BOGORDAILY – Dana bantuan dari pemerintah untuk pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan Keagamaan Islam di masa Pandemi COVID-19 cair bertahap. Pekan ini rencananya akan dicairkan dana bantuan untuk tahap pertama.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menyampaikan kabar gembira tersebut saat melaporkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi terkait progres bantuan untuk pesantren dan lembaga pendidikan Keagamaan Islam. Pada Senin, 24 Agustus 2020 kemarin Dirjen Pendis sudah bertemu dengan pihak KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dari pertemuan tersebut dipastikan bahwa hari itu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit.

Ali Ramdhani selaku KPA sudah menandatangani penyaluran anggaran kepada Bank penyalur. “Jadi untuk penerima bantuan tahap I sudah dapat menerima pekan ini,” kata Ali yang didampingi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono seperti dikutip dari laman Kemenag.go.id.

Menurut Ali dana bantuan operasional (BOP) yang dicairkan pada tahap I ini diperuntukkan bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang namanya tercantum dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2020 lalu. Bantuan untuk tahap kedua saat ini sedang dalam proses validasi. Diharapkan pada awal September nanti Dirjen Pendis sudah bisa menandatangani Surat Keputusan atau SK-nya.

“Sehingga dapat segera dilanjutkan proses penyalurannya juga. Kami sangat berhati-hati untuk melakukan validasi ini,” kata Ali.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan bahwa total bantuan operasional yang cari pada tahap I pekan ini sebesar Rp.930.835.000.000,-. Bantuan tersebut disalurkan ke 9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan 20.124 LPTQ/TPQ. Bantuan juga diberikan untuk pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga.

“Sisanya, akan disalurkan setelah validasi dilakukan dan SK tahap kedua selesai ditandatangani pada awal September mendatang. Ini sesuai dengan arahan Pak Menteri yang berharap seluruh bantuan dapat segera tersalurkan,” kata Waryono.

Menteri Agama Fachrul Razi berpesan kepada jajaran Ditjen Pendidikan Islam agar melanjutkan proses yang sudah berlangsung dan dana bantuan segera tersalurkan. “Karena ini dapat membantu masyarakat, khususnya pondok pesantren pada masa pandemi ini. Ingat, kerja dengan cepat, dan tetap perhatikan prosedur. Semua harus sesuai dengan prosedur,” kata Menag Fachrul Razi.

Seperti diketahui Kementerian Agama menerima amanah untuk menyalurkan dana bantuan untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 2,599 triliun . Anggaran disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil yakni dengan 50 sampai 500 santri yang akan mendapat bantuan sebesar Rp 25 juta.

Selanjutnya 4.032 pesantren kategori sedang dengan 500 sampai 1.500 santri yang akan mendapat bantuan Rp 40 juta. Dan terakhir bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang yang nilai bantuannya adalah Rp 50 juta.

Kementerian Agama juga menyalurkan bantuan untuk pembelajaran Online kepada 14.115 lembaga, yang masing-masing mendapatkan Rp 15 juta. Dana ini diberikan per bulan Rp 5 juta selama tiga bulan.

Tak hanya pesantren, bantuan juga diberikan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp 10 juta, 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ) yang masing-masing mendapat bantuan Rp 10 juta.

BOGORDAILY – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginginkan TNI agar terlibat dalam penanganan kasus terorisme. Hal itu lantaran tertuang dalam draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres)

Kendati begitu, BNPT juga meminta keterlibatan TNI itu tetap sesuai kerangka aturan yang berlaku.

“Kami sepakat TNI, bahwa DPR, Pemerintah sepakat bahwa TNI dilibatkan namun dalam tetap dalam kerangka rules of the road. Tinggal diatur perpres itu, perkembangan terorisme ini mengalami metamorfosis dalam strategi perundangan-undangan,” kata Direktur Penegakan Hukum BNPT Eddy Hartono dalam video konferensi, Rabu (26/8/2020).

Eddy mengatakan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun, tetap harus ada harmonisasi di tengah strategi yang telah disusun.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 5 bahwa keterlibatan TNI dalam dalam mengatasi terorisme sudah jelas, memang di sini harus ada harmonisasi. Sebenarnya strategi sudah terlihat yaitu pencegahan, penegakan hukum,” ujarnya.

Eddy mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait hal ini dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Pembahasan itu, kata Eddy, menyangkut pembagian tugas masing-masing lembaga sesuai amanat konstitusi.

“Memang hasil ketika pembahasan ini, kami sudah dihubungi Menko Polhukam sehingga pembagian tugas artinya apa yang menjadi turunan ataupun amanat UUD 1945 ini tugasnya siapa, kami bagi tugas, kami BNPT membuat pencegahan, pelindungan korban. Kemudian TNI progresnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) kemudian DPR untuk pengawas,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Eddy mengatakan sudah ada 2.000 narapidana teroris yang ada di Indonesia. Dia kembali menegaskan akan tetap mendukung peran TNI untuk turut andil menangani terorisme tapi tetap dalam kerangka aturan masing-masing.

“Sudah ada 2.000 lebih tersangka atau narapidana yang ada di Indonesia. Kami BNPT tetap mendukung peran TNI, namun tetap dalam kerangka,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah segera melanjutkan pembahasan draf rancangan perpres tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme. Dia menyebut pembahasan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Saya sudah mendiskusikan ini dengan LSM, dengan teman-teman parpol, dengan lintas kementerian/lembaga, kira-kira tidak ada jawaban lain bahwa perpres itu harus segera diproses lebih lanjut pembahasannya. Karena, menurut UU, seharusnya sudah selesai tanggal 20 Juni, 21 Juni tahun 2019,” kata Mahfud di Markorps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

“Tapi waktu itu kita sibuk menghadapi keriuhan pileg dan pilpres dan sesudah itu baru kita mulai berpikir lagi. Namun, begitu kita berpikir lagi, dihadang oleh pandemi COVID-19. Tapi kita sudah bersepakat COVID-19 tidak akan mematikan tugas-tugas kita dan kita akan segera melanjutkan pembahasan itu,” imbuhnya.

BOGORDAILY –  Rencana pemberian pulsa kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian/lembaga sudah mendapatkan lampu hijau. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah memberikan restu terkait kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

“Ibu sudah setuju tapi tinggal penetapan saja,” ujarnya.

Askolani menambahkan, pelaksanaannya menunggu peraturan yang diteken oleh Sri Mulyani. Bentuknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika sudah diteken pemberian pulsa sebesar Rp 200 ribu bisa dilakukan bulan ini.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan dirinya sudah memberikan restu terkait rencana tersebut. Saat ini pelaksanaannya sedang dipersiapkan dasar kebijakannya.

“Nanti lihat peraturannya digunakan melakukan pelaksanaan policy atau bentuk PMK yang dibutuhkan sesuai kementerian dan lembaga. Insyaallah bisa (Agustus 2020),” terangnya.

Sekadar informasi, kebijakan pemberian pulsa kepada PNS sejatinya sudah ada dan besarannya Rp 150 ribu. Dengan adanya keputusan ini maka besarannya ditambah.

Namun kebijakan pemberian pulsa itu juga dikembalikan kepada kementerian dan lembaga masing-masing terkait PNS mana yang berhak diberikan fasilitas pulsa.

Kemenkeu hanya memberikan pedoman standar biaya. Untuk anggarannya juga menggunakan anggaran masing-masing kementerian dan lembaga. Sehingga dengan adanya kebijakan kenaikan pemberian pulsa, kementerian dan lembaga bisa melakukan realokasi anggarannya.

BOGORDAILY –  Bank Indonesia (BI) menambahkan kuota penukaran uang khusus Rp 75.000. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim mengatakan mulai besok jumlah penukaran uang ini ditingkatkan dua kali lipat.

“Mulai besok penukaran kuotanya ditambah dua kali lipat,” kata Marlison dalam webinar yang dilakukan BI, Rabu (26/8/2020).

Khusus untuk penukaran individu, kuotanya akan menjadi 600 lembar per hari untuk penukaran di Jakarta. Sementara di daerah bisa mencapai 300 lembar per hari. Per harinya sendiri pihaknya menyiapkan 14.500 lembar uang untuk ditukarkan.

“Kalau di Jakarta untuk individu, sehari 600. Lalu kalau di daerah 300. Rata-rata kita sediakan per hari se-Indonesia 14.500 lembar,” ujar Marlison.

Marlison juga menyatakan pihaknya sudah melakukan perluasan penukaran uang khusus dengan cara penukaran kolektif.

Hingga saat ini saja, jumlahnya sudah ada 322 kelompok pendaftar, kalau ditotal jumlahnya ada 23 ribu penukaran uang.

Penukaran uang secara kolektif sendiri boleh dilakukan minimal satu kelompok berjumlah 17 orang, dan tanpa batas maksimal. Per orangnya menyetor satu KTP untuk menukar satu lembar uang.

“Baru satu hari kami buka kemarin sudah ada sekitar 322 kelompok. Itu kurang lebih hampir 23 ribu orang. Ini kita dorong,” papar Marlison.