Bogordaily.net– Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memberikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mengatasi pungutan liar (pungli) di kawasan wisata.
Menurutnya, sebagai tujuan wisata, Kabupaten Bogor harus menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.
Rudy berharap upaya pemberantasan pungli di kawasan wisata di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara persuasif. Sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.
“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” kata Rudy Susmanto, Selasa 23 Januari 2024.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus membangun infrastruktur jalur wisata. Kondisi infrastruktur yang layak dilalui akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilalui.
“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mengatakan, akan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kawasan wisata di Kabupaten Bogor.
Kepala Disbudpar, Yudi Santosa, menyebut pembentukan Pokdarwis bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar (pungli) yang marak terjadi.
“Pokdarwis akan dioptimalkan, saat ini tidak semua tempat ada Pokdarwisnya,” ungkap Yudi. (Albin Pandita)
Bogordaily.net– Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 1 (Bogor Timur dan Tengah), Naviri Priliarahma bersilaturahmi dan menyampaikan program kepada warga di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Selasa, 23 Januari 2024.
Dengan tagline “Be-Nar” (Bersama Naviri), i menyampaikan, program-program peduli yang menjadi fokusnya.
Pertama, calon legislatig (caleg) Partai Demokrat Kota Bogor Naviri Priliarahma berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. Yakni dengan mengimplementasikan program kesehatan dan gizi yang intensif.
Selanjutnya, Naviri Priliarahma melihat pentingnya inklusivitas dengan menyatakan dukungannya terhadap disabilitas.
“Program bantuan untuk masyarakat difabel akan menjadi salah satu prioritasnya,” kata Naviri Priliarahma, S.S, M.Pd.
Bantuan pendidikan juga menjadi bagian dari visi Naviri Priliarahma. Ia menegaskan niatnya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitasnya di Dapil 1, dengan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak.
Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dapil 1 (Bogor Timur dan Tengah), Naviri Priliarahma, S.S, M.Pd bersama warga Kebon Kelapa. (Istimewa/bogordaily.net).
Program lanjutannya mencakup perhatian khusus untuk lansia, memberikan santunan kematian sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang kehilangan anggota tercintanya, serta memastikan ketersediaan ambulance yang cepat dan efisien untuk keadaan darurat.
Naviri Priliarahma juga mengatakan, pentingnya kebersihan lingkungan dengan mencanangkan program bank sampah.
“Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik,” ucapnya.
Tidak lupa, calon anggota DPRD ini berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan rumah ibadah di wilayahnya dan menginisiasi program sembako murah setiap tahunnya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Dengan pemaparan program-program yang matang dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, Naviri Priliarahma, S.S, M.Pd, berharap dapat meraih dukungan penuh dari warga Bogor Timur dan Tengah dalam pemilihan mendatang. (Ibnu Galansa)
Bogordaily.net – Calon anggota legislatif (Caleg) PKB dari Dapil 5 No. Urut 1, Yasmin Sanad S.I.Kom, memastikan jika Kartu Sahabat Yasmin (KSY) memberikan jaminan berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar murah, hingga bantuan sosial yang dapat dirasakan hingga lima tahun kedepan.
“Supaya bisa memiliki kartu Sahabat Yasmin, silahkan masyarakat mendaftarkan diri melalui Relawan Yasmin Sanad,” kata Yasmin Sanad.
Selain Kartu Sahabat, Yasmin juga turut mensosialisasikan 5 Warna kertas suara pada pemilu nanti serta cara mencoblosnya, Khusus Kertas Warna Hijau hanya untuk Yasmin Sanad S.IKom Nomer Urut 1 dari Partai Keadilan Bangsa (PKB), Dapil 5.
“Jangan lupa, Rabu, 14 Februari 2024 kita semangat ke TPS yaa,” ajak Yasmin Sanad mengingatkan masyarakat di Dapil 5.
Fokus No. 1
Warga Bogor mohon doa dan dukungannya, khususnya Kecamatan Bogor Utara, yang meliputi Kelurahan Bantarjati, Cibuluh, Ciluar, Cimahpar, Ciparigi, Kedung Halang, Tanah Baru dan Tegal Gundil.
Ingat ya Kertas Suara Warna Hijau untuk DPRD Kab/Kota, buka, lalu lihat pojok kiri atas No. 1 Partai PKB. Bismillah, lalu Coblosnya No. 1 Yasmin Sanad S.I.Kom,” kata Yasmin Sanad.
Pada kesempatan ini Yasmi Sanad memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mencoblos.
Pertama pastikan Anda datang ke TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Ke dua datanglah ke TPS dengan membawa KTP-E atau surat keterangan pengganti KTP-E.
Ke tiga, hormati petugas TPS dan pemilih lainnya.
Ke empat, jangan mencoblos lebih dari satu tanda gambar atau nomor pasangan calon atau partai politik.
Ke lima, lipat surat suara Anda dengan rapi dan masukkan ke kotak suara dengan cara yang benar.
Ke enam, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir setelah meninggalkan TPS.
“Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa kita,” pungkas Yasmin Sanad.***
Bogordaily.net– Pemberdayaan Holding Ultra Mikro (UMi) yang mengintegrasikan layanan dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) mampu menyediakan akses keuangan kepada jutaan masyarakat Indonesia.
Konsep ini pun diulas oleh majalah yang diterbitkan Universitas Harvard, yakni Harvard Business Review (HBR).
Dalam artikel HBR tersebut, konsep Holding UMi disebut mampu menawarkan bantuan yang sangat diperlukan bagi para pengusaha ultra mikro di Indonesia.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan Holding UMi telah menjadi sumber pertumbuhan baru karena BRI memiliki strategi mendorong nasabah untuk naik kelas. Lalu memperbesar customer base, dan melayani masyarakat dengan biaya se-efesien mungkin.
Artikel tersebut juga menyoroti kondisi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Hambatan yang paling jelas adalah kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal disebabkan letak geografis calon nasabah yang berada di pedesaan, terpencil, dan tertinggal.
Layanan Holding Ultra Mikro terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM terhadap nasabah. (Foto: Dok. BRI)
Kondisi yang menantang membuat nasabah kesulitan mencapai akses terhadap modal yang biasa terdapat di kantor cabang bank.
Di sisi lain, kepercayaan masyarakat yang masih mengandalkan sumber pendanaan informal, seperti rentenir dan pinjaman pribadi non-bank, menjadi tantangan tersendiri.
Faktor penghambat inklusi atau pemerataan keuangan di Indonesia yakni cakupan layanan yang tidak merata dari lembaga keuangan formal, belum optimalnya peran agen keuangan dalam melayani nasabah, dan ketergantungan pada uang tunai yang membuat nasabah rentan terhadap ketidakadilan.
Holding UMi Jangkau Daerah Terpencil
Dengan hadirnya Holding UMi yang dibentuk sejak 2021, akses terhadap pembiayaan dan pemberdayaan sosial di daerah terpencil semakin terjangkau. Selain itu juga mampu menghubungkan lebih banyak nasabah terhadap solusi bisnis yang mereka butuhkan.
Serta memperluas sektor pinjaman melalui strategi hybrid bank, yang menggabungkan kehadiran fisik dan kemampuan digital.
Saat ini BRI melayani UMKM melalui jaringan lebih dari 7.000 cabang dan lebih dari 100.000 karyawan. Hampir 85% pinjamannya disalurkan ke portofolio UMKM, dengan nilai luar biasa sebesar USD $67 miliar (Rp 1.038 triliun).
Kemudian, Holding UMi juga dinilai berhasil menciptakan journey terintegrasi dan komprehensif bagi para calon pengusaha ultra mikro atau UMKM. Mulai dari, memberdayakan nasabah untuk menjadi wirausaha mandiri. Mengintegrasikan mereka ke dalam komunitas dan rangkaian produk yang lebih luas. Dan meningkatkan mereka ke tingkat layanan keuangan mikro ke level lebih tinggi.
“Kami memiliki journey pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas nasabah UMi, yakni dengan tiga tahapan empower, integrate dan upgrade,” ujarnya.
Pertama, empower dilakukan oleh PNM dengan cara memberdayakan usaha kelompok masyarakat pra-sejahtera agar dapat menjadi wirausaha yang mandiri,” kata Sunarso
Pada fase pemberdayaan atau empower, PNM dan BRI berkolaborasi untuk membantu membimbing calon nasabah ultra mikro unbanked menuju kemandirian finansial. Khususnya wirausahawan yang berfokus pada perempuan dalam program pemberdayaan keuangan PNM MekaaR.
Pada fase integrasi (integrate), Pegadaian dan BRI menjawab kebutuhan pinjaman individu nasabah pada tahap berikutnya (unbanked to banked). Dengan pemberdayaan dan penguatan yang dimiliki, BRI kemudian menaikkelaskan nasabah ultra mikro ke segmen mikro.
Beberapa produk dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan nasabah dalam perjalanan untuk naik kelas. Seperti Mobile Banking khusus pelaku ultra mikro atau SenyuM Mobile, Sentra Layanan Ultra Mikro (Gerai SenyuM), Rekening Tabungan UMI (Simpedes UMI). Kemudian Tabungan Emas, Gadai Emas, Pinjaman BRI, hingga PNM Mekaar.
Dampak Ultra Mikro terhadap Sosial Ekonomi
Sejak berdiri pada September 2021, hingga saat ini, Holding Ultra Mikro berhasil mengintegrasikan lebih dari 37 juta peminjam. Dan 165 juta rekening tabungan mikro diantara tiga perusahaan, BRI, Pegadaian, dan PNM.
Konsep ini meningkatkan kepuasan pelanggan dengan telah membantu 1 juta pelanggan ultra mikro beralih ke segmen mikro. Sehingga mampu mengurangi segmen ultra mikro yang belum terlayani di Indonesia dari 18 juta orang pada tahun 2018 menjadi hanya sekitar 9 juta pada 2022.
“Program UMi berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Indonesia sekaligus memperluas inklusi keuangan dan memberdayakan nasabah melampaui batasan konvensional. Berpotensi memberikan manfaat bagi lembaga keuangan, serta menawarkan wawasan bernilai bagaimana nasabah di pasar negara berkembang lainnya,” tulis Harvard Business Review.
Bogordaily.net – Ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang berkomitmen menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, sesuai visi dan misi yang telah dirumuskan.
Keberhasilan (RSUD) Leuwiliang sebagai Rumah Sakit Pendidikan tidak terlepas dukungan dari Kementrian Kesehatan (Kemkes), ARSPI (Asosiasi RS Pendidikan Indonesia) dan AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia).
Saat dihelatnya kegiatan pelatihan RSUD Leuwiliang menjadi RS pendidikan mulai sejumlah tokoh kesehatan turut hadir. Para tokoh meliputi dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, serta drg. Christiana E n Hendrajudai, M.Kes. Dari ARSPI, hadir dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An-TI., Subsp.T.I(K) MARS, sementara AIPKI diwakili oleh dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM.
Terdapat lima standar yang harus dipenuhi supaya dapat ditetapkan sebagai RS pendidikan. Standar pertama, visi dan misi. Standar pertama sudah dipenuhi dengan baik di RSUD Leuwiliang.
Standar kedua mengenai administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan.
Standar ketiga mengenai SDM, menunjukkan kesiapan RSUD Leuwiliang untuk menjadi pusat pendidikan kesehatan.” Kata Else Mutiara Sihotang, Selasa 23 Januari 2024.
Standar keempat, sarana dan prasarana, juga telah dipenuhi dengan baik.
Terakhir standar kelima mengenai program pembelajaran menunjukkan komitmen RSUD Leuwiliang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas
“Kelima standar yang ditetapkan telah dipenuhi dengan baik,” terang Else.***
Bogordaily.net– Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkap kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi biosolar di wilayah Kota Bogor.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial LL (50), NA (27), dan FA (26) berikut truk boks, tiga toren dan mesin pompa sebagai barang bukti.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini merupakan hasil penyelidikan Satreskrim.
Awalnya, petugas mendapati truk boks yang mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Bogor. Pada saat dilakukan pengecekan ditemukan tiga toren berisi bio solar di dalam truk boks tersebut.
“Dalam kasus ini (biosolar bersubsidi) disalahgunakan, ditampung dan dijual dengan harga solar industri di kawasan Pulo Gadung,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Selasa, 23 Januari 2023.
Kombes Bismo menjelaskan ada tiga tersangka yang diamankan oleh petugas. Tersangka inisial LL (50) selaku sopir truk boks, sedangkan dua tersangka lain, yakni NA (27) dan FA (26) merupakan operator SPBU.
Dari hasil pemeriksaan, LL mengaku sudah sejak 25 Desember 2023 melakukan aksinya di empat lokasi SPBU yang berbeda di wilayah Kota Bogor.
“Pengemudi truk box ini ditarget untuk mencari biosolar di SPBU-SPBU oleh pihak yang ada di Polu Gadung. Di Kota Bogor ada empat SPBU yang disasar tersangka (LL), SPBU di Pomad, Warung Jambu, KS. Tubun, dan Cibuluh,” jelas Bismo.
Modus Operandi
Modusnya, LL membeli solar dengan menggunakan truk boks yang di dalamnya sudah dimodifikasi dengan tiga toren dan satu mesin pompa. Setiap toren memiliki kapasitas 1.000 liter.
Sebelumnya, LL menghubungi operator SPBU terlebih dahulu dan kemudian menunjukan barcode Mypertamina yang sudah disiapkan dan berbeda dengan nomor polisi kendaraan.
“Ketika datang ke SPBU sudah menghubungi operator SPBU masing-masing. Kemudian menggunakan Mypertamina di handphone-nya, di-scan, lalu diisilah biosolar tersebut,” bebernya.
Pada saat operator SPBU mengisi BBM ke tangki truk, tersangka menyalakan saklar mesin pompa dan biosolar tersebut masuk ke dalam toren melalui toren.
Akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut, kata Bismo, pendistribusian biosolar bersubsidi yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang hingga merugikan secara ekonomi.
Kini atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
“Dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun dan atau denda 60 miliar rupiah,” tutup Bismo. (Muhammad Irfan Ramadan)
Bogordaily.net– Dokter Spesialis Anak dari Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, dr Andrew Andyputra memberikan beberapa tips bagi orang tua dalam menghadapi demam pada anak.
Tips menghadapi anak demam sebagaimana disampaikan melalui unggahan Instagram @murniteguhciledug.
Dokter Andrew Andyputra mengatakan, pertama, disarankan untuk memakaikan anak pakaian yang tipis saat mengalami demam. Selain itu hidari penggunaan pakaian tebal yang dapat membuat suhu tubuh semakin tinggi.
Kedua, penting bagi anak untuk mengonsumsi cairan yang cukup agar terhindar dari dehidrasi.
“Hal ini membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh selama periode demam,” kata dr. Andrew Andyputra, Sp.A. melalui Instagram @murniteguhciledug Selasa, 23 Januari 2024.
Langkah ketiga, kata dr. Andrew Andyputra, disarankan adalah melakukan tepid sponge, yaitu menyeka tubuh anak dengan air hangat. Hal ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara perlahan.
Keempat, apabila demam tetap tidak kunjung turun, disarankan untuk memberikan obat penurun panas seperti Paracetamol sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh dokter.
Dokter Andrew Andyputra juga menyoroti pentingnya konsultasi dengan dokter spesialis anak. Terutama jika demam anak tidak merespons langkah-langkah di atas.
Ia menekankan perlunya membawa anak ke Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan yang tepat. (Ibnu Galansa)
Bogordaily.net– Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim melakukan kunjungan kerja ke koperasi-koperasi di seluruh Indonesia, salah satunya ke Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) Lembang.
Kunjungan dilakukan utuk memperkuat dan mempertajam implementasi program pembangunan 500 Koperasi Modern 2020-2024.
“Kami ingin melihat potret perkembangan bisnis koperasi. Khususnya KPSBU, secara langsung di lapangan,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, saat berdialog dengan jajaran pengurus KPSBU di Kantor KPSBU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 23 Januari 2024.
Arif berharap usai melakukan kunjungan tersebut mendapat informasi dan masukan mengenai hal-hal apa yang masih perlu dibenahi dan diperbaiki. Khususnya untuk mewujudkan koperasi modern.
“Kemudian, kita juga bisa mengetahui, apa-apa saja yang masih perlu mendapat dukungan dari KemenKopUKM,” ujar SesKemenKopUKM.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim. (Foto: Dok. KemenKopUKM)
Arif menjelaskan, proses modernisasi koperasi ini terbagi menjadi empat tahap. Yakni, fase permodelan, replikasi, masifikasi, pemantapan serta pengembangan lanjutan. Selain itu, setidaknya ada enam pendekatan umum untuk memodernisasi koperasi.
Yaitu, meliputi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, serta restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi.
“Lalu spin off atau pemekaran usaha, hingga pengembangan model koperasi multipihak,” ucap Arif.
Untuk pendekatan fasilitasi kemitraan, SesKemenKopUKM mengatakan, hal itu dilakukan agar koperasi mendapat kepastian terkait akses pemasaran. Yang mana produk-produk mereka ke depan sudah ada yang menyerap lewat kerja sama dengan pihak swasta.
Dan koperasi yang akan menjadi role model modernisasi ialah mereka yang sudah memiliki offtaker. Seperti Koperasi Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Lampung yang bergerak pada komoditas pisang cavendish dengan offtaker-nya PT Great Giant Pinneaple (GGP).
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim melakukan kunjungan ke Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) Lembang.(Foto: Dok. KemenKopUKM)
“Kita akan mengupayakan pola kemitraan antara koperasi susu dengan usaha besar dan industri susu. Langkah seperti ini juga untuk melindungi koperasi dan peternak sapi milik rakyat,” kata SesKemenKopUKM.
KemenKopUKM juga akan melakukan pendekatan lewat adopsi teknologi. Adanya dukungan teknologi, lanjut Arif, diperlukan pada aspek pabrikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sehingga ia terus mendorong koperasi masuk ke ekosistem digital.
“Saya mendorong KPSBU Lembang bisa masuk ke dalam ekosistem digital, kemudian memperkuat digitalisasi,” kata Arif.
SesKemenKopUKM berharap KPSBU Lembang bisa memanfaatkan aneka program strategis KemenKopUKM dalam pengembangan kinerja dan usaha koperasi. Di antaranya, untuk meningkatkan kualitas SDM, kapasitas usaha, hingga jaringan pemasaran.
Produsen Susu
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPSBU Dedi Setiadi menjelaskan, KPSBU yang sudah berdiri sejak 1971 merupakan perusahaan manufaktur. Dan bergerak dalam bidang produsen susu (penjualan susu, pengumpulan susu dari peternak, dan pengolah susu).
KPSBU ini memiliki tiga unit usaha, yakni KPSBU mengolah susu pasteurisasi, susu murni, dan yoghurt.
Saat ini, kata Dedi, KPSBU Lembang sudah memiliki lebih dari 3.466 anggota aktif dari total 7.144 anggota, dengan jumlah sapi sebanyak 18.612 ekor.
Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) Lembang.(Foto: Dok. KemenKopUKM)
Anggota KPSBU Lembang adalah peternak yang minimal memiliki 3-4 ekor sapi yang berada di wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat.
“Peternak anggota KPSBU Lembang tersebar di Kabupaten Bandung Barat seperti Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, dan Kabupaten Subang seperti Ciater dan sekitarnya,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, bisnis utama KPSBU Lembang adalah produksi susu. KPSBU Lembang menampung susu yang dihasilkan sapi para peternak anggota KPSBU lembang (rata-rata 100 ribu liter/hari).
Setelah dilakukan pengecekan di lab KPSBU, susu kemudian didinginkan di Cooling Unit yang selanjutnya dikirimkan ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan sebagian diolah menjadi produk olahan susu Freshtime KPSBU.
“Untuk pakan ternak, kami melakukan kerja sama lahan dengan Perhutani seluas 200 hektare. Koperasi juga memberikan layanan penyediaan pakan konsentrat sebanyak 60 ton perhari,” ujar Dedi.***
Bogordaily.net– Forum Kepala Sekolah SMA Swasta atau FKSS Kota Bogor mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah.
Kegiatan yang digelar wadah organisasi para kepala sekolah SMA swasta di Kota Bogor yang itu berlangsung di Aula Kantor Erlangga Kota Bogor, Selasa, 23 Januari 2024.
Ketua FKSS Kota Bogor H. Edy Sukmara, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan informasi mengenai PPDB Online 2024/2025.
Kemudian pelaksanaan Musda FKSS Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada 27 April 2024, mengingat sudah habisnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah.
Selain itu disampaikan juga informasi Gebyar 3 FKSS Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai 2 Maret 2024.
Ketua FKSS Kota Bogor H. Edy Sukmara,(Foto: Dok. FKKS Kota Bogor)
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Dr. H. Asep Sudarsono, S.Pd., M.M. selaku Kepala KCD wilayah II Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya Asep menyampaikan pentingnya kepala sekolah meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas sekolah di bawah naungan FKSS Kota Bogor,” ujar Asep.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dikhususkan pada kegiatan supervisi akademik yang dipaparkan langsung oleh Drs. H. Dedi Suryana, M.M.
Kepala KCD wilayah II Provinsi Jawa Barat Asep Sudarsono. (Foto: Dok. FKKS Kota Bogor)
Pada awal pemaparannya, Dedi menyampaikan supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu atau membimbing guru meningkatkan profesionalnya. Mencakup pengetahuan akademik dan pengelolaan kelas.
Selain itu dijelaskan juga mengenai prinsip-prinsip supervisi akademik yaitu Praktis, Sistematis, Obyektif, Realistis, Antisipatif, Konstruktif, Kooperatif, Kekeluargaan, Demokratis, Aktif, Humanis, dan berkesinambungan.
Dijelaskan pulamengenai tahapan-tahapan supervisi akademik, cara memeriksa perencanaan pembelajaran, observasi proses pembelajaran. Hingga memberikan umpan balik. Selain itu ada juga mengenai Kompetensi Supervisor Akademik.
Kegiatan kemudian ditutup oleh Ketua FKSS Kota Bogor. Dalam closing statement-nya, Edy menyampaikan harapan agar kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat secara rutin dilaksanakan oleh FKSS Kota Bogor.***
Bogordaily.net – Pembina Yayasan At-Taufiq Bogor (YATIB) Said Awad Hayaza, serta Ketua YATIB Syarif Ahmad, dituntut hukuman 5 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan dibacakan dalam sidang lanjutan di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Kota Bogor, pada Selasa 23 Januari 2024.
Kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum memita supaya pengadilan segera dilakukan penahan bagi ke dua terdakwa.
Menyikapi persidangan tersebut, Kuasa Hukum Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Kota Bogor (YAAB), Mu’adz Masyhadi menerangkan, pihaknya menerima tuntutan lima bulan penjara, terhadap dua terdakwa yang didakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Al Irsyad.
“Saya ingatkan kepada semua pihak, bahwa kedua terdakwa ini tidak akan bisa lari dari hukuman. Mereka pasti akan dihukum,” tegas Mu’adz.
Menurut Mu’adz, tidak ada hal yang menjadi alasan pemaaf bagi kedua terdakwa tersebut.
Itu disebabkan karena keduanya secara sengaja, masuk ke tanah perkarangan orang dan merasa berhak atas tanah tersebut.
Tindakan para terdakwa, lanjut Mu’adz, secara sah dan terbukti melanggar Pasal 167 KUHP. Bahkan semua barang bukti yang dilayangkan terdakwa kepada jaksa, berupa surat-surat, tidak menjadi pertimbangan.
“Alhamdullilah setelah melalui proses panjang, dari mulai pelaporan, penyelidikan sampai ke tingkat penyelidikan, dan kedua terdakwa, hari ini sudah selesai masuk ke tuntutan dalam perkara pidana,” jelas Mu’adz.
Pihaknya kata Mu’adz, mengapresiasi Jaksa panuntut Umum yang usai membaca tuntuta, meminta kepada majelis hakim supaya kedua terdakwa Said Awad Hayaza dan Syarif Ahmad segera ditahan.
“Karena dalam pertimbangan jaksa penuntut umum, kedua terdakwa ini telah terbukti melakukan tindak pidana, berupa memasuki tanah perkarangan tanpa izin,” terang Mu’adz.
Tuntutan tersebut, ucap Mu’adz, merupakan kemenangan bagi para guru, para siswa dan pegawai dan para Irsyadin (warga Al Irsyad).
“Bersyukur bahwa kedua terdakwa ini telah terbukti menurut jaksa, melakukan tindak pidana memasuki tanah perkarangan orang tanpa izin,” kata Mu’adz
Muaz berharap setelah persidangan dengan agenda tuntutan, kedua terdakwa ini segera mendapat putusan dari hakim.
“Hakim mempunyai kewenangan untuk memutus lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa. Bisa lebih dari 5 bulan atau kurang dari 5 bulan mungkin juga lebih dari ancaman 9 bulan,” tutup Mu’adz.***
