BOGOR DAILY – Baru-baru ini kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 banyak dikeritik oleh masyarakat. Hal itupun tidak adanya para wakil rakyat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan-kecamatan yang ada di Bumi Tegar Beriman.

Tentu itupun ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Ia mengatakan, mengenai tidak adanya perwakilan rakyat yang tidak hadir dalam acara Musrenbang karena adanya permasalah teknis di Sekretariat DPRD.

“Mungkin ada permasalahan teknis dari Sekretaris DPRD dan pengirimnya. Sehingga tidak berjalan dengan baik,” katanya kepada Bogordaily.net, Jumat (14/2/2020).

Akan tetapi, sebagai pucuk pimpinan di DPRD itu menurut Rudy sapaan akrabnya, dirinya bersama anggota lainnya akan mendukung program yang diinginkan masyarakat. Karena, dalam Musrenbang juga programnya sama dengan Reses pada akhir tahun 2019 lalu.

“Tapi ini menjadi evaluasi kami bersama, terkait teknis masalah surat yang masuk buat kita benahi bersama-sama, kami juga punya buktinya, ini bukan tulisan saya tapi tulisan staf iah,” ucapnya sambil menunjukan bukti.

Disinggung mengenai Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bogor program 2021. Dirinya menjawab, bahwa sudah kordinasi dengan Bappeda dalam catatan yang tertuang hanya pokok keinginan masyarakat di dapilnya para anggota masing-masing.

“Ini kita juga rencananya di Bulan Maret akan ada pembahasan dengan badan anggaran, terkait pokok pikiran DPRD, yang sudah di usulkan dewan mana dan bapeda mana supaya sinkron dan belum terusulkan yang mana,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (Deep), Yusfitriadi, mengatakan, Musrenbang merupakan aspirasi yang diusulkan dari desa atau kecamatan untuk diperjuangkan oleh wakil rakyat.

“Anggota DPRD seharusnya hadir mengawal dan menyerap aspirasi itu, kenapa ini malah tidak ada di acara Musrenbang,” katanya kepada Bogordaily.net, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, dimana program pemerintah bersifat bottom up, dan itu sesuai dengan spirit reformasi dan berdemokrasi yang digunakan di republik Indonesia.

Namun, menurut Yus sapaan akrabnya, faktanya tidak semua pihak memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan Musrenbang tersebut. Sehingga, pertanyaannya apakah program itu tidak penting lagi.

“Pertanyaan itu penting untuk dijawab oleh para pihak yang berkepentingan terutama pemeritah Kabupaten Bogor dalam hal ini eksekutif dan legislatif,” tanyanya.

Yus mengungkapkan, kenapa muncul pertanyaan itu, pertama adalah terkesan musrenbang itu hanya sekedar acara seremonial tahunan saja. Karena seringkali terjadi apa yang menjadi keputusan hanya sekedar keputusan tidak untuk dilaksanakan programnya.

“Kedua, sangat terlihat jelas rencana-rencana program yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD merupakan program copy paste saja, tidak banyak sentuhan-sentuhan kreatifitas, progresifitas dan gagasan-gagasan inovasi. Sehingga tidak akan signifikan program pemerintah dalam perkembangan dan pertumbuhannya,” tukasnya dengan nada berintonasi kesal. (Andi).