BOGOR DAILY –

Klaster keluarga jadi penyumbang tertinggi kasus positif covid-19 di Kota Bogor. Namun jika dibedah lebih dalam, adanya klaster keluarga mayoritas berasal dari perkantoran.

“Kami lihat trennya masih sama, klaster terbesar adalah klaster keluarga. Apabila didalami klaster keluarga itu disebabkan atau terpapar karena dua hal. Pertama karena dari tempat kerja dan kedua dari luar kota,” kata Bima, Rabu (14/10/2020).

Sementara, penularan dari area publik seperti rumah makan atau restoran justru presentasenya jauh lebih kecil. Karena itu, pihaknya sepakat akan lebih menguatkan pengawasan di lingkungan perkantoran.

“Kami imbau perkantoran membentuk satgas sendiri. Nanti akan kita cek berdasarkan di wilayah apakah seluruh kantor sudah memiliki satgas yang akan berkoordinasi dengan satgas Kota Bogor,” ungkapnya.

Berikut data lengkap klaster covid-19 dari Satgas Covid-19 Kota Bogor Per Minggu 11 Oktober 2020 :

Data klaster :

1. Rumah tangga (729 kasus/46%).

2. Luar kota (422 kasus/27%).

3. Non klaster (212 kasus/13%).

4. Faskes (87 kasus/6%).

5. Perkantoran (66 kasus/4%).

6. Perkantoran pusat perbrlanjaan (27 kasus/2%).

7. Kegiatan keagamaan (22 kasus/1%).

8. Pasar tradisional (8 kasus/1%).

9. Transportasi umum (5 kasus).

10. Penginapan/asrama (1 kasus).

Total 1.579 kasus.

A. Klaster Rumah Rangga :

Jumlah keluarga per 11 Oktober 2020 (277 kasus).

Jumlah pasien per 11 Oktober 2020 (740 kasus).

Jumlah kelurahan per 11 Oktober 2020 (62 kelurahan).

1. Tidak berpergian (29 kasus/32%).

2. Ada anggota keluarga yang bekerja (40 kasus/44%).

3. Pergi bekerja (2 kasus/2%).

4. Merawat keluarga yang sakit (7 kasus/8%).

5. Melayat yang meninggal (1 kasus/1%).

6. Berobat sakit (2 kasus/2%).

7. Acara keluarga (2 kasus/2%).

8. Perjalanan ke luar kota (6 kasus/6%).

9. Ke pasar (1 kasus/1%).

Total : 90 kasus.

Non klaster :

1. Berobat/sakit bergejala (24 kasus/49%).

2. Bekerja (15 kasus/31%).

3. Skrining/syarat masuk kerja/ke luar kota (2 kasus/4%).

Total : 49 kasus.

2. Kantor dan litbang kehutanan (2 kasus/15%).

3. PT Goodyear (1 kasus/8%).

4. Kecamatan Bogor Timur (1 kasus/8%).

5. PT Daya Hidup Semesta (1 kasus/8%).

6. Bank Mandiri Semplak (1 kasus/8%).

7. Bank BRI Syariah (1 kasus/8%).

8. PT Novel Indraprasta (1 kasus/8%).

9. Bank Mega Syariah (1 kasus/8%).

10. Tidak Diketahui (1 kasus/8%).

Total : 13 kasus.

Klaster faskes :

1. RS Medika Dramaga (3 kasus/38%).

2. RS Melania (1 kasus/13%).

3. RS BMC (1 kasus/13%).

4. RSUD Kota Bogor (1 kasus/13%).

5. RS PMI (1 kasus/13%).

6. RS Islam (1 kasus/13%).

Total : 8 kasus.

BOGOR DAILY – Kendati Kota Bogor sudah masuk dalam zona oranye ditengah persebaran Covid-19, namun fasilitas untuk pemanfaatan fasilitas olahraga milik pemerintah belum bisa dibuka.

Hanya saja, rencanannya pemerintah baru berencana memperbolehkan fasilitas di kawasan Sistem Satu Arah (SSA) untuk dimanfaatkan kepada masyarakat yang ingin berolahraga berjalan kaki, dan dengan catatan tidak terjadinya kerumunan.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota, Dedie Rachim, ketika menutup kegiatan Kepemudaan di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran, Rabu 14 Oktober 2020.

“Kita baru saja menggelar rapat. Bahkan dalam rapat tersebut, yang pertama Pak Walikota sudah memberikan sinyal, kalau SSA sudah boleh lagi dipakai untuk kegiatan masyarakat berolahraga, dengan catatan tidak boleh terjadi kerumunan. Selanjutnya diturunkan ke taman-taman secata terbatas yang boleh dipergunakan untuk rapat diruang terbuka. Akan tetapi untuk sarana olahraga masih harus dibahas lebih detail dengan Dispora,” ujarnya.

Tapi pada prinsipnya, kata Dedie Kota Bogor baru memasuki zona orange. Dan mudah-mudahan dari zona orange ke zona kuning bisa sehingga dalam pembukaan tersebut pemerintah lebih tidak khawatir dalam membuka fasilitas tersebut.

“Kita tidak ingin sepotong-sepotong dalam membuka fasilitas tersebut. Karena jangan sampai dibuka, tutup lagi, buka tutup lagi. Jadi pada prinsipnya kita mendukung, tapi yang terjadi secara nasional, seperti contoh kejuaraan Pordasi, yang mana pesertanya sudah berkumpul di Yogyakarta, namun dibatalkan, akibat tingginya angka penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Kemudian juga sambung Dedie Liga 1 juga dibatalkan. Jadi secara nasional belum ada kepastian ujung-ujung dari rangkaian kegiatan olahraga ini Olimpiade, dan apakah Olimpiade akan tetap digelar 2021, belum ada kejelasan juga. Sehingga menurutnya Wakil Walikota, untuk persiapan-persiapan mandiri, silahkan. Namun untuk pemakaian fasilitas publik yang menimbulkan kerumunan, bahkan yang menimbulkan resiko dari Covid-19, masih akan dikaji kembali.

“Kita belum bisa pastikan kapan bisa dibuka. Karena Kota Bogor, baru masuk zona orange. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi harus benar-benar aman,” pungkasnya.

BOGOR DAILY – Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana vaksinasi di Kota Bogor. Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, Kota Bogor akan menerima sekitar 200.000 vaksin dari Pemerintah Pusat pada November 2020.

“Angkanya kurang lebih 20 % dari jumlah penduduk di Kota Bogor yang akan kita siapkan untuk menerima vaksin pertama,” ujar Bima, Rabu (14/10/2020).

Vaksinasi akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan orang beresiko tinggi terpapar Covid-19.

“Data ini (penerima vaksin) akan kami sampaikan kepada bapak Presiden melalui Pak Gubernur Jawa Barat. Untuk selanjutnya secara teknis akan dimatangkan bagaimana rundown pemberian vaksin yang mungkin akan diberikan bulan November,” katanya.

Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa ada dua jenis vaksin Covid-19 yang nantinya akan digunakan di Indonesia, yakni vaksin yang diimpor 100 persen dari luar negeri dan vaksin yang sedang berproses uji klinis oleh Biofarma di Bandung, Jawa Barat.

“Yang diimpor langsung menurut pemerintah pusat akan datang di bulan depan, fokus untuk tenaga kesehatan. Kalau yang diproduksi dalam negeri sedang dalam proses tes ketiga, seperti yang saya lakukan (jadi relawan vaksin). Baru Desember nanti keputusan berhasil atau tidaknya,” jelas Emil, Rabu (7/10/2020).

“Kalau hasil darah saya meningkat antibodi, maka berhasil. Maka Januari sudah bisa diproduksi. Dan nanti manajemennya sambil produksi, sambil memberi vaksin. Jadi sudah bisa disuntikan untuk pihak-pihak tertentu di bulan Januari sampai akhir tahun 2021,” tambahnya.

BOGOR DAILY – Pendapatan Kota Bogor menurun akibat pandemi COVID-19. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberdayakan bantuan dana dari pihak swasta untuk menjalankan program pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah memaparkan, kehadiran Forum CSR Kota Bogor yang dibentuk tahun 2018, membantu menjembatani Pemkot Bogor dengan perusahaan yang ingin memberikan bantuan kegiatan pembangunan kota lewat program CSR.

Syarifah pun telah berdiskusi dengan Forum CSR Kota Bogor mengenai berbagai kegiatan yang dapat dikolaborasikan Pemkot Bogor dengan pihak swasta.

“Hari ini (Selasa, red) kami diskusi apa saja yang bisa dilakukan ke depan karena Pandemi COVID-19 membuat pendapatan Kota Bogor menurun sehingga harus ada pendanaan dari non-APBD untuk pembangunan di Kota Bogor,” jelas Syarifah dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

Syarifah mengatakan sumber pendanaan kota tidak hanya berasal dari APBD atau APBN. Menurutnya, sebuah kota dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Ia memandang keberadaan Forum CSR Kota Bogor sangat membantu perusahaan yang ingin membangun Kota Bogor melalui CSR.

“Walaupun perusahaan banyak yang juga terdampak COVID-19, tetapi banyak juga yang mau peduli bersama-sama membangun Kota Bogor,” ulas Syarifah.

Syarifah menyampaikan di akhir tahun ini pihaknya bersama Forum CSR akan mencoba menyusun perencanaan kegiatan yang termasuk program Wali Kota Bogor atau kebutuhan Pemerintah Kota Bogor. Dikatakan Syarifah, paket kegiatan tersebut nantinya bisa diikuti keterlibatan individu dan perusahaan.

“Kami akan menyusun materi atau rencana kegiatan dulu yang akan ditawarkan ke perusahaan. Setelah COVID-19 sudah selesai kita bisa langsung bergerak,” kata Syarifah.

Ketua Forum CSR Kota Bogor Erik Suganda menambahkan Forum CSR Kota Bogor menawarkan kegiatan-kegiatan yang tidak tercover APBD ke perusahaan di Kota Bogor. Erik menguraikan ada beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR, salah satunya beberapa perusahaan sudah mempunyai binaan yang diberikan CSR.

“Jadi kami Tim Forum CSR dan Tim fasilitator Bappeda sepakat membuat atau memilih lima sampai sepuluh program unggulan yang bisa terlihat hasilnya untuk Kota Bogor yang nantinya akan kami tawarkan ke perusahaan di Kota Bogor atau Jawa Barat,” ulas Erik.

BOGOR DAILY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Langkah PSBMK diberlakukan mulai hari ini hingga 27 Oktober 2020.

Dari hasil rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada beberapa kebijakan ke depan yang disesuaikan.  “Pertama Forkopimda sepakat untuk menyesuaikan kembali jam operasional restoran dan unit-unit ekonomi yang tadinya jam 18.00 WIB jadi jam 21.00 WIB. Di atas jam itu diperbolehkan untuk layan antar,” ujar Bima Arya.

Kedua, Bima Arya melanjutkan, tren penyebaran kasus Covid-19 di Kota Bogor masih didominasi klaster keluarga. Jika didalami, klaster keluarga disebabkan karena dua hal, yakni dari tempat kerja dan luar kota.

Sedangkan, penularan di rumah makan dan restoran justru minim terjadi. Karena itu, Bima Arya menjelaskan, Forkopimda sepakat untuk menguatkan pengawasan di perkantoran, serta mengimbau perkantoran untuk membentuk Satgas Covid-19 sendiri.

“Nanti akan kita cek berdasarkan di wilayah, apakah seluruh kantor sudah memiliki Satgas sendiri yang akan berkoordinasi dengan Satgas Covid di Kota Bogor,” tuturnya.

Selain itu, meski jam operasional dikembalikan jadi pukul 21.00 WIB, Bima Arya mengatakan protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat. Pemkot Bogor juga sudah menyampaikan kepada publik terkait kanal yang bisa digunakan warga untuk mengadu bila ada pelanggaran protokol kesehatan.

“Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan dikontak melalui Whatsapp,” ujarnya.

Sementara itu, dengan kembalinya Kota Bogor menjadi zona risiko sedang atau oranye, terdapat angka-angka perbaikan pada kasus kesembuhan dan ketersediaan tempat tidur isolasi. Bima Arya mengungkapkan, kasus kesembuhan atau recovery rate di Kota Bogor membaik 30 persen dibandingkan pekan lalu.

Pada data tren angka kesembuhan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, menunjukkan jumlah kasus sembuh sejak September hingga pekan ini terus meningkat dengan angka 67,3 persen atau lebih tinggi 4,75 persen dari angka kesembuhan Jawa Barat (62,55 persen). Sementara, jumlah kasus sembuh minggu ini adalah 133 kasus atau meningkat 30 persen dari pekan sebelumnya.

Bima Arya melanjutkan, perbaikan juga terjadi pada indikator bed occupancy ratio (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi di Kota Bogor. “Karena OTG diprioritaskan untuk dikirim ke tempat isolasi di Lido. BOR kita yang tadinya 60 persen, per hari ini angkanya di 51 persen,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Dinkes Kota Bogor, jumlah tempat tidur isolasi di Kota Bogor per 11 Oktober 2020 adalah 371 unit, dengan ICU 14 unit dari 21 rumah sakit rujukan Covid-19. Keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 per 11 Oktober 2020 sebesar 51 persen dan tempat tidur ICU sebesar 64 persen. Sementara, di pusat isolasi BNN Lido terisi 33 dari 100 tempat tidur.