Bogordaily.net – Bupati Bogor Ade Yasin lakukan kunjungan kerja ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemkab Bogor dengan Koni Pusat, berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan even keolahragaan di Kabupaten Bogor, untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor Sport and Tourism, Selasa 20 April 2021.
Saat melakukan kunjungan kerja ke KONI Pusat Bupati Bogor Ade Yasin didampingi Dispora Kabupaten Bogor, KONI Kabupaten Bogor, dan Komite Pembangunan Percepatan Strategis Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan, kunjungan kerja dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama berkaitan dengan even-even keolahragaan, mengingat Kabupaten Bogor memiliki tagline “Sport and Tourism”.
Di Indonesia hanya dua daerah yang memiliki tagline “Sport and Tourism” yakni Kabupaten Bogor dan Palembang, tagline itu dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.
“Banyak program-program KONI Pusat khususnya even keolahragaan baik single even maupun multi even. Melalui kerjasama ini diharapkan KONI Pusat bisa didorong untuk dilaksanakan di Kabupaten Bogor, terlebih Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Jakarta sehingga memang ini memberikan jarak yang dekat,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin.
Kemudian Ade Yasin mengatakan, pihak KONI menyambut baik rencana kerjasama yang akan dilakukan antara Pemkab Bogor dengan KONI Pusat, selain dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi, juga dapat meningkatkan potensi dan prestasi olahraga.
“Alhamdulilah kita diterima dengan baik, responnya juga baik. Mereka akan kunjungan balik ke Bogor untuk melihat potensi mana saja yang bisa dikerjasamakan, semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar,” Katanya.
Sementara itu, Ketua KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyampaikan, pihaknya akan melakukan kunjungan balik ke Kabupaten Bogor untuk meninjau lahan dan sarana prasarana yang ada di sekitaran Stadion Pakansari.
“Kita ingin pastikan lahan disana cocok untuk dibangun apa. Jangan sampai dibangun sarana prasarana dengan biaya tinggi namun jarang digunakan,” ucapnya.
Menurutnya, mengenai event olahraga yang akan di laksanakan di wilayah, ia selalu diawali dengan peninjauan untuk memastikan kesiapan segala sesuatunya.
“Setiap kita akan melaksanakan event olahraga kita selalu meninjau kesiapan segala sesuatu nya, termasuk mencarikan event organizer olahraga, agar ada event di Bogor,” ungkapnya.***
Bogordaily – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bogor Tegar Beriman raih penghargaan sebagai BPRS BUMD terbaik tahun 2021, dengan predikat “The Best” kategori aset 50-100 Milyar.
Menukil dari instagram @kabupaten.bogor, pemberian penghargaan BUMD keuangan versi Infobank 2021 ini, melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dalam penilaian. Penghargaan diberikan pada Maret 2021.
Direktur Utama BPRS Bogor Tegar Beriman, Dedin Nazarudin menyampaikan rating BPRS milik Pemda versi Infobank 2021, didasarkan atas kinerja periode September 2019-September 2020.
Biro Riset Infobank menggunakan lima kriteria utama yang terbagi kedalam tujuh rasio keuangan dan empat pertumbuhan.
Indikator tersebut antara lain rasio permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, efisiensi, serta pertumbuhan dana, pembiayaan, modal, dan laba.***
Bogordaily.net – Divisi humas Polri dalam konferensi pers memastikan Joseph Paul Zhang, masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan pada konferensi pers Divisi Humas Polri terkait situasi Kamtibmas pada Selasa, 20 April 2021.
“Terkait status kewarganegaraan dari JPZ tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman dan koordinasi dengan KBRI untuk dilakukan pengecekan,” ucap Ahmad Ramadhan.
Ahmad pun mengungkapkan pihak polri telah melakukan kordinasi dengan Atase Polri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin.
Atas koordinasi tersebut Ahmad mengatakan telah mendapatkan data imigrasi serta informasi tentang Joseph Paul Zhang.
“Sejak tahun 2017 hingga bulan April tahun 2021 tidak terdapat nama JPZ dalam data WNI yang akan mengganti kewarganegaraan,” ungkapnya.
Dari data tersebut diketahui pada 2018 ada setidaknya 65 WNI yang ingin mengganti kewarganegaraan, pada 2019 terdapat 50 orang, dan pada tahun 2020 sampai April 2021 ada 4 orang.
Dari data yang didapatkan, Ahmad mengungkapkan tidak ada nama Joseph Paul Zhang (JPS) dalam data tersebut.
“Data tersebut tidak ada nama JPZ, artinya apa? Melihat data tersebut, JPZ masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.
Maka Joseph Paul Zhang yang diduga melakukan penistaan agama dan mengaku sebagai nabu ke-26 tersebut masih mempunyai hak serta kewajiban mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya Joseph Paul Zhang mengaku telah melepas status kewarganegaraan Indonesia sehinga hukum ditentukan oleh Eropa.
“Oh iya, ini supaya temen-temen jangan membahas, gini, Saudara, saya ini sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia ya. Jadi saya ini ditentukan oleh hukum Eropa,” ucap Jozeph.
Jozeph mengaku bukan permasalahan diburu polisi Indonesia namun yang membuatnya repot saat ini adalah gereja-gereja yang menekannya.
“Jadi temen-temen, udah, jangan membahas lagi mengenai masalah itu. Justru yang membuat saya repot sekarang adalah gereja-gereja yang menekan saya,” tuturnya. ***
Capt Jozeph Paul (dok Youtube Jozeph Paul/Bogordaily.ney)
Bogordaily.net – Polemik dugaan pemalsuan izin edar Nomer Kementan RI PD. 32.12-A.I.00-01-00505-12/20, milik CV. Sinar Mas Tani oleh PT. Bova Nova Niaga, ditanggapi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tanah Sareal, Tuti YK.
Menurut Tuti, penyediaan beras pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor, menggunakan beras kemasan 2 Kate.
Ia menyampaikan, berdasarkan uji sample yang dilakukan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bogor, merk 2 Kate dinyatakan tidak memiliki Ijin edar.
Diceritakan Tuti YK, pada waktu itu ada dua agen yang membawa beras 2 kate ke Dinas Sosial untuk di uji sample.
Jika lulus beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BPNT.
“Sudah di informasikan. Selanjutnya harus yang sudah ada surat ijin edarnya yang di pakai,” ujar Tuti YK, Selasa 20 April 2021.
Disampaikan Tuti, dirinya sudah ingatkan agen, dan e-warung.
“Yang hadir ke Dinas Sosial ada dua, dari Mekarwangi dan Kedung Waringin,” tambahnya.
Hasil uji samplenya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Beras 2 Kate tidak memenuhi ketentuan.
Kepada agen dan 3-warung, Tuti mengingatkan kembali kepada agen supaya memperbaiki kembali (suratnya).
Beberapa hari kemudian, saat penyaluran Tuti kaget mendengar kabar tentang beras 2 kate dari media sosial belum ada surat ijin edarnya.
Kemudian ia meminta kepaada agen surat izin edar suplier.
“Saya ingatkan kembali dan meminta surat legalitasnya kepada agen, dan agen memberikan surat ijin edar tersebut kepada saya by Whatshapp,” ucapnya.
Isi surat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bogor, kata Tuti, ternyata beras 2 kate tidak mempunyai surat ijin edar, dan berbeda dengan surat yang di berikan kepada saya, surat yang di berikan kepada saya surat tentang kerjasama antara Cv Sinar Tani Emas dan PT. Astu, Bukan PT. Bova, ” jelasnya.
Kemudian TKSK Tanah Sareal Tuti menegaskan kalau misalkan beras 2 kate tidak boleh di edarkan. Nanti ia akan berkoordinasi kepada Dinas Sosial untuk menstop beras itu.
“TKSK bisa ajukan ke dinsos agen dan e warung yg tidak taati aturan agar dicabut ijinnya,” kata Tuti.
Sambungnya, Tuti menegaskan kembali untuk sanksi sendiri terhadap suplayer yang menyalurkan beras 2 kate ke agen itu ranah nya Dinas Sosial, karena Dinas Sosial yang mempunyai SKnya di program ini.
“Kalau masih ada suplayer yang masih nakal dan tidak mengikuti aturan akan di blacklist atau di delete saja dari program ini,” jelasnya.***
Bogordaily.net – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menunda sidang perkara gugatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat (PD) Tahun 2020.
Gugatan tersebut diajukan oleh Kubu Moeldoko atau PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, namun pihaknya tidak hadir dalam sidang pertama pada hari ini, Selasa 20 April 2021 sehingga sidang ditunda hingga minggu depan.
“Sidang kita tunda, kita panggil sekali lagi para penggugat, satu minggu ke depan hari Selasa tanggal 27 April 2021,” ucap ketua majelis hakim Saifudin Zuhri di PN Jakarta Pusat, Selasa 20 April 2021.
Penggugat dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) , La Moane Sabara, Jefri Prananda, Laode Abdul Gamal, Muliadin Salemba, dan Ajrin Duwila.
Pihak yang tergugat ialaj DPP PD periode 2020-2025 sebagai tergugat I dan DPP PD periode 2015-2020 tergugat II. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly turut menjadi pihak terugat.
Kuasa Hukum tergugat, Mehbob buka suara terkait hal tersebut, menurutnya pihaknya akanmemberikan informasi bahwa para penggugat telah mencabut gugatan.
“Kami akan memberikan informasi dan mengajukan surat secara langsung bahwa penggugat III Jefri Prananda, penggugat IV Laode Abdul Gamal, penggugat V Muliadin Salemba bahwa ketiga penggugat tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada para lawyer penggugat,” tutur Mehbob.
Mehbob pun mengatakan bahwa ketiga penggugat sudah memberi surat pencabutan gugatan kepada pihaknya.
“Para penggugat itu sudah memberikan surat kepada kami, surat pencabutan gugatan karena mereka merasa tak pernah memberikan kuasa dan kemudian surat pernyataan ketiga penggugat tersebut,” ucapnya.
sebelumnya Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan gugatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyatakan pihaknya meminta PN untuk membatalkan AD/ART Partai Demokrat 2020.
“Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP,” kata Rahmad. ***
Bogordaily.net – Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor Devi Herlina, memiliki program Ramadan Berbagi yaitu membagikan 1.200 nasi box setiap hari, selama Bulan Ramadan.
Pasalnya wanita yang menyukai kegiatan sosial itu, akan turun langsung mengikuti program Ramadan Berbagi dan memberikan nasi box kepada yang membutuhkan.
“Kegiatan ini rutin setiap hari selama Bulan Ramadan, kita berbagi memberikan nasi box kepada warga yang terdampak di masa pandemi Covid-19,” kata Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor Devi Herlina.
Kemudian Devi mengatakan, dalam program Ramadan berbagi ini setiap hari ia non stop memberikan nasi box untuk sahur dan berbuka.
Pembagian nasi box selama Bulan Ramadan di bantu oleh Polres Cilandak, Polres Metro Jakarta Selatan, Satpol PP dan Pasukan orange.
Pembagian nasi box dari foodean milik Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor Devi Herlina oleh satpol PP (foodean/Bogordaily.net)
“Kami akan menyalurkan ke beberapa tempat, seperti Mesjid, Panti Asuhan Fakir Miskin, dhuafa, Rumah Qur’an, Ojek Online, Tuna Wisma, Pedagang Kecil, Warga terdampak Covid-19 dan mereka yang membutuhkan,” ucap Devi.
Sebelumnya, dari tahun lalu Devi Herlina sering menjalankan kegiatan sosial Jumat Berbagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat.
Selain di bogor, kegiatan Jumat Berbagi juga dilaksanakan di Tangerang, Depok, dan juga Jakarta.
Ia berharap kedepannya kegiatan ini bisa membantu masyarakat.
“Semoga makin banyak yang ikut menyumbang dan makin luas wilayah pembagian nya,”tutupnya.
Bagi yang ingin ikut menyumbangkan bisa ikut berpartisipasi kegiatan Jumat Berbagi ini, dengan Rp 30 ribu sudah bisa membagikan satu nasi box serta air minum bagi yang membutuhkan.
Hubungi Wa 0877-8506-3777 atau klik link linktr.ee/foodean.id transfer hanya ke nomor rekening atas nama Consulta Gian Carlo Bianzon. Adv
Bogordaily.net- Pemain sinetron Jeff Smith ditangkap kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika pada Kamis 15 April 2021.
Jeff ditangkap di salah satu basecamp manajemen artis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis, sekitar pukul 03.00 WIB.
Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo menyatakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti narkotika dari Jeff Smith.
Barang bukti yang berhasil diamnkan yaitu satu plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,52 gram, kemudian satu plastik isi tembakau dengan berat 44 gram yang didapat dalam tas ransel.
Tidak hanya barang bukti tersebut yang diamankan, polisi pun juga mengamankan satu unit mobil honda CRV milik Jeff yang jadi tempat ditemukannya ganja.
Jeff mengaku, bahwa ia telah memakai ganja sejak lulus SMA dan ia memakai ganja karena mengalami kesulitan untuk tidur. Serta sempat di rehab pada 2020.
Di Mapolres Jakarta Barat, Jeff meminta maaf kepada keluarganya. “Saya ingin meminta maaf kepada keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi, dan juga saya ingin meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut untuk dicontoh,” kata Jeff dikutip dari kompascom.
Polisi mengungkapkan hasil tes urine Jeff Smith positif ganja. Polisi menyebut Jeff Smith mengkonsumsi ganja seminggu sebelum ditangkap.
“Dari hasil cek urine bahwa garis cukup jelas yang bersangkutan positif. Prediksi kami terakhir gunakan seminggu yang lalu, dari hasil garis indikator,” ucap Ady Wibowo. ***
Bogordaily.net – Setelah berubah nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi berdiri, sudah 19 tahun PKS melayani dan berkontribusi untuk Indonesia.
Kota Bogor sendiri, PKS memiliki sejarah panjang hingga sekarang menjadi partai pemenang pemilihan legislatif tahun 2019.
Kemenangan yang diraih tentu tidak datang dengan sendirinya, jerih payah kader di tingkat kecamatan hingga kelurahan, menjadi ujung tombak PKS dalam melayani warga Kota Bogor.
Atang Trisnanto, selaku ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bogor memohon doa restu dari seluruh warga Kota Bogor, semoga PKS Kota Bogor diberikan kekuatan untuk senantiasa bersama dan melayani rakyat.
“Komitmen PKS Kota Bogor masih sama, kami akan bekerja keras untuk hadirkan pelayanan maksimal untuk warga Kota Bogor. Seluruh instrumen struktur telah kami desain agar bisa meningkatkan pelayanan pada rakyat,” ungkapnya.
Senada dengan Atang, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader dan warga Kota Bogor, yang sudah setia berjuang dan berkhidmat bersama PKS selama 19 tahun ini.
“Kami mengajak warga Kota Bogor untuk hadirkan gerakan kebaikan dengan bergabung bersama PKS Kota Bogor. Semakin banyak elemen warga yang bergabung bersama PKS, saya optimis PKS Kota Bogor akan semakin maksimal memberikan manfaatnya” imbuh Dedi. Cc
Bogordaily.net – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ruhyat Nugraha menilai Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Jabar merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus direalisasikan oleh pemerintah.
DOB di Provinsi Jawa Barat merupakan keharusan dan dinilai sangat realistis, karena dengan jumlah penduduk yang banyak DOB akan bermanfaat untuk masyarakat secara luas salah satunya berkaitan dengan peningkatan pelayanan.
“Jadi menurut saya, sudah tidak bisa ditawar-tawar untuk DOB di Jawa Barat ini,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.
Ruhyat mengungkapkan, ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah disepakati DPRD Provinsi Jabar, untuk diajukan dalam pemekaran wilayah, diantaranya adalah Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan.
“Kami berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran tiga wilayah tersebut,” tutur Anggota Fraksi Gerindra Persatuan itu.
Kemudian, sambungnya kalau tiga wilayah tersebut sudah layak dimekarkan karena sudah memenuhi syarat, dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah serta aspek administrasi lainnya.
“Mudah-mudahan upaya pemekaran ini bisa secepatnya terwujud dan saya mohon dukungan dari semua intansi terkait,” tutur polisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.Adv
Bogordaily.net – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, akhir bulan lalu menggelar Rapat Koordinasi kesetaraan Gender.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status Kota Bogor pada penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya) 2020.
APE adalah penghargaan yang diberikan pada kementrian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten maupun kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di berbagai sektor pembangunan.
Dengan demikian bagi pemerintah-pemerintah daerah, APE menjadi motivasi dan dorongan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam merumuskan kebijakan, perencanaan serta melaksanakan dan mencapai hasil pembangunan di berbagai bidang di daerahnya masing-masing.
Pengarusutamaan gender (PUG) adalah istilah yang merujuk pada upaya mewujudkan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara merata, dan adil oleh semua pihak, terutama kaum perempuan, anak-anak, para lansia dan kaum disabilitas.
Kedua lansia sedang di depan komputer seperti program kesetaraan gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor. (Istimewa/Bogordaily.net)
PUG menjadi penting diperhatikan, karena pemerintah menyadari, sejauh ini masih ada kesenjangan hasil capaian pembangunan antara kepentingan laki laki dan perempuan, anak-anak, kaum lansia dan kaum difabel.
Dengan kata lain, banyak kepentingan kaum perempuan, anak-anak, lansia dan difabel yang belum terpenuhi.
Misalnya fasilitas bermain bagi anak-anak di ruang publik yang masih kurang, fasiltas publik yang tidak ramah bagi para lansia maupun perempuan serta difabel.
Lalu, masih adanya anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum menikmati pendidikan.
“Contoh lain yang nampak misalnya, jembatan penyeberangan yang tidak membuat para lansia maupun difabel mudah menggunakannya atau tidak ada ruang khusus bagi kaum ibu untuk menyusui bayi di ruang-ruang publik,” jelas Iceu Pujiati, Kepala DP3A Kota Bogor.
Belum cukup sampai disitu, karena pada dasarnya PUG juga mendorong supaya semua pihak dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan, baik di tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.
Artinya, aspirasi, kebutuhan dan masalah semua pihak harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.
Di samping itu semua pihak diikutkan pada proses pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya pembangunan.
Sejauh ini Kota Bogor sudah berupaya mewujudkan PUG dalam pembangunan kota, diantaranya telah tersedia beberapa sekolah yang masuk dalam kategori sekolah sehat dan sekolah ramah anak.
Dalam hal ini misalnya, SMP Negeri V Kota Bogor telah berhasil meraih predikat sebagai sekolah sehat tingkat nasional.
Begitupun di ruang-ruang publik diantaranya telah tersedia sarana bermain anak-anak, toilet umum yang terpisah antara buat perempuan dan laki-laki, serta jalur-jalur pedestrian yang diberi tanda khusus untuk digunakan kaum difabel.
Upaya tersebut juga terdorong oleh upaya Pemerintah Kota Bogor mewujudkan Bogor sebagai Kota Layak Anak dan Kota Sehat.
Di samping itu, dalam menyusun perencanaan anggaran daerah, telah dilaksanakan penyusunan penganggaran yang responsif gender.
Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyusun perencanaan penganggaran responsif gender.
Namun demikian masih banyak yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan perwujudan PUG pada perencanaan, proses dan hasil pembangunan.
Oleh karenanya penilaian dan evaluasi dalam rangka APE kepada pemerintah-pemerintah daerah, terus dilakukan oleh pemerintah secara periodik.
“Pada penilaian dalam rangka APE tahun 2020, Kota Bogor berupaya meningkatkan status dari tingkat madya ke tingkat utama,” jelas Iceu.
Dengan maksud itulah maka rakor PUG pada akhir bulan lalu, diarahkan untuk meningkatkan komitmen pejabat pemerintah daerah di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Selain itu juga ditujukan untuk memberikan kerangka acuan bagi seluruh OPD, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, meningkatkan pemahaman OPD tentang mempercepat pengarusutamaan gender dan memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Ada delapan indikator pengarusutamaan gender yang akan dievaluasi dan dinilai dalam rangka APE,” lanjut Iceu.
Kedelapan indikator dimaksud masing-masing adalah, komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data gender, alat analisis gender, peran serta masyarakat dan inovasi.
Dari kedelapan indikator tersebut, sebagian besar dapat dirumuskan dan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Namun indikator lain terutama peran serta masyarakat, jelas memerlukan dukungan warga Kota Bogor.
Dalam hal inilah maka dukungan masyarakat dirasa menjadi sangat penting pada proses mewujudkan PUG pada proses pembangunan Kota Bogor saat ini dan di masa mendatang.
Semoga warga masyarakat Kota Bogor dapat selalu memberikan dukungannya, untuk mewujudkan capaian pembangunan yang memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil dan merata. Cc
Kedua lansia sedang di depan komputer seperti program kesetaraan gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor. (Istimewa/Bogordaily.net)
