (kredit karbon) sejumlah 7,9 juta ton CO2e dan memasarkan kredit karbon tersebut pada pasar karbon internasional maupun nasional.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi menegaskan, komitmen Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat salah satunya dengan mendorong sektor energi melalui transisi energi nasional.

Implementasinya berupa penghapusan secara bertahap dari operasionalisasi PLTU batu bara dan subsidi dengan pengembangan energi secara besar-besaran dari energi baru terbarukan (EBT).

KLHK telah membahas dan mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan untuk melengkapi dan menyempurnakan konsep peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, tentang penyelenggaraan NEK. Selain itu, KLHK juga mengembangkan berbagai macam modalitas dan sistem pendukung untuk memastikan penyelenggaraan NEK dapat berlangsung dengan tepat, efektif dan efisien.

“Sistem pendukung tersebut di antaranya strategi dan peta jalan mitigasi, dan peta jalan adaptasi perubahan iklim, sistem inventori Gas Rumah Kaca (GRK), Sistem Registri Nasional (SRN), sistem informasi data indeks kerentanan, program kampung iklim, dan program maupun sistem pendukung lainnya,” papar Laksmi.

Tentunya, program dan sistem pendukung ini akan terus dikembangkan dan akan terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan serta strategi ke depan. Oleh karena itu, KLHK membutuhkan banyak dukungan agar seluruh upaya ini bisa mencapai kondisi yang diharapkan.

“Terutama untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim sebagaimana telah ditargetkan, serta untuk mendukung pencapaian kondisi NZE pada 2060 atau lebih cepat, maka diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama seluruh pihak,” ujarnya.***

Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Pastikan Anggota Koperasi Terlindungi Haknya

0

Bogordaily.net – Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso memastikan akan meminta komitmen Pengurus KSP dan akan melakukan koordinasi ke pihak-pihak terkait, untuk memastikan agar hak para anggota penyimpan di koperasi yang saat ini sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terlindungi dan terjaga.

“Selama kurang lebih seminggu ini, kami sudah melakukan berbagai upaya. Untuk itu, kami juga berharap kepercayaan masyarakat untuk berkoperasi juga bisa masih tetap terjaga,” kata Agus Santoso di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.

Satgas tersebut mendapat mandat dari Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2022 per tanggal 11 Januari 2022.

“Satgas diketuai oleh Agus Santoso dengan dua wakil ketua yakni Brigjen Wishnu dari TIPIDEKSUS, kemudian Wakil Kedua yakni Yudhi Wibhisana. Anggotanya dari kementerian dan lembaga-lembaga seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, PPATK dan ditambah lagi dengan OJK. Kita melihat bahwa otoritas yg terkait dengan penyelenggaraan intrgritas sistem keuangan di Indonesia ada dalam Satgas ini,” imbuh Agus

Dalam satu minggu ini, lanjut Agus, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, antara lain dengan PPATK, bertemu dengan jajaran Bareskrim dan dijadwalkan minggu depan ini kami akan bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional, kemudian dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung.

“Jadi minggu depan sudah terjadwal semua,” ucapnya.

Untuk koperasi bermasalah yang didatangi dalam keperluan entry meeting sudah ada 5 KSP, yaitu Koperasi Sejahtera Bersama Bogor, Koperasi Indosurya, Pracico baik yang konvensional maupun syariah, serta Koperasi Lima Garuda.

“Dan tim teknis Satgas sudah berada di Koperasi Sejahtera Bersama sejak hari Senin. Jadi saya harap progress pelaksanaan pembayaran tahapan PKPU, sudah harus bisa segera diimplementasikan. Pokoknya kami akan terus mendampingi anggota agar koperasi memiliki komitmen untuk melaksanakan Akta Perdamaian atau Homologasi yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan memastikan proses PKPU itu berjalan dengan lancar,” katanya.

Satgas kata Agus, juga sudah membuka dialog dengan anggota KSB yang hari ini melakukan reuni di Kantor KSB Bogor. Satgas ingin menyerap aspirasi dan merumuskan bersama langkah-langkah yang diperlukan.

“Sore ini, kami akan bertemu dengan anggota Koperasi KSB dan Anggota serta Pengurus Baru Koperasi Lima Garuda. Masing-masing dengan perwakilan sekitar 10-12 orang, kita perlu membuka dialog itu untuk memastikan transparansi kinerja Satgas.” katanya.

Melalui dialog dengan Perwakilan Anggota tersebut, pihaknya ingin menunjukkan netralitas, transparansi, dan akuntabilitas Satgas, tidak ada keberpihakan, sehingga diharapkan masyarakat tetap kondusif dan percaya dengan koperasinya.

“Anggota koperasi perlu paham betul bahwa koperasi itu adalah milik Anggita sendiri, sehingga mesti terbangun suasana yang kondusif untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.

Pihaknya meminta agar masyarakat bisa saling bantu, saling dukung, dan saling memberi informasi.

“Karena apabila ada dugaan, itikad tidak baik atau ada dugaan penyimpangan, maka Satgas yang didukung oleh PPATK selaku intelejen keuangan dan OJK yang mengkoordinasikan Satgas Wasapada Investasi, serta  dua instansi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan agung tentu mempunyai kewenangan-kewenangan penindakan,” katanya.

Saat ini Satgas sedang menangani 8 KSP bermasalah dan ia mengimbau masyarakat untuk tetap yakin bahwa pemerintah sangat peduli untuk terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi simpan pinjam.

“Kami juga sudah membuka call center. Namun, kalau nanti dijawab oleh mesin jangan langsung kecewa, karena semua pengaduan akan dievaluasi setiap hari, pagi dan sore. Itu akan selalu saya tanya. Untuk call center kan memang ada aplikasinya ya, tidak bisa dibantu oleh manysia yang 24 jam standby. Tetapi yang penting substansinya kami catat, dan  menjadi referensi tindakan tindakan yang perlu kami lakukan,” katanya.

Ia menekankan bahwa setiap laporan yang masuk melalui call center pasti akan ditindaklanjuti.

“Kepada anggota koperasi yang merasa koperasinya bermasalah, silakan bentuk suatu aliansi anggota kelompok-kelompok anggota nanti bisa bisa membuat janji untuk bertemu tatap muka langsung dengan Satgas,” tutup Agus.***