Bogordaily.net – Kudeta militer Myanmar terus mengalami lika-liku sejak berlangsung pada Senin, 1 Februari 2021. Mulai dari ratusan korban tewas hingga belasan demonstran yang dijatuhi hukuman.
Dilansir dari Reuters, pada Sabtu, 10 April 2021, stasiun TV milik militer Myawaddy mengabarkan sembilan belas orang telah dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh seorang rekan kapten militer. Hukuman seperti itu pertama kali diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.
Dilaporkan, pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik tersebut, yang mengizinkan pengadilan militer untuk menjatuhkan hukuman.
Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih mengatakan pada hari Jumat bahwa kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian.
Dengan itu akan diadakan pemilihan dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.
Pasukan menembakkan granat senapan ke pengunjuk rasa anti-kudeta pada hari Jumat di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Setidaknya 10 orang tewas dan tubuh mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata mereka.
Berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, mengatakan sedikitnya 20 orang tewas dan banyak lainnya terluka. Tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah korban yang tepat karena pasukan telah menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.
Juru bicara Junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank akan segera beroperasi penuh.
Lebih dari 600 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta tersebut, menurut sebuah kelompok aktivis. Negara ini terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.
“Alasan mengurangi protes adalah karena kerja sama orang-orang yang menginginkan perdamaian, yang kami hargai,” kata Zaw Min Tun. “Kami meminta orang untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan dan membantu mereka.”
Dia mengatakan militer telah mencatat 248 kematian dan dia membantah bahwa senjata otomatis telah digunakan. Enam belas polisi juga tewas, katanya.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP) mengatakan 614 orang, termasuk 48 anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta, pada Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya.
“Kami direndahkan oleh keberanian dan martabat mereka,” kata sekelompok 18 duta besar di Myanmar tentang para pengunjuk rasa dalam pernyataan bersama.
“Kami berdiri bersama untuk mendukung harapan dan aspirasi semua orang yang percaya pada Myanmar yang bebas, adil, damai dan demokratis. Kekerasan harus dihentikan, semua tahanan politik harus dibebaskan dan demokrasi harus dipulihkan. ”
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh duta besar Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Swiss dan beberapa negara Eropa lainnya.
“Saran dari negara tetangga dan negara besar dan orang-orang kuat dalam politik, kami menghormati mereka,” kata Zaw Min Tun. Dia juga menuduh anggota Liga Nasional untuk Demokrasi dari pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi melakukan pembakaran dan mengatakan kampanye protes itu dibiayai oleh uang asing, tetapi tidak memberikan rincian.
Suu Kyi dan banyak rekan partainya telah ditahan sejak kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan laporan bahwa beberapa anggota komunitas internasional tidak mengakui pemerintah militer adalah “berita palsu”.
“Kami bekerja sama dengan negara asing dan bekerja sama dengan negara tetangga,” kata juru bicara itu.
Anggota parlemen Myanmar yang digulingkan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat untuk mengambil tindakan terhadap militer.
“Rakyat kami siap membayar berapa pun biaya untuk mendapatkan kembali hak dan kebebasan mereka,” kata Zin Mar Aung, yang telah ditunjuk sebagai penjabat menteri luar negeri untuk sekelompok anggota parlemen yang digulingkan. Dia mendesak anggota Dewan untuk menerapkan tekanan langsung dan tidak langsung pada junta.
“Myanmar berada di ambang kegagalan negara, kehancuran negara,” Richard Horsey, penasihat senior Myanmar di International Crisis Group, mengatakan pada pertemuan informal PBB, diskusi publik pertama tentang Myanmar oleh anggota dewan.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, ingin mengunjungi negara itu tetapi mengatakan dia telah ditolak oleh para jenderal.
Dia mengatakan pada hari Jumat dia telah tiba di Bangkok, ibu kota negara tetangga Thailand.
“Saya menyesal Tatmadaw menjawab saya kemarin karena mereka tidak siap menerima saya,” kata Schraner Burgener di Twitter, merujuk pada militer Myanmar. “Saya siap berdialog. Kekerasan tidak pernah mengarah pada solusi berkelanjutan yang damai,” katanya.***
