BOGORDAILY – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa kesalnya karena masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. KPK siap kembali membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenahi persoalan itu.
“Kalau memang Kemenkeu melihat ada persoalan-persoalan lain yang perlu dibenahi, tidak menutup kemungkinan kerja sama seperti itu bisa dilakukan lagi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).
Menurut Febri, salah satu hal yang harus dibenahi adalah soal penempatan pengisian jabatan. Ia mengatakan seharusnya Kemenkeu membuat daftar rekam jejak para pejabat itu sebelum ditempatkan di jabatan tertentu, khususnya di Direktorat Pajak.
“Atau yang lebih diprioritaskan, bagaimana upaya pencegahan melalui penempatan orang secara tepat dengan melihat integritas orang tersebut atau rekam jejaknya. Itu bisa juga dilakukan. Jadi kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau, maka tentu saja orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis,” ujarnya.
Sebab, Febri menilai Direktorat Pajak merupakan institusi vital yang berkontribusi signifikan untuk penerimaan negara. Menurutnya, pejabat di Direktorat Pajak harus orang-orang yang memiliki integritas serta komitmen antikorupsi.
“Jadi kita perlu membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi,” sebut Febri.
Febri kemudian menyinggung kasus korupsi di sektor pajak yang melibatkan kepala kantor pajak dengan PT WAE. Ia menyebut dalam kasus itu ada kongkalikong para oknum petugas pajak untuk menurunkan kewajiban pajak.
“Dalam kasus pajak PT WAE misalnya, hari ini juga kami periksa. Di sana kan kelihatan ya bagaimana kongkalikong para oknum petugas pajak itu untuk menurunkan kewajiban pajak,” katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati kesal lantaran masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. Padahal dirinya sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi sejak 15 tahun lalu.
“Kita masih lihat beberapa yang fail. Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, account representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua extreme case itu,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (3/12).
Sri Mulyani mengungkapkan belum semua kantor atau unit vertikal DJP berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga kesal lantaran masih ada kegiatan korupsi di Kementerian Keuangan. Bahkan, gara-gara satu pelaku, citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.
