Sunday, 12 April 2026
Home Blog Page 9091

Advetorial: Waspada! TBC di Sekitar Kita

Waspada jika Anda sering batuk atau menderita batuklebih dari dua minggu. Apalagi jika disertai dengan berat badan menurun, berkeringat pada malam hari, merasa lemah, lesu dan kurang nafsu makan. Anda perlu waspada, karena hal iItu merupakan tanda-tanda dan gejala penyakit tuberkulosis (TBC).

Memang tidak setiap batuk pasti TBC. Tetapi jika kondisinya seperti itu, maka sebaiknya segera periksakan diri ke puskesmas. Minta kepada petugas laboratorium untuk memeriksa dahak dari batuk yang Anda alami. Selain rontgen, pemeriksaan dahak merupakan langkah awal untuk bisa memastikan, apakah seseorang terkena TBC atau tidak.

Apabila pemeriksaan dahak hasilnya positif TBC, maka segeralah berobat. “Kepada para penderita TBCyang memeriksakan diri di puskesmas dan beberapa rumah sakit tertentu akan diberikan obat secara gratis,” ungkap Dr. Dedet B. Utoyo, Msc,  Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kota Bogor. Menurutnya pengobatan harus dijalani penderita dengan sangat disiplin. Mengikuti ketentuan pengobatan yang sudah ditetapkan selama 6 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus.

Selain berobat secara disiplin, penderita diharapkan selalu menggunakan masker. Setidaknya menutup mulut pada saat batuk atau bersin. Hal itu perlu dilakukan agar penderita tidak menularkan kuman TBC kepada orang-orang di sekitarnya. Kuman tersebut dapat menular dengan sangat mudah dari penderita ke orang lain, karena kuman tersebut menebar lewat udara. Terutama pada udara yang lembab.

Kalau penderita tidak bersikap disiplin dalam melakukan pengobatan, akibatnya bisa fatal. Penderita bukannya membaik, malah sebaliknya bisa lebih parah.Selain akan menularkan Kepada orang lain terutama keluarga yang tinggal satu rumah, kumannya akan semangkin kebal . “Kalau sudah begitu status penderita meningkat dan masuk kategori MDR,” lanjut Dedet. Ketika penderita sudah masuk ke dalam kategori MDR, pengobatan yang harus dijalani menjadi 2 tahun berturut-turut tanpa terputus.

Menurut Drg. Dewi Windari, Wakil Sekretaris PPTI Kota Bogor, penderita kategori MDR di Kota Bogor cenderung meningkat dari tahun ke tahun. “Sampai dengan tahun 2015 lalu, kami telah menemukan sekitar 90 penderita TB kategori MDR di Kota Bogor,” ungkapnya. Realitas memprihatinkan inilah yang mendorong PPTI Kota Bogor tergerak untuk lebih intensif melakukan berbagai upaya pencegahan TBC.

PPTI Kota Bogor membantu Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan gerakan “Ketuk Pintu”. Ini merupakan langkah proaktif Dinkes Kota Bogor untuk mendata penderita tuberkulosis di Kota Bogor. Gerakan yang akan melibatkan seluruh puskesmas dan para kader kesehatan ini, sekaligus akan dimanfaatkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit membahayakan ini. Melalui gerakan ini, diharapkan masyarakat akan semakin peduli terhadap bahaya penyakit TBC, yang selama ini senantiasa mengancam kesehatan masyarakat.

Kepedulian, pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya tuberkulosis memang masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini, tiga penyakit menular yang  menjadi perhatian utama masyarakat dunia termasuk Indonesia adalah HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Tingkat Kesakitan dan kematian yang diakibatkan serta besarnya jumlah orang yang terkena penyakit tersebut, menyebabkan ketiga penyakit itu tetap menjadi prioritas program kesehatan.

Besarnya tantangan dalam penanggulangan penyakit ini dapat dilihat dari hasil survey prevalansi tuberkulosis yang dilakukanoleh Badan Litbangkes Kemenkes RI tahun 2013 – 2014. Angka insiden TB adalah 399 per 100.000 penduduk dan angka prevalensi TB sebesar 647 per 100.000 penduduk (WHO,2015).

Jika jumlah penduduk Indonesia berkisar 250 juta orang maka diperkirakan ada sekitar 1 juta pasien TBC baru dan sekitar 1,6 juta pasien TBC setiap tahunnya. Sedangkan jumlah kematian karena tuberkilosis 100.000 orang per tahun, atau 273 orang per hari. Situasi tersebut menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-2 negara yang memiliki beban TBC tinggi di dunia, setelah India.

Laporan WHO tahun 2015 juga memaparkan, angka kasus baru yang ditemukan hanya 68% atau 676.000 kasus dari total 1.000.000 kasus. Berdasarkan data tersebut berarti masih ada sekitar 324.000 atau atau 32 % kasus baru yang yang masih belum ditemukan, diobati dan dilaporkan. Menghadapi realitas itu maka kerjasama antara pemerintah, sektor swasta  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  sangat diperlukan, sehingga dapat mendorong peningkatan penemuan kasus TBC, agar penderita dapat segera didiagnosis dan diobati hingga sembuh (TOSS).

Jika mengacu pada hasil survey tahun 2013 – 2014 angka insiden 339 per 100.000 penduduk maka Kota Bogor dengan Jumlah Penduduk 1 Juta jiwa, angka insiden berkisar 3.390 jiwa. Sementara hasil cakupan program TB tahun 2016 kota Bogor 2.283 masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Dan jumlah Pasien TB Resisten Obat (TB MDR) dari tahun 2014 – 2016 sebanyak 96 orang. Kasus TB dan kasus TB MDR tersebar diseluruh Kelurahan Kota Bogor.

Berdasarkan data tersebut Kota Bogor akan mengadakan pencananganan “ Gerakan Masyarakat menuju Indonesia Bebas TB” pada peringatan hari TB sedunia pada 24 maret 2017 dengan starategi gerakan “ Ketuk Pintu ”. Gerakan ini untuk menemukan lebih banyak terduga TB, dan PPTI sebagai Pilot Project untuk kegitan ini di Kelurahan Marga Jaya dan akan dilanjutkan untuk semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Bogor Barat.

Hari TBC sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret, diperingati oleh masyarakat dunia dan Indonesia. Tema yang diusung tahun ini “ Gerakan Masyarakat menuju Indonesia Bebas TBC”. Tema tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan kegiatan mobilisasi masyarakat, yang fokus mengambarkan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan TBC. Terutama untuk penemuan kasus TBC secara aktif. (Advertorial)

 

 

 

 

 

 

P2TP2A Kota Bogor, Mereka Memperjuangkan Martabat Manusia

BOGOR DAILY– Sungguh memprihatinkan. Tindak kekerasan pada anak dan perempuan cenderung terus terjadi dengan intensitas yang tinggi. Termasuk di Kota Bogor, karena jumlah kasus kekerasan terhadap anak-anak dan kaum perempuan terus bertambah. Tahun 2010 jumlah yang tercatat baru 8 kasus, kemudian naik di tahun 2011 menjadi 18 kasus dan terus bertambah sehingga pada tahun 2015 lalu tercatat ada 42 kasus. Sampai dengan Juni 2016, jumlah sudah mencapai 42 kasus.

Rapat internal P2TP2A Kota Bogor

 

 

Bisa jadi jumlah sesungguhnya lebih besar, karena diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Fenomena ini memang ibarat gunung es. Tampak kecil di permukaan, padahal besar di bawahnya. Hal itu bisa terjadi karena kasus yang tergolong sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tanggangga (KDRT) tersebut adalah kasus yang kerap berulang.

Berapapun jumlahnya, apalagi jika terus bertambah, kasus-kasus itu tentu patut menjadi keprihatinan semua pihak. Sebab sesungguhnya hal ini bukan semata-mata soal angka atau jumlah yang semakin membesar. Tetapi ini adalah perihal kemanusiaan, perihal martabat manusia yang direndahkan serta nasib dan masa depan kelangsungsan hidup seseorang.

Konseling dengan klien

Bisa saja seseorang itu adalah tetangga, teman, kerabat dekat atau bahkan keluarga sendiri. Jadi sedikit apapun jumlah kasus kekerasan pada anak maupun pada perempuan, hal itu sepatutnya perlu menjadi kepedulian semua pihak untuk mengatasinya.

Berangkat dari keprihatinan dan kepedulian untuk mengatasi masalah itulah, maka pada tahun 2010 Pemerintah Kota Bogor mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. Lembaga ini beroperasi dengan dukungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Bogor. Dibentuk antara lain untuk membebaskan perempuan dan anak di Kota Bogor dari segala bentuk diskriminasi menuju manusia yang mandiri dan bermartabat

Menurut Wiwit Lifitiani, Konselor P2TP2A Kota Bogor, pada awal berdirinya, kasus-kasus kekerasan anak maupun perempuan yang ditangani pihaknya, datang dari laporan masyarakat seperti para kader PKK. “Jadi bukan atas dasar kesadaran korban atau keluarganya untuk melaporkan kejadiannya,” ungkap Wiwit. Pada umumnya, para korban memang melapor ke kepolisian, karena kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui beradaan lembaga ini.

Dalam beberapa kasus KDRT yang ditangani kepolisian, P2TP2A sudah sering dilibatkan. “Terutama kasus dengan korban yang membutuhkan pemeriksaan psikologis atau yang memerlukan pendampingan pada pemeriksaan di tahap BAP,” papar Wiwit.

Sekarang P2TP2A Kota Bogor sudah mulai menangani banyak kasus denga beragam jenisnya. Kebanyakan kasus itu dilaporkan langsung oleh warga masyarakat yang terlibat atau yang hanya bertindak sebagi pelapor. Selain KDRT kasus yang ditangani adalah pelecehan seksual pada perempuan atau pada anak, penelantaran anak, traffiking dan anak yang bermasalah dengan hukum.

Layanan yang diberikan tidak hanya sebatas konseling psikologis dan spiritual, melainkan juga mediasi sebagai upaya menyelesaikan masalah KDRT secara kekeluargaan. “Kami mengingatkan pihak-pihak yang terlibat kasus KDRT untuk pertama-tama menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan,” jelas Wiwit.

Namun apabila kasusnya sudah terlanjur masuk ke ranah hukum dan ditangani kepolisian atau kejaksaan dan bahkan Pengadilan, P2TP2A juga bisa memberikan pelayanan pendampingan hukum bagi korban atau keluarga korban. Juga pendampingan jika perlu berurusan dengan rumah sakit.

 

 

Layanan lain diberikan dalam bentuk terapi psikologis bagi korban yang dinilai memerlukan dan pemberdayaan untuk klien yang dinilai sudah selesai proses penangannan kasusnya. Dilanjutkan dengan pemantauan, untuk memastikan kehidupan klien sudah berangsur membaik.

Sedangkan untuk klien yang masih memerlukan perlindungan, lembaga ini juga menyediakan shelter. Dalam kasus-kasus tertentu dengan korban yang dipandang perlu dilindungi atau meminta perlindungan, lembaga ini menyediakan tempat aman sementara.

Untuk menyelenggarakan semua pelayanan tersebut, P2TP2A Kota Bogor saat ini hanya didukung oleh keberadaan seorang konselor, seorang psikolog, seorang terapis dan seorang advocat. Di samping itu ada 5 relawan dan 2 orang tenaga administrasi. Menurut Wiwit, “Sejauh ini kami bersyukur karena Pemerintah Kota Bogor terus memberikan dukungan, seperti menambah para relawan, sehingga kami bisa berbagi beban tugas.”

Penyelesaian kasus klien di kantor polisi

Dukungan juga diberikan dalam bentuk bantuan kerjasama dengan puskesmas di 6 kecamatan, RSUD Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Lembaga-lembaga ini diperlukan dukungannya antara lain untuk membuat visum dan pengobatan klien. Termasuk memberikan pelayanan perawatan terhadap korban, seperti korban kekerasan seksual yang melahirkan. Dukungan kerjasama juga diperoleh dari Polresta Bogor Kota, 6 Polsek dan Dinas Sosial dan lembaga lain yang terkait.

Menurut Wiwit, semua dukungan itu adalah modal yang mereka butuhkan untuk terus berusaha melayani para korban kekerasan. Semua yang bergabung dalam P2TP2A Kota Bogor telah memiliki tekad untuk terus membantu para korban memperoleh kembali martabat yang telah dirusak dan meraih kembali hak mereka untuk menikmati hidup tenang.

Apalagi pada kenyataannya, di dalam kehidupan masyarakat saat ini kasus kekerasan cenderung terus meningkat. Terutama kasus kekerasan seksual pada anak. Baik kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak pada anak.  “Jumlah kasus ini telah menggeser jumlah kasus KDRT. Ini fenomena yang dahsyat,” ungkap Wiwit yang akhirnya mengajak siapapun para orangtua, untuk lebih melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan pornoaksi.

Pengalaman menunjukan, kelalaian semua pihak atas merebaknya pornografi dan pornoaksi di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat, telah mengakibatkan begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tentu diharapkan, jangan sampai P2TP2A di Kota Bogor dan kota-kota dan daerah terus disibukan oleh maraknya kasus-kasus ini. (Advertorial)

Bagi Masyarakat yang Memerlukan Pengaduan dan Bantuan, Hubungi :

P2TP2A KOTA BOGOR

Jalan Destarata IV No. 3-4 Kota Bogor

Telepon  0251  8310373

Hotline 0821 1463 3213

Advetorial: Mereka Memadamkan Kebakaran

Marse Hendra Saputra, S.Stp, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kota Bogor

Seorang warga di sebuah perumahan merasa tenang. Tepat di depan rumahya terdapat sebuah hidran yang dipasang di pinggir jalan. Ia beranggapan, seandainya terjadi kebakaran di sekitar rumahnya, ia bisa segera membuka hidran tersebut. Lalu dengan segera bisa digunakan untuk memadamkan api. Itulah yang membuatnya merasa tenang.

Ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Hidran fungsinya tidak berbeda jauh dengan sebuah keran air. Hidran hanyalah salah satu sumber air yang terhubung dengan jaringan distribusi Perusahaan Daerah Air Minum. Air yang keluar dari hidran masih memerlukan pompa khusus agar bisa menyemprotkan air dengan tekanan tinggi.

Apalagi hidran di beberapa wilayah tertentu sudah tidak memiliki tekanan tinggi. Hal itu terjadi karena air PAM pada jaringan tempat hidran tersebut berada, sudah dipakai oleh banyak warga sekitar. Oleh karena itu setiap terjadi kebakaran, Damkar Kota Bogor selalu meminta bantuan PDAM Tirta Pakuan untuk menambah suplai air ke jaringan terdekat dengan lokasi kejadian.

Dalam keadaan darurat, hidran memang selalu dipergunakan oleh unit truk pemadam kebakaran untuk memperoleh pasokan air dalam perjuangan mereka memadamkan kobaran api. Jadi untuk memadamkan sebuah kebakaran, jelas tidak cukup hanya dengan mengandalkan hidran. Tetap diperlukan unit pemadam kebakaran yang akan bisa menyemprotkan air dengan sangat kuat ke dalam kobaran api.

Pemahaman tentang fungsi hidran, merupakan salah satu hal yang lazim disalah-persepsikan oleh kebanyakan warga masyarakat dalam memahami upaya  memadamkan kebakaran. Menurut Marse Hendra Saputra, S.Stp Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamongpraja Kota Bogor, masih banyak  pemahaman masyarakat lainnya yang kurang tepat terhadap upaya memadamkan kebakaran.

Misalnya soal kecepatan dalam merespon laporan tentang kebakaran. Masyarakat pada umumnya selalu berharap tim pemadam kebakaran bisa cepat tiba di lokasi kebakaran beberapa saat setelah mereka melaporkan . “Memang response time idealnya ada di kisaran 12 sampai dengan 15 menit,” ungkap Marse yang menilai sangat wajar apabila masyarakat berharap laporannya bisa direspon sangat cepat.

Sayangnya respon secepat itu terkadang sulit dicapai karena hambatan kondisi di lapangan. Jarak tempuh antara Pos Pemadam Kebakaran dengan lokasi peristiwa yang relatif jauh misalnya, bisa menjadi hambatan. Apalagi kondisi lalu lintas yang padat  makin sering terjadi di Kota Bogor. Belum lagi  jalan menuju lokasi yang sulit diakses karena pemukiman tumbuh semakin padat.

Dengan kondisi Kota Bogor sekarang yang lebih dipadati pemukiman di berbagai sudut wilayahnya maka risiko terjadinya kebakaran menjadi semakin  tinggi. Saat ini tercatat rata-rata 7 sampai 8 kali kebakaran terjadi setiap bulan di dalam wilayah Kota Bogor. Jumlah itu belum memperhitungkan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor atau Depok yang juga kerap menjadi tugas Damkar Kota Bogor untuk membantu mengatasinya.

Menyadari tentang perlunya terus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan, telah disusun usulan  untuk menambah 2 Pos Damkar. Masing-masing untuk melayani wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sareal. “Sebaiknya di masing-masing kecamatan dibangun Pos Damkar, tetapi untuk beberapa waktu ke depan penambahan cukup dengan 2 pos baru,” jelas Marse.

Penambahan pos baru memang bukan perkara sederhana. Sebab hal itu berarti pula harus diikuti dengan penambahan unit mobil pemadam dan petugas pemadam kebakaran. Kebutuhan ini dinilai sudah perlu dipenuhi, mengingat Kota Bogor terus berkembang menjadi kota besar. Menurut Marse, untuk 1 pos baru diperlukan tambahan 2 unit mobil damkar dan 1 unit mobil water supply serta 12 petugas.

Saat ini Damkar Kota Bogor baru memiliki 3 Pos Damkar, masing-masing di Yasmin, Sukasari dan Cibuluh. Semuanya didukung dengan 56 petugas dan 7 unit mobil pemadam yang bisa operasional serta 1 unit mobil yang dilengkapi tangga untuk mengatasi kebakaran gedung bertingkat. Sedangkan 12 unit damkar lainnya sudah tidak laik jalan.

“Kami belum memiliki mobil water supply berkapasitas antara 6.000 sampai 8.000 liter yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan pengadaan air di lokasi kejadian,” katanya. Juga dibutuhkan unit pemadam berukuran lebih kecil agar bisa menerobos masuk ke jalan-jalan lingkungan perumahan yang lebih sempit. Selain itu, saat ini belum tersedia unit pemadam non air untuk mengatasi kebakaran dengan penyebab khusus seperti limpahan minyak bahan bakar.

Damkar Kota Bogor juga membutuhkan dukungan peningkatan status keorganisasiannya. Saat ini Damkar Kota Bogor hanya menjadi salah satu bidang dalam Satpol PP Kota Bogor. Padahal di beberapa wilayah terdekat, organisasi damkar sudah dalam status sebagai Dinas Pemadam Kebakaran. Perubahan status ini tentu akan berpengaruh pada pelayanan yang bisa dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga dari bahaya kebakaran.

Dalam rangka meningkatkan kesiap-siagaan, kedepan Damkar Kota Bogor berencana akan mengembangkan konsep Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL). Konsep ini bertujuan untuk menyiapkan beberapa perangkat pendukung pemadam kebakaran, khususnya untuk di pemukiman-pemukiman padat penduduk yang jalannya sulit diakses mobil pemadam kebakaran.

Dalam konsep SKKL akan dipasang jaringan pipa kering, khususnya di lingkungan pemukiman padat. Pipa tersebut diperlukan untuk membantu mengalirkan air sampai ke lokasi terdekat dengan sumber api. Alat lain yang diperlukan adalah pompa air portable, selang dan nozle yang bisa disimpan di masing-masing wilayah. Pompa air portable bahkan diperlukan di pemukiman yang dilalui sungai untuk memudahkan suplai air ke mobil pemadam kebakaran. Dengan konsep SKKL tersebut, diharapkan penanggulangan kebakaran bisa dilakukan lebih cepat, sehingga besarnya kerugian yang ditimbulkan bisa dikurangi. (Advertorial)

Bila Terjadi Kebakaran di Lingkungan Anda, Segera Hubungi :

Pos Damkar Yasmin 62 851 – 0498 – 2100  – Mako Damkar Sukasari 0251 – 8322100 – Pos Damkar Cibuluh 0811 9565 100 – Nomor Telepon Panggilan Darurat Kota Bogor 112

Tagih Gaji, Karyawan PDJT Gelar Aksi Jilid II di Balaikota

BOGOR DAILY– Puluhan Karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor kembali mendatangi Balaikota Bogor untuk menuntut gaji segera dibayar.

Sambil duduk di halaman Balaikota Bogor, puluhan karyawan gelar aksi jilid II dengan  bershalawat. Bukan hanya itu, puluhan karyawan pun membawa spanduk yang diletakan di halaman Balaikota.

Tri Handoyo, Satuan Internal Pengawas PDJT mengatakan bahwa pihaknya dan ratusan karyawan PDJT menginginka kejelasan dari pembayaran gaji.

“Kita ingin ada kejelasan kapan gaji bisa dibayarkan,” ucapnya.

Tri pun menjelaskan bahwa kegagalan dari direksi membuat PDJT tidak bisa kembali sehat.Satu di antaranya adalah penurunan pendapatan PDJT sejak tahun 2016.

“Pendapatan PDJT pada tahun 2016 terus menurun, tidak adanya perawatan dan perbaikan bus, jadi sebenarnya permasalahan PdJT itu karena tidak ada kesanggupan dari direksi untuk menyehatkan PDJT,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang datang menemui para karyawan PDJT mengatakan bahwa PDJT akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Pengelolaan PDJT akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Bogor, dan saya minta untuk setiap pertemuan ada perwakilan dari karyawan, saya minta doanya agar kita cepat menemukan jalan keluar dan solusi bersama,” ujarnya. (bd)

Liburan ke Gunung Kencana Cisarua, 3 Wisatawan Disambar Petir

BOGOR DAILY– Tiga orang wisatawan asal Kampung Rawasapi RT 01/10, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi nyaris tewas tersambar petir. Kejadian terjadi di area wisata Gunung Kencana, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Selasa (25/4).

Informasi yang dihimpun, tiga korban tersebut adalah Muhamad Iqbal (17 ), Rizal Arkowi (21) dan Saepul Anwar (22). Semuanya merupakan warga Kampung Rawasapi.

Kejadian berawal saat 12 orang  dari Desa Jatimulya, sedang berlibur di wisata alam tersebut. Memasuki petang, rombongan bersiap untuk pulang sambil membereskan tempat istirahat yang digunakan oleh mereka.

Namun tidak lama kemudian, petir menyambar pohon yang berada tak jauh dari tempat mereka berkumpul. Di sekitar pohon tersebut, tiga orang yang berdekatan dengan lokasi pohon terpental karena tersambar petir.  Korban mengalami luka bakar di bagian dada, tangan dan kaki.

Kepala Desa Tugu Utara Asep Mamun membenarkan hal itu. Ketiga korban langsung dilarikan ke RSPG Cisarua untuk mendapat penanganan medis. “Mereka langsung dibawa ke sana untuk dirawat,” tukasnya.

Sementara Kapolsek Cisarua Kompol Sujito menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan penyebab kecelakaan terjadi lantaran korban berada dekat dengan pohon saat petir menyambar.  “Para korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan,” singkatnya. (bd)

Siang Ini Massa GNPF MUI Bakal Geruduk PN Jakarta Utara

0

BOGOR DAILY– Massa dari GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) berencana akan kembali berunjuk rasa pada Jumat (28/4/2017) siang ini.

Mereka berencana akan melakukan aksi dari Masjid Istiqlal menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya sudah menerima pemberitahuan aksi tersebut. Namun, polisi mengimbau agar massa tidak turun ke jalan.

“Diharapkan tidak perlu turun ke jalan, kan nanti bisa perwakilannya saja yang ke PN Jakut,” kata Argo.

Argo menambahkan, berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk ke polisi, jumlah massa yang akan mengikuti aksi tersebut sekitar 1.500 hingga 2.000 orang.

Argo memastikan aparat kepolisian siap mengawal aksi tersebut.

“Tentunya kami sudah menyiapkan pengamanan. Jumlah personelnya cukup,” kata Argo.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, massa akan melakukan aksi setelah menunaikan shalat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal.

Mereka akan ke PN Jakarta Utara untuk menuntut agar majelis hakim yang menangani kasus dugaan penodaan agama  menjatuhkan vonis yang berat terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Massa GNPF juga rencananya akan kembali berunjuk rasa pada 5 Mei 2017. Mereka akan aksi di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, ada 4.600 personel gabungan yang disiagakan.

“4.600 personel dari TNI Satpol-PP dan dari Istiqlal sampai PN Jakut juga ada. Prediksi massa 1.500, tetap melakukan antisipasi dengan Persiapan semaksimal mungkin,” kata Suyudi

Polisi akan memusatkan pengamanan pada gedung pengadilan Jakarta Utara. Selain itu kelancaran lalu lintas juga tetap menjadi prioritas.

“Antisipasi kalau ada kegiatan massa kita harus betul meyakinkan keamanan dan lalu lintas termasuk di gedung pengadilan, dari pintu Katedral belok kiri arah Gunung Sahari, belok kiri lagi arah Pecenongan, mengarah Hayam Wuruk nanti langsung masuk ke wilayah pengadilan,” kata dia. (bd)

Yudi Korban Tewas di Tajur Jadi Tulang Punggung Keluarga

BOGOR DAILY– Yudi Awaladin (25), pengendara motor yang tewas disenggol angkot sekaligus ditabrak motor di Jalan Raya Tajur , Kamis (27/4) menyisakan kisah duka lainnya.

Dari penuturan pihak keluarga, Yudi merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Selama ini Yudi jadi andalan keluarga sebagai tulang punggung. “Dia masih punya dua adik. Yang sati jadi  sopir angkot, yang bungsu masih sekolah SMP,”ungkap Suwandi, keluarga korban yang ditemui saat hendak membawa jenazah.

Selama ini Yudi yang membantu keuangan keluarga. Apalagi semenjak ibunya saki-sakitan.

“Ayahnya penjaga villa dan ibunya sedang sakit,”sebut dia.

 

Diceritakannya, saat kecelakaan terjadi Yudi hendak menuju ke tempat kerjanya di Depok. Namun di perjalanan justru mengalami kejadian tragis. Tubuhnya terserempet angkutan kota hingga akhirnya tertabrak sepeda motor yang melaju cepat, di hadapannya.

Meski tidak ada luka parah dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami pendarahan parah yang keluar dari telinga dan hidungnya.

“Waktu dimandikan oleh keluarga tidak ada luka sama sekali, sepertinya yang kena kepala bagian dalam,”tutur Suwandi.

Sebelumnya,  Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Bramastyo mengatakan, saat kejadian motor yang dikendarai korban melaju dari arah Ciawi menuju arah Jalan Pajajaran.

Namun saat itu sebuah angkot tiba-tiba menyalip sebuah angkutan kota yang sedang diparkir.

“Saat itu sopir angkutan kota yang tidak tercatat nomor polisinya itu menyalip kendaraan dan menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Yudi,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa setelah terserempet dari arah sebaliknya, Yudi yang menggunakan sepeda motor Jupiter tertabrak oleh pengendara sepeda motor beat.

Beruntung dalam kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor beat hanya mengalami luka. Namun Yudi yang tertabrak tewas di tempat.

“Kejadiannya tepat di depan Hotel Agria pagi tadi, satu orang tewas atas nama Yudi sedangkan pengendara honda beat mengalai luka dan sudah dibawa ke rumah sakit,” tandasnya (bd)

 

Polisi Ancam Bubarkan Aksi Massa Tolak One Way di Puncak

BOGOR DAILY– Gerakan Masyarakat Puncak Bogor (GMPB) rencananya akan melakukan unjuk rasa di jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang nanti. Massa menolak kebijakan rekayasa lalu lintas one way diberlakukan di kawasan Puncak.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika Gading mengatakan, pihaknya tidak memberikan izin kepada massa untuk berdemo di jalur Puncak. Polisi akan membubarkan jika massa tetap nekat.

“Terhadap unras yang akan dilakukan di sepanjang jalur Puncak tentunya tidak akan diperbolehkan, terutama bila mengganggu keamanan , ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Kami sudah mengimbau pemohon, apabila itu terjadi akan kami bubarkan dan penggeraknya akan kami proses hukum karena mengganggu fungsi jalan,” terang Dicky.

Dicky menjelaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin kepada massa untuk aksi disebabkan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kawasan Puncak sendiri kerap dilanda kemacetan, apalagi pada saat jelang weekend seperti sekarang.

“Sebagaimana kita ketahui, Puncak ini menjadi destinasi wisatawan, terutama jelang weekend. Kalau ada demo di situ kami khawatir akan berdampak kepada kemacetan yang lebih parah,” lanjut Dicky.

Dicky menegaskan, pihaknya akan membubarkan massa jika massa tetap nekat. Pihaknya juga akan menindak penggerak aksi dengan tuntutan Pasal 274 jo pasal 28(1)UU NO 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Jala dengan ancaman paling lama 1 tahun penjara dan denda Rp 24 juta rupiah dan arau Pasal 63 UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman paling lama 18 bulan penjara dan denda maksimal Rp 1,5 milyar.

Terkait rencana aksi tersebut, Dicky meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena pihaknya menjamin perjalanan warga yang akan menikmati liburan di kawasan Puncak.

“Kepada masyarakat tidak perlu khawatir kami alan melakukan penjagaan dan pengamanan di jalan sepanjang jalur Puncak,” imbuhnya.

Sementara itu, Dicky membantah beredarnya foto Tanda Bukti Penerimaan Surat, Pengajuan Surat Permohonan Izin/Pemberitahuan massa GMPB yang beredar di media sosial.

“Surat yang beredar di medsos itu bukan suatu izin dan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), tapi hanya bukti tanda terima surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, sehingga belum tentu diperbolehkan,” ungkap Dicky.

Sebelum ke Puncak, massa rencananya akan berunjuk rasa di Kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Bogor dengan estimasi massa 100 orang. Selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 13.30 WIB, massa akan berdemo di sepanjang Jalan Raya Puncak.

Massa juga rencananya akan melakukan aksi demo pada Sabtu 29 April sampai 5 Mei 2017 di 12 titik di sepanjang jalur Puncak.

Dicky memaparkan, one way adalah suatu bentuk rekayasa lantas untuk menghadapi permasalahan yang ada. “Bahkan di Jakarta pun, pada jalur tertentu di pagi hari dilakukan contra flow,” ungkapnya.

Alternatif lain untuk mengatasi ini adalah menambah kapasitas jalan yang tadinya satu jalur ditingkatkan menjadi 2 lajur masing-masing jalur (jalan dilebarkan). “Dan atau dilanjutkan jalur alternatif menuju Cianjur (poros tengah timur) melalui Sukamakmur tanpa melewati Puncak, yang saat ini tidak ada kelanjutannya.

“Masalah kelanjutan One way ini juga sudah pernah kami kembalikan kepada masyarakat Puncak dan respon masyarakat Puncak (silence majority) tetap mendukung kepolisian untuk melaksanakan One way sampai ada solusi peningkatan kapasitas jalan dan jalur alternatif. Karena bila ditiadakan one way ini akan berdampak besar pada industri wisata beserta ikutannya yang menjadi penghidupan bagi banyak masyarakat Puncak,” pungkas Dicky (detik)

Satpol PP Cigombong Sikat Spanduk Liar

BOGOR DAILY– Jajaran Satuan Penegak Perda atau Satpol PP Kecamatan Cigombong kembali membabat habis spanduk ilegal, yang tersebar dibeberapa wilayah di Kecamatan tersebut. Penyisiran dan pencabutan spanduk liar yang dianggap menggangu pemandangan dan ketertiban umum ini, berhasil mencopot empat spanduk yang dua diantaranya merupakan spanduk merek rokok aroma. Sisanya dua spanduk dari produk perumahan.

Komandan Regu Satpol PP, Irwin Ginanjar mengatakan, pihaknya terus melakukan patroli dan menyisir wilayah selama dua minggu ini. Hal ini dilakukan demi penertiban umum dan membersihkan spanduk liar yang merusak pemandangan. Semua itu sesuai dengan perintah dari Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Cigombong dan hasil koordinasi dengan Kepala Seksi (Kasie) Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Cigombong.

Dia menambahkan, pihaknya berhasil mencopot empat spanduk ilegal, lebih sedikit dari minggu lalu, dimana minggu lalu kami mendapat lebih dari empat spanduk. “Barang yang kami ambil masih ada di gudang menunggu pemilik atau pemasang spanduk ini datang ke kantor, spanduk yang kami sita akan di kembalikan setelah menunjukan surat ijinnya, jika belum maka kami terus tahan dan kami musnahkan,” lanjutnya.

Dirinya mengatakan tidak akan segan-segan membabat habis spanduk liar yang merusak pemandangan dan mengganggu ketertiban umum. “Kami copot langsung, makanya kami terus berpatroli karena biasanya hari ini di copot namun besoknya ada kembali. Namun kami tidak akan menyerah terus menjaga ketertiban umum di wilayah kami,” ujarnya.

Warga Cisalada, Deny menyetujui pencopotan spanduk ilegal yang dilaksanakan Satpol PP ini, yang ternyata memang merusak keindahan lingkungan dan kenyamanan warga sekitar. “Setuju sekali terhadap pencopotan itu, karena mereka memasang spanduk tanpa aturan,” pungkasnya. (bd)

Tiga Partai Ini Bikin Poros Baru Hadapi PIlwalkot Bogor

BOGOR DAILY- Tiga partai politik (parpol) di Kota Bogor yaitu NasDem, PKB dan PBB berencana menginisiasi poros baru untuk menghadapi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018. Berdasarkan jumlah pemilih di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, poros yang diberi nama Tiga Satu Jiwa ini muncul setelah petinggi tiga partai ini melakukan komunikasi politik dan diskusi bersama, belum lama ini.

Melihat data dan angka Pileg 2014 lalu, jumlah kursi ketiga partai tersebut memang tidak signifikan. Akan tetapi, jumlah pemilihnya terbilang fantastis mencapai 60.673 pemilih melebihi PKS dan PPP yang pemilihnya berada di angka 50.000-an. Ketiganya yakin poros baru ini bisa ikut bersaing terlebih jika ada parpol lain yang siap bergabung. “Kami tiga partai berbeda ini rutin melakukan komunikasi dan mendapatkan banyak kesamaan. Lewat diskusi dan pertemuan sebelumnya, kami upayakan untuk membangun kekuatan bersama di Pilwalkot Bogor 2018 mendatang,” kata Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor Firdaus kepada Metropolitan.

Meski demikian, tiga partai ini belum mampu mengusung bakal calon (balon) sendiri lantaran terganjal persyaratan 20 persen kursi di legislatif. Menyiasatinya, lelaki yang akrab disapa Roy ini akan melakukan penjajakan ke parpol lain. “PR selanjutnya tinggal bagaimana melakukan komunikasi dengan partai lain. Pertemuan dan diskusi juga tidak sampai di sini, kami akan melakukannya kembali untuk mematangkan apa-apa yang sudah dihasilkan dari pertemuan sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PBB Kota Bogor Geri Tri Ikanova optimis jika poros Tiga Satu Jiwa mampu mendulang banyak suara di hajatan politik Kota Bogor 2018 mendatang. Sebab, ketiga partai memiliki basis massa yang jelas dan terbukti lewat data pemilih di Pileg 2014 lalu. “Meski kursi di legislatif masih kurang, dari jumlah pemilih kami bisa melebihi yang lain dan masuk tiga besar. Ini berdasarkan hasil diskusi bersama lewat pemetaan data-data yang ada,” ujar Geri.

Menurut Geri, diskusi yang rutin dilakukan tiga partai ini menjadi awal gerakan ke depan. Meski belum ada keputusan resmi akan berkoalisi, ketiganya berharap komunikasi intens yang telah dibangun terus berlanjut bahkan hingga ke parpol lain sehingga memungkinkan koalisi-koalisi baru. “Ini baru hasil diskusi melalui komunikasi politik yang kami bangun selama ini. Untuk koalisi kan setiap parpol punya mekanismenya masing-masing dan langkah ini sebagai ikhtiar untuk ke arah sana. Besar kemungkinan kami juga akan menambah kekuatan dengan mengajak teman-teman partai lain,” pungkasnya. (metropolitan)