Friday, 10 April 2026
Home Blog Page 8963

Ngeri! Kantor Arsip Cibinong Didatangi Ular Piton Raksasa

Admin Bogor Daily
-
0
Ngeri! Kantor Arsip Cibinong Didatangi Ular Piton Raksasa

BOGOR DAILY-Ular piton berukuran raksasa bikin geger para pegawai dilingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Rabu (9/8/2017). Seorang office boy (OB) berteriak melihat ular dengan panjang sekitar lima meter merayap di halaman belakang kantor yang berlokasi di Jalan Bersih No 5 Komplek Pemda, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong.

Keamanan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, Arifin membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, ular pertama ditemukan oleh seorang OB yang sedang membersihkan halaman belakang kantor. “Pas lagi bersih-bersih ularnya ngelewat. Sontak dia teriak,” kata Arifin.

Menurutnya, sebenarnya kejadian seperti ini, ular masuk ke Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah terjadi beberapa kali. Namun, itu pun sebelum gedung yang berada di belakang kantor selesai dibangun. “Kalau sebelum ada bangunan memang ular kecil kaya kobra mah pernah juga. Soalnya dibelakang ada buangan air ke kali kecil gitu. Tapi kalau pas gedung baru jadi, ini kejadian pertama,” ujarnya.

Sementara itu, warga sekitar Maman (38) menuturkan, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, ular tersebut ditangkap dengan bantuan karyawan. “Udah dikandangin. Biar lebih aman,” kata Maman.

Maman pun tak mengelak jika di wilayahnya masih banyak binatang melata yang hidup berdampingan dengan manusia. Sebab, di belakang Kantor Arsip, ada selokan besar yang bisa saja ada sarang ularnya. “Kan dibelakang ada kebon jadi indikasi ada binatang – binatang memang ada, termasuk ular,” tutupnya.

Heboh Pajajaran Bebas Motor, Netizen : ‘Eta Terangkanlah’ …

Admin Bogor Daily
-
0
Heboh Pajajaran Bebas Motor, Netizen : ‘Eta Terangkanlah’ …

BOGOR DAILY– Rencana perluasan pembatasan sepeda motor di DKI Jakarta yang ikut merambat ke Kota Bogor menuai gejolak di masyarakat. Kebanyakan warga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang berniat memberlakukan jalan bebas sepeda motor itu di Pajajaran Bogor. Bahkan, kemunculan wacana yang diusulkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu langsung dibanjiri hujatan dan jadi bahan bully-an.

Niat BPTJ menekan angka kecelakaan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di perkotaan dengan pembatasan sepeda motor tak semulus yang diharapkan. Sejak rencana perluasan area pembatasan sepeda motor mencuat, penolakan pun muncul di daerah-daerah yang menjadi penyangga ibu kota.

Termasuk munculnya usulan BPTJ agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ikut memberlakukannya di Jalan Pajajaran. Wacana ini menuai reaksi keras. Di media sosial, warga internet (warganet) ramai-ramai mem-bully kebijakan ini dengan beragam komentar. Dari pernyataan serius hingga komentar sindiran yang jenaka.

Di Facebook, tak sedikit warganet yang merespons negatif wacana BPTJ memberlakukan konsepnya di Kota Bogor. Kebanyakan mereka tidak setuju dan meminta agar pemerintah daerah tidak mengamini keinginan BPTJ.

“Nahloh . trs lwt mana deui atuh ?? Kudu sadia karpet terbang iyemah,” tulis Erina Oktaviani. “Larang ajj di seluruh indonesia.. Biar jalanan cuma buat org yang punya mobil.. Miris..,” tulis Dermawan Paringga. “Teruss aing lewat mana? Lewatt jero taneuh???? Apa kudu di pasangan sayap heula motor aing beh bisa hiber?? Apa kudu salto katukang?? Kudu di ETA TERANGKANLAH ieu mah ,” tulis Abdul Fatah.

Tak sampai di situ, banyak pula warganet yang meminta pemerintah berlaku adil pada pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun motor. “Yaudh mending kurangin motor kurangin angkot kurangin mobil pribadi aja, biar kemana mana ga macet !! Kan kasian dampaknya ke motor” jugaa,” tulis Shintya Permatasari.

“Sama2 bayar pajak, kecuali jalan aspal nya bikin sendiri,” tulis Rudi Haerudin. “Suka2 Pemkotnya ajah lah sama menhubnya…,“ kata Liana Wiharja di akun Facebook-nya. “Hm… Kota penyangga keempat yang bakal menerapkan sistem baru dari Ibu Kota,” tulis Iqra Juniar Saputra.

Soal rencana itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jimmy Hutapea membenarkan bahwa Pemkot Bogor menyodorkan Jalan Pajajaran Bogor kepada BPTJ untuk dikaji sebagai area jalan bebas sepeda motor. Namun, saat itu prosesnya masih berlangsung untuk memastikan kelaikannya. “Itu memang ada kajian, memang itu sedang berjalan di BPTJ terkait dengan ada ruas-ruas jalan tertentu,” ungkapnya.

Kajian tersebut sudah dilakukan BPTJ sejak dua bulan lalu. Dirinya tidak bisa memprediksi hasil kajian yang akan dikeluarkan BPTJ. Ada dua kemungkinan, jika memang memungkinkan, penerapan kawasan bebas sepeda motor bakal diterapkan. Tetapi jika hasil kajiannya menunjukkan negatif, maka penerapannya batal dilakukan.

Jika memang jadi diterapkan, kawasan bebas sepeda motor tidak akan berlaku di keseluruhan ruas Jalan Pajajaran. Ia sedikit memberi bocoran, ruas Jalan Pajajaran tersebut berkisar antara Jalan Jambu Dua hingga Tugu Kujang. “Yang pasti arah Jambu Dua menuju Tugu Kujang. Batasnya memang sampai Tugu Kujang, tapi mulainya dari titik mana, saya kurang tahu,” sebutnya.

Sementara wacana BPTJ membuat Jalan Pajajaran bebas sepeda motor tidak diketahui Wali Kota Bogor Bima Arya. Saat dikonfirmasi, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait wacana tersebut.

Jika kawasan bebas roda dua diberlakukan, menurut Bima, harus melakukan kajian secara mendalam. Sehingga tidak memberi dampak buruk kepada pengendara yang lainnya. “Saya belum diberitahukan tentang program ini, malah baru tahu,” katanya kepada Metropolitan.

Sekadar diketahui, hasil hitung-hitungan BPTJ, biaya transportasi yang bisa dihemat dari penerapan area pembatasan sepeda motor di beberapa jalan di Jakarta dan kota-kota penyangga tercatat Rp21,2 triliun dalam kurun waktu 2018-2038. Sedangkan jumlah kecelakaan yang diprediksi akan berkurang mencapai 1,12 persen tiap tahun atau setara dengan 6.573 kecelakaan.

Sementara saat ini baru Pemprov DKI Jakarta yang sudah menerapkan pembatasan sepeda motor. Sejak Desember 2014 hingga kini, area pembatasan sepeda motor di Jakarta berlaku dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).  Pada September mendatang, pembatasan ini akan diperluas hingga merambat ke wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.

Pakar Pemerintahan Daerah Mihradi mengatakan, saat ini kebijakan larangan sepeda motor melinatsi Jalan Pajajaran belum mendesak. Justru ia meminta Pemkot Bogor melakukan pemetaan ulang terhadap ruas-ruas jalan untuk pengentasan kemacetan.

“Karena selama ini pemerintah itu bukan menuntaskan kemacetan, tetapi cuma memindahkan kemacetan saja. Ini bukti kalau kajian itu dari awalnya tidak komprehensif,” tandasnya.

Program Sejuta Rumah Murah di Bogor Berlanjut, Cek harganya…

Admin Bogor Daily
-
0
Program Sejuta Rumah Murah di Bogor Berlanjut, Cek harganya…

BOGOR DAILY- Penyediaan hunian murah dalam program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi terus dikebut. Harapannya, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang punya kesempatan memiliki hunian sendiri.

Salah satu yang bakal dibangun, berlokasi di Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Hunian murah yang dibangun oleh perusahaan pelat merah, Perumnas ini, bakal berbentuk rumah tapak yang bakal dipasarkan dengan harga Rp 140 jutaan.

“Rencananya Sentraland Dramaga akan diprioritaskan untuk MBR dengan harga subsidi yang berkisar Rp 140 juta-an,” kata Direktur Pemasaran Perumnas, Muhammad Nawir dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2017).

Hunian yang dibangun di atas lahan seluas 40 ha ini bakal menjadi proyek perumahan tapak pertama yang dibangun menggunakan teknologi precast.

“Sentraland Dramaga akan menjadi proyek landed Perumnas untuk pertama kalinya menggunakan dinding precast. Kelebihannya tentu akan dirasakan konsumen saat membeli rumah nanti. Masa konstruksinya yang singkat sekitar 14 hari, dari segi kualitas pun lebih baik daripada menggunakan batu bata,” tutur Nawir.

Tak hanya di Bogor, Perumnas juga menyediakan hunian murah untuk MBR di Bandung. Berbeda dengan di Bogor, hunian murah yang disediakan Perumnas di Bandung berbentuk hunian vertikal alias rumah susun.

Proyek hunian yang diberi nama Sentraland Antapani itu, dibangun 3 tower di atas lahan seluas 11.306 m2. Total hunian yang akan dibangun sebanyak 1.274 unit dan 18 unit komersil. Hunian dengan tinggi masing-masing 19 lantai ini juga menyediakan 3 tipe unit yang disesuaikan kebutuhan peminat. Di antaranya tipe 18 (studio), tipe 27 dan tipe 36.

“Diharapkan dengan pemenuhan kebutuhan hunian melalui pembangunan kedua proyek ini dapat menjawab tantangan permasalahan backlog yang ada. Perumnas tetap menjadi BUMN yang selalu berkomitmen mewujudkan program sejuta rumah, khususnya bagi MBR yang telah dicanangkan Pemerintah,” tutup Nawir

Bos Besar Perindo ‘Rayu’ Bima Arya Bangun Bisnis Baru

Admin Bogor Daily
-
0
Bos Besar Perindo ‘Rayu’ Bima Arya Bangun Bisnis Baru

BOGOR DAILY– Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersilaturahmi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Agustus 2017. Keduanya membahas rencana kerja sama pembangunan Kota Bogor ke depan di berbagai bidang.

“Kami membicarakan kerja sama membangun Kota Bogor. Wisata, sentra UMKM, olahraga, infrastruktur, internet berkualitas,” ungkap Hary Tanoe yang datang bersama Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Ade Wardhana, Ketua DPD Partai Perindo Kota Bogor Yane Oktavia dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Kerja sama tersebut untuk memajukan masyarakat dan Kota Bogor. Salah satu bentuk kerja sama yang diagendakan adalah pemberian pelatihan kepada anak-anak muda agar lebih terampil.

Menurut Hary Tanoe, pelatihan keterampilan sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang belum mapan agar bisa menjadi mapan.

“Semua orang ingin maju tapi mayoritas tidak tahu caranya. Bangun masyarakat dengan keberpihakan, agar yang bawah bisa ke tengah, tengah ke atas,” tutur ayah lima anak itu.

Bukan hanya pelatihan, butuh keberpihakan atau perlakuan khusus lainnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini ketinggalan.

“Masyarakat yang ketinggalan, harus diberikan akses modal murah, dilatih dan diproteksi supaya lebih cepat meningkat kesejahteraannya,” tegas Hary Tanoe yang terlahir sebagai bungsu dari enam bersaudara.

Bukan hanya di Kota Bogor, lanjut Hary Tanoe, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, aktivitas ekonomi merata dan pemuda-pemuda daerah tidak meninggalkan daerahnya.

Sementara itu, Bima Arya sangat menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Hary. “Ke depan ada agenda bersama untuk memberdayakan UMKM, pariwisata, pelatihan bagi anak-anak muda,” terangnya.

Dia pun mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berkonsentrasi membenahi transportasi untuk mengatasi kemacetan yang semakin hari semakin parah di Kota Hujan tersebut. “Kalau transportasi lancar, kota lebih tertata, Bogor lebih nyaman,” pungkasnya

Ini Penampakan Bangunan Pasca Diterjang Puting Beliung

Admin Bogor Daily
-
0
Ini Penampakan Bangunan Pasca Diterjang Puting Beliung

BOGOR DAILY– Angin puting beliung kembali datang ke Kabupaten Bogor Selasa (8/8/2017). Kali ini kawasan Cibungbulang yang menjadi korbannya. Akibat hal tersebut, sebanyak 48 rumah rusak diterjang puting beliung. Diketahui, angin puting beliung datang saat hujan deras mengguyur.

“Bagian atap rumah warga rusak dan terbawa angin,” kata Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Budi Pranowo.

Ia menambahkan, dari 48 rumah yang rusak tersbeut tidak ada rumah yang alami rusak berat. Namun, dipastikan atap rumah warga berterbangan terbawa angin.

Beberapa wilayah yang terkena dampak angin puting beliung yakni 18 rumah di RT 11 RW 03 Desa Cemplang dan 30 rumah di Desa Galuga. “Tidak ada korban jiwa dan luka-luka. Tapi kerugiannya ditaksir puluhan juta,” pungkasnya

 

Koalisi PDIP-Golkar Berlaku di Pilkada Kota/Kabupaten Bogor

Admin Bogor Daily
-
0
Koalisi PDIP-Golkar Berlaku di Pilkada Kota/Kabupaten Bogor

BOGOR DAILY– Para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar Jawa Barat menggelar pertemuan di Kantor PDIP Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (9/8/2017). Hasilnya, kedua pihak sepakat untuk berkoalisi.

Koalisi itu berlaku untuk Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sehingga, koalisi bukan hanya dilakukan oleh kedua partai di tingkat provinsi, tapi juga di 16 kabupaten/kota. Termasuk Kota/Kabupaten Bogor.

“Terkait pilkada di 16 kabupaten/kota dan Jawa Barat, kami mencoba sharing, diskusi, bertukar pikiran bagaimana entry poin yang dipilih untuk mengabdi pada kepentingan rakyat di kabupaten/kota dan Jawa Barat. Kami menemukan solusi masuk kepada event yang namanya bekerjasama dalam pilkada,” kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin.

Pria yang akrab disapa TB itu mengatakan hari ini kedua partai sudah membentuk Tim 5. Masing-masing partai mengirimkan lima kadernya ke dalam tim tersebut.

Tim 5 itu nantinya akan membahas secara bersama langkah apa yang akan dilakukan untuk menatap pilkada serentak mendatang. Salah satu yang dibahas adalah rekomendasi untuk menentukan siapa yang diusulkan sebagai calon kepala daerah di masing-masing daerah.

“Kami akan terus berdiskusi demi kepentingan rakyat, bangsa, wabilkhusus Jawa Barat,” ungkapnya.

Berbeda dengan rekomendasi penentuan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, penentuan calon gubernur dan wakil gubernur oleh kedua partai akan ditentukan oleh masing-masing DPP.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kedua partai memiliki pandangan yang sama untuk menatap pilkada. Tidak hanya itu, PDIP dan Golkar juga sepakat dalam mewujudkan pembangunan di Jawa Barat, mulai dari ketahanan sosial hingga ekonomi.

“Platform itu ada di dua partai ini, basic kekaryaan dan kebangsaaan,” ucap Dedi

Begini Perjuangan Warga Bogor Bikin Akta Kelahiran…

Admin Bogor Daily
-
0
Begini Perjuangan Warga Bogor Bikin Akta Kelahiran…

BOGOR DAILY- Sistem pembuatan akta kelahiran dikeluhkan sejumlah warga Bogor. Keluhan itu umumnya mengenai lokasi pembuatan akta yang dipusatkan di satu titik dan sedikitnya kuota per hari.

Pada Selasa (9/8/2017), pukul 06.10, berkas pembuatan akta di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sudah mencapai hampir 500. Padahal, kuota per hari pembuatan akta hanya 300.

Sebanyak 350 tumpukan berkas pembuatan akta ditumpuk dan diikat tali plastik. Sisanya, ditumpuk di atas kursi dan jumlahnya terus bertambah.

Sebagian warga sebenarnya sudah tahu bahwa berkasnya tidak akan diproses karena sudah melebihi kuota. Namun, mereka tetap menunggu dan berharap keajaiban.

“Saya pulang kerja (malam) langsung ke sini, tetapi antrean sudah dua tumpuk,” kata Baskoro, warga Cibinong yang bekerja sebagai petugas sekuriti, saat ditemui di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Banyak warga yang datang ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor sejak dini hari. Bahkan, ada yang datang dari malam sebelumnya.

Heru, warga Citeureup, mengaku sudah tiba di lokasi sejak pukul 23.00. Menurut dia, saat itu, berkas bisa langsung masuk dalam antrean yang ditumpuk di pos keamanan. “Banyak yang datang dini hari, pada tidur di mobil,” ucap Heru.

Hingga pukul 07.30, tumpukan 350 berkas pembuatan akta kelahiran sudah dibawa masuk petugas Disdukcapil.

Selanjutnya adalah proses pemeriksaan berkas. Dalam proses itu, yang lengkap akan dibuatkan aktanya, sedangkan yang kurang lengkap dikembalikan.

Sementara itu, berkas yang lainnya masih ditumpuk di kursi di depan loket pembuatan akta. Warga masih terus berdatangan dan menaruh berkasnya di tumpukan tersebut.

Adapun syarat pembuatan akta kelahiran adalah fotokopi KTP elektronik, fotokopi buku nikah yang dilegalisasi, kartu keluarga terbaru, surat keterangan lahir, dan materai Rp 6.000.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Oetje Subagdja mengatakan, membeludaknya antrean pembuatan akta disebabkan perubahan peraturan mengenai denda.

Akta yang dibuat lebih dari dua bulan setelah kelahiran semula didenda Rp 50.000, tetapi kini dendanya diturunkan menjadi Rp 10.000.

Denda tersebut dibayar langsung di loket pembuatan. Menurut Oetje, sistem pembuatan akta kelahiran sudah lebih baik karena langsung jadi satu hari. “Makanya warga banyak datang disangkanya ada pemutihan, padahal bukan pemutihan,” ucap Oetje.

Pembatasan Motor Bakal Diterapkan BPTJ di Jalan Pajajaran Bogor

Admin Bogor Daily
-
0
Pembatasan Motor Bakal Diterapkan BPTJ di Jalan Pajajaran Bogor

BOGOR DAILY– Rencana pembatasan sepeda motor yang akan diuji coba di wilayah DKI Jakarta pada September mendatang, juga merambat ke daerah penyangga. Bogor termasuk salah satu wilayah yang diusulkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membatasi jalan protokol dari perlintasan kendaraan roda dua. Jika Menteri Perhubungan (Menhub) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyetujui, otomatis sepeda motor yang kini bebas melenggang bakal dilarang melintasi Jalan Pajajaran.

Berdasarkan data BPTJ, jalan yang diwacanakan jadi area pembatasan sepeda motor adalah Jalan Pajajaran di Bogor, Jalan Margonda di Depok, Jalan Sudirman di Tangerang, Jalan Juanda dan Jalan Raya Serpong di Tangerang Selatan serta Jalan Ahmad Yani di Bekasi.

Kajian mengenai pembatasan sepeda motor di jalan-jalan tersebut satu paket dengan perluasan area pembatasan sepeda motor di Jakarta yang mencakup Jalan Sudirman dan Rasuna Said.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, adanya wacana pembatasan sepeda motor di wilayah lain di sekitar Jakarta dilatarbelakangi adanya kajian tingginya biaya transportasi dan angka kecelakaan di daerah-daerah tersebut.

Selain itu, pembatasan sepeda motor diyakini akan mengurangi kepadatan lalu lintas. “Dampak ekonomi dari pembatasan sepeda motor di Jabodetabek cukup signifikan. Kami sudah ada kajian secara akademisnya, penurunan biaya transportasi bisa mencapai triliunan. Belum lagi dampak kecelakaan dan kemacetan juga bisa berkurang,” kata Bambang.

Hasil hitung-hitungan BPTJ, biaya transportasi yang bisa dihemat dari penerapan area pembatasan sepeda motor di beberapa jalan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya mencapai Rp21,2 triliun dalam kurun waktu 2018-2038. Sedangkan jumlah kecelakaan yang diprediksi akan berkurang mencapai 1,12 persen tiap tahun atau setara dengan 6.573 kecelakaan.

Sementara saat ini baru Pemprov DKI Jakarta yang sudah menerapkan pembatasan sepeda motor. Sejak Desember 2014 hingga kini, area pembatasan sepeda motor di Jakarta berlaku dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pemprov DKI berencana memperluas area pelarangan sepeda motor dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan. Bambang berharap ke depannya semua pemda di Jabodetabek bisa segera mengikuti langkah Pemprov DKI. “Kami akan terus sosialisasikan ke setiap daerah Jabodetabek agar pembatasan sepeda motor ini bisa dilakukan. Kami akan kirim surat ke masing-masing kepala daerahnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati membenarkan adanya wacana itu. Pihaknya telah diajak berdiskusi tentang adanya pembatasan motor di Jalan Pajajaran Bogor. Namun, hal itu belum dibahas Pemkot Bogor. “Itu baru ada pembahasan antara BPTJ dengan Dishub Jabodetabek,” kata Rakhmawati.

Sedangkan pihaknya sendiri baru akan membahasnya dengan jajaran Polresta Bogor Kota. “Kita baru akan bahas itu dengan polresta. Belum ada jadwalnya,” ujarnya. Sementara adanya usulan pembatasan sepeda motor di Pajajaran, menuai reaksi berbagai kalangan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi menilai sebagai wacana, konsep itu bisa diapresiasi. Hanya saja sarana dan prasarana perlu didukung. Sebab untuk menerapkan larangan sepeda motor masuk jalan protokol, maka harus ada jalan alternatif lainnya yang mendukung. “Memang seharusnya jalan motor dan mobil itu tidak digabung. Itu bagus, bisa meminimalisasi kemacetan. Tapi gimana dengan moda transportasi publik, apakah sudah mendukung? Kalau nggak ya Bogor cuma jadi kelinci percobaan,” kata Yus.

Ia pun menyindir soal program transportasi Pemkot Bogor yang selama ini jadi prioritas. Meski telah digembar-gemborkan, nyatanya hingga kini program rerouting dan konversi angkot tidak berjalan. “Saya kira harus fokus dulu dengan program yang sudah ada. Termasuk transportasi publiknya yang sekarang bangkrut itu dibenahi,” pesannya.

Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Yayat Supriatna mengakui rekomendasi BPTJ soal pembatasan sepeda motor perlu dikaji ulang. Sebab, saat ini sarana dan infrastrukturnya belum mendukung.

Ada tiga hal yang menjadi sorotan Yayat sebelum itu berlaku. Pertama, pemerintah harus menyediakan jalan alternatif R3 yang tembus sampai Tajur. Kedua, harus ada moda transportasi massal pengganti TransPakuan yang saat ini dalam proses pembenahan.

Ketiga, perlu kajian lebih matang, termasuk menjamin jika penggunaan moda transportasi massal di Bogor akan lebih murah dari mengendarai motor sendiri. “Kalau ketiga itu terpenuhi, mungkin bisa jadi pilihan soal larangan motor masuk ke Jalan Pajajaran sesuai usulan BPTJ. Tapi lebih baik ini dikaji ulang,” kata Yayat.

Hal senada juga diutarakan Pakar Pemerintahan Daerah Mihradi. Menurutnya, saat ini kebijakan larangan sepeda motor melinatsi Jalan Pajajaran belum mendesak. Justru ia meminta Pemkot Bogor melakukan pemetaan ulang terhadap ruas-ruas jalan untuk pengentasan kemacetan.

“Karena selama ini pemerintah itu bukan menuntaskan kemacetan, tetapi cuma memindahkan kemacetan saja. Ini bukti kalau kajian itu dari awalnya tidak komprehensif,” tandasnya. (kps/feb/run)

Kendaraan Dinas Ditarik, Anggota DPRD Leluasa Kredit Mobil

Admin Bogor Daily
-
0
Kendaraan Dinas Ditarik, Anggota DPRD Leluasa Kredit Mobil

BOGOR DAILY- Di balik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, memunculkan cerita baru. Demi kenaikan tunjangan operasional, seluruh anggota wakil rakyat di Kabupaten Bogor mengikhlaskan mengembalikan kendaraan plat merah yang mereka tumpangi selama ini. meski begitu, anggota dewan yang belum memiliki mobil punya kesempatan untuk mengajukan kredit mobil dengan tunjangan operasional yang diusulkan Rp 7,5 juta.

Menurut sumber di DPRD, ditariknya mobil dinas dewan bisa jadi keuntungan bagi [ara wakil rakyat. Sebab, jika mobil dinas dipakai dewan, maka itu akan menjadi aset pemerintah. Itulah alasan anggota dewan menginginkan agar mereka cukup dijamin tunjangan transportasi yang diusulkan seebsar Rp7,5 juta.

“Ya dewan pintarlah, pilih mentahnya. Kalau dikasih mobil dinas, kan itu nantinya bisa ditarik kalau mereka sudah enggak jadi dewan. jadi mending dikasih uangnya, mereka bisa kredit mobil dan jadi hak milik,”kata sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda kenaikan gaji dewan, Kukuh Sri Widodo membenarkan soal pengembalian 46 kendaraan plat merah yang ditunggangi anggota dewan selama ini. Sehingga, setelah Raperda ini ditetapkan atau disahkan melalui rapat Paripuna, seluruh kendaraan itu akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “46 semua ditarik kecuali kendaraan pimpinan. Setelah Paripuna ditariknya. Nantinya kita tidak mengendarai kendaraan plat merah lagi, tapi menggunakan kendaraan pribadi masing-masing,” kata Kukuh.

Kukuh menjelaskan, dari hasil pembahasan ada dua tunjangan yang mengalami kenaikan. Yakni, dari tunjangan operasional dan reses. Khusus untuk tunjangan dana reses, kenaikan terjadi hingga Rp10 juta per satu kali reses. “Jadi total tunjangan reses kita itu sekarang Rp26 juta, dulunya Rp16 juta. Setahun kan tiga kali, berarti Rp26 juta dikali tiga dan hasilnya Rp78 juta pertahun,” jelas dia.

Terkait dana tunjangan reses itu belum bisa dikatakan cukup bagi anggota dewan yang lainnya. Karena, dalam satu kali reses, pihaknya minimal mengeluarkan anggaran sebesar Rp50 juta. Anggaran itu diperuntukan untuk menyewa tenda, sound system, makan dan minum, sewa kursi serta mengundang masyarakat. “Itu masih tekor sebenarnya. Karena kita juga masih harus nombok kalau reses,” tuturnya.

Kukuh menambahkan, untuk perkembangan raperda, saat ini sedang proses pengkajian atau koreksi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Sedangkan, untuk draft sudah selesai, dalam artian pihaknya hanya tinggal menunggu payung hukum yang disesuaikan dengan Pemprov Jabar. “Lagi dikaji provinsi di bagian biro hukum. Untuk nominal belum ketahuan, soalnya kita juga masih harus mengikuti provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPKBD Kabupaten Bogor Didi Kurnia menjelaskan, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, disitukan ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh anggota dewan. Seperti, apakah masih tetap mau menggunakan kendaraan atau diganti menjadi tunjangan operasional. Karena, anggota dewan memilih untuk tunjangan operasional, tentu kendaraan dinas yang dipakainya selama ini akan ditarik pemerintah daerah. “Kita akan tarik ketika Raperda sudah ditetapkan melalui paripurna. Kalau bulan ini sudah selesai berarti kita tarik sekarang, tapi kalau selesai Desember berarti di awal tahun,” kata Didi.

Menurut mantan kepala Inspektorat Kabupaten Bogor ini, setelah ke-46 kendaraan dinas milik anggota dewan diambil. Nantinya kendaraan ini akan didistribusikan lagi pemerintah kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, diberikan kepada pejabat di kecamatan, karena kendaraan mereka saat ini sudah banyak yang tidak layak untuk digunakan. “Mobil anggota dewan kan merk Toyota Rush, berarti akan diberikan kepada pejabat eselon 3,” tutupnya.

Bupati Dipanggil Jokowi, PKL Puncak Cuma Tertampung Setengah

Admin Bogor Daily
-
0
Bupati Dipanggil Jokowi, PKL Puncak Cuma Tertampung Setengah

BOGOR DAILY– Rencana pelebaran Jalan Puncak menjadi empat lajur membuat Bupati Bogor Nurhayanti dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pemanggilan itu, pemerintah daerah diminta memastikan pengosongan lahan hingga proses pelebaran jalan bisa dilakukan September mendatang.

“Saya sudah dipanggil Pak Jokowi bahwa ini merupakan prioritas. Alhamdulillah mendapat perhatian dari pemerintah pusat, jadi dioptimalkan sambil nanti bertahap,” katanya.

Sementara terkait relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), dari ribuan orang yang menaruh harapan dari jualan itu, baru 400 pedagang yang siap ditampung. Padahal, hasil penghitungan ada sekitar 1.243 pedagang yang selama ini berjualan. Artinya, masih ada sekitar 843 yang nasibnya belum jelas.

Untuk pedagang yang ditampung, titik yang telah siap diisi yakni di area  Gunung Mas. Nantinya, pengelolaan PKL ini langsung ditangani PT Sayaga Wisata.

Dirut PT Sayaga Wisata Supriyadi Jufri mengatakan, ratusan pedagang yang ditampung itu sesuai hasil rapat pembahasan terakhir. PKL ini, lanjut Supriyadi, tersebar atau biasa berjualan di wilayah Taman Safari hingga Telaga Warna, tepatnya di perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. “Kita menampung sekitar 400 PKL. Luasan lahannya 6 hektaran,” kata Supriyadi.

Ia mengungkapkan, untuk konsep sesuai permintaan Presiden Jokowi, lokasi di Gunung Mas akan dijadikan rest area. Namun tempat itu pun tidak sekadar rest area, melainkan harus ada daya tariknya seperti wisata kuliner dan lain sebagainya. “Dominan memang PKL tapi tidak seperti pasar. Harus ada yang menarik seperti tempat makan yang representatif. Intinya ada daya tariknya,” ucapnya.

Jika lokasi Gunung Mas apakah akan ramai didatangi pembeli, Supriyadi mengaku jika tempatnya bagus, tentu pihaknya yakin lokasi itu akan ramai. Apalagi posisi rest area ini sendiri berada di atas yang dari jalan raya pun terlihat. “Memang rest area pasti ke dalam. Namun yang pasti tempatnya representatif. Gantole yang jauh dari jalan saja ramai sama pengunjung, apalagi rest area,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui rencana pelebaran jalan yang akan dilakukan September ini. Sebab, informasi terakhir yang didapatnya, untuk PKL ini belum selesai di urusan lahannya. Sedangkan sebelum relokasi dilakukan, tentu harus sudah ada MoU atau kerja sama yang terjalin antara pemerintah dengan pemilik lahan. “Kalau saya belum tahu kalau sudah harus dipindahkan. Info terakhir kita juga belum ada penyerahan lahan secara resminya. Tapi kita yakin ini akan segera terselesaikan, karena yang saya dengar terakhir persoalan ini sudah ditangani lintas kementerian,” akunya.

Ia juga berharap sistem yang digunakan dalam pengelolaan di Gunung Mas nanti lebih ke pinjam pakai. Mengingat PKL ini tidak bisa dibebankan komersial. “Kami sih penginnya pinjam pakai, baru seperti apanya dengan pemilik lahan dibicarakan. Mau itu ada retribusi yang diberikan atau apa ada penambahannya,” ujarnya.

Sementara anggota Komite Perencanaan Kabupaten Bogor Yayat Supriatna meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secepatnya menyelesaikan persoalan lahan ini. Sebab, persoalan PKL ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dicarikan titik temunya. “Persoalan administrasi bisa dilakukan secara perlahan, masa kayak gini disoal terus. Buat komitmen bersama dulu saja,” kata Yayat.

Ia pun meminta bupati menggunakan kebijakannya jika persoalan ini tidak menemui titik terang. Mengingat program berjalan ini merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dan daerah. “Bupati bisa melakukan itu diskresi. Mau sampai kapan kalau begini saja. Harus ada tindakan dan ketegasan untuk penyelesaian ini,” pesannya.

1...8,9628,9638,964...9,265Page 8,963 of 9,265

Bogordaily.net | Indonesiadaily.net | Selebgram.net | Bogoran.com | Cekisu.com | Daulatrakyat.com | Didikpos.com | Dimanakita.com | Lihatjabar.com | Thejabodetabek.com

Redaksi | Pedoman Media Siber | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Kontak | Medsos