Monday, 6 April 2026
Home Blog Page 8178

Liga Inggris Lanjut 17 Juni, Langsung Dipanaskan Man City Vs Arsenal

BOGORDAILY – Premier League menetapkan 17 Juni sebagai tanggal untuk melanjutkan musim 2019/2020. Namun statusnya masih sementara tergantung pemenuhan persyaratan keamanan.

Premier League dan klub-klub peserta telah menyepakati tanggal 17 Juni sebagai tanggal untuk melanjutkan kompetisi, dalam rapat Kamis (28/5/2020). Operator liga lantas mengumumkannya secara resmi, dengan penegasan pada status sementara.

Tanggal tersebut masih mungkin berubah tergantung pada pemenuhan persyaratan kesehatan, mengingat laga digelar di tengah pandemi virus Corona. Selain itu, pertandingan sudah dipastikan berlangsung secara tertutup.

Akan ada dua pertandingan yang dimainkan pada tanggal 17 Juni tersebut, yakni Aston Villa Vs Sheffield United dan Manchester City Vs Arsenal. Dua pertandingan ini sebelumnya tertunda karena partai final Piala Liga Inggris, sehingga keempat tim punya satu partai simpanan di liga.

Jadwal penuh satu pekan, berisi 20 tim, baru akan dilaksanakan mulai 19 Juni. Sejak ditunda pada 13 Maret lalu, Liga Inggris masih punya total 92 pertandingan untuk dimainkan.

“Hari ini kami untuk sementara waktu telah sepakat melanjutkan Premier League pada Rabu 17 Juni. Tapi tanggal ini tidak bisa dikonfirmasi lebih dulu sampai kami sudah memenuhi seluruh persyaratan keamanan yang dibutuhkan, karena kesehatan dan keselamatan semua peserta dan suporter adalah prioritas kami,” ungkap CEO Premier League Richard Masters di situs resmi.

“Sayangnya, pertandingan-pertandingan bakal harus digelar tanpa suporter di stadion, jadi kami gembira bisa menghadirkan sebuah solusi positif agar para suporter bisa menyaksikan seluruh 92 pertandingan tersisa,” imbuhnya.

Rapat kemarin juga menyetujui sebuah proposal agar seluruh 92 pertandingan tersisa disiarkan secara langsung di Inggris lewat para pemilik hak siar: Sky Sports, BT Sport, BBC Sport, dan Amazon Prime.

Adik Positif Corona Bikin Takut, Via Vallen Mengaku Mau Didemo Warga

BOGORDAILY – Via Vallen berani menceritakan soal salah satu anggota keluarganya yang positif Corona di Instagram. Rupanya sambutan itu tak disukai tetangganya.

Kata Via, warga rumahnya mulai menjauh. Setiap ada keluarganya yang keluar rumah, lanjutnya, mereka ketakutan seperti lihat setan.

“Pas aku posting soal konsisi keluargaku BEBERAPA TETANGGA NGEJAUHHH SEPERTI LIHAT SETANN KALO ANGGOTA KELUARGAKU LEWAT,” tulisnya di Instagram Stories.

Via Vallen heran sekali melihat pemandangan tersebut. Padahal sebelum adiknya terpapar Corona, ia kerap membagikan sembako selama Ramadhan.

Hasilnya, kata Via, tak ada warga yang positif virus tersebut. Makanya, pelantun ‘Meraih Bintang’ itu memohon jangan berlebihan memandang kondisi keluarganya saat ini.

“Kalo emang corona semenakutkan ituu, kemaren bulan puasa full tiap hari bagi2 sembako tiap pagi sampe sore menjelang maghrib bagi2 makanan buat buka tiap hari juga, pasti yang ngambil udah ketularan, tapi kan buktinya KALIAN SEMUA BAIK BAIK AJA!! Ini loh kejadian udh dr 29 April skrg tgl 27 Mei. UDH HAMPIR 1 BULAN. Masa karantina juga 2 minggu (UDAH LEWAT),” ujarnya.

Bukan cuma itu, Via Vallen mengaku rumahnya mau didemo warga karena adiknya terjangkit virus Corona. Ia merasa hal itu sudah keterlaluan.

“Pake acara mau demoo segala. Ketakutannya terlalu berlebihan seolah olah corona ini AIB! KETERLALUAN SEKALI,” tuturnya.

Usai membuat status itu, Via menghapusnya dari media sosial. Entah apa penyebabnya.

Fokus Corona, Jokowi Minta Menteri Jangan Lupakan TBC, Stunting dan DBD

BOGORDAILY – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para menteri juga tidak melupakan program-program strategis dan prioritas walaupun di tengah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, banyak program yang harus diselesaikan mulai dari ekonomi hingga kesehatan.

“Agenda strategis tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang-bidang mendasar lainnya baik yang penting bagi kehidupan rakyat kita yaitu yang berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan juga bidang kesehatan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak Covid-19 melalui siaran telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (29/6).

Dia menjelaskan, salah satu program besar yang harus diselesaikan di bidang kesehatan yaitu menurunkan angka stunting, hingga menerapkan hidup sehat. Hal tersebut, kata Jokowi, tidak boleh dilupakan dalam program khusus kesehatan.

“Misalnya di bidang kesehatan kita memiliki agenda besar yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria demam berdarah, HIV/AIDS dan juga berkaitan dengan hidup sehat, yang ini harus terus kita (perhatikan),” kata Jokowi.

Sebab itu, kata Jokowi, walaupun saat ini masih dalam kondisi mengendalikan Covid-19. Namun program-program yang berdampak bagi rakyat tidak boleh dilupakan.

“Ini artinya kita harus fokus mengendalikan covid tetapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan,” jelas Jokowi.

Bingung Soal New Normal, Atiqah Hasiholan Tak Bermaksud Kritik Pemerintah

BOGORDAILY – Atiqah Hasiholan turut mengomentari soal new normal yang terjadi di Indonesia imbas pandemi Corona. Sang aktris mengaku bingung mengenai hal tersebut.

Hal itu diungkapkannya di Instagram. Atiqah kemudian mempertanyakan soal nama kehidupan setelah pandemi.

“Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia. Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa? No this is not normal, this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal,” tulisnya.

Istri Rio Dewanto itu merasa ada yang salah dalam memilih kata terkait new normal. Ia takut kata itu berpengaruh ke psikologis setiap orang di Tanah Air.

“Menurut saya pemilihan kata berkaitan erat dengan psikologis manusia. Normal adalah sesuatu yang menjadi acceptable. Kita masih mau fight-kan ke kehidupan yang dulu,” ujar Atiqah.

Atiqah Hasiholan lalu heran melihat netizen mengaitkan dirinya sedang mengkritik pemerintah. Ia cuma bingung dengan kata new normal.

“Yang pada comment saya seolah mengkritik pemerintah coba deh pelajarin dulu. New Normal itu dipakai di seluruh dunia. Bukan, bukan, pasti kalian mau comment saya penganut conspiracy deh.. Ilmu saya belum sampai ke situ. Saya cuma mempertanyakan kaitan penggunaan kata dengan psikologis manusia,” tuturnya.

Atiqah sendiri tak mau hidup normal seperti yang terjadi saat ini. Anak Ratna Sarumpaet itu merasa hal ini jadi bagian transisi untuk kembali ke kehidupan normal yang semula.

“Karena kalo saya, ogah sih Normal kaya gini, saya meyakini ini hanyalah transisi ke kehidupan normal kembali,” katanya.

PSS ke PSSI: Susun Protokol Kesehatan jika Mau Shopee Liga 1 Lanjut

BOGORDAILY – PSS Sleman mengusulkan agar kompetisi disetop. Andai Shopee Liga 1 2020 mau lanjut, Super Elang Jawa meminta PSSI menyusun protokol kesehatan.

PSS tak semerta-merta meminta untuk menghentikan kompetisi. Sebab, mereka memberikan usulan jika kompetisi berlanjut nantinya diganti dengan format baru.

Laskar Sembada juga memberi masukan, nantinya jika PSSI mengganti liga dengan turnamen, maka ada opsi tim tidak boleh ikut.

Laskar Sembada juga meminta kepada federasi agar mulai menyusun konsep sepakbola sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi saat ini pemerintah mulai menggaungkan konsep new normal atau kenormalan baru.

“Sekarang kan muncul konsep new normal. Kami harap PSSI bisa membuat semacam panduan sepakbola Indonesia yang sesuai dengan protokol kesehatan,” ucap Direktur Operasional PSS Hempri Suyatna melalui pesan singkat, Kamis (28/5/2020).

Sejauh ini, Hempri menyatakan kesiapan tim jika kompetisi kembali berlanjut. Namun, Hempri menekankan pada protokol kesehatan untuk lebih diperketat.

Menurutnya, keselamatan pemain jauh lebih penting daripada federasi memutuskan untuk melanjutkan liga tapi abai terhadap protokol kesehatan.

“PSS siap jika liga kembali bergulir, tapi PSSI harus memastikan protokol kesehatan benar-benar detail dan ketat. Bagaimanapun juga keamanan dan keselamatan pemain tetap yang paling utama,” dia menegaskan.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu arahan dari PSSI. Sebab, hingga saat ini nasib kompetisi sepakbola di Indonesia masih buram.

“PSS akan mengikuti arahan kebijakan dari PSSI seperti apa,” kata Hempri

Cegah Stunting, Setyawati Galakkan Warga Makan Ikan

BOGOR DAILY– Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, DR.Ir Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc tak bosan untuk mengampanyekan gerakan untuk gemar mengonsumsi ikan. Khususnya di wilayah Jawa Barat.

Ini mengingat angka konsumsi ikan masyarakat di Jabar yang masih tergolong rendah. Yakni, baru mencapai sekitar 26 kg per kapita per tahun atau sekitar 82 gram per hari.
Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang diproyeksikan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk tahun ini saja sampai 2024, KKP telah menargetkan adanya peningkatan angka konsumi sebesar 6,11 kg/kapita/tahun. Dari 56,39 kg/kapita/tahun di tahun 2020 menjadi 62,50 kg/kapita/tahun di tahun 2024.

“Indonesia ini termasuk produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Tapi tidak berbanding lurus dengan jumlah konsumsi ikannya. Makanya, gerakan gemar makan ikan ini jadi perhatian kami di DPR, “ungkap Endang.Menurutnya,  kebiasaan mengonsumsi ikan harus digalakkan untuk mencegah masalah gizi buruk yang saat ini masih menjadi ‘PR’ pemerintah. Termasuk masalah stunting.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, angka gizi buruk di Jawa Barat masih cukup tinggi, bahkan melebihi nasional.
“Angka (stunting di Jabar) masih cukup tinggi 38 %. Sedangkan nasional 27 %,” ujar politisi Gerinda Dapil Kota Bogor, Cianjur.
Melihat kondisi ini, pihaknya mendorong pemerintah untuk menurunkan kasus gizi buruk. Termasuk terjun langsung menyadarkan masyarakat soal pentingnya mengosumsi ikan demi mencegah terjadinya stunting.

“Permasalahan kekurangan gizi ini  tentunya berpotensi menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Makanya, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang didengungkan KKP sejak 2004 harus dilakukan,”terangnya.

Menurutnya, persoalan Stunting masih tinggi di Jawa Barat, dikarenakan masih banyak yang tidak memprioritaskan soal gizi, baik ketika ibu itu hamil ataupun setelah melahirkan dan membesarkan anaknya.

“Problem Stunting di Jawa Barat sangat tinggi sehingga masyarakat harus di edukasi bahwa penting mengutamakan asupan gizi terbaik yang bisa mengandalkan dari bahan pangan lokal. Saya mengajak warga untuk mengutamakan gizi agar selalu terjaga kesehatan,” pintanya

Mengacu pada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), periode kritis gangguan pertumbuhan termasuk stunting biasa terjadi pada awal kehamilan smapai anak berusia dua tahun.
Pada periode tersebut sangat penting untuk dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. “Termasuk juga memperhatikan asupan gizinya yang salah satunya dapat diperoleh dari gemar mengonsumsi ikan,”urainya.

Asal tau saja, dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat sebagai salah satu program reses, Endang juga mengajak masyarakat untuk buddiaya ikan.
“Saya ingin juga memberikan dorongan motivasi agar masyarakat khususnya yang ada di Dapil saya agar mau memulai untuk budidaya ikan. Selama ada genangan air, rawa yang luar biasa, dan perairan di daerah-daerah, itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan,”ujar Endang saat silaturahmi bersama masyarakat dalam rangka kunjungan kerja perorangan setahun sekali, Jumat (29/5/20), kemarin.

Tak hanya itu, dalam kesempatan itu, Endang juga memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, karena ikut terdampak musibah Pandemi Covid-19. Bantuan dibagikan di beberapa titik lokasi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan cara mendatangi langsung rumah warga.

Sedikitnya ada 3.000 paket bantuan sosial yang diberikan, mencakup, beras, sembako, biskuit sehat balita, ikan segar, masker, handsanitizer, sarung, mukena, dll) (*)

Menantikan Kebijakan New Normal untuk Dunia Pendidikan

BOGORDAILY – Pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari kajian sementara, beberapa provinsi sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Inilah yang menjadi alasan akan dilakukannya kebijakan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mencari formula tahun ajaran baru di tengah rencana menerapkan pola hidup baru atau new normal saat pandemi Covid-19. Kemendikbud masih melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 perihal pola ajaran tahun baru tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku, sampai saat ini masih belum mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kontrol penerapan new normal. Seharusnya, dia menilai, pemerintah harus memikirkan bagaimana nasib sekolah yang telah dua bulan libur.

“Justru Sekolah harus dipikirkan new normalnya seperti apa? Saya belum dengar pemerintah bicara pendidikan ke depannya gimana? Hanya bahan ekonomi & kesehatan,” katanya kepada merdeka.com.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengingatkan, Dinas Pendidikan tidak terburu-buru membuka aktivitas belajar mengajar di sekolah di tengah wacana kehidupan baru normal. Dia mengusulkan Dinas Pendidikan tidak secara serentak mengizinkan sekolah beroperasi.

Sebab, kendati pasien terpapar virus Corona didominasi orang dewasa, risiko anak-anak tertular masih sangat tinggi jika dibiarkan beraktivitas yang sifatnya berkerumun, tidak ada jaga jarak fisik.

“Anak kecil itu agak sulit. Misalnya pakai masker, jaga jarak, mereka kan memang hobi bermain dengan kawan-kawannya. Saya kira kalau sekolah harus hati-hati ya, dihitung betul tingkat penyebarannya,” tegasnya.

Solo Lebih Dulu Bahas Protokol Dunia Pendidikan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kini tengah menyiapkan regulasi untuk new normal di dunia pendidikan. Mengingat rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020 nanti.

“Pemkot Solo tengah menyiapkan regulasi dengan kemungkinan dapat menerapkan new normal di sektor pendidikan pada Juli 2020,” kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani.

Menurutnya, bulan Juli merupakan titik awal pendidikan baru tahun ajaran 2020/2021 dimulai. Sektor pendidikan menjadi paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan siswa terpaksa belajar dan mengerjakan tugas dari rumah via daring selama hampir 3 bulan.

“Sektor pendidikan memang paling terdampak. Kita akan tata ulang lagi pada tahun ajaran baru, bulan Juli nanti,” ujarnya.

Ahyani menyampaikan, Pemkot Solo meliburkan sekolah dan mengubah pembelajaran dari tatap muka dengan daring agar para siswa tidak terpapar Covid-19. Namun di lapangan ditemukan adanya siswa yang positif dan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

“Temuan kasus ini akan menjadi perhatian khusus dan evaluasi saat new normal pendidikan diterapkan di Solo,” terangnya.

Lebih lanjut, Ahyani menjelaskan, pihaknya akan menggodok pedoman-pedoman baru. Apalagi new normal nanti akan dibarengi dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Penerapan new normal juga akan disertai tindakan tegas atau sanksi.

Utamakan Belajar Online

online

Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengungkapkan, menunggu formulasi yang tepat mengenai sistem pendidikan tahun ajaran baru itu Kemendikbud diminta mengkaji ulang jika nantinya skenario pola belajar dan mengajar kembali di sekolah. Skenario pembukaan sekolah masa new normal dinilai malah membahayakan siswa maupun guru.

“Ya manfaatnya apa? jika harus dibuka mereka (siswa) bukan yang harus transaksi, seperti pabrik, mereka juga bukan seperti pasar yang harus datang ke tempat. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk harus datang, kalau kondisinya memang belum aman,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Pemerintah diminta mensosialisasikan metode pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ketimbang menyusun rencana mengembalikan sistem sekolah secara langsung seperti masa sebelum pandemi Covid-19.

“Yang seharusnya dikebut pemerintah itu bagaimana bulan Juli ajaran baru tetap bisa belajar lewat daring gitu. Seperti penambahan infrastruktur, bekerjasama dengan berbagai pihak, dan mengevaluasi kesulitan yang dialami selama metode belajar dari rumah kemarin,” katanya.

Menurutnya, saat ini sudah tidak ada alasan untuk memulai beradaptasi dengan teknologi, karena sudah hampir seluruh sektor memasuki era daring dan setiap orang telah memiliki smartphone

“Jadi sudah tidak ada alasan jika hambatanya soal gawai (handphone), apa jangan-jangan pendidikan kita diajarkan untuk masa lampau bukan masa datang. Jadi penting bagi pemerintah mengevaluasi dulu hasil tiga bulan kemarin saat belajar dari rumah,” katanya.

Bahkan, kata Indra, sangatlah wajar jika dana-dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan pendidikan lainnya untuk dibelikan gadget bagi para siswa dengan kriteria tertentu.

“Itu sangat wajar, mangkanya perlu kita evaluasi dulu selama 3 bulan kemarin, terus kita punya anggaran berapa. Semisal ada 100 anak ada 50 yang tidak punya gadget sama sekali, nah bisa ngga kepada pihak sekolah untuk memberikan gadget kepada anak-anak yang tidak memiliki gadget, berdasarkan hasil evaluasi yang ada,” tutupnya.

PSG Harus Putuskan Nasib Icardi Sebelum 31 Mei

BOGORDAILY – Paris Saint-Germain harus segera menentukan apakah mereka akan mempermanenkan Mauro Icardi atau tidak. Mereka sudah mendekati tenggat waktu.

Diberitakan Sky Sports, PSG punya opsi mempermanenkan penyerang pinjaman dari Inter Milan itu dengan banderol sekitar 70 juta Euro. Masalahnya, kebijakan itu hanya berlaku sampai 31 Mei saja.

Negosiasi kedua tim disebut berjalan lancar sejauh ini, namun jika tenggat waktu itu terlewati, maka akan ada negosiasi ulang dengan pihak Icardi mengenai kontrak. PSG kabarnya tertarik untuk menebusnya, namun dengan harga yang lebih murah, yakni 60 juta Euro saja.

Soccer Football - Champions League - Group A - Club Brugge v Paris St Germain - Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgium - October 22, 2019  Paris St Germain's Mauro Icardi celebrates scoring their third goal   REUTERS/Francois Lenoir

Apabila kontrak tersebut tak diperbarui, suami Wanda Nara itu kemungkinan tak bisa tampil di sisa Liga Champions musim ini, yang rencananya kembali dilanjutkan Agustus mendatang. Les Parisiens diketahui sudah lolos ke perempatfinal.Terkait situasinya saat ini, Icardi jelas ingin nasibnya tak digantung lebih lama. Sebagaimana diketahui, Liga Prancis musim ini sudah dihentikan karena pandemi COVID-19. Kontrak peminjamannya bersama PSG pun hanya sampai 30 Juni.

Sedangkan kembali ke Inter juga bukan solusi yang baik. Icardi harus menunggu hingga musim depan agar bisa kembali bermain, sebab Inter tak bisa mendaftarkannya untuk bermain di sisa Serie A musim ini, yang akan dimulai lagi 20 Juni.

Selama Pandemi Covid-19 Kemendikbud Dorong PPDB 2020 Pakai Sistem Online

BOGORDAILY – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memproyeksikan sebanyak 10,9 juta calon peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan mengikuti program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. Di tengah situasi Covid-19, Kemendikbud mengimbau agar PPDB tahun ini dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Mengenai mekanisme tersebut Pemerintah Daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

“PPDB tetap dilakukan tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran,” jelas Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, dalam perbincangan daring yang dikutip Liputan6.com, Jumat (29/5).

Bagi sekolah yang melaksanakan PPDB secara luring, Kemendikbud mewajibkan sekolah untuk memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan salah satunya para calon peserta didik wajib menggunakan masker.

“Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” tambah Chatarina.

Dalam SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan juga bahwa PPDB pada Jalur Prestasi dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir; nilai ujian kelulusan daring, dan/atau nilai prestasi akademik atau non akademik.

Terkait pelaksanaan PPDB secara daring, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, mengatakan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah dan sekolah yang memerlukan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring.

“Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” terangnya.

Untuk layanan data, Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama.

Pemberian data awal tersebut, jelas Hamid dilaksanakan melalui tiga layanan antara lain jaringan Backbone bagi kabupaten/kota atau provinsi yang sudah memiliki MoU; Protocol API/web service (layanan unggah data) bagi kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring; serta unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten/kota atau provinsi yang tidak memiliki Backbone atau Protocol API/web service.

Sedangkan untuk layanan aplikasi, Pusdatin menyediakan layanan aplikasi PPDB daring diberikan bagi daerah yang belum memiliki sistem PPDB daring serta hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan PPDB pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tim Pusdatin Kemendikbud akan melakukan pendampingan secara daring kepada pemerintah daerah apabila terjadi kendala dalam penggunaan layanan aplikasi PPDB daring.

Sementara untuk informasi bantuan teknis layanan PPDB daring, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengakses laman https://ppdb.kemdikbud.go.id.

Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, kata Hamid, terdapat delapan dinas pendidikan provinsi yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 SMA/SMK sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yakni Aceh, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Sedangkan untuk PPDB tingkat SD, terdapat 24 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis antara lain Kab. Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kab. Kepulauan Morotai, Kab. Kep Yapen, Kab. Mamuju, Kab. Tojo Una-una, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kab. Gunung Kidul, Kab. Gorontalo, Kab. Pahuwato, Kab. Batang, Kab. Sukoharjo, Kab. Gresik, Kab. Banjar, Kab. Murung Raya, Kab. Lingga dan Kab. Lampung Utara.

Untuk PPDB tingkat SMP, terdapat 37 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020 antara lain Kab. Tabanan, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Mukomuko, Kota Cilegon, Kab. Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Batang, Kab. Karanganyar, Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Banjar, Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya, Kab. Bangka Tengah, Kab. Lingga, Kota Bandar lampung, Kab. Kep. Morotai, Kab. Sumbwa Barat, Kab. Manggarai, Kota Jayapura, Kab. Indragiri Ilir, Kab. Rokan Hulu, Kota Palu, Kab. Kolaka, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Agam, kab. Musi Rawas, Kab. OKU, Kab. Aasahan dan Kab. Deli Serdang.

“Saat ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi monitoring PPDB untuk tingkat SMA, sebanyak 19 provinsi akan melaksanakan pendaftaran PPDB secara daring dan luring, 14 provinsi lainnya akan melaksanakan PPDB secara daring. Sedangkan satu provinsi yaitu Provinsi Papua belum melaporkan,” jelas Hamid.

Sedangkan 14 provinsi yang akan melaksanakan PPDB secara daring antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

Kemudian 19 provinsi yang melaksanakan PPDB secara daring dan luring antara lain Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

PSSI Kini Tunggu Arahan Ketum, Terkait Aspirasi Klub Liga 1

BOGORDAILY – PSSI sudah menampung aspirasi 18 klub Shopee Liga 1 2020 dalam rapat virtual, Rabu (27/5/2020) kemarin. Hasil pertemuan akan disampaikan ke Ketua Umum Mochamad Iriawan.

Rapat itu memang tak dihadiri Mochamad Iriawan, melainkan Wakil Ketua Umum Iwan Budianto, anggota Komite Eksekutif (Exco) Yoyok Sukawi dan Endri Irawan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Yunus Nusi, serta Wakil Sekjen Maaike Ira Puspita.

Sebanyak enam klub menginginkan kompetisi dilanjutkan. Ada yang bersedia lanjut dengan mengajukan syarat, ada yang mengusulkan format kompetisi dirombak atau diganti turnamen, ada juga yang ingin dihentikan secara total.

Rapat dengan klub adalah rangkaian terakhir PSSI mendengar pendapat setelah sempat juga menggelar pertemuan dengan perwakilan pemain dan pelatih. Semua usulan itu akan menjadi bahan pertimbangan PSSI yang akan memutuskan nasib kompetisi dalam rapat Komite Eksekutif (Exco).

“Banyak yang ingin kompetisi dilanjutkan namun dengan catatan pengajuan beberapa syarat. Ada juga yang meminta dihentikan dan diganti turnamen,” kata Yunus Nusi, kepada detikSport.

“Meeting itu memang sudah disepakati bukan untuk mengambil keputusan. Hanya diambil kesimpulan dan akan dilaporkan ke Ketum untuk dibawa ke rapat Exco,” ujarnya menambahkan.

Rapat Exco nantinya akan digelar setelah ada kepastian dari pemerintah tentang status darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan bencana nasional hingga 29 Mei.

Dijelaskan Yunus Nusi, PSSI belum bisa menentukan sikap soal penyelenggaraan rapat Exco. Federasi masih menunggu arahan dari Mochamad Iriawan. “Belum ditentukan (rapat Exco). Masih menunggu arahan Ketua Umum.”