Monday, 6 April 2026
Home Blog Page 8986

Gawat! Kabupaten Bogor Krisis 2.350 Guru SMP

BOGOR DAILY-Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengatakan, masalah kekurangan staff pengajar atau guru pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Bogor sudah lama terjadi. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kekurangan guru terjadi pada semua mata pelajaran dengan total kekurangan mencapai 2.350 guru.

Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Ngudiyanta, jumlah siswa SMP Negeri di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 76.611 yang tersebar di 88 sekolah atau 1.992 rombongan belajar (kelas). Dari jumlah tersebut, lanjut dia, dibutuhkan 4.084 guru. Namun saat ini baru ada sekitar 1.734 guru.

“Jadi guru yang kurang itu sekitar 2.350 staff pengajar. Itu yang PNS ya, saat ini kurang guru itu disiasati dengan guru honorer,” jelas Ngudiyanta, Selasa (11/7).

Ngudiyanta mengklaim, untuk mata pelajaran (mapel) SMP ada sebanyak 14 yang semuanya mengalami kekurangan guru. Untuk mapel yang paling banyak kurang, lanjut dia, yakni Bimbingan Konseling dengan total kebutuhan 510 guru. Saat ini baru ada 83 guru saja.

Untuk guru agama sendiri, lanjut dia, total yang dibutuhkan 249 guru, namun baru terisi 112 guru. “Ini kan karena dari 2014 belum ada pengangkatan lagi,” kata dia.

Dia menyebut, kekurangan guru tersebut juga dirilis di situs resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang juga terhubung ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bogor dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sehingga, problematika kurangnya guru dipastikan sudah diketahui oleh pemerintahan pusat.

Pasca Tabrakan Maut Cimande, Polisi Razia Jalur Bogor-Sukabumi

BOGOR DAILY Pasca tabrakan truk maut di Tanjakan Cimande yang merenggut tiga nyawa, jajaran Kepolisian Resor Bogor menggelar razia gabungan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

Razia yang dilakukan di lokasi kecelakaan menyasar kendaraan angkutan barang yang melintas jalur Bogor-Sukabumi tepatnya di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Kendaraan truk dan pick up yang melintas diberhentikan petugas untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraan, uji KIR, dan kondisi kendaraan.

Agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, anggota Satlantas Polres Bogor dan Dishub mengecek kondisi mesin, ban, dan lampu hingga mengukur tonase.

Dari hasil razia, petugas menjaring 30 kendaraan angkutan barang karena melebihi tonase, tidak layak jalan, KIR mati dan tak bisa menujukkan surat kendaraan.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Anaga Budiharso menjelaskan, ke-30 kendaraan yang melanggar aturan terdiri dari truk dan pikap yang mengangkut pasir, tanah, dan lainnya.

“Selain kelebihan tonase, yang terjaring juga tidak membawa kelengkapan surat, dan tidak ada SIM serta STNK,” kata dia usai razia, Selasa (11/7/2017).

Semua pelanggaran kelebihan muatan, tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK dilakukan penilangan. “Sanksi terberat kendaraannya kami kandangkan,” ujar Anaga.

Menurut Anaga, operasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan para pengusaha. Operasi kelebihan muatan, sambung dia, juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sering terjadi di jalur Bogor-Sukabumi itu.

Seperti kejadian Senin kemarin, truk bermuatan tanah bergerak mundur karena tidak kuat menanjak akibat kelebihan muatan sehingga menabrak lima kendaraan. Tiga nyawa melayang seketika dan dua orang luka berat.

“Karenanya razia ini dilakukan agar kejadian kemarin tidak terulang lagi,” kata dia.

Operasi tersebut juga akan terus dilaksanakan khususnya di lokasi-lokasi yang selama ini sering dilewati kendaraan angkutan.

“Kami akan terus lakukan razia di jalur yang sering dilalui kendaraan angkutanyang melanggar tonase,” kata Anaga.

Said Aqil dan Pengurus PBNU Datangi Gedung KPK

BOGOR DAILY–  Dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir deras dari berbagai kalangan. Terlebih, saat KPK harus menghadapi perlawanan dari Pansus Angket DPR RI.

Hari ini (11/7), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan bertandang ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Romobongan rencananya dipimpin langsung Ketua Umum PBNU KH Aqil Siradj.

“Pagi ini Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj beserta sejumlah pengurus mendatangi KPK untuk berdiskusi dengan Pimpinan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Menurut Febri, diskusi yang dilakukan PBNU dengan KPK itu terkait dengan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun, kata Febri, dukungan yang diberikan tidak hanya terkait pansus angket.

“Diskusi dan support secara umum,” ujar Febri.

Diberitakan sebelumnya, pansus angket telah mulai bekerja menjalani serangkaian kegiatan terkait pengawasan tugas KPK.

Pada Kamis, 6 Juli lalu, anggota pansus mendatangi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan berbincang dengan sejumlah terpidana kasus korupsi. Tujuannya, untuk mengetahui seperti apa proses hukum yang mereka alami saat penyidikan di KPK.

Mereka yang diwawancarai antara lain terpidana kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan, OC Kaligis, mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno.

Ada juga adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar.

Senin (10/7) kemarin  Pansus Angket kembali bergerilya. Dua pakar hukum dihadirkan langsung untuk mengikuti sidang pansus angket KPK di DPR. Mereka adalah Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita.

Semua Saksi Meringankan Firza Dibatalkan, Ini Alasannya

BOGOR DAILY– Kuasa hukum Firza Husein, Aziz Yanuar, mencabut saksi-saksi yang akan memberikan keterangan meringankan untuk kliennya dalam kasus pornografi ‘baladacintarizieq’. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pengeroyokan terhadap saksi ahli IT dari ITB yang diajukannya, Hermansyah, pada Minggu (9/7) kemarin.

“Karena peristiwa yg menimpa beliau (pengeroyokan terhadap Hermansyah), kita memutuskan membatalkan seluruh saksi yang rencananya kita ajukan,” kata Aziz saat mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/7).
Aziz pun menuturkan pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan di tahap penyidikan. “Kita tidak akan mengajukan saksi yang meringankan di tingkat penyidikan,” ujarnya.
Sebelumnya, kuasa hukum Firza diminta menghadirkan saksi yang akan meringankan kliennya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, pukul 11.00 WIB siang ini. Karena seluruh saksi dibatalkan, maka agenda pemeriksaan diganti dengan pemeriksaan keterangan tambahan. 
“Salah satunya memastikan siapa yang akan kita ajukan untuk saksi meringankan Firza. Rencananya dua atau tiga. Rencananya aja,” kata Aziz.
Aziz pun berharap berkas pemeriksaan kliennya cepat selesai sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. “Soal waktu kurang paham karena pihak kepolisian dan kejaksaan yang koordinasi. Enggak lama sih, mungkin 1 atau 2 prosedur lagi,” kata dia.
Firza Husein dan Rizieq Sihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi ‘baladacintarizieq’. Firza telah menjalani beberapa kali pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sementara Rizieq sendiri saat ini sedang berada di Yaman dan belum pernah memenuhi panggilan  pemeriksaan dari polisi.

Nyalon Gubernur, Aher Suruh Iwa Karniwa Mundur dari Sekda

BOGOR DAILY– Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa telah resmi mendaftar sebagai calon dalam Pilgub Jabar melalui PDIP. Namun, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan Iwa harus mundur dari jabatannya sebagai Sekda jika resmi menjadi cagub.

“Semua orang punya hak politik masing-masing, tapi kan Sekda terikat dengan undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara). Kaya yang di pasal 9 ayat 2, berbunyi ‘semua pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik’,” jelas pria yang akrab disapa Aher ini di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (10/7).
Menurut dia, seorang PNS baru bisa berhenti jika sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi calon gubernur. Tetapi, yang perlu diingat, selama belum ditetapkan, kata Aher, Iwa semestinya terbebas dari partai politik manapun. “Ini hak seseorang tapi kan kalau sudah daftar jadi sudah terintervensi,” sambung Aher.
Aher mengaku, Iwa telah mengirim surat pemberitahuan perihal keinginannya untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Namun, Aher belum memberi izin terkait surat yang diterimanya tersebut.
“Tidak ada izin mengizinkan karena harus lihat undang-undangnya dulu dalam perizinan,” tambahnya.
Sekadar informasi, Iwa Kurniwa sebelumnya telah resmi mendaftar sebagai cagub dalam Pilgub Jabar pada Jumat (7/10) yang lalu. Iwa menyerahkan sejumlah berkas pendaftaran untuk ikut dalam seleksi internal ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
DPP PDIP sendiri membuka proses pendaftaran peserta pilkada serentak hingga akhir Juli. Nantinya para peserta akan mengikuti proses penyaringan internal sebelum DPP PDIP memutuskan siapa calon yang akan diusung secara resmi di pilkada 2018.
Pilkada 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada serentak gelombang tiga (gelombang pertama tahun 2015, gelombang dua 2017) ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Jual Proyek Situ Front City, Izin Investor Dibuat Gampang

BOGOR DAILY– Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor terus gencar mempromosikan proyek Situ Front City. Proyek ini dijual ke investor guna menarik mereka ikut menanamkan modal. Seperti yang kemarin dilakukan lewat Ekspos Water Front City dan Sentul menuju Kota Sensitif Air di ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor. Sejumlah investor hadir dan menjadi peserta.  ­

Bupati Bogor Nurhayanti mengaku membutuhkan kehadiran investor untuk ikut berbagi masukan atau ide dan pemikiran dari pemangku ke­pentingan agar konsep ini bisa diwujudkan. “Jadi kita perlu kerja sama dengan semua pihak dan instansi untuk me­nyelesaikan persoalan di Bogor dan ini salah satunya,” katanya.

Untuk memuluskannya, Pemkab Bogor juga memastikan akan mempermudah proses perizinan  maupun fasilitas lainnya saat membangun. Sehingga dengan pertemuan ini konsep tersebut bisa dise­lesaikan secara bertahap, ter­masuk pembangunannya.

“Karena tentu saja ini perlu ada intervensi dari swasta dan tidak mungkin pemerintah daerah bisa melakukan sen­diri. Jadi mudah-mudahan konsep ini selesai bertahap dan kita akan lakukan,” ucapnya.

Ia memastikan dari konsep Situ Front City ini tahap awal yang akan dilakukan adalah membangun Plaza Cibinong atau taman di depan DPRD Kabupaten Bogor.

Ber-KTP Bogor, Ibu Ini Ngadu BPJS ke Djarot Sambil Nangis

BOGOR DAILY-   Rukiyati (38) menangis saat menumpahkan curahan hatinya kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Perempuan ber-KTP Bogor ini berharap uluran tangan Djarot untuk pengurusan biaya kesehatan ibunya.

“Pak Djarot, tolong minta dibantu Pak saya ini,” kata Rukiyati sambil menangis di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2017).

Mendengar permintaan perempuan itu, Djarot meminta stafnya untuk membantu mengurus masalah itu. Namun, staf Djarot mengatakan perempuan tersebut ber-KTP Bogor sehingga dia tidak bisa melayani permintan wanita itu.

“BPJS nya sudah di Bogor, Pak. Masalahnya KTP-nya Bogor. Katanya sudah diurus BPJS tapi baru dua hari kemarin. Jadi sekarang belum bisa pakai BPJS,” ujar staf itu menyampaikan informasi kepada Djarot.

Haduh… 701.440 Warga Bogor Malas Bayar Pajak Kendaraan

BOGOR DAILY- Cabang Pelayanan Penda­patan Daerah (CPPD) Wilayah Kabupaten Bogor nampaknya harus dibuat pusing dengan Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor yang tersebar di Bumi Tegar Beriman. Hingga saat ini, dari total 1,37 juta potensi pajak kendaraan bermo­tor, baru 51,2 persen WP kendaraan bermotor yang telah membayarkan kewajibannya.

“Yang baru bayar pajak 51,2 persen. Sisanya 701.440 atau 48,8 persen potensi pajak kendaraan ber­motor belum bayar,” kata Kepala CPPD Wilayah Kabu­paten Bogor Ida Hamidah saat ditemui di Ruang Rapat Bank BJB Cibinong, Kabupaten Bo­gor, kemarin. ­

Menurut dia, WP kendaraan bermotor sebanyak 1,37 juta ini terbagi atas dua kategori. Yakni, kendaraan roda dua dan roda empat yang tersebar di Kabupaten Bogor, termasuk plat merah. “Kalau total ang­garannya harus cek lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sendiri tak mau angkat tangan begitu saja. Bupati Bogor Nurhayanti mengharapkan keseriusan jajarannya untuk terus mendukung peningka­tan pajak kendaraan bermo­tor di Jawa Barat. Sebab, jika dilihat dari target bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor baru 70 persen potensi WP kendara­an bermotor yang terserap.

“Kita akan terus bekerja le­bih keras lagi untuk mening­katkan pendapatan dari WP kendaraan bermotor. Masih bisa dioptimalkan. Kita akan dorong terus sesuai potensi yang dimiliki,” katanya. Men­urut Nurhayanti, besarnya peningkatan pendapatan lain-lain itu (salah satunya WP kendaraan bermotor) akan menopang peningkatan penda­patan daerah secara keseluru­han. Dengan begitu, pihaknya akan melakukan beberapa langkah-langkah strategis untuk meningkatkan potensi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor.

“Termasuk meminjamkan fasilitas umum untuk mereka dan menyediakan ruang untuk outlet Samsat di tiap kecama­tan, khususnya di wilayah per­batasan,” katanya. Meski begitu, empat tahun belakangan ini target pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan target hingga 51,20 persen. Semen­tara pencapaian realisasi terhadap pajak kendaraan ber­motor di Kabupaten Bogor melebihi 100 persen. “Target pajak kendaraan bermotor pada 2013 sebesar Rp93.949. 477.000 dan pada 2017 mencapai Rp141.807.300.000,” tutupnya.

Jadi Sarang Mesum, Perumahan Ini Ditutup Paksa

BOGOR DAILY- Puluhan war­ga mendatangi dan menutup paksa sejumlah rumah di Perum III, Jalan Mataram, Nomor 4, Kampung Cicalung, RT 04/12, Desa Parungpanjang, Ke­camatan Parungpanjang. Aksi warga ini lantaran rumah tersebut diduga telah dijadikan tempat mesum dan minum minuman keras (miras).

Seorang Ketua RT setempat Suryadi mengungkapkan, aktivitas tersebut sangat meresahkan warga. Padahal sebelumnya dia sudah memberikan peringatan agar penghuni rumah menghentikan aktivitas tersebut. “Kami sudah tegur tiga kali, tapi tidak digubris,” ungkapnya kepada Metro­politan, kemarin.

Akibatnya, lanjut dia, warga akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menutup paksa rumah tersebut dan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Namun ternyata tidak ditemukan minuman keras, yang ada hanya seorang pria yang sedang tertidur.

“Ada tiga rumah yang dijadikan tem­pat mesum serta tempat minum minu­man keras. Saya sangat menyayangkan pengelola Perumnas Parungpanjang yang tidak menanggapi keluhan warga. Padahal, saya sudah memberitahukan di rumah tersebut ada aktivitas seper­ti ini,” terangnya.

Sopir Truk Maut Cimande Akhirnya Ditahan

BOGOR DAILY- Pasca insiden berdarah di Ja­lan Raya Bogor-Sukabumi, sopir truk yang tak kuat menanjak akhirnya berurusan dengan polisi. Diky Alfian (25), sopir truk yang jadi penyebab tewasnya tiga orang dari satu keluarga itu, telah ditetapkan jadi tersangka.

“Sopir truk atas nama Diky Alfian sudah kita tetap­kan sebagai tersangka karena melakukan kelalaian dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Segera kita tahan,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama, Senin (10/7).

Dari hasil penyidikan, kata Hasby, sopir asal Serang, Banten, tersebut diketahui tidak memiliki Surat Izin kir truk sudah tidak diperbarui sejak November 2012. Mengemudi (SIM). Selain itu,

“Ini bentuknya sudah kel­alaian. Dari hasil investigasi, diketahui juga rem tangan tidak berfungsi. Muatan truk juga berlebihan. Secara ideal, muatan hanya 21 ton tapi truk ini muatannya mencapai 32 ton. Sehingga wajar kalau tidak kuat menanjak,” kata AKP Hasby.

Ia mengatakan, penyidikan akan tetap dilanjutkan dan tidak menutup kemungkinan ad­anya tersangka baru. “Bisa saja (tersangka baru, red). Seperti pemilik truk, misalnya. Karena apa, karena tidak melakukan pengecekan kelaikan kenda­raan secara berkala,” tandasnya.