Bogordaily.net – Panggung Cerita Nusantara mengoptimalkan ekosistem rantai pasok UMKM melalui Rumah Produksi Bersama (RPB).
Sebagai upaya mengoptimalkan ekosistem rantai pasok UMKM dari hulu hingga ke hilir, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Panggung Cerita Nusantara. Acara tersebut menjadi momentum bagi UMKM memanfaatkan Rumah Produksi Bersama (RPB) atau Factory Sharing untuk memproduksi wastra dan kriya melalui dukungan pembiayaan KUR Klaster.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pengembangan RPB yang dibangun dengan standar industri untuk mengelola UMKM secara terpadu. Dengan didukung pembiayaan dari KUR Klaster perlu didukung dengan momentum seperti acara panggung Cerita Nusantara.
“Secara megah acara ini menampilkan ide-ide brilian, inklusivitas dalam keragaman, daya saing ekosistem lokal, karya seni rupa, kerajinan tangan, tekstil, juga inovasi digital, setelah melalui perjalanan panjang dari tanah Indonesia hingga panggung internasional,” kata MenKopUKM dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 25 November 2023.
Acara yang merupakan hasil kolaborasi KemenKopUKM bersama Dekranas dan OASE itu telah berjalan sejak 2021 dengan Perjalanan Cerita Wastra dan Cerita Kriya dan kini bermuara di panggung Cerita Nusantara.
“Dalam panggung Cerita Nusantara, kita mengapresiasi setinggi-tingginya setiap ekosistem kriya dan wastra yang telah bersinar, berjejaring. Dan berhasil lebih jauh membawa karya terbaik dan kisah memukau dari Nusantara,” jelasnya.
Menurut Teten acara-acara seperti itu diperlukan untuk mengoptimalkan berjalannya konsep rumah produksi bersama yang memang hadir untuk para pelaku UMKM. Tujuannya agar lebih mudah mengelola bahan mentah menjadi produk jadi secara bersama sehingga kontinyuitas produk juga terjaga.
“Pada awalnya rumah produksi bersama dihadirkan untuk membuat produksi lebih mudah dalam skala massal dan menciptakan standar tinggi. Ketika sudah berjalan lebih dari satu semester, terlihat ada dampak positif lainnya setelah rumah produksi bersama hadir,” ungkap Menteri Teten.
Target Rumah Produksi Bersama
Rumah produksi bersama secara nasional ditargetkan akan mencapai 18 titik hingga 2024 dan selain meningkatkan kinerja UMKM dalam memproduksi barang juga diharapkan mampu mendorong praktik UMKM Hijau.
Dari beberapa RPB yang diinisiasi oleh KemenKopUKM, terdapat RPB Kulit Garut yang berlokasi di Jawa Barat. Pembangunan RPB tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat hilirisasi produk fesyen berbasis kulit domba asal garut.
KemenKopUKM akan bekerja sama dengan pihak lain, terutama dengan para desainer produk-produk kulit, agar SDM di Jawa Barat semakin berkembang.
“Saya bersama desainer Poppy Dharsono dan Bupati Garut akan mengembangkan hilirisasi produk kulit asli Garut, agar kualitas produknya jauh lebih baik,” ujar Menteri Teten.
RPB Kulit Garut juga diharapkan bisa memfasilitasi para pelaku usaha mikro untuk membuat produk-produk kerajinan dari kulit. Mulai dari sepatu maupun aksesoris dari kulit lainnya. Sehingga ke depan, produsen kulit Jawa Barat dapat berdaya saing dengan produk kulit di daerah lain, hingga berdaya saing dengan produk luar.
Selain RPB Garut, KemenKopUKM juga membangun RPB Bambu di Manggarai Barat, Labuan Bajo sebagai hub penghasil bambu. Bambu-bambu yang ada nantinya akan dipilah dan dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti kemasan pengganti plastik, furnitur, bahan bangunan untuk rumah, hotel, restoran, hingga sepeda bambu.
Selain itu, RPB juga dibangun di Sukoharjo, Jawa Tengah yang sebagian besar warganya mengandalkan pembuatan kerajinan rotan sebagai mata pencaharian utama.
RPB ini menjadi upaya untuk mengatasi beragam permasalahan UMKM perajin rotan, seperti masalah bahan baku furniture dan kerajinan, sekaligus menguatkan UMKM dari sisi hulu, produk, pemasaran, hingga kelembagaan.
Pengembangan RPB didukung kemudahan dalam akses pembiayaan yang dapat diterapkan oleh sebuah ekosistem bisnis yakni melalui KUR Klaster.
Pelaku UMKM yang tergabung dalam ekosistem atau klaster memiliki manfaat kolektif untuk mengakses pembiayaan dan akses pasar untuk meningkatkan skala ekonomi.
Peran Industri Fesyen
Hal tersebut pula yang dapat diterapkan oleh ekosistem atau klaster dalam industri fesyen. Yang mana industri fesyen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tercatat, 18 persen PDB Nasional berasal dari sektor ini, bahkan industri fesyen juga menyumbang 66 persen dari total nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia.
Salah satu ekosistem fesyen yang sudah berkembang stabil di Indonesia adalah Jakarta Clothing Expo (Jakcloth).
Oleh karena itu, Teten Masduki berharap agar Jakcloth bisa mengakses pembiayaan KUR Klaster. Melalui KUR Kluster, setiap orang dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta.
“Tentu harus ada badan hukumnya yaitu koperasi. Saya ambil contoh di Bali ada toko oleh- oleh Krisna, di dalamnya ada pemasok barang dagangannya sekitar 360 UMKM, mereka itu lalu membentuk koperasi dan lantas dihubungkan dengan KUR klaster. Jadi, nanti para tenant Jakcloth bisa mengambil itu juga. Pengalaman selama 14 tahun dan 30 event dalam setahunnya itu sudah menunjukkan bahwa produksinya stabil. Jadi nanti kita coba Jakcloth menjadi bagian KUR klaster,” jelasnya.
Meski demikian Menteri Teten mengingatkan Jakcloth maupun produsen pakaian dalam negeri untuk terus memperhatikan pengembangan R&D (Research & Development), mengingat gaya hidup dalam busana itu cepat sekali berubahnya atau sangat dinamis.
Hingga April 2023, telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 Klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh 9 Penyalur KUR.
Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.
Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.
Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok menurut Menteri Teten penting dijalankan. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan.***
