BOGOR DAILY-Program angkot masuk kampung-kampung resmi dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sejak Rabu (27/12), program penataan transportasi andalan Wali Kota Bogor Bima Arya itu sudah mulai dieksekusi. Tahap pertama, dua trayek angkutan diputuskan diperpanjang menyisir perumahan. Imbasnya, Dinas Perhubungan (Dishub) terpaksa menaikkan tarif menjadi Rp7.000.
Penyesuaian tarif angkutan itu dilakukan menyusul adanya perpanjangan trayek angkutan. Yakni trayek angkot 01 jurusan Cipinanggading-Terminal Merdeka diperpanjang sampai Perumahan Yasmin (Giant Yasmin). Kemudian trayek 07 yang semula 07 B melayani rute Ciparigi-RE Martadinata-Terminal Merdeka akan diperpanjang hingga Terminal Bubulak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Bogor Hanafi mengatakan, penyesuaian tarif tersebut dilakukan sesuai jarak trayek yang diperpanjang. Ia menyebut bahwa kenaikan itu nilainya variatif. “Penyesuaian tarifnya variatif, ada yang Rp7.000 dan Rp6.000 itu. Jadi misalkan dari titik A ke titik B itu biasanya Rp3.500. Karena diperpanjang ke titik selanjutnya, maka ada penambahan lagi Rp3.500,” beber Hanafi.
Sayang, Hanafi tidak merinci besaran tarif masing-masing trayek untuk moda Transpakuan maupun angkutan feeder atau pengumpan. “Untuk rincinya bisa ke Pak Agus ya,” kata Hanafi yang ditugaskan sebagai Plt Kadishub Kota Bogor hingga 30 Desember.
Rencananya selama tiga hari ke depan, petugas gabungan akan membantu melakukan pengawasan dan mengarahkan rute angkot yang terkena perubahan. Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dalam Trayek Dishub Kota Bogor Ari Priyono menjelaskan, selama tiga hari ke depan dimulai Rabu (27/12), personel Dishub dibantu petugas dari Polresta Bogor Kota dan personel TNI Denpom III/1 Bogor akan melaksanakan pengamanan di rute-rute angkot Kota Bogor.
Sedikitnya ada 187 personel disebar di 15 titik untuk mengarahkan angkot tersebut sesuai rute tujuan. “Kita fokus pada enam trayek, yaitu empat Trayek Transpakuan Koridor (TPK) dan dua trayek feeder (pengumpan). Trayek yang akan dioptimalkan pada Transpakuan koridor yaitu pada koridor 2, 3, 4 dan 5,“ ujar Ari saat mengikuti Apel Persiapan Rerouting Angkutan Umum Tahun 2017 di halaman Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (27/12/2017) pagi.
Selain perpanjangan trayek angkot, untuk TPK 2, rute yang melayani Terminal Bubulak-Ciawi yang melewati Terminal Baranangsiang memiliki kekhususan. Selain papan jurusan trayek, juga perubahan cat atau selempang pada bemper belakang dan depan berwarna hitam.
Pada TPK 3 memiliki perubahan cat pada bemper depan dan belakang berwarna merah, TPK 4 yang melayani trayek Ciawi-SSA-Pajajaran-Ciluar (Pomad)-Ciparigi (Villa Bogor Indah) memiliki perubahan pada body bagian atas pada lampu depan dan belakang berwarna putih dan TPK 5 memiliki perubahan pada bemper berwarna hijau toska dengan rute Ciparigi-Air Mancur-SSA-Terminal Merdeka. “Transpakuan koridor ini merupakan trayek-trayek gabungan dan diisi angkot. Jadi tidak ada penambahan jumlah angkot,” terangnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, reformasi angkot harus terus berlanjut, tahapan-tahapan yang diambil harus sesuai dengan yang dilaksanakan dan harus terus dijalankan. “Kuncinya adalah dua hal, yaitu konsistensi dan koordinasi,” katanya.
Konsistensi dimaksudkan untuk terus mengawal di lapangan terkait rencana yang sudah digariskan dan disusun. Dikawal bersama-sama, hal ini terkait juga dengan sosialisasi kepada warga Kota Bogor maupun pengemudi dan pemilik angkot.
Sedangkan untuk koordinasi di lapangan, kata Bima, Pemkot Bogor tidak bisa sendiri menjalankan reformasi angkot. Namun, memerlukan koordinasi dengan semua pihak, mulai dari kepolisian, TNI, Organda dan lainnya.
“Ini bertujuan memastikan semua yang di lapangan berjalan dengan baik, mengingat pada 2018 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bogor. Saya mengingatkan semua untuk lebih cermat dalam bertindak di lapangan agar dapat mengantisipasi hal-hal yamg sekiranya menimbulkan gejolak sosial dan politik di lapangan,” jelas Bima.
Terpisah, anggota Komisi C Zainul Muttaqin meminta Pemkot Bogor mengkaji lebih dalam terkait wacana rerouting dan penyesuaian tarif. Sejauh ini, dirinya merasa ada sejumlah kendala yang masih belum bisa teratasi dari wacana rerouting. Seperti infrastruktur yang belum memadai dan kemacetan di pusat kota yang masih terjadi di sejumlah titik.
“Ada beberapa jalur baru yang kondisi infrastrukturnya masih tidak layak. Kemacetan juga masih terjadi di pusat kota seperti di Dewi Sartika, Kapten Muslihat dan lainnya,” kata lelaki yang akrab disapa ZM kepada Metropolitan, kemarin.
Menurutnya, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam wacana rerouting. Yang pertama adalah untuk mengurai kemacetan di pusat kota dan yang kedua tidak membebani masyarakat. Jika melihat kondisi saat ini, ZM menganjurkan agar Pemkot bogor menundanya terlebih dulu dan mematangkan kajiannya. “Infrastrukturnya dibagusin dulu dan konsepnya dimatangkan. Jangan sampai malah memberatkan masyarakat, termasuk penyesuaian tarif akibat perpanjangan rute,” tandasnya.
