Bogordaily.net – Rombongan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meninjau progress pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 6 November 2023.

DPD meninjau sejauh mana perkembangan dan tantangan yang dihadapi KEK Lido yang menelan investasi total Rp34 triliun selama 20 tahun.

Peninjauan KEK Lido yang dihadiri seluruh senator Komite II DPD RI dari berbagai provinsi ini diisi dengan dialog antarpemangku kepentingan.

Antara lain, Dewan Pemprov Jabar, Bupati Bogor yang diwakili Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Sekjen Dewan Nasional KEK Lido, Kepala Administrator KEK Lido, Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, PT MNC Land Lido, pakar/akademisi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, asosiasi, pelaku usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kadisbudpar Kabupaten Bogor, Camat Cigombong, dan Kepala Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong.

Peninjauan melalui kunjungan kerja ini juga dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK serta Perubahannya dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ke beberapa daerah.

Baca juga : Duet Lagu Sang Dewi, Lyodra Pegang Tangan DK iKON Bikin Baper

Hal ini untuk dapat mengawasi sejauh mana tata kelola KEK selama ini telah mengakomodasi secara optimal kebutuhan di daerah dan sejauh mana pengelolaan KEK tersebut, dapat berperan dalam menyejahterakan dan memajukan masyarakat di daerah.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana KEK sebagai sumber perekonomian, perindustrian, pariwisata dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta pengaruh KEK terhadap percepatan pembangunan nasional,” kata Pimpinan Komite II DPD RI, Abdullah Futeh.

Hasil Peninjauan

Dalam dialog tersebut dibahas pula bahwa pembangunan KEK Lido memerlukan penataan tentang akses exit tol, pengelolaan situ atau danau Lido, akses jalan menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dampak persoalan sampah, tenaga kerja, ketersediaan air bersih hingga sarana ibadah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan sedikitnya ada 12 poin yang telah diusulkan kepada pemerintah pusat provinsi, dan Dewan Nasional KEK. Antara tentang akses jalan menuju TNGGP, dampak persampahan, tenaga kerja, permukiman, sarana air bersih, pengelolaan situ (Danau Lido), hingga tempat ibadah.

“Soal jalan ke Taman Nasional itu bisa melewati KEK Lido. Tapi tidak semua dibangun oleh pemerintah. Mana yang dibangun oleh KEK mana yang oleh pemerintah. Tapi jangan dibuka dulu, karena kuatir penggarap masuk,” ujarnya.

Sekda menegaskan bahwa pemenuhan anggaran harus ada kolaborasi Pemerintah Pusat dan daerah.

“Pemerintah juga jangan hanya merintah (memberikan perintah). Berapa (anggaran) dari APBN, berapa dari APBD provinsi, dan dari kabupaten. Jangan semua dibebankan ke APBD Kabupaten. Dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 29.000 orang di KEK itu kan harus dipikirkan tentang sarana perumahannya, air bersihnya, sampahnya, sekolahnya, dan lainnya. Soal tenaga kerja juga, tidak usahlah mendatangkan dari Gaza atau Israel, di kita juga banyak,” paparnya.

Anggaran APBD 2024

Terkait anggaran, Sekda berharap Dewan Nasional KEK segera menggelar rapat dengan Pemkab Bogor, sebab Pemkab Bogor akan segera mengesahkan APBD 2024.

“Terkait dengan usulan insentif atau tax holiday pajak untuk investor, Pemkab Bogor selalu siap. Tapi harus jelas dulu kontribusi KEK untuk APBD Kabupaten Bogor seperti apa,” tegasnya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, menjelaskan, bahwa sejauh ini KEK Lido menunjukkan progress yang baik dibanding dengan KEK lainnya di Indonesia.

“Hanya saja, intinya, perlu ada peningkatan koordinasi lebih lanjut antar semua pemangku kepentingan terutama Dewan Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” katanya.

Menyikapi beberapa tantangan soal kawasan hutan dan status lahan, Bustami juga mendorong agar pengelola kawasan rajin berkoordinasi dan menyelesaikannya baik ke pemerintah pusat maupun masyarakat sekitar.

Tentang KEK Lido

Baca juga : Calon Walikota Bogor Sendi Fardiansyah Dikerubuti Ibu-Ibu Saat Silaturahmi ke Kampung Lebak Sari

Sementara itu, Kepala Administrator KEK Lido sekaligus Sekjen Dewan Nasional KEK, Paulus Riyanto memaparkan bahwa KEK Lido secara legalitas berdasarkan PP 69/2021 tentang KEK Lido yang dibangun sebagai KEK Pariwisata dan industri kreatif yang dikelola oleh MNC

“Progressnya saat ini sudah terbangun hotel ekstensi, akan dibangun movie land Indonesia untuk shooting, lapangan golf 18 hole, Lido Music and Arts, Lido Garden, Theme Park.

“Target akan menyedot wisatawan 63,4 juta sampai tahun 2038 dan tenaga kerja sebanyak 29.000 orang. Sedangkan luasnya 1.040 hektar,” ujar Paulus.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memproyeksikan, lewat beragam event berkelas dunia jumlah kunjungan wisatawan di KEK Lido mencapai 7 juta orang per tahun dengan nilai transaksi sebesar USD 4 miliar dan total investasi lebih dari Rp40 triliun.

Mengingat, KEK Lido didukung sejumlah desa wisata, seperti Desa Ciwaluh, Batu Ayang, Desa Cisade, kawasan Pelabuhan Ratu, Desa Anjelih hingga Ciletuh UNESCO Global Geopark.(Acep Mulyana)