BOGORDAILY.net – Safari sosialisasi dan bakti sosial Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama mitra kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kota Depok berakhir sore hari di Yayasan Al-Ikhlas, Grogol, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas.
Di sini, anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat disambut hangat puluhan warga dan warga binaan yayasan.
Sedikit berbeda saat berbicara di hadapan warga Kampung KB Flamboyan, di sini Intan lebih banyak berbicara tentang pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sebuah bangsa. Intan menegaskan, kualitas keluarga mencerminkan kualitas sebuah bangsa. Bangsa yang hebat lahir dari sebuah keluarga berkualitas.
“Program keluarga berencana atau sekarang bertransformasi menjadi Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) pada dasarnya adalah bagaimana kita semua merencanakan sebuah keluarga. Pentingnya perencanaan keluarga juga sangat penting untuk dipahami remaja yang nota bene kelak bakal menjadi sebuah keluarga,” terang Intan.
Perencanaan keluarga bagi remaja, sambung Intan, sangat penting karena menjadi pintu utama menuju keluarga berkualitas. Dia pun lantas meminta remaja yang siang itu hadir untuk fokus mempersiapkan masa depan dengan cara belajar sunguh-sungguh dan menunda usia perkawinan.
“Remaja harus merencanakan kapan menikah, nanti akan punya anak berapa, dan lain-lain. Menikahlah pada usia ideal, sehingga sudah matang secara kesehatan maupun ekonomi. Hamil pada usia muda sangat rentan bagi kesehatan ibu. Apalagi jika hamil itu terjadi di tengah pandemi. Daya tahan ibu sedang rendah pada saat hamil muda. Ini sangat rentan terpapar virus corona,” kata Intan.
Pelayanan KB Jalan Terus
Sementara itu, Perwakilan BKKBN Jawa Barat terus berusaha menjaga kesinambungan pelayanan Bangga Kencana selama masa pandemi Covid-19. Untuk memastikan hal tersebut, BKKBN mengajak Komisi IX DPR RI untuk bersama-sama melihat dari dekat pelayanan di tengah masyarakat.
Lebih dari sekadar melakukan pemantauan, BKKBN-Komisi IX juga turut menyampaikan sosialisasi dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, khususnya kepada peserta KB dan pasangan usia subur (PUS) maupun masyarakat. Bantuan disalurkan bersamaan dengan kunjungan bersama di sejumlah titik di Jawa Barat.
“Pemilihan lokasi menyesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) anggota Komisi IX DPR RI asal Jawa Barat tersebut. Alhamdulillah Jawa Barat memiliki delapan wakil di Komisi IX yang menjadi mitra BKKBN. Mengapa lokasi sosialisasi dan bakti sosial disesuaikan dengan dapil, karena kami menganggap anggota Dewan lebih memahami karakteristik dan kebutuhan dapil bersangkutan,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana.
Untuk periode 2019-2024, delapan anggota Komisi IX DPR RI berasal dari lima dapil berbeda. Yakni, Adang Sudrajat dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat); Ribka Tjiptaning dan Dewi Asmara dari Dapil Jabar IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi); Wenny Hartanto dan Intan Fitriana Fauzi dari Dapil Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi), Putih Sari dan Obon Tobroni dai Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta); Netty Prasetyani dari Dapil Jabar VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu).
Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI ini merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program Bangga Kencana, adapun DPR RI menjalankan pengawasan salah satu fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, kebersamaan BKKBN-Komisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.
“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan. Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami di BKKBN melaksanakan, Komisi IX melakukan monitoring pelaksanaan program Bangga Kencana,” papar Kusmana.
“Kegiatan sosialisasi dan bakti sosial bersama mitra sekaligus untuk monitoring dua kegiatan utama. Pertama, menyangkut program Bangga Kencana secara keseluruhan. Kedua, secara khusus terkait pembangunan keluarga sebagai salah satu matra pelayanan Bangga Kencana. Lebih khusus lagi terkait pembinaan remaja melalui program Generasi Berencana,” tambah Uung, sapaan akrab Kusmana.
Lebih jauh Kusmana menelaskan, bakti sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 meliputi sejumlah kebutuhan bahan pokok. Untuk setiap titik pelaksanaan kegiatan, pihaknya menyiapkan 500 paket bantuan bahan pokok. Namun demikian, pembagian tidak dilakukan di satu tempat. Hanya 20 paket yang diberikan secara langsung kepada perwakilan warga saat kegiatan monitoring di satu tempat. Selebihnya diantarkan langsung ke rumah warga yang sebelumnya telah didata petugas. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.
“Kegiatan sosialisasi ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemi Covid-19 ini, kami menjalankan protokol kesehatan. Kami menghindari pengumpulan massa besar. Semata-mata demi kemaslahatan bersama. Yang penting bantuan sampai kepada yang berhak menerimanya,” papar Kusmana.
Selain kebutuhan pokok sehari-hari, BKKBN-DPR RI juga memberikan bantuan khusus kepada bidan atau fasilitas kesehatan. Bantuan berupa baju hazmat yang berfungsi sebagai alat pelindung diri, masker, sarung tangan medis, pelindung muka, dan hand sanitizer. Dengan demikian, para bidan tetap bisa memberikan pelayanan kontrasepsi selama masa pandemi secara aman dan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ini sesuai dengan konsep penormalan baru (new normal) yang diusung BKKBN.
“New normal secara sederhana dan itu dilakukan sekarang adalah tetap sukses melakukan pelayanan dan menjalankan program (Bangga Kencana) yang aman dari covid-19. Secara konseptual atau berpikir besarnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk kepentingan branding power equity Indonesia di mata dunia. Tentunya berdasarkan kemandirian dan gotong royong. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebersihan, keselamatan, dan keamanan warga negara,” terang Kusmana.
Secara kelembagaan, BKKBN mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan penormalan baru tersebut. Pertama, BKKBN menggerakkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk sepenuhnya membantu pelayanan. Termasuk di antaranya adalah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk digunakan di fasilitas kesehatan (Faskes). Ini berbeda dengan sebelumnya yang menitikberatkan tugas PKB kepada tugas-tugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) atau penyuluhan.
“Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan. Indonesia memiliki banyak remote area yang sulit dijangkau. Kalau mengandalkan jalur normatif, disribusi alokon itu bisa telat. Akhirnya di desa-desa stock out. Ini yang berbahaya bagi kelangsungan peserta KB,” kata Uung.
Perubahan kedua, BKKBN akan mendistribusikan alokon kepada faskes-faskes swasta. Ini berbeda dari kondisi sebelum pandemi covid-19 yang hanya mendistribusikan alokon untuk faskes pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit atau klinik-klinik milik pemerintah. Dengan catatan, distribusi kepada faskes swasta tersebut tetap tercatat di BKKBN.(*)
