Bogordaily.net – Sebuah startup perusahaan rintisan Baiya Phytopharm di Thailand berencana akan mengembangkan vaksin COVID-19 dari tembakau.
Dr Suthira Taychakhoonavudh dari Universitas Chulalongkorn yang juga pendiri Baiya Phytopharm mengatakan, bahwa dia dan para ilmuwan ingin membuat perbedaan dalam mengubah Thailand dari pengimpor vaksin menjadi pembuat vaksin.
Baiya Phytopharm yang baru berusia tiga tahun itu telah menyelesaikan uji coba pada manusia fase satu, dari vaksin COVID berbasis tanaman pada Desember tahun lalu.
Dikutip dari IOL, Taychakhoonavudh menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan tingkat kemanjuran dari vaksin nabati tersebut.
Perusahaan farmasi itu berharap bisa melakukan uji coba fase dua pada Februari dan uji coba fase ketiga dilakukan pada bulan Juni.
Mereka juga berharap bisa menyerahkan data kepada Administrasi Makanan dan Obat Thailand untuk persetujuan vaksin sekitar bulan Juli hingga Desember tahun ini.
Jika sudah mendapatkan persetujuan, perusahaan dengan cepat akan meningkatkan kapasitas produksinya.
Selain digunakan untuk membuat vaksin COVID, perusahaan Thailand itu telah lebih dulu menggunakan tanaman tembakau untuk mengembangkan obat anti kanker dan perawatan anti penuaan.***
Bogordaily.net– Presiden Joko Widodo mengingatkan hal penting lain di masa pandemi Covid-19 adalah vaksinasi. Jokowi mengimbau agar masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster.
“Hal penting lainnya di masa pandemi adalah vaksinasi, yang belum mendapatkan vaksin, segeralah divaksin, yang sudah mendapat vaksin pertama segera vaksin yang kedua, yang sudah dua kali vaksin segera cari vaksin ketiga, vaksin booster,” kata Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 18 Januari 2022.
Vaksin dosis ketiga atau booster ini sudah dimulai sejak 12 Januari 2022. Target pertama untuk para lansia dan kelompok rentan di seluruh Indonesia serta kabupaten/kota yang sudah mencapai minimal 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.
Vaksin booster ini diberikan gratis, dengan syarat calon penerima sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya.
“Semuanya gratis karena vaksinasi penting bagi keselamatan kita,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omicron.
“Oleh sebab itu kita harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan,” tambah Presiden.
Menurut Presiden, berbagai studi, termasuk laporan WHO mengatakan varian Omicron memang lebih mudah menular.
“Namun, gejalanya lebih ringan pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit, tapi sekali lagi kita harus waspada jangan jumawa dan jangan gegabah,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta masyarakat agar bila tidak memiliki keperluan mendesak sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat keramaian.
“Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah ‘work from home’ lakukanlah kerja dari rumah,” ungkap Presiden.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai selasa, 18 Januari 2022, pukul 12.00 WIB, jumlah dosis pertama vaksin COVID-19 yang sudah disuntikkan di Indonesia mencapai 177.259.377 dosis atau 85,11 persen dari target sementara dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 120.621.088 atau 57,92 persen.
Pemerintah menargetkan sebanyak 208.265.720 orang di Indonesia mendapat vaksinasi COVID-19 lengkap. Terdapat lima jenis vaksin yang sudah mendapatkan “Emergency Use Authorization” dari BPOM untuk menjadi vaksin “booster” yaitu sinovac/coronavac, Moderna, Ffizer, AstraZeneca dan Zificav.
Kementerian Kesehatan menyebut calon penerima vaksin dapat datang ke fasilitas kesehatan dengan menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi.
Penerima vaksinasi “booster” harus berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya.
Jenis vaksin yang digunakan antara lain, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca, separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis (0,15 ml). Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis(0,15 ml).
Pelaksanaan kegiatan vaksinasi “booster” dilakukan di Puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota.***
Bogordaily.net – Gaung Sabda Alam Muhammad alias Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan masa hukuman yang sama dalam persidangan sebelumnya.
“Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata Hakim Ketua Lingga Setiawan, Rabu 19 Januari 2022.
Saat membacakan vonis, hakim juga menyebut hukuman lain. Gaga Muhammad turut dijatuhi hukuman denda Rp10 juta, yang dapat diganti dengan tambahan kurungan selama dua bulan jika tidak dibayarkan.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” kata Lingga.
Vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan JPU, yang menuntut Gaga Muhammad dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp10 juta.
Menurut JPU, Gaga terbukti lalai saat mengendarai kendaraannya bersama Laura Anna, sehingga menyebabkan kecelakaan pada akhir 2019. Akibat insiden ini, Laura Anna mengalami kelumpuhan sehingga dinyatakan tak dapat lagi berjalan.
Gaga Muhammad dijerat dengan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal tersebut menyebut hukuman maksimal yang dapat diberikan pada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan kelalaian hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dapat dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara. Adapun denda maksimal yang dapat diberikan adalah senilai Rp10 juta.***
Bogordaily.net– Desa Wae Rebo yang jadi 50 besar desa wisata terbaik di Ajang Dewa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, menyimpan berbagai daya tarik yang membuat tempat ini patut Anda kunjungi. Disana, anda bisa merasakan sensasi berlalri diatas awan.
Dikutip dari siaran resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, desa wisata Wae Rebo berlokasi di pegunungan terpencil di Kampung Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Desa wisata ini memiliki potensi yang unik. Berada di atas ketinggian 1.000 mdpl, Desa Wisata Wae Rebo sering disebut surga di atas awan. Selain itu, desa ini juga memiliki 7 rumah adat yang menjadi ikon dari Wae Rebo, yakni Mbaru Niang, yang berbentuk kerucut.
Ada di atas ketinggian 1.200 mdpl, Wae Rebo di NTT dijuluki Negeri di Atas Awan. Lebih dari itu, banyak pengalaman berharga yang bisa kamu dapatkan di sana.
Diatas ke tinggian 1.200 mdpl menjadikan desa kecil ini terasa terpencil dan seakan menyatu dengan alam. Kabut sering kali turun menyelimuti desa karena memang desa ini berada di lembahan dari gunung gunung yang mengelilinginya.
Suhu udara yang ada pun kebanyakan turun, namun di antara suhu yang dingin itu Waerebo menyimpan kehangatannya tersendiri. Bukan karena sinar matahari atau tungku tungku diatas api melainkan karena penduduk Wae Rebo itu sendiri.
Hamparan rumput hijau yang dikelilingi pegunungan lengkap dengan kabut juga menjadi pesona desa. Sehingga memberikan kesan magis, namun damai, tenang, dan sejahtera.
dok. Instagram Karin NOvilda
Ketika malam, berada dibawah langit sambil duduk manis di hamparan rumput, dan menengadahkan kepala keatas, terasa begitu dekat dengan langit. Ditambah, taburan bintang yang terbentang luas di langit malam, Desa Wae Rebo.
Ada juga sumber mata air yang berasal dari pegunungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mandi, mencuci, dan untuk minum sehari-hari. Sumber mata air ini dinamai Sosor, yang di mana terdapat dua jenis yaitu Sosor Pria dan Sosor Wanita.
Budaya di Wae Rebo pun masih kental. Yakni adanya upacara adat yang bernama Ritus Upacara Penti. Upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat kepada Tuhan dan roh leluhur terhadap semua bentuk harapan yang diterima selama satu tahun yang telah dilewati.
Desa wisata Wae Rebo juga memiliki ragam seni yakni seperti rangku alu. Permainan serta tarian ini dilakukan dilakukan empat orang memegang empat tongkat bambu, memakai tongkat membentuk palang dan menggerak-gerakkannya. Sementara orang lainnya harus melompati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu.
Selain itu juga ada Tarian Caci, yang merupakan salah satu bentuk refleksi dari kebudayaan dan kehidupan warga Wae Rebo.
Untuk produk kerajinan tangan, Desa Wisata Wae Rebo memiliki kerajinan kain tenun. Khas dari kain tenun ini yaitu bermotif Manggarai yang menyerupai bunga dan memiliki warna yang lebih cerah. Sedangkan di sektor kuliner, ada kopi dan juga madu hutan.
Dengan berbagai potensinya itu, Desa Wisata Wae Rebo berhasil menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia di ajang Desa Wisata Terbaik UNWTO 2021.
Berimajinasi tinggi, ditemani matahari yang sudah mulai meninggi. Sungguh sesuatu yang harus kalian coba. Menempuh perjalanam kaki sekitar 60 menit lebih, akan terbayarkan ketika sampe di puncak. Coba langkahkan kaki ke sini dan rasakan kehangatan Wae Rebo.***
Bogordaily.net– Dunia media sosial sempat dihebohkan dengan video yang memperlihatkan dua kuburan dan disebut sebagai kuburan tokoh kartun Upin dan Ipin di dunia nyata. Viralnya video kuburan tersebut membuat Les’ Copaque Production sebagai rumah produksi yang memproduksi serial Upin dan Ipin membeberkan fakta sebenarnya mengenai asal usul si kembar.
Melalui akun Twitter @lescopaque, rumah produksi yang didirikan oleh Haji Burhanuddin Md Radzi dan Hajah Ainon Ariff itu menjelaskan, cerita Upin dan Ipin hanya cerita rekaan dan tidak terinsipirasi oleh kisah nyata.
“Semua cerita Upin & Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les’ Copaque Production. Ianya tidak diambil atau diinpirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup mahupun yang telah tiada,” tulis akun @lescopaque sebagaimana dikutip bogordaily.net, Rabu, 19 Januari 2022.
Dikatakan, ide Upin dan Ipin berasal dari Hajah Ainon yang juga menjadi pengisi suara Opah. Les’ Copaque mengatakan, setiap cerita yang ditulis bukan saja mudah dipahami tetapi juga sarat dengan pesan yang bermanfaat.
“Haji Burhanuddin, Pengarah Urusan Les’ Copaque Production pula adalah pelakon suara Tok Dalang. Beliau juga turut berkongsi pengalaman beliau dibesarkan di kampung di dalam siri Upin & Ipin,” ungkapnya.
Les’ Copaque pun menjelaskan alasan Upin dan Ipin diceritakan yatim piatu atau tak memiliki orang tua. Dalam cerita, Upin dan Ipin diketahui tinggal bersama nenek yang disebut Opah dan kakak mereka bernama Ros.
“Ketika Upin & Ipin Musim 1 disiarkan di TV9, ianya merupakan projek sampingan saja. Oleh kerana kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu,” kata Les’ Copaque.
Les’ Copaque juga menjelaskan mengapa Upin dan Ipin diceritakan berkepala plontos. Saat musim pertama, Les’ Copaque terpaksa menekan ongkos dan mempercepat proses produksi.
“Begitu juga ketika Upin & Ipin Musim 1 dihasilkan, pihak LCP terpaksa memendekkan kos dan mempercepatkan proses pembuatan. Nak buat rambut (hair simulation) ketika itu terlalu memakan masa. Maka, Upin dan Ipin direka botak tetapi Upin ada sehelai rambut,” ungkapnya.
“Kalau nak tahu kisah dan sejarah tentang penubuhan Les’ Copaque Production boleh dapatkan buku yang ditulis sendiri oleh Tn Haji Burhanuddin yang akan berada di pasaran pada bulan Mac nanti,” kata Les’ Copaque menambahkan
Diberitakan, sebuah video yang memperlihatkan kuburan tokoh kartun Upin dan Ipin di dunia nyata viral di media sosial TikTok. Video yang diunggah oleh akun TikTok.***
Bogordaily.net – Kota Bogor dihebohkan dengan ditemukannya mayat yang diduga terjatuh di pinggir rel kereta karena kepeleset ketika sedang berolahraga, Rabu 19 Januari 2022 pagi.
Setelah diketahui korban bernama Juddy Widjaja warga Gang Nurkas No.8/4, RT 03/RW 02, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, tewas di pinggir rel kereta api belakang bank BCA depan Gereja Pantekosta Teberias.
Saat dikonfirmasi ke Kasubsi Penmas Polresta Bogor Kota Iptu Rachmat Gumilar membenarkan bahwa, pada pukul 06:00 WIB telah di temukan sosok mayat dengan posisi terlungkup.
“Mayat tersebut diduga terpeleset dari tebing rel kereta api kurang lebih 4 meter,” kata Kasubsi Penmas Polresta Bogor Kota Iptu Rachmat Gumilar.
Rachmat menambahkan, jenazah tersebut ditemukan oleh warga yang melintas di sekitar lokasi. Kemudian warga melaporkan ke pihak kepolisian.
“Pihak Polresta Bogor telah mendatangi dan melakukan oleh di Tempat Kejadian Perkara (TKP),” ujarnya.
Pihak keluargapun menerima kejadian ini sebagai musibah dan kecelakaan. Kini jenazah langsung di bawa oleh keluarga untuk dilakukan prosesi kremasi.(Ibnu Galansa Montazerry)
Bogordaily.net- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR siang hari ini, Selasa, 18 Januari 2022.
Hal ini disampaikan Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan mini fraksi dalam Rapat kerja Pansus RUU IKN bersama pemerintah pada Selasa dini hari.
Diketahui, dari sembilan fraksi DPR, hanya fraksi PKS yang menolak RUU IKN. Sementara delapan fraksi lain dan DPD menyatakan setuju, dan memberikan sejumlah catatan perbaikan.
“Dengan berbagai pertimbangan dan masih banyaknya substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang IKN tersebut, maka Fraksi PKS DPR dengan mengucap bismillahirahmanirahiim menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam raker tersebut.
Fraksi PKS, kata Suryadi membeberkan sejumlah pertimbangan menolak dengan tegas RUU IKN.
Pertama, kata Suryadi, rencana pemindahan IKN mulai Tahun 2024 tidak terdapat dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007.
Hal ini menunjukkan pemerintah melakukan pembangunan yang tidak mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional hingga tahun 2025.
Selain itu, kata Suryadi, Fraksi PKS mencermati RUU IKN ini masih memuat masalah formil dan materi, mulai pembahasan dalam waktu singkat hingga banyak substansi yang belum dibahas secara tuntas.
“Beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas. Konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945, serta konsensus nasional 4 pilar kebangsaan,” ungkap Suryadi.
PKS juga tidak sepakat dengan pengelolaan IKN yang dipimpin oleh kepala otorita IKN yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan tidak adanya perwakilan rakyat, yakni DPRD. Menurut PKS, kata Suryadi, kelembagaan otorita untuk IKN yang merupakan daerah khusus bertentangan dengan UUD 1945, dan berpotensi melahirkan otoritarianisme.
Selain itu, PKS juga mempertanyakan sejumlah hal penting dan mendasar yang belum dijelaskan pemerintah dan dibahas secara detail dalam RUU IKN, seperti perlindungan tanah masyarakat adat, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan rencana induk yang transparan termasuk pendanaan.
Kami juga memandang perlunya rencana induk yang transparan termasuk pendanaan yang terintegrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RUU ini.
Hal ini menjadi penting untuk menghindari produk pembangunan yang mangkrak dan over budget. Semestinya rencana induk dan draf RUU IKN satu kesatuan dokumen yang harus diserahkan bersamaan ke DPR,” terang Suryadi.
Hingga saat ini, kata Suryadi, Fraksi PKS belum mendapatkan penjelasan terkait hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai IKN baru. Bahkan, kata dia, dalam naskah akademik RUU IKN, tidak dicantumkan studi pendahuluan tentang penetapan lokasi ini.
Selain itu, lanjut dia, belum ada penjelasan detail terkait pemindahan struktur pertahanan negara yang dominan berada di Pulau Jawa. PKS juga mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam proses skema pembiayaan pembangunan IKN agar di satu pihak tidak membebani APBN dan menambah utang negara, dan di lain pihak tidak mangkrak.
Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, fokus APBN masih untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Target pemindahan IKN pada semester 1 tahun 2024 sangatlah terburu-buru, sebab dibutuhkan waktu yang cukup untuk membangun fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan jembatan, dan pemukiman yang layak. Sedangan saat ini tahun 2022, status pandemi belum juga selesai, kondisi keuangan negara juga belum memungkinkan mendukung pembangunan IKN di mana akan dibutuhkan setidaknya lebih dari Rp 90 triliun dalam kurung waktu 2021-2024,” pungkas Suryadi.***
Bogordaily.net– Politikus PDI-P Arteria Dahlan kini kembali menjadi sorotan. Lagi-lagi ucapan dan tindakan Arteria yang kontroversial menjadi persoalan.
Kali ini, Arteria disorot soal permintaannya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.
Hal ini diutarakan Arteria dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Senin, 17 Januari 2022.
Peristiwa itu bermula saat Arteria menyatakan harapannya agar Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap profesional dalam bertugas.
Tiba-tiba saja, dia mengungkapkan adanya Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat.
Padahal, menurut Arteria, seorang Kajati haruslah berbahasa Indonesia ketika rapat.
“Ada kritik sedikit Pak JA, ada Kajati Pak dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu,” pinta Arteria.
Hal itu dinilai harus menjadi pertimbangan bagi Jaksa Agung untuk mengganti Kajati yang dimaksud.
Dalam memimpin rapat, seorang Kajati dinilai Arteria perlu menggunakan bahasa Indonesia agar tidak menimbulkan salah persepsi orang yang mendengarnya
Menanggapi ucapan Arteria, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Batar, meminta Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau politikus PDIP Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Hal itu terkait pernyataan anggota Komisi III DPR itu soal penggunaan bahasa Sunda Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam rapat kerja dengan DPR.
“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di nusantara ini. Kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, dalam siaran persnya, Selasa 18 Januari 2022.
Menurut Emil, ada dua jenis masyarakat dalam melihat perbedaan. Pertama, ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan atau sebagai rahmat. Ia berharap mayoritas warga melihat perbedaan dengan cara ini. Kelompok kedua, katanya, ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian dan itu yang harus dilawan.
“Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang ada ratusan tahun atau ribuan tahun, menjadi kekayaan nusantara ini,” katanya.
Emil mengatakan jika Arteria tidak nyaman dengan penggunaan bahasa Sunda, tinggal disampaikan secara sederhana. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurutnya terlalu berlebihan.
“Tidak ada dasar hukum yang jelas dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Saya sudah cek ke mana-mana. Saya kira tidak ada di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Z-nya Bahasa Sunda,” katanya.
Biasanya, kata dia, bahasa daerah diucapkan hanya pada momen tertentu seperti ucapan selamat, pembuka pidato atau penutup pidato, atau di tengah-tengah saat ada celetukan.
“Makanya harus ditanya mana buktinya yang membuat tidak nyaman. Bayangan saya kelihatannya tidak seperti yang disampaikan persepsinya seperti itu,” katanya.
Bahasa daerah, kata dia, akan mewarnai penuturan dalam berbagai kesempatan yang mencirikan kekayaan dan keberagaman Indonesia. “Makanya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dululah,” katanya.***
Bogordaily.net – Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 5 perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat agar dapat menciptakan entrepreneur baru yang dapat memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini di antaranya meliputi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pemagangan dan pengembangan di bidang UMKM dan kewirausahaan. Riset, penelitian, inovasi, dan hilirisasi riset serta pertukaran dan pengolahan data dan/atau informasi.
Pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Kuliah Kerja Nyata Tematik. Terakhir ialah penyediaan kurikulum di bidang perkoperasian, UMKM, dan kewirausahaan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini Indonesia perlu menyiapkan entrepreneur muda yang memiliki pendidikan tinggi dan berasal dari inkubasi dari universitas.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Istimewa/Bogordaily.net)
“Karena dalam persaingan global, kita harus siapkan UMKM masa depan yang berasal dari enterpreneur muda yang siap bertarung dan berkompetisi. Karena kalau produk UMKM saat ini nggak punya daya saing dan inovasinya rendah, ya kalah,” ungkapnya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM dengan 5 Perguruan Tinggi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Depok, Rabu 19 Januari 2022.
Lebih lanjut, saat ini menurut Teten persentase entrepreneur di Indonesia masih mencatatkan angka yang rendah, atau hanya mencapai 3,47%. Maka dari itu, inkubator yang dimulai dari perguruan tinggi menjadi jawaban untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global.
“UMKM masih banyak urusan keripik dan dodol. Kalau ini masih banyak ya celaka. Jadi harus diseleksi betul dan harus melirik keunggulan domestik kita. Konsep inkubasi ini kita ingin terkoneksi dengan pembiayaan dan market. Selain kita erami, kita juga harus entaskan dan besarkan,” kata Teten.
Ke depan, Teten menekankan bahwa KemenKopUKM juga tengah membidik modal ventura masuk ke UMKM. Menurutnya, modal ventura ini selain menyuntik pembiayaan tapi juga dapat memperbaiki manajemen UMKM nantinya. Maka dari itu, inkubator dan modal ventura ini dapat berkolaborasi ke depannya.
“Bank Dunia sudah ingatkan Indonesia agar menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas untuk kelas menengah. Makanya penting universitas siapkan mahasiswanya jadi entrepreneur. Mudah-mudahan kita bisa perkuat struktur ekonomi kita dengan wirausaha baru yang kompetitif. Kita sedang siapkan Perpres kewirausahaan agar punya arahan yang jelas untuk mengembangkan ini,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan bahwa melalui inkubasi, pihaknya telah berhasil mencetak 119 wirausaha berbasis start up yang bekerja di sektor IoT, kesehatan, fintech, perikanan, busana tradisional, kuliner, dan lainnya.
“Kami berkomitmen membangun wirausaha di Indonesia. Kami mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama mitra industri, pemerintah dan komunitas. Dosen dan mahasiswa didorong punya pengalaman bekerja di industri yang sesuai keahliannya sehingga dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan negara,” ujar Ari.
Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menambahkan bahwa saat ini transformasi di perguruan tinggi bukan hanya teaching dan research saja, tapi juga mampu menjadi inkubator. Maka dari itu, perguruan tinggi harus melibatkan dosen serta mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat.
“Kami sambut baik nota kesepahaman ini dan saya harap ada tindak lanjut yang intens untuk memperkuat proses bisnis dengan UMKM di Sumatera Utara,” ucap Muryanto.
Lebih lanjut, Rektor Universitas Andalas Yuliandri menegaskan bahwa pihaknya telah melakulan inkubasi terhadap 30 pelaku UMKM berbasis kelapa sawit, 31 start up, 4 industri kecil berbasis bahan alam, dan lainnya.
Dia pun menegaskan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi bersama KemenKopUKM dalam mengembangkan wirausaha muda dan melahirkan UMKM masa depan.***
Bogordaily.net – RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan.
Pengesahan RUU ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.
“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?,” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna.
Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.
“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.
“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.
Puan mengingatkan, RUU ini masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang.
Usai penetapan RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo.
“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan.
Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna.
“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS.
“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari negara,” tutup Puan.***
