Wednesday, 8 April 2026
Home Blog Page 8982

Sarjana Nganggur Makin Membeludak di Bogor, Ini Datanya

BOGOR DAILY– Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan yang baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor menunjukkan angka angkatan kerja (pencari kerja sarjana) yang menganggur masih tinggi.

Data terakhir menyebutkan  ada 41.515 warga di kota ini yang masih berstatus penggangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Samson Purba mengatakan, tingginya pengangguran bisa dilihat dari jumlah pencari kerja yang terus membludak setiap tahun.

“Jumlah pencari kerja yang datang ke kami saja mencapai 1.813 orang.” ujarnya di sela-sela Job Fair di Gedun Wanita, Jalan Sudirman, Rabu (19/7/17).

Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat itu, pihaknya menyediakan 2.500 lowongan pekerjaan.

Dimana, ada 30 perusahaan baik dari Kota Bogor atau pun luar kota yang membuka lowongan. Dari lowongan yang tersedia, perusahaan perbankan, industri dan perhotelan masih mendominasi.

Pantauan wartawan koran ini, di lapangan, kegiatan yang dijadwalkan  pukul 08.00 WIB ini telah dipadati oleh ribuan job seeker yang datang dari berbagai kalangan. Mulai tamatan SMA hingga fresh graduate.

Para pelamar yang datang pun tidak semuanya pengangguran. Beberapa diantaranya ada yang sebelumnya telah bekerja namun resign dari tempat kerjanya dan memilih mencari pekerjaan lain. Seperti yang diungkapkan Wahyu Eko (20) dan Muhammad Noval Saputra (18).

Mereka sebelumnya telah mempunyai pekerjaan, tetapi berhenti di tempat kerja dan mencoba mencari pekerjaan lain. “Saya ingin mencari kerja. Kebetulan baru resign dari tempat kerja sebelumnya.” cetus Wahyu.

Asik.., Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus

BOGOR DAILY– Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor. Dispenda Provinsi DKI Jakarta tengah menggelar penghapusan biaya balik nama dan denda pajak kendaraan bermotor.

Menurut Direkrut Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Halim Pagarra, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan berlaku mulai 19 Juli hingga 31 Agustus 2017.

“Wajib pajak cukup membayar pokoknya saja,” kata Kombes Halim kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/7).

Halim menjelaskan, program ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 34 Tahun 2017. Yakni tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak.

“Kegiatan ini ingin menarik para wajib pajak untuk sadar dan taat bayar pajak. Jadi bukan hanya mengejar target belaka,” terang Halim.

Masyarakat, bisa menikmati program tersebut dengan cara mendatangi kantor langsung kantor Samsat di seluruh daerah di Provinsi DKI, Unit Pelaksana Teknis, gerai, atau saat program Samsat Keliling (Samling) dan pembayaran melalui sistem Samsat online (e-Samsat).

Khusus untuk proses bea Balik Nama wajib pajak dianjurkan untuk langsung mendatangi kantor Samsat terdekat, karena harus melewati tahapan-tahapan khusus seperti proses pelayanan cek fisik dan pendaftaran di loket BBN II.

“Untuk proses perpanjangan pajak tahunan bisa diproses langsung ke gerai Samsat atau di Samling, namun jika balik nama harus ke gedung Samsat,” tutur Kombes Halim Akpol angkatan 87 ini.

Untuk mengantisipasi membludaknya pemohon di kantor Unit Samsat Wilayah Hukum PMJ  setelah bergulirnya program ini, Kasubdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) AKBP Sumardji menyiapkan solusinya.

“Jika membludak (Wajib Pajak) kami telah menyiapkan solusi dan antisipasi sejak dua minggu lalu, baik ketersediaan logistik STNK dan antrian semuanya sudah terukur,” ujar AKBP Sumardji.

Tak lupa AKBP Sumardji menghimbau kepada wajib pajak untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah meminta bantuan pada oknum calo karena pelayanan Samsat kini makin modern dan Inovatif.

“Manfaatkan program ini dan kami minta agar tidak mempercayakan pengurusan berkas kendaraan dengan oknum calo ya, karena petugas kami selalu siap membantu anda,” pungkasnya.

Tolak Perppu Ormas, 28 Kelompok Massa Demo di Tugu Kujang

BOGOR DAILY-Sebanyak 28 organisasi masyarakat (ormas) di Kota Bogor turun ke jalan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Kamis (20/7/2017) pagi.

Aksi yang digelar di sekitar Tugu Kujang, Jalan Pajajaran Kota Bogor ini diikuti sekitar 600 orang. Tampak sejumlah  spanduk bertuliskan ‘Tolak Perppu’.

Menurut Ahmad Ramdani Korlap acara, massa akan menuntut penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Massa meminta pemerintah tidak membubarkan ormas.

“Point yang kami khawatir dengan adanya Perppu ini, malah dijadikan alat legimitasi oleh pemerintah untuk membubarkan ormas yang tidak sepaham,” ujarnya

Ahmad Ramdani menilai penerbitan Perppu tersebut merugikan ormas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa membawa atribut massa spanduk dan bendera. Sejauh ini lalu lintas di seputar Tugu Kujang relatif lancar di seputar lokasi aksi.   Acara ini akan berakhir hingga pukul 12.00 WIB.

Pengedar Narkoba Makin Marak, Kabupaten Bogor Juara 2 Se-Jabar

BOGOR DAILY-Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Kabupaten Bogor cukup mengkhawatirkan. Bumi tergar beriman masuk ke dalam peringkat kedua tindak peredaran narkotika se-Jawa Barat (Jabar). Hal ini diketahui saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017 yang diselenggarakan di Lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, kemarin.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky mengatakan, hal yang wajar apabila Kabupaten Bogor memasuki peringkat kedua pemberantasan narkotika di Jabar. Alasannya, karena padatnya jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bogor yang termasuk kabupaten terpadat di Indonesia. “Tapi jika melihat dari situ (dari terpadat penduduknya Kabupaten Bogor masuk ke peringkat kedua, red), berarti upaya dari sisi pencegahan yang dilakukan oleh kita sudah membuahkan hasil,” kata Dicky.

Oleh karenanya, pihaknya akan terus melakukan kerjasama dan bersatu dengan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah bumi tegar beriman. Dalam artian, pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, melainkan melibatkan seluruh element masyarakat. “Dari setiap pertemuan dan silaturahmi bersama masyarakat kita juga selalu menitipkan bahaya narkoba bagi masyarakat. Makanya akan kita terus suarakan untuk antinarkoba ini agar anak-anak dan tetangga kita tidak terjerumus barang haram ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai kost-kostan maupun kontrakan yang berada di wilayah mereka masing-masing. Sebab, pengedar narkoba kebanyakan bertempat tinggal di kedua tempat itu. “Kita juga menggandeng pemda untuk melakukan operasi yustisi. Intinya mereka (pengedar narkoba) akan terus kita pantau setiap hari,” imbuhnya.

Ia menambahkan, untuk sanksi tentunya para pelaku pengedar narkoba sudah diberikan sanksi secara tegas. Sehingga, untuk pelaksanaan pencegahan narkoba akan terus diintenskan ke setiap wilayah. “Kita terus katakan perang terhadap narkoba. Kita juga akan terus tingkatkan kualitas agar mereka tidak semakin besar. Kita juga berharap kesadaran masyarakat akan terus meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk lebih menggiatkan lagi upaya untuk melakukan operasi pencegahan masuknya barang barang haram khususnya ke wilayah Kabuapaten Bogor. “Saya ingin agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu padu untuk bahu membahu memerangi penyalahgunaan narkoba, demi menyelamatkan bangsa dari kerentananan sosial akibat penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.

Lama Nunggu KTP-el, Ini Penjelasan Disdukcapil Kabupaten Bogor

BOGOR DAILY– Ratusan ribu warga Bogor masih menunggu kepastian kapan proyek penyediaan KTP elektronik (KTP-el) kembali normal. Akibat tersandung proyek E-KTPP tersandung  korupsi, dampaknya ,menular ke Kabupaten Bogor lantaran tersendatnya pendistrbusian blanko.

Dari data Disdukcapil Kabupaten Bogor per 28 Juni 2017, ada sebanyak 4.189.532 jiwa yang tercatat menjadi warga Kabupaten Bogor. Sementara, yang wajib ber e-KTP hanya ada sebanyak  3.099.343 jiwa. Dari total itu, warga yang sudah memiliki e-KTP baru ada sekitar 2.993.637 orang. Sedangkan, yang belum memiliki e-KTP ada sebanyak 305.165 jiwa.

“Data ini (yang belum e-KTP) dari pihak yang belum melakukan perekaman dan belum di cetak,” kata Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data di Disdukcapil Kabupaten Bogor Tatik.

Sementara itu, Kepala Seksi Identitas Penduduk di Disdukcapil Kabupaten Bogor, Endah Handayani menjelaskan, sejak Mei lalu Pemerintah Pusat telah mendistribusikan sebanyak 40 ribu blanko baru untuk Kabupaten Bogor. Blanko ini ditunjukan bagi peserta e-KTP yang sudah melakukan perekaman sejak Juni, Juli serta Agustus 2016. “Sudah kita sebar sejak Mei lalu. Terakhir mencetak untuk peserta yang mendaftar di bulan Agustus, tapi itu juga belum semuanya,” kata Endah.

Menurutnya, pembagian blanko ini diserahkan langsung kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan catatan, disesuaikan dengan permintaan permohonan masing-masing Kecamatan. “Contoh kaya Kecamatan Cibinong dan Citeureup itu beda dengan Kecamatan Sukamakmur, makanya tidak bisa disamakan. Tapi yang pasti kita mencetak untuk pendaftar di bulan Juni, Juli dan Agustus 2016,” ucap dia.

Endah juga menuturkan, beberapa hari belakangan ini Disdukcapil Kabupaten Bogor kembali mendapatkan blanko sebanyak 2.500 dari Pemerintah Pusat. Blanko ini diberikan untuk para peserta yang sudah melakukan perekaman di Agustus 2016. “Kita distribusikan untuk yang merekam di Agustus. Soalnya dari yang 40 ribu buat yang Agustus tidak tercover semua, hanya sedikit saja,” tuturnya.

Ia berharap, kekurangan blanko ini bisa segera teratasi. Karena, pihaknya pun tidak mau menunda pekerjaan jika memang blanko sudah ada. “Kalau blanko sudah ada tapi kita tahan-tahan itu berdampak kepada kerjaan kita juga. Kalau ada pasti kita cetak dan tidak mungkin ditunda-tunda. Intinya kalau blanko sudah mau habis kita mengajukan pengajuan tambahan lagi ke kementerian,” kata Endah.

 

Taman Rp5 Miliar Dibangun Tahun Ini di Cibinong

BOGOR DAILY– Kabar gembira datang untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Situ Plaza Cibinong yang digadang-gadang dapat menjadi ikon di pusat wilayah Bumi Tegar Beriman akan segera dibangun. Pembangunan akan dimulai awal bulan nanti dan ditargetkan selesai pada akhir tahun nanti. “Akhir bulan ini atau awal bulan Agustus mulai dibangun, tapi yang bangun dari pusat,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor Ajat Jatnika.

Menurutnya, memang pembangunan taman yang berlokasi di belakang Gedung DPRD Kabupaten Bogor ini mundur dari waktu yang sudah ditentukan, target awal dibangun pada Mei dan selesai November tahun ini. Kemunduran ini terjadi lantaran adanya gagal lelang dalam pelelangan di Pemerintah Pusat. “Harusnya November sudah bisa dibuka (resmikan), ngaret karena mengalami gagal lelang. Intinya tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat,” ujarnya.

Ajat menjelaskan, untuk program Situ Front City ini, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor mempunyai cara tersendiri untuk mencari donatur pembangunan. Diantaranya, berkoordinasi dengan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, dengan cara menawarkan konsep yang dimiliki. Semisal, ke DKI ditawarkan untuk melakukan penyodetan dengan keuntungan bagi mereka situ ini bisa menampung air lebih banyak dan Jakarta tidak akan kebanjiaran. Sedangkan, ke Pemerintah Pusat terkait pengembangan wilayah karena Bappenas yang memiliki kewenangannya.

“Untuk pintu keuangan pembangunan kita melakukan dengan cara government to government. Kita sedang koordinasi terkait ini dan tinggal bagaimana kita bersama-sama mendorong Cibinong mempunyai karakteristik geografis yang berbeda dengan kota lain,” kata Ajat.

Namun pihaknya belum memprioritaskan memasarkan pembangunan program Situ Front City kepada pihak swasta. Karena, Pemkab Bogor saat ini masih menggenjot dan mengejar skala prioritas terkait pendidikan dan kesehatan. “Kalau ke swasta kita lebih mengenalkan konsep melalui kegiatan yang difasilitasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi),” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menggenjot realisasi rencana program Situ Front City. Program yang mengedepankan kearifan budaya lokal, meningkatkan aktivitas dan interaksi publik ini mulai digarap tahunini. Untuk progres awal Situ Front City, pemerintah terlebih dulu akan membangun Situ Plaza Cibinong dengan anggaran sebesar Rp5 miliar. Dari anggaran itu, pihaknya akan memfokuskan kepada pengerjaan taman di lahan seluas satu hektare tersebut.

“Kemungkinan Mei ini pengerjaannya. Sekitar enam bulan. Sudah ada perusahaannya, tapi yang melelangkan pemerintah pusat,” kata Ajat.

Menurut Ajat, sebenarnya untuk pembangunan Situ Plaza Cibinong ada dua kegiatan yang dilakukan, yakni pembangunan taman dan plaza. Pembangunan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp10 miliar. Namun karena pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp5 miliar, maka pembangunan awal yang akan dilakukan adalah pengerjaan taman di sekitar lingkup DPRD Kabupaten Bogor. “Kalau sisanya dari APBN tahun depan. Tapi, kalau kita mau cepat kita akan lakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui CSR. Konsep bupati sih seperti itu dalam waktu dekat ini, biar cepat,” ucapnya.

Ajat menjelaskan, konsep yang dimiliki dari Situ Plaza Cibinong adalah privat menjadi publik. Sehingga melalui konsep itu nantinya pemerintah akan membangun beberapa taman ramah anak dan fasilitas pendukung lainnya. “Situ ini dibuka untuk dijadikan ruang publik. Tempat warga berinteraksi dan membuka wajah situ pemda,” jelasnya.

Satpol PP Tutup Paksa 13 Bangunan di Sukamakmur

BOGOR DAILY– Belasan bangunan liar (Bangli) di Kecamatan Sukamakmur gruduk Satpol PP, rabu (19/7/17). Sebanyak 13 unit bangli berupa rumah dan vila milik warga Jakarta ini disegel petugas penegak Perda tersebut.

“Para pemilik tidak bisa memperlihat izin. Bangunan ini terbukti melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang IMBG dan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum,” ujar Kabid Binariksa Pengendalian Oprasi Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho.

Karena melanggar, Agus berencana membawa temuan dalam operasi ini ke meja hijau. Dengan kata lain, pihaknya akan di proses untuk di bawa ke pengadilan. “Nanti akan disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan,” ucapnya.

Dalam operasi itu, bangunan yang melanggar berupa restoran Bukit Batu Puncak 2 yang dikelola CV Bangun Persada milik Yudho Pianto. Saat ini, bangunan telah ditempeli segel sehingga tidak dapat beroperasi.

“Totalnya 13 bangunan di atas lahan dua hektare yang berdampingan dengan Curug Ciherang, Desa Wargajaya,” tegasnya. Namun, upaya penertiban bukan tampa protes dari warga setempat.

Mereka menilai tindakan Satpol PP ini merugikan karena bangunan ini menjadi tempat mencari napkah. “Banyak bangunan melanggar, kenapa harus tempat kami bekerja yang disoroti. Bagaimana nasib kami nanti,” ujar Asep, warga sekitar.

Asep berharap, Satpol PP dapat bersikap arif dengan tidak tebang pilih dalam menegakan peraturan. Sehingga, dalam upaya eksekusi masyarakat tidak dikorbankan.

“Jika lahan pekerjaan kami disetop operasinya, ini jelas merugikan. Satpol PP harusnya melakukan hal sama pada bangunan lain,” harapnya.

Proyek Tol Borr Dikebut, PT MSJ Bayar Kompensasi Rp15 Miliar

BOGOR DAILY- Direktur Utama PT. Marga Sarana Jabar (MSJ), Hendro Atmodjo mengungkapkan, proyek jalan tol sepanjang 2,8 KM dengan waktu pelaksanaan 510 hari kalender tersebut dikebut selama 100 hari kalender. Sehingga dari rencana semula pelaksanaaan 17 bulan dipangkas menjadi 14 bulan dan rampung akhir Februari 2018 mendatang.

“Nah, percepatan pembangunan 100 hari sejalan dengan strategi nasional sehingga kami bisa segera melanjutkan ke proyek jalan tol BORR seksi IIIA dari simpang Yasmin sampai wilayah Semplak sepanjang 3,5 km. Jika semua perizinan selesai, maka seksi IIIA bisa dimulai pekerjaaannya pada April 2018,”ungkap Hendro kepada awak media pada Rabu (19/7/2017) siang di proyek BORR.
Ia melanjutkan, untuk proyek jalan tol BORR seksi IIIB (Kayumanis- Salabenda) sepanjang 1,5 km sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2021. Sehingga jalan tol BORR ini nantinya dapat menghubungkan antara kota Bogor dengan Depok. Ini menjadi alternatif kejenuhan orang depok yang memakai Jagorawi, jalan BORR ini alternatifnya.
“Koneksi jalan layang (junction) juga akan dilakukan di tol Jagorawi antara gerbang Sentul Selatan dengan Sentul Barat. Namun, untuk pembangunan jalan layang ini dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga. Ini mempermudah akses Depok ke Bogor,” tambahnya.
Hendro menjelaskan, bahwa dengan adanya percepatan 100 hari kalender tersebut membuat PT. MSJ harus memberikan kompensasi kepada PT. Wijaya Karya selaku kontraktor sebesar 2 persen atau Rp15 miliar dari nilai kontrak Rp852 miliar.
“Untuk itu kami berharap progres pembangunan jalan tol ini bisa sudah mencapai 50 persen pada bulan September 2017 nanti. Percepatan pekerjaan ini sebagai upaya kami dalam mengatasi kemacetan di sekitar Jalan Soleh Iskandar,”jelasnya.
Hendro menegaskan, pihaknya saat ini baru akan berbicara dengan masyarakat untuk seksi III, pembebasan lahan akan mulai dilakukan kalau proyek seksi IIb rampung. “Untuk pengelolaan pohon diseksi III ini tidak ada yang ditebang, tapi semua akan dibowling dan yang tidak perlu di tebang bisa tetap berdiri,” terangnya.
Sementara itu, Manager Projects PT. Wijaya Karya, Ali Afandi mengatakan, progres pembangunan fisik jalan tol BORR seksi IIB baru mencapai 30 persen. Saat ini sudah terpasang box grider dua lajur sepanjang 200 meter.
“Terkait dengan utilitas yang ada disekitar proyek kami, kami sudah berkoordinasi dengan PLN atau pihak pemilik lainnya. Kami mengharapkan utilitas ini bisa mulai dikerjakan diakhir bulan Agustus 2017 nanti,”tandasnya.

Ada Dua Mobil Tabrakan di Tol Jagorawi Arah Bogor

BOGOR DAILY- Tabrakan dua mobil terjadi di Tol Jagorawi arah Bogor. Kecelakaan ini diduga dikarenakan adanya mobil yang mengalami pecah ban sehingga menabrak kendaraan lainnya.

“Ada tabrakan dua kendaraan di lajur kanan di Tol Jagorawi arah Bogor. Diduga karena kendaraan pecah ban dan menabrak kendaraan lainnya,” kata petugas call center NTMC Polri, Fajar, Rabu (19/7/2017) pukul 15.31 WIB.

Dia mengatakan kecelakaan tersebut berada di KM 07 atau kawasan Dukuh. Dua kendaraan yang terlibat tersebut kini tengah dalam penanganan petugas.

“Mobil yang pecah ban informasinya mobil NAV1. Lalu menabrak kendaraan Granmax yang ada di depannya. Belum diketahui identitas kendaraan dan soal adanya korban dari kecelakaan ini. Petugas masih melakukan penanganan,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi lalu lintas di Tol Jagorawi terpantau ramai lancar. “Kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan berarti untuk ke arah Bogor. Begitu juga untuk ke arah Jakarta juga terpantu ramai lancar,” ucap dia.

Pemprov Cicil Duit Pembebasan Lahan Bendungan Ciawi

BOGOR DAILY– Pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Ciawi  dan Sukamahi kini sudah memasuki tahap II.

Pembebasan lahan yang dilakukan ini baru menginjak satu desa di masing-masing bendungan yakni Desa Cipayung untuk bendungan Ciawi dan Desa Sukakarya untuk Bendungan Sukamahi.  Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, menjelaskan proes pembebasan lahan  terus dilakukan secara bertahap.

“Alhamdulillah hari ini diperkirakan 1,4 ha dengan 31 bidang. Ini pembebasan lahan yang kedua, sisanya masih banyak dan akan terus kita lakukan,” ungkap Iwa di kantor Kecamatan Megamendung, Selasa (18/7/2017).

Iwa menuturkan bahwa pembebasan itu diharapkan bakal rampung tahun 2017 dan pembangunan dilakukan secara paralel.

“Pembebasan tahun 2017 ini diharapkan tuntas. untuk pembangunan kita lanjutkan tahun 2017 jadi ketika dibebaskan sebagian, sebagian dilakukan konstruksi, paralel,” jelasnya.

Berikut data pembebasan tahap I dan II.

– Bendungan Ciawi (Cipayung)

Total luas: 89,42 Ha / 899 bidang.

Pembayaran tahap I: Desa Cipayung, 25 bidang, luas 0,30 Ha, Rp 8,575 milyar.

Pembayaran tahap II: Desa Cipayung, 78 bidang, luas 5,72 Ha, Rp 71,912 miliar.

– Bendungan Sukamahi

Total luas: 46,56 Ha / 620 bidang.

Pembayaran tahap I: Desa Sukakarya, 75 bidang, luas 4,5 Ha, Rp 22,164 miliar.

Pembayaran tahap II: Desa Sukakarua, 31 bidang, luas 1,04 Ha, Rp 8, 023 miliar.