Friday, 24 April 2026
Home Blog Page 8840

Polres Bogor Periksa Lima Pegawai Perhutani

BOGOR DAILY-Kasus jembatan gantung di Wisata Penangkaran Rusa Cariu masih terus diselidiki Polres Bogor. Sedikitnya sudah ada lima saksi dari perhutani yang diperiksa selaku pengelola objek wisata.

Kapolres Bogor AKBP Andy Muhammad Dicky Pastika mengatakan dalam olah TKP pada Selasa, (2/1) jajarannya memeriksa kondisi fisik jembatan yang putus dan mengakibatkan 1 orang wisatawan meninggal dam 39 orang wisatawan lainnya terluka.

“Kami sudah melakukan olah TKP dan saat ini Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) masih dalam tahap penyelidikan hingga belum bisa menentukan siapa tersangkanya,” ujar AKBP Andy Muhammad Dicky Pastika kepada wartawan,Jumat (5/1).

Ia menambahkan jika ditemukan ada kelalaian dari pihak pengeloka, maka orang tersebut akan dikenakan pasal 359 dan atau 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dalam papan pengumuman,maksimal wisatawan yang memakai jembatan harusnya 10 orang, namun kenyataannya yang ada dijembatan ada 40 orang. Yang jelas kalau ada unsur kelalaian dari pihak pengelola akan Kami kenakan pasal 359 dan atau 360 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun,” tambahnya.

Ayah tiga orang anak ini menerangkan untuk memperkuat barang bukti, Kepolisian akan menjadikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Bogor sebagai saksi ahli.

“Selain memeriksa lima orang pengelola dari pihak Perhutani KPH Bogor, Kami sudah meminta tolong pegawai.DPU-PR untuk menjadi saksi ahli. Pegawai DPU-PR tersebut sudah menghitung dan menilai kekuatan dari jembatan gantung yang sudah putus tersebut,” terang AKBP Dicky sapaan akrabnya.

Kepala Satreskrim Polres Bogor AKP Bimantoro Kurniawan menyayangkan kelalaian petugas wisata penangkaran Rusa karena adanya kelebihan muatan wisatawan diatas jembatan tersebut dan juga tidak adanya asuransi.

“Kejadian jembatan gantung putus tersebut terjadi Senin sore (1/1) dan ada kemungkinan para wisatawan tersebut tidak sabar hingga ada kelebihan muatan. Walaupun begitu harusnya ada petugas yang menjaga. Kelalaian petugas ini diperparah dengan tidak adanya asuransi kepada para wisatawan,” pungkas AKP Bimantoro.

Dishub Kota Bogor Siapkan Area Khusus Ojek Online

BOGOR DAILY-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berencana membangun area khusus pengendara ojek online, untuk menunggu dan mengangkut penumpang. Rencana ini dilakukan untuk menertibkan dan melancarkan lalu lintas Kota Bogor. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bogor Dody Wahyudin.

Dia menjelaskan, persoalan ini sudah disampaikan para koordinator ojek online, baik dari Gojek, Grab maupun Uber, melalui diskusi terbuka akhir Desember lalu. “Salah satu usulan dalam pertemuan itu, membuat lokasi atau titik tunggu dan penjemputan. Kemudian, kami segera tindak lanjut dengan melakukan kajian dan survei, demi mengetahui titik mana saja yang layak dijadikan area tunggu,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Dody menuturkan, usulan area khusus ini sudah tercetus sejak tahun lalu. Apalagi, konsep serupa sudah diterapkan di beberapa kota besar diantaranya, Jakarta, yang membangun percontohan di sekitar Stasiun Sudirman, dan Kota Bekasi yang sudah membuat 20 titik tunggu sementara (TTS).

Rencana ini dianggap sejalan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang terbit April 2017, yang berisi aturan menertibkan ojek online. Dody melanjutkan, pihaknya sebagai pembina teknis memang tidak berkewajiban khusus membangun area tunggu untuk ojek online, namun demi kepentingan pengaturan dan kelancaran lalu lintas Kota Bogor, Dishub berkomitmen untuk menjalankan rencana ini.

“Sejauh ini kami belum bisa memprediksi, wilayah mana saja yang menjadi target pembangunan. Tetapi, ada beberapa solusi yang sudah dipertimbangkan. Pertama, jelas bukan di badan jalan yang bisa mengganggu arus lalu lintas,” tandasnya.

Kedua, sambung Dody, apabila ada lahan atau lokasi yang dianggap relevan jadi titik penjemputan, yang dibutuhkan tidak begitu besar, yakni setidaknya bisa menampung sampai 10 kendaraan roda dua. “Ketiga, Jika tidak ada lahan, Dishub akan memanfaatkan area parkir yang masih memungkinkan. Termasuk juga mempertimbangkan soal retribusi. Apakah akan mempengaruhi target pendapatan retribusi atau tidak,” imbuhnya.

Hingga kini, Dishub belum bisa menargetkan kepastian pembangunan area tunggu dan penjemputan ojek online tersebut. Sebab, survei dan kajian secara langsung maupun tidak langsung baru akan dilakukan minggu depan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku belum mengetahui secara jelas karena belum ada laporan dari Dishub. Namun pihaknya mendukung jika pembuatan area untuk ojek online dianggap bisa membantu ketertiban lalu lintas.

“Hanya saja, dibutuhkan kajian terlebih dahulu, untuk mengetahui titik area yang tepat dibangun, berapa besar luasnya. Untuk menghindari lalu lintas yang justru akan semakin padat setelah adanya area tunggu dan penjemputan ojek online ini,” ujarnya.

Ade sendiri belum bisa memastikan pembangunan ini memang harus jadi skala prioritas atau tidak. “Sebab, hingga saat ini pemkot belum melakukan kajian mendalam terkait seberapa besar dampak ojek online terhadap lalu lintas,” pungkasnya

Buntut Tawuran Maut, Pelajar 17 Tahun Jadi Tersangka

BOGOR DAILY-Tiga hari usai tewasnya Yudi Saputra di tragedi tawuran maut pada Selasa (2/1), polisi akhirnya mengamankan pelaku. AF, remaja berusia 17 tahun yang sempat mendapat perawatan di rumah sakit akhirnya ditetapkan jadi tersangka atas kematian Yudi yang mengalami luka serius di bagian leher dan tangan.

AF diduga ikut membacok Yudi Saputra (18) yang tewas saat tawuran pelajar di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. “Satu tersangka kami tahan dan akan terus dikembangkan untuk mencari tersangka baru,” kata Kapolres Bogor AKPB Andi M Dicky, Jumat (5/1/2018).

Dicky mengungkapkan, polisi telah memeriksa belasan rekan-rekan korban yang saat itu berada di lokasi kejadian. “Pelaku masih dicari,” katanya.

Akibat aksi tawuran tersebut, lanjut Dicky, satu pelajar tewas dan enam lainnya luka. Dari enam korban luka, satu di antaranya adalah pelajar yang kini ditetapkan sebagai tersangka. “Rata-rata korban luka di bagian tangan karena sabetan senjata tajam,” beber Dicky.

Untuk mencari tersangka lainnya, polisi juga mendatangi sekolah-sekolah di Bogor tempat pelajar yang terlibat tawuran menimba ilmu.

Aksi tawuran itu bermula saat sekelompok siswa SMK Karya Nugraha bersama pelajar SMK PGRI 2 Kota Bogor (Aoet) sedang nongkrong sambil menunggu angkutan umum di depan Ruko Jalan Mayor Oking Citeureup, Kabupaten Bogor, pada pukul 08:15 WIB.

Tiba-tiba remaja berseragam putih abu-abu ini diserang dari arah Gang Pasar Citeureup oleh sekelompok pelajar lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang.

Para pelajar yang diketahui berasal dari SMK Yapis dan Mekanika Kota Bogor ini menyerang menggunakan senjata tajam seperti celurit, sehingga menyebabkan satu korban tewas dan enam luka.

Satu korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong akibat mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher.

Di lokasi kejadian, polisi mengamankan dua senjata tajam jenis celurit berukuran besar yang diduga digunakan untuk aksi tawuran.

SK Demiz- Dedi Mulyadi Siap Diumumkan Demokrat

0

BOGOR DAILY-Tinggal selangkah lagi Demokrat menentukan pasangan calon untuk Pilgub Jabar 2018. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sudah mempersiapkan surat keputusan (SK) buat pasangan Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi (Duo DM).

Deddy Mizwar mengatakan Ketum Demokrat SBY sudah memintanya memantapkan koalisi menjelang pendaftaran ke KPU. Bahkan, sambung dia, SK untuk pasangan Duo DM sudah dipersiapkan Demokrat.

“SBY bicara khusus soal Pilgub Jabar di Cibinong tadi (pagi), jalani saja dengan koalisi yang ada,” kata Deddy saat dihubungi via telepon genggam, Jumat (5/1/2018).

Ia menuturkan Demokrat akan memberikan SK kepada pasangan Duo DM setelah Golkar. Kabarnya, partai berlambang pohon beringin tersebut akan mengeluarkan SK kepada Duo DM pekan ini.

“Demokrat menunggu Golkar dulu karena kita tidak tahu isi SK-nya seperti apa, tapi (SK Demokrat) sudah disiapkan,” ungkap dia

Pria berjuluk ‘Jendral Naga Bonar’ tersebut tengah menjalin komunikasi intens dengan PAN, PKB dan PPP. Bahkan, PAN sudah memberikan sinyal dukungan apabila Demokrat dan Golkar resmi berkoalisi nantinya.

Sementara PKB dan PPP masih menunggu situasi koalisi yang tak menentu. Hal ini menyusul adanya wacana PDIP memasangkan Ridwan Kamil dan Anton Charliyan. Padahal PPP dan PKB juga mengusulkan kadernya untuk mendampingi Ridwan Kamil.

“PAN menunggu, karena kalau Demokrat dan PAN kursinya tidak cukup. Bagaimana dapat pasangan enggak Demokrat, kalau sudah dapat Insyaallah PAN bisa ikut,” kata Demiz.

Sumber: Detik.com

Begini Cara Polisi Ketahui Mobil Pelat Dinas Asli atau Palsu

BOGOR DAILY-Beberapa minggu belakangan, Kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, sering menangkap seorang pemilik mobil yang menggunakan pelat nomor dinas polisi palsu.

Aksi nekat pemilik mobil itu semata-mata dilakukan, untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan tersebut saat musim liburan.

Lantas, bagaimana polisi dan masyarakat awam bisa mengetahui bahwa pelat nomor kendaraan dengan menggunakan nomor dinas itu asli atau palsu. Sebab, secara kasat mata, pelat nomor dinas palsu tak jau berbeda dengan yang asli

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Hasby Ristama mengatakan, petugas Kepolisian bisa mengetahui nomor pelat mobil dinas itu adalah asli atau palsu yakni bisa diketahui dengan cara mengemudinya.

“Yang pasti, kalau dia polisi pasti perangai mengemudinya bisa ketahuan. Kalau polisi yang benar, pasti lebih tertib. Bukan klakson yang enggak jelas,” kata Hasby kepada VIVA di Jakarta, Jumat 5 Januari 2017.

Selain itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan petugas lainnya semisal untuk izin melewati wilayahnya. Untuk orang awam, kata dia, memang sulit membedakan apakah mobil yang dipasang pelat polisi tersebut adalah mobil dinas atau bukan.

“Harus diberhentikan dulu ya, baru ketahuan dia polisi atau bukan. Banyak juga polisi karena kendaraan dinasnya kurang, akhirnya harus bikin sendiri pakai mobil pribadinya,” ujarnya.

Namun, kata dia, baik petugas maupun masyarakat awam bisa membedakan mobil tersebut adalah mobil dinas polisi atau bukan, yaitu dilihat dari cara berkendara pengemudi.

“Membedakannya masalah kebiasaan saja sih. Harus tertib, karena salah-salah malah akan bikin macet. Kalau di kami, mobil lantas lain lewat kalau salah pasti akan kami setop kok,” kata dia.

Denda Penumpang KRL yang Salah Turun Stasiun Dihapus

0

BOGOR DAILY-PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan memberlakukan penyelarasan tarif atau fare adjustment pada perjalanan  KRL Jabodetabek melalui vending machine dan loket mulai Senin, 8 Januari 2018.

Direktur Utama PT KCI M.N. Fadhila dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2108, mengatakan penyelarasan tarif merupakan mekanisme tarif yang dikenakan kepada penumpang sesuai dengan jarak tempuh yang dilalui.

“Kalau selama ini penumpang salah turun di stasiun kurang bayar, misalnya dia beli tiket dari Bogor ke Manggarai tapi turun di Juanda, sebelumnya kena penalti. Dengan fair adjustment, penumpang tidak kena penalti, cukup membayar kekurangan perjalanan,” kata Fadhila.

Pada mekanisme sebelumnya, jika pengguna KRL dengan tiket harian berjaminan (THB) turun di stasiun selain tujuannya (menempuh jarak lebih jauh dari tarif yang sudah dibayar di loket atau vending machine), yang bersangkutan akan dikenai penalti atau denda sebesar Rp 10 ribu, yang diambil dari biaya jaminan kartu.

Mekanisme penalti ini tidak akan berlaku lagi bersamaan dengan berlakunya penyelarasan tarif. Kini pengguna THB yang turun di stasiun dengan jarak yang lebih jauh daripada tarif yang tertera pada tiket hanya perlu membayar selisih antara tarif yang dibayarkan pada transaksi awal dan tarif yang seharusnya.

Proses penyesuaian tarif ini dapat dilakukan melalui mesin penyelaras tarif (vending machine fare adjustment) atau loket dua arah yang letaknya di dekat gate elektronik keluar stasiun.

Saat ini, sudah tersedia 26 mesin penyelaras tarif di 25 stasiun KRL  Jabodetabek. Sementara itu, penyelesaian kekurangan tarif di sejumlah stasiun lain yang belum tersedia mesin dapat diselesaikan di loket dua arah atau pengguna akan dibantu petugas dalam melakukan penyelarasan tarif ke loket.

Kantor Kecamatan Megamendung Disulap Mirip Kafe

BOGOR DAILY-Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Megamendung bakal meresmikan fasilitas untuk pendidikan dan wadah kreatifitas. Jika berkunjung ke kantor kecamatan, warga merasa seperti berada di kafe. Lengkap dengan taman bacaan, wifi gratis, kantin serta bangku.

Camat Megamendung Hadijana mengatakan, desain kafe sengaja dibuat untuk membuat masyarakat nyaman saat dilayani.  “Kalau mau maju, warga saya harus melek dengan teknologi. Tapi tidak meninggalkan agama yang dijunjung,” ujarnya.

Meski akan diresmikan dua hari lagi,  namun lokasi ini sudah ramai dikunjungi masyarakat umum. Terutama   Seperti pengakuan Ade Nurdian (30), Warga Desa Sukamahi yang tengah menunggu pelayanan KTP-el.

“Selain bersih, kantor kecamatan juga jauh lebih nyaman. Apalagi saat malam selalu ramai. Alhamdulillah KTP-el juga diantar ke rumah,” tuturnya.

Pria bertubuh tambun ini menilai, di negera maju sudah membangun karakter manusia melalui sarana fasilitas umum yang ditunjang pemerintahnya. Contoh kecilnya, mengundang antusiasme masyarakat melalui teknologi. Perlahan tapi pasti akan meningkatkan taraf pengetahuan.

“Di sini semua warga bisa datang. Terutama yang muda harus punya wadah pendidikan dan kreatifitas yang diarahkan positif. Kegiatan agama, di sini ada rumah ibadah, untuk kegiatan lain kesenian juga ada,” tuturnya

Belum Sempat Gelar Konser Koes Plus, Yon Koeswoyo Meninggal

0

BOGOR DAILY-Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Yon Koeswoyo ternyata sempat mengucapkan sebuah keinginan. Ia berencana untuk menggelar mini konser untuk Koes Plus.

Memang, personel Koes Plus tidak lagi lengkap. Namun atas hadirnya generasi kedua band tersebut beberapa kali terlihat manggung.

Hal tersebut yang kemudian menimbulkan niat Yon Koeswoyo untuk menggelar konser kecil. Namun sayang, Tuhan berkehendak lain.

“Terakhir seneng banget ya, denger mau show ramai-ramai, second generation. Rencananya Februari,” ungkap Chica, salah satu keponakan Yon Koeswoyo saat ditemui di rumah duka di Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (5/1/2017).

Selain itu, sang legenda juga mengungkapkan beberapa pesan kepada keluarganya. Ia ingin semua anggota keluarga bisa hidup damai.

“Pesan terakhir pokoknya kita harus rukun-rukun aja, harus kompak. Terus kompak, semangat, jangan putus asa. Senang dia,” ujar Garry anak dari Yon Koeswoyo.

“Ya, mungkin di sana (surga), ngarang lagu ya di sana,” tutupnya.

Zumi Zola Diperiksa KPK Terkait Suap APBD 2018

0

BOGOR DAILY-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan kepada Gubernur Jambi Zumi Zola. Orang nomor satu di Jambi itu bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

“Saya dapat informasi gubernur Jambi akan diperiksa besok (hari ini). Karena apa? Mereka diduga memiliki informasi dan mengetahui kasus yang kita tangani ini,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah kemarin, Kamis (4/1).

Febri menyatakan, penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah hal kepada Zumi terkait dengan pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018 yang berujung suap tersebut.

“Misal eksekutif kita dalami proses pembahasan APBD di Jambi dan bagaimana komunikasinya dan siapa saja yang mengetahui tentang penerimaan uang,” tuturnya.

Namun, Febri belum bisa bicara banyak soal dugaan keterlibatan Zumi dalam kasus suap ini sehingga dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa. Menurut dia, saksi-saksi diperiksa lantaran dianggap memiliki informasi yang relevan dengan kasus suap tersebut.

“Saya belum bisa bicarakan keterlibatan pihak lain. Semua saksi kita panggil karena memiliki informasi yang relevan,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai saksi untuk tersangka Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin. Fachrori mengaku tak tahu menahu soal suap yang dilakukan jajarannya ke anggota DPRD Jambi.

Fachrori justru mengaku tak dilibatkan Zumi dalam pembahasan dan pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018 itu. Dia juga mengklaim tak pernah berkomunikasi dengan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, salah satu tersangka suap lainnya.

Dalam kasus suap pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018, KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar dari total ‘uang ketok’ yang diduga telah disiapkan pihak Pemerintah Provinsi Jambi sejumlah Rp6 miliar.

Sementara itu, uang sebesar Rp13 miliar disinyalir telah diterima sejumlah anggota DPRD Jambi. Belakangan, ada beberapa anggota DPRD Jambi yang mengembalikan sejumlah uang diduga suap, namun tak disebutkan identitas pihak-pihak yang menyerahkan uang tersebut ke penyidik KPK.

Ke Cibinong, Ini Pidato SBY di Kantor DPC Demokrat

BOGOR DAILY-Partai Demokrat (PD) mengawali tahun 2018 dengan Pidato Politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono atau SBY di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jum’at (05/01/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kader PD Jawa Barat.

Dalam pidatonya, SBY menyampaikan agar seluruh elemen menjauhi kolusi dan konspirasi dalam momen-momen politik. Karena hal itu adalah kejahatan politik.

“Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara termasuk BIN, POLRI, Kejaksaan dan TNI dengan partai-partai politik tertentu. Kalau terjadi ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat,” ujarnya.

SBY menegaskan agar tidak terjadi kriminalisasi partai politik tertentu terhadap lawan politik. Apalagi menggunakan hukum sebagai kekuatannya.

“Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik apalagi jika itu merupakan pusaran dari kegiatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik,” tegas SBY dalam pidatonya.

SBY menutup pidatonya dengan mengingatkan kepada negara dan pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kehidupan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Apabila ini terpenuhi maka kesuksesan pilkada dan pemilu akan tercapai.

“Meskipun agenda utama kita dua tahun mendatang adalah menyukseskan pilkada dan pemilu, Partai Demokrat mengingatkan, khususnya kepada negara dan pemerintah bahwa upaya dan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan rakyat kita, utamanya di bidang ekonomi dan kesejahteraan tetaplah harus diprioritaskan.

Hal ini penting agar kehidupan mereka, kehidupan rakyat kita makin baik. Jika rakyat kita merasakan kehidupan makin baik, Insya Allah pilkada dan pemilu kita akan sukses dan berjalan dengan baik,” tutupnya.