Bogordaily.net – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi minyak goreng Rp300 ribu dari pemerintah pusat untuk masyarakat, agar disalurkan tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
“Meski kebijakan ini tidak tepat untuk mengatasi masalah minyak goreng secara permanen, tetapi penyaluran BLT ini harus tepat sasaran sesuai target program dari pemerintah,” katanya, Senin, 18 April 2022.
Baginya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa membantu Pemerintah Pusat agar penyaluran BLT ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Penentuan kelompok sasaran harus tepat. Untuk itu, datanya harus jelas dan valid, serta terkonfirmasi secara berlapis untuk memastikan semua sasaran masuk dalam daftar penerima manfaat. Serta proses penyalurannya pun harus sesuai aturan,” tegasnya.
Dia menyebut, BLT ini dianggap tidak akan langsung menyelesaikan mahalnya harga minyak goreng yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Karena meski sebagian masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan bantuan BLT, nasib masyarakat yang tidak mendapatkan BLT seperti dikesampingkan oleh pemerintah.
“Penentuan kelompok sasaran harus tepat. Untuk itu, datanya harus jelas dan valid, serta terkonfirmasi secara berlapis untuk memastikan semua sasaran masuk dalam daftar penerima manfaat. Serta proses penyalurannya pun harus sesuai aturan,” tegasnya.
Dia menyebut, BLT ini dianggap tidak akan langsung menyelesaikan mahalnya harga minyak goreng yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Karena meski sebagian masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan bantuan BLT, nasib masyarakat yang tidak mendapatkan BLT seperti dikesampingkan oleh pemerintah.
“Lalu bagaimana yang tidak dapat BLT, apakah nasibnya dibiarkan begitu saja. Saya yakin pemerintah tidak siap dengan data berapa jumlah UMKM, dan jumlah keluarga terdampak,” ungkapnya.
Atang mengatakan, kebijakan seperti ini malah membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi penguasa pasar minyak goreng Indonesia.
Dirinya sangat menyayangkan ketidak berdayaan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini.
“Padahal pemerintah memiliki kekuatan, kekuasaan, kebijakan, dan infrastruktur lengkap untuk mengeluarkan kebijakan,” terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor ini.
Atang berpesan kepada pemerintah, agar segera menyelesaikan urusan dengan para produsen CPO, para produsen minyak goreng, serta mengatur tata niaga dan distribusi pasokan dengan kekuatan negara.
“Dengan demikian, InsyaAllah akan menyelesaikan inti masalah tanpa harus mengeluarkan uang negara dan masyarakat juga bisa ikut merasakan manfaatnya,” tandasnya.***
