Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengundang para entrepreneur atau wirausaha unggulan untuk bergabung dalam program Entrepreneur Development (Entredev) 2024 “Dare To Grow”.

Program ini digelar dengan tujuan untuk membantu para entrepreneur mengembangkan bisnisnya agar lebih mapan.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan program Entredev 2024 ini sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk percepatan pencapaian target rasio kewirausahaan 3,95 persen di tahun 2024.

“Kita akan terus sosialisasikan program Entredev ini sehingga kita bisa lebih banyak menjaring wirausaha mapan di sektor pertanian, sektor kesehatan, kecantikan, dan kebugaran atau wellness, juga teknologi. Target peserta tahun ini sebanyak 2.300 wirausaha.” kata Siti Azizah saat membuka acara Open Call Entredev 2024 di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Dalam catatannya, program Entredev yang sudah berjalan sejak 2021 terbukti mampu membantu wirausaha meningkatkan omzetnya hingga 30-40 persen. Sebanyak 97 persen peserta yang telah mengikuti program ini mampu menemukan solusi dari berbagai permasalahan bisnis yang dijalankan.

Selain itu, Entredev periode 2023 terbukti berhasil menciptakan program berkelanjutan melalui sesi Networking Day dan Business Matching. Sebanyak 34 persen peserta telah berkolaborasi dengan mitra stakeholder hingga tercipta kolaborasi cross category dengan sesama peserta.

Bahkan, kata Siti Azizah, beberapa peserta unggulan telah berhasil masuk supermarket premium dan terdapat peserta start-up yang berhasil mendapat pendanaan pre Series A. Hal ini membuktikan, program Entredev perlu dilanjutkan demi mencapai target rasio kewirausahaan yang mapan.

“Hasil evaluasi dari program Entredev 2023 telah memberikan impact yang positif sehingga para peserta yang ikut menilai program ini sangat membantu untuk memajukan usaha dan perbaikan model bisnis,” kata Siti Azizah.

“Kita berupaya memajukan sektor-sektor ungulan tahun ini, kalau F&B (Food and Beverage) sudah banyak sekali. Harapan kami melalui Entredev 2024 kita bisa menciptakan wirausahawan yang inovatif berbasis agriculture, sektor health, beauty, wellness, dan teknologi yang berkelanjutan,” ujar Siti Azizah.

Untuk menjadi salah satu peserta dalam program Entredev 2024, wirausahawan atau enterpreneur dapat mengakses website: https://entredev.id/daftar/. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan 11 Maret 2024.

Informasi terkait Entredev 2024 dapat dilihat melalui sosial media Kementerian Koperasi dan UKM (ig @kemenkopukm), website (https://entredev.id) dan Instagram (ig @entredev.id).

Siti Azizah berharap melalui program ini dapat menghasilkan champion wirausaha inovatif baru yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Dia optimistis target rasio kewirausahaan dapat tercapai melalui sinergi dengan berbagai stakeholder termasuk dengan pemerintah daerah.

“Kita berhadap akan tumbuh unicorn baru atau decacorn baru supaya bisa memperkuat ekonomi Indonesia. Kita sudah banyak berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk penumbuhan wirausaha karena KemenKopUKM tidak bisa bekerja sendiri,” ucapnya.

Arto Biantoro, CEO Gambaranbrand, membenarkan bahwa untuk memenangkan persaingan, pelaku usaha perlu memaksimalkan sumber daya yang sudah disediakan oleh alam. Oleh sebab itu Entredev 2024 yang fokus kepada sektor usaha agriculture, sektor health, beauty, wellness, dan teknologi menjadi sangat relevan karena melalui pengelolaan sumberdaya yang baik akan lebih mudah untuk meningkatkan daya saing produk.

“Kalau kita gunakan sumber kearifan lokal atau bahan lokal maka kita akan bersaing karena harga jual akan lebih kompetitif. Brand yang bagus itu punya kemampuan untuk mengelola sumberdaya sehingga daya saingnya lebih kuat. Jadi kunci sustainable alias mapan adalah mengontrol resources,” ucap Arto.***

Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperkuat komitmen dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di tanah air melalui kolaborasi dengan lebih banyak pihak.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih hadir dalam kegiatan Kolaborasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Kemitraan Kerja Sama Dalam Negeri, di Bandung, Selasa (6/2).

“Melalui kegiatan temu mitra ini, saya berharap seluruh kerja sama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat diimplementasikan melalui program kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak, hingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM,” kata Henra.

Henra mengungkapkan, sejak Maret 2021 sampai dengan Desember 2023, pihaknya telah memfasilitasi berbagai jenis kerja sama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 150 dokumen dengan lebih dari 100 mitra kerja sama baik di tingkat menteri maupun unit teknis.

“Sedangkan sepanjang 2023, KemenKopUKM melalui Biro Hukum dan Kerja Sama telah memfasilitasi sebanyak 45 kerja sama yang melibatkan 44 stakeholder, baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Henra.

Menurut Henra, kerja sama yang terjalin tersebut telah mendukung tercapainya target beberapa program strategis KemenKopUKM, mulai dari program koperasi modern dan penyusunan RUU Perkoperasian, pengentasan kemiskinan ekstrem, PLUT KUMKM, transformasi formal usaha mikro, Rumah Produksi Bersama, pembiayaan melalui skema KUR, hingga Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Henra menambahkan, target serupa juga berusaha dicapai oleh KemenKopUKM pada tahun 2024, di antaranya melalui program pendataan lengkap KUMKM dengan target 21,4 juta data, Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi, hingga revitalisasi pasar rakyat.

“Selain itu, terdapat juga program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di 97 kabupaten/kota, layanan rumah kemasan sebanyak 10 unit, hingga redisain 63 PLUT KUMKM,” kata Henra.

Henra menegaskan, target-target pembangunan tersebut tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM mengundang 15 mitra kerja sama dalam negeri yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, lima BUMN/swasta, serta tiga perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2023.

Adapun ke-15 mitra tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LPP-Radio Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ombudsman RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Lazada Indonesia, Pegadaian, Ikatan Akuntan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, serta Bina Nusantara University.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Margaretha Ari Anggorowati menyatakan, kolaborasi antara BPS dengan KemenKopUKM sejak 2022 telah menghasilkan sejumlah hal di antaranya rampungnya pendataan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia selain Bali dan DI Yogyakarta.

“BPS sebagai pembina statistik sektoral terus mengawal kegiatan statistik, salah satunya melalui pendataan lengkap UMKM yang sangat penting karena data ini akan menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Margaretha.

Di tempat yang sama, Guru Besar Bina Nusantara University Professor Meyliana mengungkapkan, KemenKopUKM bersama dengan Binus University telah melakukan sejumlah kerja sama, salah satunya terkait dengan pembuatan smart factory yang pada tahun 2024 melibatkan 6 UMKM terpilih, dan akan berlanjut menjadi 10 UMKM di tahun 2025.

“Pembuatan smart factory berupa laboratorium juga terintegrasi dengan berbagai pemanfaatan dalam perguruan tinggi maupun masyarakat, seperti pemanfaatan lab untuk pengayaan kelas dan materi ajar, hingga pelatihan UMKM,” kata Meyliana.

Sementara itu, Vice President External Affairs Lazada Indonesia Yovan mengatakan, sejak tahun 2023 Lazada telah berkolaborasi bersama KemenKopUKM dengan misi mendukung percepatan transformasi digital dan mendorong UMKM naik kelas.

“Sejak itu kami berkolaborasi menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan ekonomi dengan inkubator, hingga ekonomi digital dengan perempuan. Komitmen kami tidak berubah untuk terus mengembangkan platform yang mudah dan inklusif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital melalui perdagangan dan teknologi,” ujar Yovan.

Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dijalin untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang terimplementasi.***