BOGOR DAILY-Di tengah proses evakuasi jalur puncak dari material tanah, longsor susulan kembali terjadi. Longsor di Puncak Tutup Badan Jalan, Berdasarkan informasi dari TMC Polre Bogor, longsor susulan terjadi pada pukul 10.49 WIB.
Lokasinya sendiri berada di seputaran Riung Gunung Jalan Raya Puncak.
Akibat kejadian ini, jalan raya puncak sementara ditutup karena material tanah tumpah ke badan jalan.
BOGOR DAILY- Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor mengakibatkan longsor di kawasan Puncak, Bogor, Senin (5/2). Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama mengatakan, longsor yang terjadi sekitar pukul 09:20 WIB terjadi di tiga titik yakni, dekat Masjid Attaun, Riung gunung dan Widuri
“Kondisi badan jalan tertutup karena tanah turun dari gunung” kata Hasby.
Bahkan akibat longsor di puncak, tiang listrik juga ikut roboh hingga mengganggu lalu lintas. “Sementara jalan tidak dapat dilalui,”ujar dia.
Namun begitu, lanjut Hasby, pihaknya telah menurunkan petugas untuk mengalihkan arus menuju Puncak dan Cianjur melalui Sukabumi.
“Personil kami ada 100 orang membantu evakuasi longsor,”kata dia.
Berikut foto longsor di lokasi
Petugas gabungan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari korban yang diduga tertimbun longsor di Riung Gunung, Bogor, Jawa Barat. Diduga ada 3 korban yang tertimbun longsor di lokasi ini.
“Kegiatannya pembersihan. Pencarian korban yang diduga ada di bawah 3 orang. Di sana sudah ada tim pencari dari Brimob, BNPB, dan Armed,” ujar Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Jabar AKBP Nur Baja di lokasi,
Menurutnya, dugaan 3 korban itu berasal dari informasi sopir angkot yang berada di lokasi saat longsor terjadi, Senin (5/1) kemarin. Nur mengatakan, sopir itu melihat 1 motor yang dikendarai 2 orang dan 1 lagi dikendarai 1 orang ikut tertimbun material longsor.
“Diduga 3 orang melalui keterangan saksi sopir angkot pada saat pertama terjadinya kejadian. Naik motor, satu berdua satu lagi sendiri. Tapi masih diduga. Karena masih simpang siur,” ujarnya.
Sementara, terlihat petugas pemadam kebakaran membawa turun selang ke jurang lokasi longsor. Tebing yang longsor juga telah ditutup terpal.
Terlihat ada tiang lampu jalan dan pohon yang hancur diterjang longsor. Pipa-pipa dan kabel juga terlihat putus akibat longsor.***
BOGOR DAILY- Ketinggian air di bendung Katulampa telah siaga 1. Untuk itu, jajaran Polres juga ikut siaga mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Hari ini, sejumlah perahu karet dan pelampung.
Sedikitnya ada dua perahu kareta dan sepuluh pelampung yang telah disiapkan pihaknya. Menurut Kabid Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita, perahu karet dan pelampung itu sendiri akan disimpan di are Bendungan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
“Kaminjuga siapkan personel dua pleton untuk antisipasti banjir,” ujarnya, Senin (5/2/2018).
Dikatakannya, disiapkannya perahu karet dan pelampung itu juga sesuai dengan permintaan masyarakat.
“Jadi antisipasi karena hari ini sudah gelap dan mau hujan, dari pada sudah terjadi banjir baru ada bantuan itu pun pasti datang terlambat,” terangnya.
Sementara itu, kondisi Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Katulampa terkini sudah mencapai 230 sentimeter dengan status siaga satu.
Sedikitnya 552 ribu liter air per detiknya di Sungai Ciliwung melewati Bendung Katulampa.
Oleh: Hj. Ade Yasin, SH, MH
(Calon Bupati Bogor 2018-2023)
Membangun dari desa adalah salah satu komitmen saya untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di Kabupaten Bogor. Membangun dari desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.
Fenomena perkembangan antarwilayah, meliputi wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang telah memicu kesenjangan sosial. Salah satu faktor terjadi kesenjangan karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (urban bias), sehingga dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami kemerosotan. Maka jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal di Kabupaten Bogor.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sebenarnya juga sudah mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan. Namun, faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan memang cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Karena itu, pembangunan konsisten yang berbasis pedesaan perlu diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial.
Dalam realisasinya nanti, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan juga mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.
Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), meliputi: (1) pengembangan ekonomi lokal; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) pengembangan kelembagaan.
Selanjutnya, model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan bertumpu pada pandangan rural urbanization yang berdasarkan pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai kesatuan ekonomi dan kawasan. Selain itu juga, pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum yang sama antara desa dan kota.
Dalam intervensi pembangunan pedesaan digunakan analisis terhadap anatomi desa sehingga tidak kontraproduktif dalam merealisasikan pembangunan pedesaan. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial- budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman sehingga dalam pembangunan pedesaan berlandaskan pada kearifan lokal.
Dengan paradigma demikian, maka desa akan ditempatkan sebagai subyek pelaku pembangunan. Warga desa melalui struktur yang ada akan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pembangunan di desanya. Modalnya tidak main-main, selain aset dan potensi yang ada di desa juga ditambah suntikan dana desa yang jumlahnya tidak main-main.
Situasi ini akan berbeda dengan pola pembangunan desa yang dulu dijalankan. Dahulu desa dianggap hanya sebagai obyek. Selama itu pembangunan desa ditentukan oleh struktur di atas desa yakni kecamatan, kabupaten dan provinsi. Desa, sebagai pemilik kedaulatan hanya berperan sebagai penonton. Akibatnya, pembangunan desa seringkali tidak sesuai kebutuhan dan sebagian besar meleset jauh dari target yang ingin dicapai.
Membangun dari desa sejatinya memiliki banyak keunggulan karena warga desa menjadi terlibat dalam proses membangun desanya. Paradigma ini memungkinkan warga desa menentukan sendiri prioritas dan visi pembangunannya sendiri karena keputusannya dilakukan dalam Musyawarah Desa. Meski sama-sama membangun ruas jalan atau infrastruktur misalnya, hasilnya bakal berbeda karena partisipasi warga desa bakal membuat manfaat program menjadi jauh lebih besar.
Masyarakat desa juga akan terdorong menjadi mandiri dalam merumuskan langkahnya membangun kesejahteraan desa. Warga desa akan menjadi jauh lebih bersemangat menjalankan pembangunan desanya karena mereka memiliki hak dan wewenang menentukan apa yang desa mereka butuhkan. Apalagi kini mereka bisa mengelola potensinya secara Swakelola. Cara ini pun bisa menciptakan efisiensi tinggi.
Selain fisik, pembangunan di desa ke depan juga akan melingkupi masalah pemberdayaan sumber daya sehingga program-program penguatan kapasitas SDM yang dahulu dianggap tak penting akan dianggap sebagai agenda prioritas yang layak didahulukan. Perubahan yang paling menonjol adalah, desa bisa mengelola sendiri dana untuk membangun desanya dengan tenaga kerja mereka. Pengembangan produk unggulan desa, mendorong BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus akses pasar, pembangunan embung desa untuk mendorong produktivitas pertanian dan atau pembangunan sarana olah raga.
Terkait pengembangan produk unggulan desa, produk itu haruslah mewujud menjadi produk yang berkualitas, tidak dimiliki banyak desa yang lain dan diolah sedemikian rupa untuk bisa bersaing di pasar luas. Produk bisa saja berupa pariwisata atau sebuah desa memacu diri menjadi desa wisata karena segenap keunggulan yang dimilikinya. Pengembangan produk unggulan ini diharapkan bisa menjadi pemicu kenaikan pendapatan warga desa.
Dalam hal ini, pemerintah daerah juga akan membantu mengembangkan akses pasar (market linkage). Sebab banyak desa yang sebenarnya memiliki potensi yang hebat tetapi potensi itu belum mampu mendongkrak kesejahteraan karena warga belum mendapatkan akses pasar yang tepat. Misalnya, desa yang memiliki banyak sumber air seharusnya mengembangkan produk perikanan. Desa yang memiliki keindahan alam yang layak dijual jadi obyek wisata menjual potensinya dan menjelma diri menjadi desa wisata. Masalahnya, bagaimana potensi itu mendapatkan pasarnya. Pertimbangan pasar alias selera konsumen, segmentasi yang tepat, strategi promosi yang hebat, penguasaan akses informasi dan jaringan melalui internet misalnya, adalah beberapa hal yang harus didorong dan dikuasai warga desa sekarang ini.
Peran BUMDesa juga diharapkan menjadi lokomotif yang menggerakkan gerbong-gerbong potensi itu sehingga menjadi komoditas yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam prioritas ini adalah peningkatan kapasitas manajemen, penciptaan iklim usaha yang sehat, perluasan akses pasar dan penyediaan sarana yang memudahkan masyarakat menciptakan produk yang layak saing.
Itulah prioritas yang menjadi visi saya sebagai Calon Bupati Bogor 2018-2023. Pilar membangun dari desa ini jika dijalankan dengan baik, maka akan terwujud masyarakat desa yang bukan hanya meningkat kesejahteraannya melainkan juga menopang Kabupaten Bogor menjadi maju, nyaman dan berkeadaban. (*)
BOGOR DAILY- Komunitas pemuda yang tergabung dalam Bogor Youth Project sukses menggelar kegiatan social perdananya. Lewat project yang mengusung tagar #beranibermimpi, Bogor Youth Project menggandeng sekolah untuk membangun mimpi dan cita-cita peserta didiknya. Project ini digelar selama sepekan pada 20-27 Januari 2018
Founder Bogor Youth Project Fikri Abdillah mengatakan, dalam proyek Perdana ini pihaknya sengaja membuat kampanye di media social. Tujuannya tak lain, mengajak masyarakat memberikan semangat kepada anak-anak Bogor agar berani memiliki mimpi dan cita-cita hebat dan semangat untuk meraihnya.
“Pada 27 Januari 2018, kami juga bersama para volunteer (relawan) menyelenggarakan kegiatan di MTs Nurul Ummah, Ciampea, Bogor dengan memberikan motivasi dan pengetahuan dream mapping agar tumbuhnya mimpi dan cita-cita besar dari anak-anak disana melalui interaksi langsung dan menyenangkan,”ungkap Fikri.
Sedikitnya ada 200 relawan yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, pihaknya menyeleksi sebanyak 40 orang terpilih untuk menyukseskan project perdana dari Bogor Youth Project ini.
“Ya, kegiatan di MTs Nurul Ummah ini merupakan puncak Campaign project #Beranibermimpi dari Bogor Youth Project yang diselenggarakan di 6 kelas pada tingkatan kelas 8,”kata dia
Adapun acara yang diberikan yakni pemberian motivasi untu 240 siswa agar mereka berani bermimpi hebat lewat kegiatan lapangan.
“Melalui campaign #Beranibermimpi, kami percaya bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam bermimpi dan setiap anak harus memiliki keberanian dalam meraih mimpi hebatnya masing-masing” ungkap Fikri
Bogor Youth Project selaku penyelenggara campaign juga berharap lebih banyak lagi kesadaran untuk berbagi dan peduli dari pemuda Bogor kepada daerahnya.
“Alhamdulillah project ini mendapat dukungan dan sambutan positif dari berbagai kalangan di sosial media Instagram dan semoga bisa menginspirasi pemuda lainnya untuk melakukan hal positif di lingkungannya,”tambah Kadiv Sosmed dan Partnership, Tania.
Sementara itu, Kepala Sekolah Mts Nurul Ummah juga menyampaikan rasa terimakasihnya. Karena, telah memberikan motivasi dan membangkitkan cita cita peserta didiknya.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus dan juga yang sudah berkerja mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk datang ke sekolah kami untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami disini. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak disini untuk masa depannya, juga untuk teman-teman semua semoga mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya”, ucap Kepala Sekolah saat sambutan.
BOGOR DAILY- Tak ada aturan di negara ini yang melarang ulama memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah.
“Apalagi pernyataan dukungan disampaikan secara personal,” kata Haries Setiawan, Direktur Pemenangan Ade Yasin-Iwan Setiawan dalam siaran persnya Minggu, (4/2).
Haris memberikan pernyataan menyusul adanya tuduhan sejumlah ulama tidak netral dalam Pilbup Bogor.
Menurut Haries, sejauh ini tak ada dukungan politik secara resmi kepada pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan dari organisasi ulama seperti Majelis Ulama Indonesia. Dirinya mengerti dalam AD/ART nya MUI tidak berpolitik.
“Dukungan yang kami dapatkan berasal dari personal ulama, dan itu murni hasil ijtihad dan doa mereka. Karena barangkali jumlah ulama di Kabupaten Bogor yang mendukung kami itu mayoritas, jadi munculah tuduhan tersebut.” kata Wakil Sekjen DPP PPP.
Menurut Haries, wajar para ulama ada di kubunya. Karena pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan menempatkan ulama di atas umaro. Bahkan, setiap program-program keummatan harus selalu dikonsultasikan kepada ulama.
“Semua orang tahu dulu bagaimana di zaman Pak RY ulama dimuliakan. Kami pun sama. Sinergi ulama dan pemerintah daerah menjadi role model untuk Ade Yasin dan Iwan Setiawan,” terangnya (*)
BOGOR DAILY-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Polda Jawa Barat (Jabar) menggelar simulasi kontingensi (kondisi ketidakpastian) di Kota Bogor, Sabtu (3/2). Simulasi melibatkan 1.200 dari unsur Polri dan TNI.
Pascapenetapan Pilkada 2018, dalam simulasi itu, massa salah satu pendukung tidak puas dengan hasil perhitungan dan melakukan unjuk rasa di ruas jalan utama Kota Bogor. Massa yang tidak terkontrol mulai melakukan provokasi dengan turun ke jalan dan membakar sebuah angkot yang terparkir di sisi jalan.
Beberapa menit kemudian, ratusan polisi huru-hara menggunakan tameng membuat blokade. Satuan motor dan kendaraan taktis pun sudah siaga. Selanjutnya, satuan motor mulai meringsek massa yang bergerombol akan melakukan penjarahan toko di sisi jalan.
Letusan tembakan peringatan beberapa kali meletus membubarkan massa dan dua orang yang diduga provokator ditangkap dalam peristiwa itu. Sekitar setengah jam, kondisi sudah kembali kondusif dan kendaraan yang terbakar sudah dipadamkan.
Kapoda Jabar Irjen Agung Budi Maryono dalam keterangannya, menuturkan simulasi bernama Operasi Praja Lodaya 2018. Dalam simulasi itu, diperagakan pengamanan keadaan yang tidak direncanakaan atau kontingensi.
“Seperti kita peragakan, hal inilah (simulasi) yang kita lakukan nanti bila dalam keadaan kotingensi. Satuan Polri dan TNI yang diberi nama Tripatra melibatkan semua unsur,” kata Agung.
Satuan ini melekat bila gangguan kamtibmas menonjol dan menimbulkan konflik.
Dalam simulasi itu, melibatkan sekitar 1.200 personel gabungan Brimob, Sabhara Polres dan Polresta Kota Bogor, juga TNI. Diharapkan, kata Kapolda, dengan adanya simulasi tersebut dapat mempersiapkan kesiapan para aparat jelang Pilkada 2018.
sumber: beritasatu.com
BOGOR DAILY-Sebuah angkutan umum perkotaan (angkot) yang melintasi Kampung Bungur, Kecamatan Cijeruk masuk jurang. Jalan rusak disebut-sebut jadi penyebab insiden terjadi.
Menurut informasi yang beredar, angkot tersebut membawa sejumlah anak sekolah. Namun, hingga informasi diturunkan, belum ada pihak kepolisian yang dimintai keterangan.
Berikut penampakan di lokasi kejadian.
BOGOR DAILY-Keberadaan orang sakit jiwa tanpa pakaian yang setiap hari berada di pinggir Jalan Leuwiliang – Rumpin tepatnya di pertigaan Terminal Leuwiliang, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, yang ramai diperbincangkan berbagai pihak, membuat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor angkat bicara.
Saat ditemui di ruangannya pada Kamis (1/2/2018), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dian Mulyadiansyah mengatakan, warga dengan gangguan jiwa itu kewenangan pihak desa dengan pemerintah kecamatan.
“Kalau ada warga yang diduga mengalami gangguan jiwa atau yang di pinggir-pinggir jalan itu, kewenangannya ada di pemerintah setempat. Nanti bekerja sama dengan pukesmas. Dari Dinsos kan hanya bersifat pendampingan,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.
Dian menjelaskan, Dinsos sudah punya relawan di setiap kecamatan se-Kabupaten Bogor. Jadi jika ada temuan itu maka bekerja sama dengan relawan, kepala desa dan camat setempat untuk menindaklanjuti.
“Selama ini kan yang selalu terpojokan Dinsos, padahal yang semacam ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa, red) itu kewenangannya ada di kecamatan. Hingga orang yang berkeliaran seperti pengemis di jalan pun itu kewenangannya ada di kecamatan,” jelasnya.
Senada, Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Roy Khaerudin mengatakan, harusnya di setiap musrenbang kecamatan menganggarkan anggaran untuk penanganan ODGJ. Hal ini juga perlu diperhatikan camat dan kades. Sebab, Dinsos sendiri terbatas soal anggaran untuk penanganan rehabilitasi.
“Kalau ada temuan ODGJ dan pengemis di jalanan, itu kewenangan desa dan kecamatan. Setelah di rumah sakit atau pukesmas, itu kewenangannya Dinkes. Setelah mau dipulangkan ke rumah orang tuanya, baru Dinsos,” ujarnya.
BOGOR DAILY-Kabupaten Bogor termasuk wilayah rawan konflik dalam Pilkada serentak tahun ini. Guna mengantisipasi terjadinya konflik menjelang Pilkada, Polres Bogor mulai melatih ribuan personel. Sebab, daerah pemilihan (dapil) barat dan selatan Kabupaten Bogor menjadi titik rawan konflik yang mesti diawasi.
Ada sekitar 1.945 polisi yang mengamankan Pilkada. Nantinya, mereka bakal dikerahkan untuk mengamankan lokasi rawan konflik. “Sebelum pendaftaran bakal calon pun sudah melakukan operasi cipta kondisi. Termasuk menggalang tokoh-tokoh masyarakat, yang sepakat gelaran pilkada di Kabupaten Bogor berjalan damai,” kata Kapolres Bogor AKPB Andi M Dicky, di sela latihan personel di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, kemarin.
Ia menambahkan, saat ini Polres Bogor pun telah memetakan daerah pemilihan (dapil) yang rawan konflik. Dia menjelaskan, dapil yang paling diwaspadi adalah yang memiliki riwayat rawan konflik sebelum-sebelumnya. “Yang menjadi titik rawan konflik yakni di wilayah barat dan selatan,” katanya.
Latihan kali ini, lanjut Dicky. Guna meyakinkan masyarakat jika kepolisian sudah siap untuk mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Bogor. Simulasi pengaman, akan dilakukan lebih serius setelah penetapan calon bupati 14 Februari 2018. “Pengaman kita siapkan untuk beberapa fase, yakni pendaftaran, penetapan, masa kampanye, masa tenang dan penghitungan suara,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, karena Pilbup Bogor berbarengan dengan Pilgub Jabar, maka akan ada petugas tambahan dari Polda Jabar saat penghitungan suara. pihaknya bakal bekerjasama dengan aparat TNI serta pemerintah daerah Kabupaten Bogor jelang Pilkada 2018. “Untuk Polres seluruhnya all out ikut Pam Pilkada sebanyak 1.945 personel, kami juga dibantu unsur TNI dan Pemda,” ujarnya .
Selain mensiagakan keamanan, menurut Kapolres, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya antisipasi di setiap wilayah yang dinilai rawan konflik ketika Pilkada. Terutama memberikan himbauan untuk tidak mempercayai isu hoax. “Kita sudah lakukan antisipasi dan pemetaan pada wilayah rawan konflik. Di mana seluruh Polsek dilibatkan, diantaranya untuk selalu menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan isu tidak benar,” tuturnya.
Oleh karenanya, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor agar tidak mudah terpancing isu hoax melalui media sosial (medsos) di tahun politik ini. Terlebih ada yang mencoba melakukan perbuatan tidak baik, seperti ujaran kebencian dan lainnya. “Jangan sampai ada masyarakat yang melakukan perbuatan tidak baik di medsos menjelang Pilkada ini, kita dari Polres terus memantau gerakan khusus di medsos,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengimbau dan meminta seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk menunjukkan sikap netral. Imbauan untuk bersikap netral saat Pilkada itu sudah, disampaikan kepada seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam apel pekan lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Bogor, Wawan Munawar Sidik mengatakan, pihaknya meminta dan mengimbau seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor tanpa terkecuali harus menjaga netralitas dengan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Baik dalam memberikan layanan publik maupun dalam menjalankan tugas-tugas lainnya selama berlangsungnya tahapan Pilkada Serentak. “(ASN) Jaga komitmen dan jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat berakibat sanksi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Wawan.
Dijelaskan Wawan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengingatkan seluruh ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Bahkan dalam surat itu, Mendagri akan memberikan sanksi yang tegas kepada ASN jika terbukti tidak netral. “Dalam surat edaran itu juga memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai dari surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan,” terangnya.
Menurutnya, pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
