Bogordaily.net – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan permanen melalui penguatan badan usaha koperasi.
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dengan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran vital sebagai wadah ekonomi rakyat yang mampu menciptakan kemandirian dan keberlanjutan.
Hal ini sejalan dengan program strategis pemerintah yaitu Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan percepatan pembangunan aset fisiknya.
Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin akan didorong menjadi anggota koperasi dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan dikembangkan oleh Kopdes/ Kel Merah Putih.
Dengan cara ini pengentasan kemiskinan ekstrim diyakini akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sejalan dengan bertambahnya jumlah Kopdes/ Kel Merah Putih yang beroperasi.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi instrumen sosial-ekonomi yang bisa mengangkat masyarakat dari jerat kemiskinan secara permanen,” ujar Menkop Ferry.
Beberapa langkah konkret lain yang akan dilakukan adalah membangun koperasi berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Kemenkop akan menyiapkan pendampingan manajemen dan akses permodalan agar koperasi yang dibentuk tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
Menkop Ferry menambahkan bahwa sinergi dengan BP Taskin tersebut akan memperkuat basis data penerima manfaat sehingga program-program yang diluncurkan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Untuk itu basis data kemiskinan dan profil masyarakat di desa perlu disempurnakan secara bersama-sama dan dengan cara simultan.
“Bagi kami basis data itu diperlukan untuk treatment dan langkah yang tepat agar operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih bisa optimal,” ucapnya.
Menkop Ferry menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah agar koperasi dapat tumbuh sesuai potensi lokal.
Untuk itu sinergi dengan BP Taskin ini diharapkan koperasi dapat benar-benar memberdayakan masyarakat miskin agar kesejahteraannya meningkat.
“Kami di Kemenkop bersama Kementerian Sosial akan segera melakukan uji coba secara bertahap agar penerima manfaat dari program Kemensos didorong menjadi anggota koperasi. Ini menjadi salah satu contoh bagian dari kegiatan yang bisa diendorse oleh BP Taskin,” katanya.
Menkop optimistis, dengan dukungan BP Taskin target percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di desa ataupun di kota dapat tercapai.
Ia juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan permanen tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus melalui pemberdayaan ekonomi yaitu melalui koperasi khususnya Kopdes/ Kel Merah Putih.
“Koperasi selain badan usaha untuk kegiatan bisnis usaha tapi juga menjalankan misi membawa nilai seperti nilai sosial, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong yang selama ini relatif tergantikan,” kata Menkop.
Sementara itu, Kepala BP Taskin menyambut baik sinergi ini sebagai langkah nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara permanen.
Menurutnya koperasi menjadi satu-satunya lembaga ekonomi kerakyatan yang bisa menghapus kemiskinan ekstrim di masyarakat.
Tidak ada pengentasan kemiskinan permanen tanpa koperasi, tugas Kemenkop memastikan yang terentaskan itu permanen tidak jatuh miskin lagi (melalui unit usaha koperasi),” katanya.
Ia menekankan bahwa BP Taskin tidak hanya menyediakan data-data penduduk miskin, tetapi juga akan terlibat dalam monitoring dan evaluasi program yang dijalankan bersama Kemenkop.
Dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba program percepatan pengentasan kemiskinan melalui koperasi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Sinergi ini akan memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan,” katanya.***
