Monday, 27 April 2026
Home Blog Page 8823

Veronica dan Ahok Kompak Tak Hadiri Sidang Cerai

0

BOGOR DAILY-Sidang perdana gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Veronica Tan digelar hari ini. Sebelum sidang, keluarga sudah mengusahakan keduanya rujuk.

“Kita sudah usahain (rujuk),” kata adik Ahok, Fifi Lety Indra di PN Jakut, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Fifi mengatakan baik Ahok dan Vero sama-sama tidak hadir di sidang perdana ini. “Sebetulnya tidak perlu hadir juga karena bisa diwakilkan,” ujarnya.

Ahok dan Vero disebut dalam kondisi baik-baik saja. Terkait alasan cerai, Fifi baru mau mengungkapkannya setelah sidang.

“Nanti setelah sidang kita sampaikan alasannya kenapa,” ucap Fifi.

Sidak 2 Diskotek Bogor, Bima Arya Minta Satpol PP Segera Segel

0

BOGOR DAILY-Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Arm. Doddy Suhardiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua diskotek di Kota Bogor. Buntutnya, dua diskotik yang mulai ramai didatangi pengunjung itu diminta berhenti beroperasi.

“Pertama ada laporan dari warga, ada yang mengirim broadcast ke saya ada acara di Lipss , saya koordinasi dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, dan kita sepakat untuk meminta Lipss tidak beroperasi,” kata Bima Arya usai sidak, Selasa (30/1/2018) malam.

Politis Partai Amanat Nasional ini juga mengancam akan menyegel diskotek tersebut jika masih beroperasi. Padahal sebelumnya, diskotek Lipss disetop operasinya pasca-insiden penembakan kader Partai Gerindra oleh oknum Brimob pada Sabtu (23/1) lalu.

“(Alasan) kedua, ya kan memang izinnya belum ada. Tadi saya juga sudah berbicara dengan pemiliknya. Tadi saya cek (izin) untuk jual minumannya juga sudah tidak berlaku dan TDUP-nya juga belum ada. Saya juga minta stop beroperasi, kita juga akan panggil untuk proses penutupan,” kata Bima Arya.

Tak berhenti di situ, Bima Arya bersama anggota TNI, Polresta Bogor Kota, dan Satpol PP kemudian mendatangi diskotek X-One Club yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari Lipss. Diskotek yang sudah beroperasi sejak lebih dari 5 tahun lalu ini juga diminta berhenti beroperasi karena dianggap tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

“Ini coba lihat, izin menjual alkoholnya sudah habis. Izin operasinya tidak ada. Nanti kita akan panggil pemiliknya, kita akan berikan surat resmi untuk menutup dalam jangka tertentu, kemudian kalau masih buka juga, kita akan proses untuk disegel,” tegas Bima.

“Jadi tidak ada diskoteknya. Kalau ijin lain ya silahkan diajukan, entah mau restoran, entah mau kafe, entah mau karaoke, ya silahkan diajukan. Tapi nanti pemerintah kota yang memutuskan akan diberikan ijin atau tidak,” sambung Bima.

Ade Yasin Gagas Koperasi Gurandil

BOGOR DAILY– Calon Bupati Bogor Ade Yasin memgaku prihatin dengan nasib para Penambang Emas Tambang Ilegal (PETI) di Gunung Pongkor, Bogor Barat atau gurandil pasca penertiban oleh aparat keamanan. Menurut Ade, mereka kini kehilangan mata pencaharian. Tak hanya itu, kondisi tersebut membuat ekonomi masyarakat Bogor Barat menurun. Karena tak sedikit masyarakat setempat menggantungkan hidupnya sebagai gurandil.

“Pemerintah daerah tak bisa lepas tangan. Nasib mereka harus kita pikirkan,” kata Ade saat memberikan orasi politiknya kepada ratusan RT, RW, Amil, BPD, kader Posyandu di Lapangan Paku, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Minggu (28/1) kemarin.

Ade mengatakan, jika dirinya dipercaya masyarakat Bogor Barat sebagai Bupati Bogor, maka dirinya akan menggagas pendirian koperasi gurandil. Dengan kehadiran koperasi gurandil ini maka keberadaan mereka menjadi legal di mata hukum.

“Jadi mungkin saja kita minta konsesi areal pertambangan ke pemerintah pusat yang kalau di beri izin di kelola koperasi gurandil. Jadi mereka sah menambang lagi. Tak perlu takut dikejar kejar aparat keamanan,” terangnya (gib)

 

ADV : Berinovasi Untuk Pelayanan Lebih Baik

0

Bogor Daily – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor baru saja menerbitkan Direktori Inovasi Pemerintah Kota Bogor. Direktori ini merangkum inovasi-inovasi program atau kegiatan yang digagas dan kemudian dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pada buku direktori ini tercatat beberapa inovasi yang digagas dan diterapkan oleh 2 badan, 7 dinas, 2 kecamatan dan 2 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor serta RSUD Kota Bogor.

Berbagai inovasi yang dibuat merupakan gagasan-gagasan yang dikembangkan dari ide atau pemikiran pimpinan beserta staf di masing-masing perangkat daerah. Inovasi tersebut menjadi terobosan yang dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berlangsung secara baik, efisien dan efektif.

Berbagai inovasi yang digagas dan kemudian diterapkan tersebut, semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor secara keseluruhan. Khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Beberapa inovasi, digagas dan diwujudkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, membuat suatu proses pelayanan misalnya, menjadi lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat dan lebih transparan. Seperti program SITU – SMART atau Sistem Integrasi Terpadu yang Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan.

Program ini digagas dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor. Program ini adalah penyerderhanaan proses pelayanan perizinan secara elektronik. Tujuannya tidak lain agar masyarakat pemohon izin semisal IMB, mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, lebih cepat dan transparan dalam memproses IMB.

Sedangkan RSUD Kota Bogor membuat inovasi program dengan nama yang unik, Sikat Duren. Kependekan dari Sistem Layanan Ketersediaan Tempat Tidur Online. Program ini merupakan sebuah sistem informasi yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui secara real time tentang tersedia atau tidaknya tempat tidur untuk pasien rawat inap di RSUD. Masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut tinggal mengakses website RSUD dengan alamat www.rsudkotabogor.org.

Ada pula inovasi pelayanan yang tidak berbasis internet seperti Layanan Antar KTP dan Kartu Keluarga atau Layanan Jemput Lansia. Kedua inovasi tersebut digagas dan dilaksanakan oeh Kecamatan Bogor Barat. Kedua inovasi tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membantu memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berikut adalah sebagian inovasi yang termuat di dalam buku Direktori Inovasi Pemerintah Kota Bogor. (Advetorial)

Inovasi Pemerintah Kota Bogor

No. Nama Inovasi Penjelasan Penggagas Unit Kerja/Pelaksana
1 PATEN Merupakan Inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di tingkat Kecamatan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bogor Kecamatan Se Kota Bogor
2 SISKUM Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor
3 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Merupakan Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor
4 Website Jurnalisme Warga Website yang digagas dengan sebutan jurnalisme warga tersebut dapat diakses melalui alamat www.bogohkabogor.kotabogor.go.id. Selain masyarakat umum, secara khusus website ini didukung berbagai komunitas yang telah banyak berbuat di tengah masyarakat seperti Relawan Bogoh Ka Bogor, Gebu Cinta dll. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor
5 SITU SMART Sistem Integrasi Terpadu yang Sederhana, Murah, Akuntabel, Ramah dan Transparan (SITU SMART) merupakan sebuah sistem pelayanan perizinan berbasis online. Kepala Dinas dan Pejabat Struktural DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor
6 Layanan antar KTP dan Kartu Keluarga Merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan. Kecamatan Bogor Barat Kecamatan Bogor Barat
7 Layanan Jemput Lansia Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini agar warga lansia dapat mengakses layanan Pemerintah dibidang lain antara lain BPJS kesehatan dan mengurangi jumlah wajib KTP yang belum direkam e-KTP Kecamatan Bogor Barat Kecamatan Bogor Barat
8 Jumat Berkah Merupakan kegiatan sholat Jumat bersama aparatur wilayah untuk meningkatkan silaturahim dengan warga. Kecamatan Bogor Selatan Kecamatan Bogor Selatan
9 Patroli Kesehatan Merupakan kegiatan blusukan yang diikuti oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) bersama Koordinator Wilayah Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Lurah serta kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan. Kecamatan Bogor Selatan Kecamatan Bogor Selatan
10 SKP online Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengisi Sasaran Kerja Pegawai setiap tahunnya dengan mengisi target awal di bulan januari dan target realisasi di bulan Desember dengan persetujuan atasan dan pejabat penilai setiap kali mengajukan target maupun realisasi secara online pada aplikasi SKP online ini. BKPSDA Kota Bogor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
11 Sikat Duren Program ini merupakan sistem informasi online yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur bagi pasien rawat inap RSUD RSUD Kota Bogor RSUD Kota Bogor
12 Sitanduk Sistem Informasi Pendataan Penduduk yang melengkapi keberadaan pusat data, informasi dan komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Melalui sistem ini dapat diketahui berbagai informasi kependudukan. Diantaranya seperti data kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan penduduk secara realtime. Disdukcapil Kota Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

 

Jadi Kader Demokrat, Vicky Shu Mau Nyaleg

0

BOGOR DAILY-Usai menikah, Vicky Shu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi kader di Partai Demokrat. Wanita berusia 30 tahun ini pun memaparkan alasannya untuk mendalami dunia yang sangat jauh berbeda dari profesi yang digeluti selama ini, yakni sebagai penyanyi.

“Iya insya Allah. Karena kan dulu kuliahnya di politik,” ungkap Vikcy Shu saat ditemui di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat. “Tapi kemarin sedikit membelok dulu sebagai seorang seniman. Tapi kan orang tua merasa sudah kuliah politik tinggi-tinggi diminta balik lagi,” tambahnya.

Selain alasan latarbelakang pendidikan, pelantun lagu Mari Bercinta 2 ini juga merasa hatinya sudah terketuk untuk terjun ke politik dan membantu masyarakat. Ia pun mengaku telah berniat untuk maju sebagai caleg dari daerah asalnya, Cilacap, Jawa Tengah. Vicky pun berencana ingin memajukan daerah asalnya tersebut.

“Ya Insyaallah bila memang diarahkan (sebagai caleg). Kalau aku kan orangnya nggak ngoyo harus gimana tapi berdoa berusaha kalau memang diarahkannya ke situ Insya Allah. Dapil pastinya kampung halaman sendirilah, Cilacap. Saya ingin bisa lebih membantu masyarakat” ucap Vicky.
Kendati demikian, Vicky Shu tidak memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Ia akan berusaha untuk bisa menjalankan dua profesinya tersebut. Tak hanya itu, Vicky juga tengah mempersiapkan diri untuk belajar politik kembali.

“Enggak juga sih. Selama ini aku kan ambil yang off air, jadi sejauh ini kalau bisa dijalankan ya jalankan. Aku kan sekarang belajar juga. Aku kuliah sudan 10 tahun lalu. Jadi benar-benar direfresh. Aku masuk politik harua digeber lagi otaknya kan,” paparnya.

Pasca Bentrokan Puncak, Debt Collector Ini Tantang Adu Pedang

BOGOR DAILY-Kerusuhan antar debt collector dengan anggota ormas di Cisarua Puncak Bogor, Kamis (25/1/2018) lalu berbuntut panjang. Debt collector menebar ancaman kepada anggota ormas, khususnya di Cisarua. Ancaman itu disampaikan melalui video berdurasi 1 menit 8 detik.

Lewat video tersebut, debt collector menantang nenek moyang Cisarua dan Bogor untuk berkelahi menggunakan pedang dan samurai.

“Biar mampus orangnya yang menghalangi pekerjaan saya di lapangan. Mau ormas siapa lagi, sini adu pedang sama saya, sini,” ucap pria diduga debt collecto dalam video tersebut.

“Lu mau nenek moyang ormas Cisarua siapa lagi, hah! Mau Bogor kek, mau siapa kek, sini hayo, sini main pedang sama saya, sini, hayo,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil barang kredit jika tak mampu bayar.

“Kalau kredit, ya kredit aja, jangan gelapin unit, makanya ditarik, utang bayar. Gua mutilasi lu,” tandasnya seraya mengacungkan dua samurai.

Video ini menyebar di grup ormas. Video tersebut memicu kemarahan anggota ormas. Mereka langsung bergerak menyisir keberadaan pria tersebut.

Tak berselang lama, beredar informasi bahwa pelaku ditemukan di wilayah Ciapus dan telah diamankan pihak Polres Bogor.

Diketahui, rusuh Cisarua bermula dari perampasan kendaraan yang dilakukan debt collector di Jalan Raya Puncak. Pemilik kendaraan kemudian meminta bantuan ormas.

Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky mengingatkan agar masyarakat tidak main hakim sendiri jika ada permasalahan terkait leasing.

“Tidak ada yang boleh main hakim sendiri. Aturannya adalah kalau mau mengambil kendaraan leasing itu harus terdaftar fidusianya, kemudian diambil setelah melalui proses pengadilan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi tidak terjadi masalah seperti ini,” ucap kapolres di halaman Mapolsek Cisarua usai kejadian.

“Kalau tidak mau bayar silahkan dilaporkan, tidak usah repot-repot mengambil dengan cara pemaksaan. Dan saya juga tidak segan-segan untuk menindak siapapun yang main hakim sendiri,” tegas Dicky.

Gara-gara Ini, FPI Serukan Aksi 102 di Kantor Kemenag Bogor

BOGOR DAILY-Front Pembela Islam (FPI) mengajak alumni 212, ormas Islam, ulama, santri, dan majelis taklim untuk mengikuti Aksi Damai Akbar 102. Aksi ini akan digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, Kamis, 1 Februari 2018.

Aksi Damai Akbar 102 digelar sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Kepala Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kemenang Kabupaten Bogor Ujang Ruhiyat tentang Islam Radikal.

Aksi ini dimotori FPI Bogor. Seruan aksi telah disebarkan melalui media sosial, kontak person, dan grup WhatsApp (WA).

Demo dimulai dengan berkonvoi dari Posko FPI di Sukaraja ke Kantor Kemenag Kabupaten Bogor pukul 08.00 WIB. Demonstran akan menuntut pertanggungjawaban Kemenag Kabuaten Bogor terkait statement Ujang Ruhiyat.

“FPI Bogor akan aksi damai,” demikian dikatakan pentolan FPI yang juga Humas Presidium Alumni 212, Novel Bamukmin alias Habib Novel, Senin (29/1).

eperti diberitakan sebelumnya, FPI memprotes pernyataan Kepala Seksi Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kemenang Kabupaten Bogor Ujang Ruhiyat tentang Islam Radikal.

Ruhiyat membuat makalah berjudul ‘Penanganan Radikalisme Islam di Lembaga Pendidikan’. Makalah ini disampaikan Ruhiyat ketika menjadi pembicara dalam seminar.

Ruhiyat mengatakan, ada empat ormas yang tergolong Islam Radikal di Indonesia, yakni MMI, HTI, FPI, dan Laskar Jihad.

Menurut Ruhiyat, gerakan ormas radikal ini bersifat politik dengan mengatasnamakan Islam, tetapi mengajarkan Islam yang menyimpang dari pemahaman Islam atau dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Ormas radikal ini juga berusaha memperjuangkan syariat Islam sebagai identitas negara. Mereka berjuang di parlemen, sosialisasi di masyarakat, masjid, kampus, dan rumah, tentang solusi dari semua masalah jika bangsa ini menjadi negara Islam/berdasarkan syariat Islam.

Lagi! Ojek Online Ribut dengan Ojek Pangkalan di Bogor

0

BOGOR DAILY- Sekelompok ojek online (ojol) nyaris bentrok dengan ojek pangkalan (opang) di pangkalan opang Cimanggu Wates, Jalan Raya Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Bogor. Kejadian ini dipicu adanya ojol yang sempat dilarang beroperasi di wilayah tersebut.

“Tadi ada ojol mau masuk ke dalam (wilayah Cimanggu Wates), tapi dilarang sama ojek pangkalan. Terus ribut-ribut gitu, adu mulut. Terus itu mungkin panggil teman-temannya, sampai akhirnya ramai gini,” kata Jamhuri saat ditemui di lokasi kejadian, Senin (29/1/2017)

Pantaian di lokasi, ratusan ojol mendatangi lokasi untuk memberi dukungan bagi rekannya. Di lokasi, mereka juga sempat terlibat adu mulut dengan pihak opang karena tidak terima rekannya mendapat intimidasi.

Sementara itu, di lokasi, terlihat tulisan berukuran besar yang berisi larangan beroperasi untuk ojek online di kawasan tersebut. Usut punya usut, larangan operasi bagi ojol di kawasan ini sudah berlaku sejak dulu. Keributan juga pernah terjadi sebelumnya di lokasi tersebut, hingga akhirnya ada larangan operasi bagi ojol di wilayah tersebut.

“Kita sama-sama cari rezeki, jangan begitu. Dia cuma mau antar makanan,” kata seorang ojol di tengah kerumunan.

Beruntung, kedua pihak bisa saling menahan diri, sehingga tidak terjadi baku hantam. Puluhan anggota kepolisian dari Polresta Bogor dan Polsek Tanah Sareal langsung mengamankan lokasi dan memediasi kedua pihak.

“Ini terjadi hanya karena salah paham antara ojek pangkalan dengan ojek online. Tidak ada bentrokan ya. Jadi ada pihak ojek pangkalan yang tidak berkenan apabila ada ojek online mengantar makanan masuk ke dalam (wilayah Cimanggu Wates), tapi sudah dimediasikan. Alhamdulillah apabila (ke depan) ada ojek online masuk ke dalam wilayah untuk mengantar makanan itu diperbolehkan. Situasi kondusif,” kata Kapolsek Tanah Sareal Kompol Muiz Efendi di lokasi.

Awas! Satgas Money Politik Bidik Calon Kepala Daerah

0

BOGOR DAILY-Para calon kepala daerah harus berpikir ulang jika ingin curang. Pasalnya, Polri dan KPK dalam waktu dekat akan membentuk Satgas Money Politik. Mereka akan menyelidiki, menginvestigasi para kontestan, para paslon yang akan melakukan money politik.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan KPK untuk menyepakati rumusan dibentuknya Satgas Money Politik.

“Hari ini Polri mendatangi pimpinan KPK untuk menyampaikan rumusannya, kalau disepakati akan dilakukan MOU,” kata Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Syafruddin menyebut, pada pekan depan Satgas Money Politik akan diresmikan antara Polri dan KPK. “Pekan depan, harinya tapi kita tunggu, ini masih draft, kalau draftnya sudah disepakati maka akan dibuat prosedur kemudian ditandatangani,” papar Syafruddin.

Pentingnya dibentuk Satgas Money Politik, dikatakan Syafruddin, agar perhelatan akbar pemilihan kepala daerah dapat terselenggara dengan tertib.

“Menyelidiki, menginvestigasi para kontestan, para paslon yang akan melakukan money politik. Karena money politik identik dengan korupsi. Oleh karenanya, untuk menjaga hasil dari pada pemilu yang fair, salah satu indikatornya adalah menghilangkan money politik,” pungkas Syafruddin

Ini Trik Menteri Jonan Ambil 51 Persen Saham Freeport

0

BOGOR DAILY-Pemerintah masih gencar untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Divestasi saham ini menjadi salah satu syarat Freeport untuk mendapatkan izin perpanjangan usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mendapatkan 51 persen saham Freeport. Dia pun meminta Freeport untuk menjual saham dengan harga yang wajar.

“Intinya begini, kalau kita ingin mencapai 51 persen dengan harga wajar, ya dengan cara berbagai cara yang wajar agar bisa mendapatkan harga yang wajar,” kata Jonan di Jakarta, Kamis (25/1).

Dia menegaskan, saat ini pemerintah masih berupaya untuk membeli hak participating interest (PI) saham Rio Tinto sebesar 40 persen. Namun, hak partisipasi Rio Tinto di Freeport baru bisa dikonversi menjadi saham pada 2021.

“Kenapa lama, karena kami melakukan due diligence untuk mengatahui berapa harga yang fair,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jonan menambahkan, detail negosiasi divestasi 51 persen saham Freeport itu berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Inalum, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian ESDM, kata Jonan, mempersiapkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan peraturan pendukung lainnya agar saham ini bisa didapat.

Sementara itu, Kemenkeu dan Inalum akan menggandeng Morgan Stanley sebagai pihak independen untuk melakukan due diligence. “Agar kita bisa tahu 40 persen ini berapa nilainya. Morgan Stanley juga akan digunakan untuk bernegosiasi dalam mengambil sisa saham dari Freeport Mc Moran. Kalau kita mau langsung beli, harganya pasti mahal,” pungkasnya.