Yang di-Pertuan Agong Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Ahmad Shah (63), Senin (24/2/2020) malam, menunjuk kembali Mahatir Mohamad (94), sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Perdana Menteri Malaysia, hingga waktu yang belum ditentukan.

Penunjukan kembali Mahatir ini, dibacakan lansgung Kepala Sekretaris Pemerintah Datuk Seri Mohd Zuki Ali.

“Sebagai Perdana Menteri sementara, Mahathir akan mengelola pemerintahan negara sampai Perdana Menteri baru diangkat dan kabinet dibentuk,” katanya dalam sebuah pernyataan singkat seperti dilansir Malay Mail, Senin malam.

Penunjukan kembali Mahatir ini, sebagai isyarat kurang berkenannya raja menerima inisiatif Mahatir.

Langkah raja ini, dinilai taktis dan strategis guna menghindarkan Malaysia memasuki darurat dan ketidak pastian politik dan pemerintahan. Surat pengunduran diri itu bocor ke publik, hanya sesaat setelah dikirim ke Yang di-Pertuan Agong Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah (60), pukul 13.00 WIB.

Pengunduran diri Mahathir yang mengejutkan menyusul kesibukan akhir pekan di seputar upaya yang disebut upaya “kudeta diri” oleh para pendukung Mahathir, yang bersikukuh bahwa pemimpin negarawan itu menyelesaikan masa lima tahun alih-alih menyerahkan kekuasaan kepada Anwar segera, sebagaimana disepakati sebelum pemilihan.

Mahathir awalnya mengatakan dia akan tinggal selama dua tahun. Namun, ia sejak itu menawarkan beberapa petunjuk kapan ia berniat untuk menyerahkan kekuasaan selain dari mengisyaratkan bahwa ia berencana untuk mundur setelah pertemuan para pemimpin utama dari Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang menjadi tuan rumah Malaysia pada bulan November.

Sebelumnya, selepas Magrib, Mahatir juga mengumumkan menunda waktu penguduran diri resmi, hingga Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menunjuk perdana menteri ke-8, sebagai pengganti Mahatir.

Selain mundur sebagai perdana menteri, Mahathir juga mundur dari koalisi Pakatan Harapan (PH). Mahatir mendirikan partai Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM atau Partai Kesatuan Adat Malaysia) tahun 2017 lalu. Selain mundur sebagai perdana menteri, Mahathir juga mundur dari koalisi Pakatan Harapan (PH).

Mahatir mendirikan partai Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM atau Partai Kesatuan Adat Malaysia) tahun 2017 lalu.
Sesuai perjanjian politik sebelum pemilu 2018 lalu, Mahatir hanya akan menjabat 2 tahun. Setelah itu, dia akan menyerahkan tampuk kepemimpinan ke Anwar.

Dengan usia kurang 6 tahun 100 tahun, media Inggris menyebut Mahatir sebagai pemimpin negara tertua di dunia yang berkuasa 21 bulan atau 1 tahun 9 bulan, sekaligus menjulukinya “manipulator” politik Negeri Melayu.

Siapa pengganti dan alasan pengunduran dirinya, belum dilansir pihak kerajaan.

Merujuk konstitus Malaysia, — seperti sistem British Westminster dan negara persemakmuran — Raja konstitusional akan menunjuk pemimpin roda pemerintahan sesuai suara mayoritas Dewan Rakyat, majelis rendah parlemen bikameral Malaysia.

Sejauh ini ada tiga sosok politisi berpeluang jadi pengganti Mahatir. Mereka harus dari koalisi Pakatan Harapan (PH), aliansi partai penguasa.

Yang pertama adalah Dr Wan Azizah Wan Ismail (67), yang sejak 10 Mei 2018 lalu menjabat wakil Perdana Menteri.

Wan Azizah juga adalah istri dari Dr Anwar Ibrahim (73), mantan PM ke-5 Malaysia sekaligus pendiri Partai Keadilan Rakyat (PJP) yang dibentuk bersama istrinya. Peluang kedua akan jatuh ke Anwar Ibrahim.

Dan peluang ketiga adalah Azmin Ali, Menteri Urusan Ekonomi.

Mahatir dikabarkan lebuh condong ke Azmin dibandingkan Anwar atau istrinya. Pemicunya, setelah pernyataan keras Anwar yang menyebut Mahatir sebagai “penghianat politik”. Anwar mengejutkan negara itu pada Minggu malam ketika dia mengklaim telah “dikhianati” oleh anggota kamp Mahathir dan yang lainnya dari partainya sendiri Parti Keadilan

Rakyat (PKR) yang berusaha untuk menghalanginya dari menggantikan perdana menteri sebagaimana disepakati. Anggota PKR telah melakukan pertempuran internecine dengan Anwar selama dua tahun terakhir.

Para komplotan mereka yang diduga termasuk anggota-anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (Umno), partai berkuasa yang tercemar korupsi yang dijatuhkan Pakatan Harapan dalam pemilihan umum 2018.

Para pemimpin kelompok itu bertemu Sultan Abdullah pada hari Minggu. Sementara peran raja bersifat seremonial, ia harus menyetujui penunjukan Perdana Menteri, yang harus mendapat dukungan setidaknya 112 anggota di parlemen yang beranggotakan 222 orang di Malaysia, kata Profesor Emeritus Shad Saleem Faruqi, otoritas utama Malaysia dalam konstitusi.

Sekretaris Jenderal DAP, Menteri Keuangan Lim Guan Eng, mengatakan bahwa “pemberontak” anggota PKR marah untuk bekerja sama dengan Umno, Partai Islam Malaysia (PAS) sayap kanan, dua partai oposisi yang lebih kecil dan beberapa bagian Bersatu untuk “membentuk sebuah pemerintah pintu belakang ”.

Mahathir diyakini telah mengundurkan diri dari Bersatu karena dia tidak ingin bekerja dengan Umno, mengutip korupsi partai dan kurangnya integritas, meskipun beberapa anggota partainya terbuka untuk melakukan hal itu untuk membentuk pemerintahan baru.

Anwar Ibrahim mengatakan ‘mantan teman dan pengkhianat’ ingin menggulingkan pemerintah

Pengacara Konstitusi, Surendra Ananth mengatakan kepada This Week in Asia, perkembangan Senin tidak berarti jajak pendapat yang akan datang sudah dekat.

Di bawah konstitusi Malaysia – yang dimodelkan pada sistem British Westminster – raja konstitusional harus menunjuk seorang perdana menteri yang memimpin kepercayaan mayoritas Dewan Rakyat, majelis rendah parlemen bikameral Malaysia.

“Saya kira tidak ada opsi untuk menyerukan pemilihan di titik ini,” kata Surendra.

“Karena Mahathir telah mengundurkan diri, itu berarti tidak ada kabinet, jadi tidak ada menteri yang menyarankan pembubaran parlemen,” katanya.

Untuk saat ini, pengacara itu mengatakan fokusnya harus pada siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya.

Partai Aksi Demokratik (DAP), yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa dan menganggap etnis Tionghoa sebagai bank suara utama, mengatakan akan mengusulkan pada pertemuan darurat para pemimpin senior koalisi pada Senin malam bahwa Mahathir harus melanjutkan sebagai perdana menteri.

Perkembangan ini terjadi hanya 21 bulan setelah koalisi PH menggelar kemenangan dramatis atas blok Barisan Nasional yang tercemar korupsi yang telah berkuasa selama 61 tahun.

Pada saat itu, kemenangan Mahathir bersama saingannya yang sebelumnya seperti Anwar dirayakan sebagai kelahiran “Malaysia Baru”.

Pertempuran internecine di dalam Pakatan Harapan, bagaimanapun, dimulai segera setelah jajak pendapat 9 Mei 2018, dengan titik utama pertikaian adalah ketika Anwar yang berusia 72 tahun akan mengambil alih dari Mahathir, yang adalah pemimpin Malaysia antara 1981 dan 2003.

SUMBER: Tribunnews.com