Oleh: Agus Jatmika, Alumni Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pembatalan rencana pembelajaran daring yang sebelumnya akan diberlakukan pada April menjadi penanda penting bukan hanya tentang berubahnya kebijakan, tetapi tentang bagaimana arah komunikasi kebijakan belum sepenuhnya tertata.

Rencana tersebut semula digulirkan bersamaan dengan skema Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan sektor swasta sebagai respons atas tekanan global, terutama kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah. Namun sebelum benar-benar dijalankan, kebijakan itu dibatalkan. Disisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

Tentunya perubahan arah ini memunculkan pertanyaan publik. Bukan semata karena keputusan yang berubah, melainkan karena penjelasan yang belum sepenuhnya utuh. Di titik inilah persoalan bergeser yaitu dari soal kebijakan, menjadi soal komunikasi kebijakan.

Menimbang Rasionalitas di Balik Keputusan
Dalam perspektif substansi, pembatalan pembelajaran daring bukan tanpa alasan yang dapat dipahami. Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah meninggalkan jejak yang tidak sederhana dalam dunia pendidikan. Pembelajaran daring, yang semula menjadi solusi darurat, pada praktiknya memunculkan berbagai persoalan antara lain penurunan kualitas pemahaman siswa, keterbatasan interaksi sosial, hingga kesenjangan akses teknologi yang semakin memperlebar jurang ketimpangan.
Dengan latar pengalaman tersebut, keputusan untuk tidak kembali tergesa-gesa pada skema daring justru dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Pemerintah tampak mencoba menghindari pengulangan dampak negatif yang pernah dirasakan masyarakat luas.

Tetapi disinilah letak paradoksnya, sebuah keputusan yang secara rasional dapat dipahami, tidak sepenuhnya tersampaikan dengan narasi yang utuh kepada publik.

Ketika Komunikasi Mendahului Kematangan
Dalam perspektif teori komunikasi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep agenda-setting. Pemerintah sebagai aktor utama memiliki peran dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Tetapi ketika agenda yang disampaikan berubah dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang memadai, publik kehilangan pijakan dalam memahami prioritas kebijakan.
Selain itu, teori framing juga menjadi relevan. Cara pemerintah membingkai kebijakan akan sangat menentukan bagaimana publik memaknainya. Dalam kasus ini, pembatalan pembelajaran daring belum dibingkai sebagai bagian dari pembelajaran atas pengalaman masa lalu, melainkan lebih terlihat sebagai perubahan mendadak. Akibatnya, makna yang ditangkap publik cenderung parsial, bahkan negatif.

Komunikasi publik sejatinya bukan hanya menyampaikan keputusan, melainkan membangun pemahaman bersama. Ketika komunikasi dilakukan sebelum kebijakan benar-benar matang, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara pesan dan realitas.

Isyarat Inkonsistensi dalam Pandangan Publik
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah munculnya kesan inkonsistensi antar kebijakan. Ketika pembelajaran daring dibatalkan dengan alasan efisiensi, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, publik menangkap adanya ketidaksinkronan arah kebijakan.

Dalam konteks ini, teori cognitive dissonance menjelaskan bagaimana publik merespons ketidaksesuaian informasi. Ketika menerima dua pesan yang tampak bertentangan, individu cenderung mengalami kebingungan dan berusaha mencari penjelasan sendiri. Tanpa komunikasi yang jelas, ruang ini diisi oleh asumsi dan spekulasi.

Dalam kajian komunikasi politik, situasi semacam ini berpotensi melemahkan proses trust building. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari hasil kebijakan, tetapi juga dari konsistensi dan transparansi komunikasi yang menyertainya.

Merajut Narasi Kebijakan yang Lebih Utuh
Dengan demikian situasi ini dapat menjadi pengingat bahwa komunikasi kebijakan memerlukan perencanaan yang sama seriusnya dengan penyusunan kebijakan itu sendiri. Dalam kerangka crisis communication, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperkuat. Pertama, keselarasan internal antar pemangku kebijakan. Tanpa kesamaan pemahaman, pesan yang keluar ke publik akan mudah berubah dan kehilangan arah.

Kedua, perumusan narasi yang utuh. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan apa yang diputuskan, tetapi juga perlu menjelaskan mengapa keputusan itu diambil dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, pengalaman pembelajaran daring di masa pandemi seharusnya menjadi bagian penting dari narasi yang disampaikan, sehingga pembatalan kebijakan dipahami sebagai bentuk koreksi berbasis pengalaman.
Ketiga, kesiapan skenario komunikasi.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, perubahan kebijakan adalah hal yang wajar. Di pihak lain yang tidak boleh berubah adalah kualitas komunikasinya. Publik perlu tetap merasa dipandu, bukan ditinggalkan dalam ketidakjelasan.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Ketidakpastian
Pada dasarnya perubahan kebijakan bukan sebuah kesalahan. Dalam situasi global yang dinamis, kemampuan beradaptasi adalah bagian dari respons yang diperlukan. Bahkan, dalam kasus ini, pembatalan pembelajaran daring dapat dipandang sebagai langkah yang lebih bijak.

Namun demikian, dalam perspektif public trust, kepercayaan publik sangat ditentukan oleh kejelasan informasi dan konsistensi pesan. Di era keterbukaan informasi, publik tidak hanya menilai apa yang diputuskan, tetapi juga bagaimana keputusan itu dikomunikasikan.

Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya ketepatan kebijakan, melainkan kemampuan pemerintah dalam menghadirkan kejelasan, menjaga ketenangan, dan merawat kepercayaan public, sebab kepercayaan itu hanya dapat tumbuh dari komunikasi yang jujur, utuh, dan konsiste terutama di tengah ketidakpastian yang terus bergerak.***