Sunday, 12 April 2026
Home Blog Page 8526

Panglima TNI Mengingatkan Prajurit Dilarang Berpolitik Praktis di Pilkada 2020

BOGORDAILY – TNI bersama Polri melakukan rapat pimpinan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapat tersebut dihadiri oleh para Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Polri.

Panglima TNI Marsekal Hadi  Tjahjanto mengatakan, rapat pimpinan ini sebagai lanjutan dari rapat pimpinan yang dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada beberapa hari yang lalu.

“Hari ini baru saja dibuka rapat pimpinan TNI-Polri yang dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap adalah kelanjutan rapat pimpinan Kemhan yang telah dibuka beberapa hari yang lalu. Yang diikuti dari Kementerian Pertahanan, TNI, Polri. Dan kita semua mendengarkan pengarahan bapak presiden,” kata Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1).

Rapat kali ini mengusung tema ‘Profesionalitas, Soliditas, Sinergitas TNI-Polri Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju’.

“Saya lihat sangat penting karena kita mengingat tadi, kepada jajaran unsur-unsur TNI di seluruh wilayah untuk tetap memegang netralitas TNI tidak berpolitik praktis. Selanjutnya, TNI juga siap termasuk Polri, TNI-Polri siap dalam rangka mengamankan PON 2020,” ujarnya.

“Kita harapkan pelaksaan PON nantinya semuanya bisa berjalan dengan damai tanpa adanya gangguan, keamanan di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Papua,” sambungnya.

Dalam rapat kali ini juga dibahas soal penanganan bencana alam. Seperti hujan dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Hadi memastikan personel TNI-Polri siap diterjunkan membantu warga terdampak bencana.

“TNI-Polri siap untuk membantu masyarakat di wilayah-wilayah apabila prediksi atau ancaman tersebut benar-benar terjadi TNI-Polri siap mengatasi kesulitan wilayah yang terkena musibah kekeringan maupun bencana alam tersebut,” jelasnya.

“Itu adalah tema, terus kembangkan sehingga kita memiliki satu SOP atau Rencana Tindakan Kontigensi (Rentinkon) dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian tahun 2020,” sambung Hadi.

Sementara itu, Kapolri Idham Aziz mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) dalam mendukung program pemerintah, mengamankan Pilkada Serentak dan PON 2020.

Jelang Festival Cap Go Meh, Pemkot Waspada Virus Corona

BOGORDAILY – Walikota Bogor, Bima Arya akan berkordinasi denga Dinas Kesehatan Kota Bogor menjelang Festival Budaya Cap Go Meh yang akan dilaksanakan di Kota Hujan Tersebut.

Hal itupun dikhawatirkan adanya indikasi Virus Corona yang dibawa wisatawan atau turis dari Cina, ketika berkunjung ke Kota Bogor saat Festival Budaya Cap Go Meh.

“Kita akan berkordinasi nanti dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Bogor,” katanya kepada Bogordaily.net, Selasa (28/1/2020).

Ditempat yang berbeda, Humas PMI Dr Niken mengatakan, mengenai gejala atau adanya indikasi Virus Corona sendiri di PMI masih aman.

Ia mengungkapkan, mengenai Ruang isolasi pihak PMI menyediakan akan tapi tidak selalu standby kosong.

“Dipakai aja sih untuk kasus kasus yang lain juga. Soalnya kasus kasus seperti itu mers, kita tidak punya ruang isolasi tekanan negatif. Paling nanti kita rujuk kalau ada temuan kasus dicurigai seperti itu,” singkatnya.

Hal senada juga diutarakan, oleh Humas RSUD Kota Bogor. Mengenai langkah antisipasi terhadap penyakit akibat virus korona sudah di persiapkan.

“Memang sudah kita persiapkan karena kita terbiasa untuk menangani kasus kasus out break, kasus luar biasa dan lainnya,” ucapnya.

Ketika ditanya dari data RSUD Kota Bogor sendiri apakah ada yang sudah terinveksi virus Corona. Dirinya menjawab belum ada.

“Sampai saat ini belum ada informasi masuk ke humas bahwa rumah sakit sudah ada yang kena penyakit itu,” tukasnya. (Andi).

Sindikat Pengganjal ATM di Sentul Dibekuk Ditembak Polisi

BOGOR DAILY – Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Babakan Madang meringkus dua kawanan pengganjal Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang melakukan aksinya di wilayah Sentu.

Kapolsek Babakan Madang, AKP Silvia Sukma Rosa Tanjung, mengatakan, ke dua pelaku itupun terpaksa dilumpuhkan oleh anggota reskrim dengan timah panas karena hendak melarikan diri.

“Iya dua orang pelaku dilumpuhkan timah panas, karena hendak melarikan diri saat ditangkap petugas,” katanya kepada Bogordaily.net, di Mako Polsek Babakan Madang, Selasa (28/1/2020).

Ia menjelaskan, kedua pelaku itu menggunakan modus yang dilakukan oleh dengan cara mengganjal ATM dengan besi yang sudah dipersiapkan.

Wanita yang sering disapa Silvia itu mengungkapkan, saat korban kesulitan untuk mengambil lagi kartu ATM. Salah satu pelaku menghampirinya dan mencoba untuk membantu korban

“Usai korban pergi pelaku langsung melakukan aksinya dan menguras uang milik korban, mereka berhasil menguras uang korban sebesar Rp40 juta rupiah,” jelasnya.

Merasa uang tabungannya diambil pelaku, kata dia, korban melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Babakan Madang.

“Kami langsung melakukan penangkapan pelaku dengan modal rekaman CCTV, saat mereka berdua hendak melakukan aksinya di Rest Area Sentul kami langsung menangkapnya,” tukasnya. (Andi).

Mengenal Sosok Letkol Inf Harry Eko Sutrisno

0

BOGOR DAILY – Letkol Inf Harry Eko Sutrisno kini  menjabat sebagai Dandim 0621/Kabupaten Bogor. Pria kelahiran Tabanan, Bali pada 1 Oktober 1978 ini merupakan putra dari pasangan H. Mustaji dan Suri Sujiati yang merupakan anak pertama dari tiga saudara.

Pria yang dikenal Letkol Inf Harry ini menghabiskan masa kecilnya di Tabanan, Bali. Walaupun punya darah keturunan Madura, akan tetapi sudah berpuluh tahun orang tuanya tinggal di Kampung Jawa, Tabanan, Bali.

Jenjang pendidikan Inf Harry sendiri yaitu pertama bersekolah di SD Kecamatan Kediri, Tabanan, SMPN 1 Tabanan, dan SMAN 1 Tabanan.

Setelah lulus SMA, dirinya langsung melakukan pendaftaran ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan langsung lulus saat melakukan pendaftaran di Magelang, Jawa Tengah.

Dari 207 orang yang melakukan pendaftar, hanya 17 orang yang diterima pada saat itu. Selanjutnya ia dikirim bersama 12 anggota lainnya untuk melanjutkan pendidika lanjutan ke Magelang kemudian melakukan pendidikan akademi militer (Akmil).

Dari 12 anggota yang melakukan pendidikan Akmil enam diantaranya berhasil lulus pada tahun 2000. Kemudian, dirinya pun melanjutkan pendidikan di Fussenif dibawah naungan infanteri di Bandung pada tahun 2001.

Tidak sampai di situ saja, Harry juga kembali melakukan pendidikan lanjutan di Magelang dengan mengambil jurusan Bahasa Inggris dan langsung ditempatkan di Kostrad pada tahun 2001, pada tahun 2002 pria yang mempunyai dua anak ini kembali ditempatkan di Bataliyon Inf lintas udara 305 berbarengan dengan mantan anak presiden RI yaitu Agus Harimurti Yudhoyono selama sembilan tahun bersama sembilan anggota lainnya di Lettu dan Kapten.

Kemudian 2010 Harry kembali mengambil tes pendidikan Perwira dan kembali lulus dan mendapatkan kesempatan sekolah ahli golongan untuk mencapai pangkat Mayor pada tahun 2010. Dirinya langsung ditempatkan di Dinas Jasmani Militer.

“Tidak berhenti di situ saja, saya lanjutkan tes ikut staf komando angkatan darat di Bandung pertama kali juga bisa lolos. Saya juga mengambil pangkat S2 kalau dilihat ada pangkat MTRH itu karena bekas dapat beasiswa dan rengking nya juga 30 besar di Indonesia,” katanya kepada Bogordaily.net.

Letkol Inf Harry Eko menjelaskan, pada saat itu dirinya kembali ditempatkan di Kodam Patimura sebagai perwira pembantu media selama satu tahun. Kemudian, setahun di sana dirinya melakukan seleksi kepada calon Tamtama dan Perwira, Akabri serta Calon Penerbang pada tahun 2016.

Masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2016, dirinya berkesempatan menyeleksi calon Paspampres dari mulai kesehatan dan tes lainnya, Harry juga pada saat itu
Menjabat komandan datasemen dandem selama satu tahun. Disana dirinya menjabat sebagai danden satu grup D yang mengawal mantan Wakil Presiden seperti Habibie dan Ibu mantan Wakil Presiden.

Pada tahun 2018 Inf Harry juga mendapat kesempatan melakukan seleksi asesmen Dandim. Kemudian langsung ditempatkan sebagai Dandim 0621/Kabupaten Bogor.

“Pesan saya kita tidak melihat dari mana kita berasal tapi yakin kita bisa menjadi siapa siapa, intinya kita bisa menjadi orang yang membanggakan keluarga berbuat terbaik setiap pekerja kita. Insyallah orang yang menilai kita kalau ada koreksi jangan marah jadikan bahan masukan untuk kita,” tukasnya. (Andi).

FA Didesak Hukum Liverpool Soal Klopp Berencana Mainkan Bocah di Laga Replay

0

BOGORDAILY –  Juergen Klopp dikecam karena keputusannya menurunkan tim Liverpool U-23 untuk laga replay di Piala FA. FA pun didesak agar menghukum Liverpool.

Liverpool dipaksa harus menjalani laga ulangan di babak keempat Piala FA oleh Shrewsbury Town. The Reds ditahan imbang 2-2 saat bertanding di markas tim League One itu akhir pekan kemarin.

Pertandingan replay dijadwalkan akan digelar di Anfield pada 4 Februari. Itu berarti jeda musim dingin Liverpool –yang jatuh tanggal 2-16 Februari– bakal terpotong.

Tak mau jatah libur skuadnya terpotong, Klopp memutuskan akan menurunkan tim U-23 untuk laga replay. Karena Klopp dan stafnya juga libur, Neil Crithcley yang akan memimpin tim seperti saat menghadapi Aston Villa di Piala Liga Inggris.

Keputusan Klopp itu dikecam oleh bos Accrington Stanley, Andy Holt. Menurutnya, sikap Klopp dan Liverpool sudah kelewatan hingga layak dihukum.

“Juergen, LFC Anda mempermalukan diri sendiri. Anda menodai reputasi Anda. Pikirkan kembali di mana Anda berjalan dari sini,” Holt menulis di akun Twitter-nya seperti dikutip Sky Sports.

“Anda membunuh Piala FA. Ada tuntutan untuk membunuh Piala Liga Inggris. Anda membunuh kami. Ini adalah pertarungan yang harus dimenangi FA atau kompetisi andalannya sepenuhnya dirusak.”

“Ini adalah pertarungan yang harus EFL (Liga Inggris) menangi, atau mereka tutup toko saja. LFC perlu dikecam dan didenda besar. Ini bukan sepakbola mereka. Ini sepakbola kami.”

“Jalan yang kami lalui, selalu kalah dari keserakahan Premier League, harus dihentikan. Mungkin pemerintah atau suporter yang harus berjuang untuk kami pada akhirnya. Dengan tidak adanya FA dan EFL yang kuat, mungkin tidak ada pilihan lain.”

“Ada stadion dijual, klub saling menuntut, gaji yang tidak dibayar, klub bangkrut setelah tersingkir… Berapa banyak bukti lagi yang dibutuhkan agar FA dan EFL melihat ini sudah terlalu jauh? SEPAKBOLA KESULITAN. Bertindaklah untuk piramida kami atau pergi.”

Lima Warga Babakanpasar jadi Korban Rumah Ambruk

0

BOGORDAILY- Lima orang warga Babakanpasar menjadi korban rumah ambruk. Berdasarkan Laporan Tim Pusdalops-PB dan TRC-PB BPBD Kota Bogor, rumah ambruk terjadi di Kampung Pulo Geulis RT 01/RW 04 Kel. Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Tjitjih Sukarsih (65) pemilik rumah kaget saat mengetahui atap ruang tamunya ambruk pasa Selasa (28/1) dini hari. Akibatnya, 5 orang yang sedang tidur di ruang tamu tertimpa material.

Adapun daftar korban yang mengalami luka sebagai berikut:

1. Ibu Tjitjih Sukarsih (65 tahun) mengalami luka pada bagian dahi serta kaki kanan terkilir.
2. Lia Robiatul Awalia (25 tahun) mengalami lebam pada tangan kanan dan pelipis kanan bengkak.
3. Dinul Rachman (25 tahun) mengalami lebam dipunggung dan tangan kiri lecet.
4. Nur Cahyani (21 tahun) mengalami luka dipelipis mata kiri, dahi bocor serta hidung patah.
5. M. Kenan Rafasya (40 hari) mengalami dada kanan patah, dahi bocor serta mengalami luka-luka.

Kelima korban  sudah dibawa ke RS Vania Bogor dan saat ini mengungsi ke rumah keluarga terdekat.

Sementara, dari laporan petugas, warga sekitar akan melakukan pembongkaran rumah tersebut setelah pihak PLN datang ke lokasi kejadian.

Sekedar diketahu, dalam penanganan ini sejunlah unsur ikut terlibat, di antaranya
BPBD Kota Bogor, pihak Kelurahan Babakan Pasar, serta warga setempat.

Hingga berita ini dikorankan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPBD.

 

 

 

 

MK Ungkap UU Pemilu Paling Banyak Digugat

BOGORDAILY – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 122 perkara uji materi sepanjang tahun 2019. Tercatat 92 perkara di antaranya telah diputus, sisanya masih dalam pemeriksaan.

“Dari 92 perkara yang telah diputus tahun 2019, sebanyak 4 diputus dengan amar dikabulkan, 46 ditolak, 32 tidak dapat diterima, 2 gugur, dan 8 perkara ditarik kembali,” kata Ketua MK Anwar Usman memaparkan laporan tahunan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Anwar menyebut dari total 122 perkara, terdapat 51 undang-undang yang dimohonkan. Pengujian materi terbanyak terkait UU tentang Pemilu dan disusul, UU tentang Pemberantasan Korupsi.

“Terbanyak UU No. 7 tahun 2017, tentang pemilu sebanyak 18 kali dan UU No. 19 tahun 2019, tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebanyak 9 kali,” katanya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan penyelesaian perkara di tahun 2019 memakan waktu tercepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat setiap perkara diselesaikan dalam waktu 2,83 bulan.

“Capaian yang juga penting untuk disampaikan ialah terkait dengan jangka waktu penyelesaian perkara pengujian UU sesuai data, di tahun 2019 setiap perrkara rata-rata diselesaikan selama 59,39 hari kerja, atau 2,83 bulan per perkara,” ujarnya.

“Sebagai perbandingan di tahun 2018, waktu penyelesaian perkara rata-rata 69 hari kerja atau 3,5 bulan per perkara. Di tahun 2017 rata-rata 101 hari kerja atau 5,2 bulan per perkara, artinya upaya dan komitmen untuk mempercepat jangka waktu dan penyelesaian perkara pengujian UU dapat diwujudkan,” lanjut Anwar.(*/BDN)

Gebrakan Nadiem Makarim Bikin Program Kampus Merdeka

BOGORDAILY – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali melakukan gebrakan dalam dunia pendidikan. Kali ini, ia menggagas konsep Kampus Merdeka.

Kebijakan program Kampus Merdeka ini bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan. Terdapat 4 poin dalam program kampus ala Nadiem Makarim. Berikut ulasannya:

Kemudahan Membuka Program Studi Baru

Kebijakan pertama mengenai otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini, kata Nadiem diberikan jika PTN atau PTS tersebut memiliki akreditasi A atau B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

“Pengecualian berlaku untuk program kesehatan dan pendidikan. Dan seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C,” paparnya.

Nadiem melanjutkan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemdikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

“Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini ditetapkan,” tegasnya.

Memudahkan Proses Akreditasi

Kebijakan Kampus Merdeka adalah mengenai program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kedepannya, kata Nadiem akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun akan diperbaharui secara otomatis.

Nadiem mengatakan, pengajuan re-akreditasi PT maupun prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Sementara bagi PT yang terakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapan pun.

“Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri,” jelas Nadiem.

Kendati begitu, Nadiem menyebutkan BAN-PT akan melakukan akreditasi bila ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Mempermudah Syarat Kampus Jadi PTN BH

Selanjutnya adalah kebijakan Kampus Merdeka ketiga adalah mengenai otonomi perguruan tinggi untuk menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Bagi PTN Satuan Kerja (Satker) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) akan dipermudah untuk menjadi PTN-BH.

Mahasiswa Bisa Ambil SKS di Prodi Lain

Kebijakan Kampus Merdeka yakni ihwal kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Saat ini, kata Nadiem bobot SKS pembelajaran di luar kelas begitu kecil. Di samping juga tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih juga banyak kampus yang menunda kelulusan mahasiswa karena mereka mengikuti pertukaran pelajar atau praktek kerja lapangan.

“Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak, SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi (program studi) lain dan dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,” terang Mendikbud.

Mendikbud pun mendefinisikan ulang konsep SKS. Ia menjelaskan SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini berarti baik belajar di kelas, magang atau praktek kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan atau program yang disetujui oleh rektornya,” katanya.

Mantan  Ketua PAN Jabar Tuding SC Kongres Ilegal

BOGORDAILY – Dinamika di tubuh PAN menjelang Kongres ke- 5 terus menghangat. Belakangan muncul kritikan dari Mantan Ketua DPW PAN Jawa Barat Adib Zein yang menilai ketidaksiapan panitia dalam menyiapkan Kongres PAN yang rencananya akan digelar 2 minggu lagi. Pembentukan Steering Committee (SC), Organizing Committee (OC) dan pemilihan lokasi kongres disinyalir tidak melalui mekanisme partai yang semestinya.

Adib mengatakan sama sekali tidak pernah mendengar adanya rapat harian untuk membentuk SC kongres.

“Saudaraku ditunjuk sebagai SC Kongres PAN ke-5 melalui rapat harian tanggal berapa dan di mana? Karena ini penting untuk legitimasi posisi saudaraku dalam kepanitiaan Kongres PAN,” ujar Adib dalam keterangannya, Selasa (28/1/2020).

Ditambahkannya, menurut Pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar (AD) PAN dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan partai (DPP) berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan dalam permusyawaratan dan rapat-rapat.

“Artinya jika penunjukan dan penempatan SC Kongres PAN ke-5 tidak pernah ditetapkan dalam rapat, maka secara hukum SC ilegal dan tidak berhak mengatasnamakan SC Kongres PAN,” ujar Adib.

Oleh karenanya, Adib mengimbau agar para kader PAN yang ditunjuk masuk SC agar mundur saja dan tidak terlibat dalam tindakan dan perbuatan yang diduga tidak ada dasar konstitusi partai kita.

Lebih lanjut Adib menuntut DPP PAN untuk bertanggung jawab atas ‘kecelakaan’ tersebut. Ia meminta kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno agar mempertanggungjawabkan penunjukan SC dalam forum partai yang diadakan khusus untuk itu “Karena perbuatan kedua orang ini pun diduga melanggar Pasal 20 Ayat 1 AD PAN hasil Kongres PAN di Bali Tahun 2015,” ujarnya

Ia juga mengutip pernyataan Nur Alam, politisi senior PAN yang juga mantan Gubernur Sultra yang mengkritisi pemilihan Kendari sebagai host Kongres PAN tahun ini. Keterbatasan infrastruktur dan akses penerbangan ke Kendari menjadi satu alasan.

“Frekuensi penerbangan ke Kendari untuk kondisi saat ini sangat terbatas dan jumlah penumpang untuk kebutuhan transportasi rutin dari dan menuju Kendari sangat padat, sementara peserta kongres sebagaimana lazimnya bisa mencapai ribuan orang,” pungkasnya.(*/BDN)

MUI: Barang-Barang China Dikhawatirkan Bawa Virus Corona

BOGORDAILY – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyoroti dampak virus corona pada sisi ekonomi. Di mana, warga dunia menjadi khawatir membeli produk China karena membawa virus.

“Takut membeli barang-barang dari China karena dikhawatirkan akan membawa serta virus yang ditakuti tersebut ke negara yang bersangkutan,” kata Anwar seperti dikutip dari Antara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/1).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengatakan dengan begitu corona tidak hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi juga pada kehidupan ekonomi global.

Menurut Anwar, yang kerap fokus pada isu-isu ekonomi, corona dapat memicu turunnya produksi dalam negeri China. Permintaan China terhadap bahan baku impor dari negara lain tentu juga akan menurun.

“Hal ini (virus corona) tentu akan sangat memukul negara-negara lain yang telah menjadi mitra dagang China selama ini, termasuk Indonesia,” kata dia.

Dampak Corona pada China Turut Memukul Indonesia

Dengan berkurangnya permintaan dunia terhadap barang-barang China, kata Anwar, maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan warganya.

Hal tersebut, kata dia, akan sangat berpengaruh terhadap daya beli mereka terutama terhadap barang-barang impor yang selama ini mereka datangkan dari negara-negara lain termasuk Indonesia.

Seiring dengan itu, dia mengatakan akan banyak negara termasuk Indonesia berhati-hati dan waspada terhadap turis China. Terdapat gejala beberapa daerah meminta turis China meninggalkan daerah mereka.

“Karena takut para turis dari China itu akan membawa virus tersebut ke dalam negeri. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan karena akan mengurangi pendapatan pemerintah dan masyarakat dan hal ini tentu saja akan sangat mengganggu kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Untuk itu, Anwar berharap pemerintah Indonesia bisa mengantisipasi hal tersebut dan mencari solusi agar pengusaha dalam negeri tidak terpukul. Hal itu penting dilakukan agar dampak ekonomi dari corona bisa diminimalisir.

“Untuk itu, kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, dunia usaha, media dan masyarakat jelas sangat diharapkan,” katanya.