Bogordaily.net – Seorang pejabat tinggi negara mengirimkan pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Mantan Menteri Perekonomian itu mengaku mengenal baik sang pejabat tinggi negara tersebut, namun dia menolak menyebutkan namanya.

Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus harian di Indonesia melampaui angka 50 ribu kasus. Pada Jumat 16 Juli 2021, kemarin misalnya, tercatat sebanyak 54 ribu kasus baru, dengan jumlah korban meninggal dalam satu hari sebanyak 1.205 jiwa.

“Agar Anda tahu, sangat sulit mengatasi Delta variant. Belum ada negara yang mampu mengatasi secara total varian Delta ini,” tulis sang pejabat tinggi negara dalam pesannya kepada Rizal Ramli seperti dikutip RMOL.

Di samping itu, kata mantan Menko Kemaritiman itu, sang pejabat tinggi negara menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air.

“Tanam dulu birahi politik Anda. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling hebat,” kata sang pejabat tersebut.

Rizal Ramli mengatakan dirinya hanya menggeleng-gelengkan kepala terkait dengan pesan dari pejabat tersebut. Dia tidak menyangka, kritik yang disampaikan berbagai kalangan, termasuk dirinya, selama ini dimaksudkan agar Indonesia mampu mengatasi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Namun ternyata kritikan itu dianggap sebagai bagian dari niat buruk.

Karena itu, Rizal Ramli membantah tuduhan sang pejabat tersebut. “Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu,” ujar Rizal Ramli.

Sebelumnya, mantan pendiri ECONIT itu memprediksi Indonesia akan sulit keluar dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus corona. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memprioritaskan kesehatan namun menomorsatukan pembangunan infastruktur.

Hal itu setidaknya tergambar pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang diketok pada September 2020 yang lalu, dimana pemerintah memangkas anggaran kesehatan dari Rp212,5 triliun di tahun 2020 menjadi 169,7 triliun ditahun 2021. Di sisi lain, anggaran infrastruktrur mengalami kenaikan mencapai Rp 414 triliun dari sebelumnya Rp 281,1 triliun di 2020.

Menurut Rizal Ramli, pemerintah Indonesia tidak memandang kesehatan sebagai prioritas dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini. Padahal, akar permasalahan resesi ekonomi adalah kesehatan.

“Benar sekali. Tidak ada priroritas. Anggaran covid dikurangi, infrastuktur digenjot. Tidak punya prioritas, sulit utk keluar cepat dari kritis. Walaupun penggunaan rendah. Bancakan (mark up) infrastruktur 10-20 persen sangat menggiurkan ! @bpkri kok diem aja ??,” kata Rizal Ramli dalam Tweeternya.

Rizal Ramli menduga langkah pemerintah yang menaikan dana alokasi untuk pembangunan infrastuktur disaat pendemi Covid-19 seperti sekarang ini hanya mengejar keuntungan dari setiap proyek yang dikerjakan dimana nilainya bisa 10 hingga 20 persen.

“Semula, saya paham investasi infrastruktur. Tapi ternyata kebanyakan ‘3O’ (oversupply, overprice, overloan) yg semakin merugikan. Oh ternyata krn bancakannya 10-20 persen, pantes semangat, sehingga budget covid dipotong dari 212T jadi 169T, infrastrukur naik. 281T ke 414T. Kalian rakus,” pungkas Rizal Ramli. ***