BOGORDAILY – Pemerintah Kota Bogor pada 2020 ini, mulai membahas 13 rancangan peraturan daerah (raperda) bersama DPRD Kota Bogor. Meskipun ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada profesi Penyusun dan Perancang Produk Hukum di Bagian Hukum dan HAM, namun upaya untuk mengawal penyusunan dan perancangan Perda tetap maksimal menggunakan tenaga yang ada.

“Masih kurangnya SDM profesi Suncang produk hukum dan PPNS untuk penegakan Perda di Kota Bogor saya laporkan ke Pak Wali Kota dihadapan Ketua DPRD dan Kanwil Kemenkumham Jabar agar ada solusi,” kata Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.(18/2/20) setelah menghadiri rapat tentang pembahasan Uji Materil Perda KTR Kota Bogor.

Untuk penyusunan produk hukum dan penegakan peraturan daerah, Alma menyampaikan perlu SDM yang mumpuni dan berharap Pemerintah Kota Bogor dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pertemuan itu Heriyanto yang mewakili Kakanwil menyampaikan perlu adanya supervisi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk membantu Pemkot Bogor dalam membuat Produk hukum yang berkualitas.

Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor saat ini sedang membahas 3 produk hukum yakni Raperda tentang Bank Pasar Kota Bogor, Raperda tentang Pencabutan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bogor serta Raperda tentang Penyusunan dan Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah.

DPRD Kota Bogor telah membentuk 3 panitia khusus (pansus) dan saat ini sedang mempersiapkan pembahasan ketiga Raperda tersebut bersama Pemkot Bogor.

Alma Wiranta menjelaskan saat ini sebagaimana usulan Pemkot Bogor terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bogor, dalam pembahasannya saat ini Pansus II akan mengevaluasi tujuh raperda yang dalam implementasinya dinilai tidak efektif dan menghambat investasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menerima kunjungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Heriyanto, di Balai Kota Bogor, Senin (17/2).

Pada kunjungan tersebut, Heryanto mengatakan dirinya ingin bersilaturahmi sekaligus menyampaikan undangan kepada Wali Kota, Ketua DPRD dan Kabag Hukum dan HAM untuk menghadiri Sosialisasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sosialisasi tersebut akan diselenggarakan di Kota Bandung pada Kamis (27/2) dan dijadwalkan akan dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta yang berprofesi sebagai Jaksa sangat berharap, melalui kegiatan sosialisasi UU tersebut nantinya dapat mewujudkan sinergitas dan penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, DPRD serta Kanwil Hukum dan HAM, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur khususnya dalam penerbitan produk hukum yang berkualitas dan PPNS yang profesional. (bdn)

BOGORDAILY – Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin operasi gabungan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (18/2/20) siang. Ia turun langsung memeriksa STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk melihat status pembayaran pajaknya.

Operasi gabungan tersebut digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat, bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Polresta Bogor Kota. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana dan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bogor pada Bapenda Provinsi Jawa Barat, Ekawati.

Menurut Bima Arya, potensi pendapatan terbesar Kota Bogor berasal dari pajak. Operasi gabungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak segera membayarnya.

“Selain itu kita juga ingin memastikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menjalankan kewajibannya dengan tertib, tidak ada yang menunggak pajak agar pendapatan daerah bisa maksimal, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Apresiasi disampaikannya atas keterlibatan, kerja sama dan dukungan para personil yang terlibat, mulai dari Pemkot Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian dan pihak terkait lainnya guna memastikan tertibnya para wajib pajak.

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi atau menggiatkan wajib pajak agar tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya. Bagi Kota Bogor, lanjut Ade, pajak kendaraan bermotor sangat signifikan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari target PAD Kota Bogor tahun 2020 sebesar Rp 1.086 miliar, sebesar Rp 180 miliar berasal dari pajak kendaraan bermotor dan akan dibagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. sebanyak 35 persen dikembalikan kepada Kota Bogor.

“Jika banyak yang tepat waktu membayar pajak maka semakin banyak juga persentase yang kita peroleh,” kata Ade.
Kepala P3D Kota Bogor pada Bapenda Provinsi Jawa Barat, Ekawati menyebutkan, target pendapatan pada 2019 antara Rp 250 hingga 280 miliar dan semua tercapai 100 persen. Demikian juga dengan 5 jenis pajak pungutan provinsi yang ada di Kota Bogor, semua tercapai. Untuk target tahun 2020, PKB mengalami kenaikan dari Rp 240 miliar lebih menjadi Rp 415 miliar.

“Saat ini kemudahan membayar pajak di Jawa Barat sudah luar biasa mudah. Untuk pajak satu tahunan tidak perlu datang lagi ke Samsat, tapi bisa menggunakan inovasi dan aplikasi yang telah disediakan atau melalui gerai minimarket yang ditunjuk. Apalagi di Kota Bogor sudah ada Mall Pelayanan Publik (MPP), itu sudah luar biasa,” kata Ekawati. (prokopim)

BOGORDAILY – Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin Briefing Staff di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (18/2/20) pagi. Sejumlah isu terkini dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya antisipasi Virus Corona, program prioritas, Musrenbang, tawuran, distribusi E-KTP atau KTP elektronik hingga hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019.

Bima Arya secara khusus menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan aparatur wilayah untuk mengantisipasi secara langsung ketika di wilayahnya ada indikasi yang menyerupai gejala virus Corona.

“Kita harus waspada. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Camat dan Lurah koordinasikan untuk melakukan deteksi wilayahnya, jika ada indikasi menyerupai gejala virus Corona segera melakukan tindakan antisipasi, utamanya sistem deteksinya. Ini menjadi atensi semua,” katanya.

Mengenai tawuran, Bima Arya menyampaikan diperlukan tindakan lebih tegas dan deteksi bagi tempat-tempat maupun orang-orang yang mencurigakan. Kepada para aparat keamanan dan semua aparatur wilayah dia meminta agar sistem keamanan lingkungan lebih ditingkatkan lagi, guna mengantisipasi potensi tawuran yang bisa terjadi.
Selain itu, ia kembali mengingatkan agar semua kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus maksimal dan berjalan semua.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat pada kesempatan tersebut melaporkan hasil evaluasi SAKIP Kota Bogor tahun 2019 yang berhasil meraih predikat BB atau mengalami peningkatan setelah lima tahun sebelumnya hanya mendapat predikat B.

“Ini harus dimaknai secara benar bukan sekedar penilaian. Ada lima unsur penilaian SAKIP, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja, serta evaluasi internal. Tidak hanya pemanfaatan anggaran berbasis pada hasil, tapi juga konsistensi kita dalam rangka mengukur kinerja, pencapaian target dan evaluasi,” kata Ade.

Setelah Musrenbang tingkat kecamatan, Pemkot Bogor akan melaksanakan Musrenbang Tingkat Kota Bogor yang direncanakan pada Maret 2020 di Balai Kota Bogor yang akan dilengkapi dengan kegiatan expo kegiatan-kegiatan unggulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (prokompim)