Monday, 13 April 2026
Home Blog Page 8924

Oktober, Golkar Gelar Rakernas di Makassar

0

BOGOR DAILY- Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Rakernas tahun 2017 akan digelar bersamaan dengan Ulang Tahun Partai Golkar. Nantinya Rakernas tahun ini akan dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Rakernasnya kita lakukan dan hari puncak ultah kita lakukan di Makassar,” kata Idrus usai menjenguk Ketum Golkar Setya Novanto di RS Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2017).

Ia mengatakan kemungkinan Rakernas akan digelar di bulan Oktober antara tanggal 20-25. Menurutnya, alasan menggelar di Makassar karena ingin membuat acara Golkar ada di daerah-daerah, tidak di Jakarta saja.

“Dipusatkan di Makassar. Memang strategi kita setelah Novanto memimpin Golkar ini strategi kita event-event penting partai kita dorong ke daerah, karena kita ingin kuat di daerah, kita dekat dengan rakyat Rapimnasnya kemarin di Balikpapan. Kita sudah lakukan, maka peringatan hari ulang tahun ini kita akan lakukan di Makassar,” ujarnya.

Idrus mengatakan dirinya sebagai ketua penyelenggara. Serta Yahya Zaini sebagai Steering Committee.”Ketua penyelenggara Idrus Marham, Ketua steering committee Yahya Zaini dan Ketua OC adalah Aziz Syamsudin,” ujarnya.

KPK Sita Duit Wali Kota Batu, Hartanya Sampai Rp18 Miliar

0

BOGOR DAILY- KPK menyita uang dari penangkapan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. Duit diduga fee proyek pengadaan.

“Sejumlah uang diamankan, diduga pemberian terkait dengan fee proyek di daerah setempat,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Sabtu (16/9/2017).

Total ada 5 orang yang ditangkap termasuk Walkot Batu dan pejabat unit pengadaan. “Saat ini sebagai tindakan awal, tim membawa 5 org tersebut ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kami akan infomasikan lebih lanjut hasil OTT ini dalam konferensi pers besok,” papar Basaria.

PDI Perjuangan langsung memecat Eddy Rumpoko dari keanggotannya di partai. Tindakan Eddy Rumpoko disebut PDIP memalukan. “Sesuai dengan disiplin partai, partai memiliki sanksi pemecatan seketika atas pelanggaran tersebut karena berulang kali partai mengingatkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terpisah.

Sanksi pemecatan menurut Hasto merupakan aturan disiplin yang ditegakkan PDIP. PDIP lewat forum internal juga sudah mengingatkan kader atau pengurus yang menjadi pejabat atau kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri lewat korupsi.

“Tidak ada bantuan hukum. Dengan tegas PDIP memberikan sanksi pemecatan atas tindakan yang memalukan,” ujar Hasto.

Sementara itu, dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eddy terakhir melapor pada 1 Juni 2015. Total harta yang dimiliki yakni Rp 16.438.612.628 dan 181.437 USD (Rp 2,4 miliar).

Harta tersebut terbagi dari harta bergerak dan tidak bergerak. Eddy diketahui memiliki aset aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Malang, Batu dan Yogyakarta.

Salah satu aset tanah di Batu milik Eddy yakni tanah berukuran 4.560 meter persegi senilai Rp 350 juta. Sementara di Jakarta Selatan, Eddy punya aset tanah seluas 90 meter persegi senilai Rp 1,2 miliar.

Dalam laporan, Eddy memiliki aset benda bergerak berupa mobil yang jumlahnya 8 unit. Mobil tersebut dari berbagai merek dan pabrikan Asia hingga Eropa yakni BMW, Mercedes-benz, Honda dan Toyota.

Dia juga memiliki satu motor Piaggio LX tahun 2011 senilai Rp 20 juta dan motor BMW keluaran tahun 1954 dengan harga Rp 100 juta.

Total aset mobil Eddy mencapai Rp 3,8 miliar. Selain itu, Eddy juga mengoleksi barang seni dan antik yang dalam laporan jumlahnya Rp 2,35 miliar.

Siap-siap, Ngiklan di Kendaraan Bakal Ditagih Pajak

0

BOGOR DAILY-Pemerintah Kota (Pemkot) segera menetapkan pajak bagi iklan ’mobile’ yang saat ini mulai marak di Kota Bogor. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Kota Bo­gor Evandy Dahni mengatakan, aturan pajak di ken­daraan akan ditetapkan sebagai Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Sedang disusun perwalinya untuk mem­pertegas bahwa iklan di kendaraan itu dikenakan pajak. Kajiannya sedang disusun Dinas Perhubungan,” katanya.

Evandy menjelaskan, peny­usunan tersebut sedang disusun teknis kajiannya. Nantinya ada aturan yang ditetapkan untuk pemasangan iklan di kendar­aan. Di antaranya iklan tidak boleh menutupi seluruh ba­gian kendaraan dan dilihat dari faktor segi keamanannya.

”Kalau kendaraan umum itu kan menyangkut pengguna jasa, jadi nanti dilihat juga dari segi keamanannya,” ujar­nya.

Menurut dia, kisaran pajak reklame di kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun umum itu berbeda. Pajak tersebut nantinya akan di­bayarkan setiap tahun.

“Ka­lau kisaran besaran pajaknya untuk roda dua itu Rp750.000 per tahun dan roda empat Rp2,5 juta per tahun,” terang­nya.

6 Ruko di Puncak Habis Dilumat si Jago Merah, Nih Fotonya

BOGOR DAILY-Enam ruko yang berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kampung Cipayung, RT 03/03, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor habis terbakar.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, tadi pagi, Sabtu (16/9/2017).

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian yang didapat cukup besar lantaran produk usaha mereka juga ludes terbakar.

Ruko yang luder terbakar di antaranya, warung bakso, toko burung, toko kelontong, counter pulsa, warnet dan pangkas rambut terbakar sebagian.

 

Menurut seorang korban, pemilik toko burung, Suyatman, awalnya ia diteriaki ada api yang muncul dari toko kelontong yang berada di sebelahnya.

“Saya lagi tidur, di sini, ada yang teriak ada api, itu apinya dari toko sebelah,” ungkapnya, Sabtu (16/9/2017).

Saat itu, pria yang kerap disapa Paiman ini mengaku panik karena api ternyata cepat menjalar bahkan ke ruko-ruko lainnya. Sehingga, warga sekitar yang ada pun langsung mencoba memadamkan api tersebut secara manual.

 

 

 

Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, api berhasil dipadamkan oleh lima unit pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi.

Pantauan di lapangan, Sabtu (16/9/2017) para korban masih berada di lokasi kejadian untuk menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan.

Ada Bukit Garam di Sukamakmur, Ini yang Dilakukan Warga

BOGOR DAILY-Peribahasa garam di laut dan asam di gunung, ternyata tidak selamanya benar. Hal itu ditandai dari banyaknya penemuan air laut di atas bukit yang kemudian dijadikan sumber garam. Seperti di wilayah Kampung Jogjogan, RT ,09/05 Desa Wargajaya.

Saat mendatangi tempat itu, ada hal tak biasa yang bisa kita temukan. Garam yang biasanya berasal dari laut, bisa ditemukan di gunung perbukitan Sukamakmur, tepatnya dalam sebuah sumur di Kampung Jogjogan.

Karena sumber itu, warga tak berimbas kenaikan harga garam karena bisa memproduksinya sendiri. Padahal area itu jauh dari laut. “Tidak ada laut sekitar sini, tapi Alhamdulillah ada sumber garam,” tutur warga sekitar, Safei (45).

Ia menerangkan, sumur yang menjadi sumber garam ini sudah ada sejak puluhan tahun. Namun, sumber ini sempat tertimbun lama saat pergeseran tanah dan saat ini timbul kembali. “Saat garam mahal, sumur ini kembali bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia menerangkan, warga menggunakan metode perebusan air untuk mengubah air ke garam. Dalam satu jam, air satu liter direbus hingga menghasilkan 1/4 garam murni yang langsung bisa dikonsumsi.

“Hasilnya sama dengan garam laut, garam gunung yang dihasilkan di Krayan memiliki penampilan yang sama, yaitu seperti pasir dan berwarna putih,” ucapnya.

Tak hanya itu, ternyata garam gunung memiliki kandungan yodium lebih tinggi dibanding garam laut. “Garamnya lebih bagus dari air laut. Itu kata orang yang pernah neliti garam di sini,” tukanya. Kelebihan lain, yaitu tidak mengubah warna sayur. Saat sayur dimasak dan dibubuhi garam, warna sayur tetap segar.

“Kalau biasanya sayur yang diberi garam laut berubah warna menjadi agak layu, tidak dengan garam gunung. Sayur yang diberi garam gunung tetap berwarna hijau segar,” ungkapnya .

Ia mengaku, tengah memikirkan agar garam ini tak hanya mencukupi kebutuhan warga, melainkan juga dapat memberikan penghidupan pada warga sekitar

Serapan Duit APBD Rendah, DPRD Minta Kadis Dihukum

BOGOR DAILY-  Rendahnya serapan anggaran pada sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menjadi sorotan sejumlah pihak, Tak terkecuali anggota DPRD Kota Bogor yang geram melihat kinerja sejumlah dinas tersebut. Karena dengan rendahnya serapan anggaran pada dinas-dinas di khawatirkan banyak sejumlah program yang belum teralisasi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengatakan, dinas-dinas yang rendah serapan anggarannya tidak belajar pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan rendahnya serapan anggaran tersebut banyak program yang tidak teralisasi seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang serapan anggarannya baru 12 persen pada triwulan III tahun anggaran 2017. “Setiap tahunnya DPUPR ini menyumbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar. Itu seharusnya jadi pelajaran, sehingga tidak terjadi lagi,” ujarnya kepada Metropolitan.

Selain itu, Zaenul meminta agar Pemkot Bogor agar melakukan evaluasi kepada dinas-dinas yang memiliki serapan anggaran yang sangat rendah. Bila Zaenul meminta Pemkot Bogor memberikan sanski kepada kepala dinas yang nantinya menyumbangkan Silpa yang tinggi. Sehingga dengan begitu setiap kepala dinas akan bekerja keras merealisasikan program dan serapan anggaran pun meningkat. “Karena ini terulang terus, maka memang harus ada sanksi yang diberikan,” terangnya.

Politisi PPP ini juga berharap agar Pemkot Bogor melakukan lelang pada pada awal tahun sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik dapat selesai. Terlebih prmbangunan fisik tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar. “Kita juga akan memanggil DPUPR untuk melakukan evaluasi, dan mencari tahu penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi menjelaskan, rendahnya serapan anggaran pada DPUPR karena ada beberapa pekerjaan fisik yang baru saja dilelangkan. Sehingga serapan anggaran pada dinasnya sangat rendah. “Ini ada beberapa yang baru mulai dilelangkan, sehingga belum maksimal serapannya,” kata dia.

Ia juga mengaku merasa optimis serapan anggaran pada dinasnya di tahun 2017 akan maksimal, hal itu karena ada beberpa pihak ketiga yang belum mencairkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Karena banyak pihak ketiga yang mellakukan pencairan pada akhir tahun.

Sebelumnya, tiga bulan jelang akhir tahun, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum maksimal. Dilihat dari realisasi serapan anggaran, sejumlah dinas belum mencapai 50 persen. Malahan, serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) masih 12 persen. Hal ini berdampak pada membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun ini.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi kegiatan pada Agustus 2017 dari Administrasi Pengendalian dan Pembangunan, serapan anggaran menunjukkan pencapaian 43,33 persen atau Rp1,058 triliun. Realisasi anggaran belanja tidak langsung 22,74 persen atau Rp555,3 miliar dan belanja langsung 20,59 persen atau Rp502,9 miliar.  Diketahui, APBD TA 2017 mengucurkan anggaran belanja Rp2,442 triliun terbagi dua pos.  Belanja tidak langsung Rp1,115 triliun dan belanja langsung Rp1,326 triliun. Sajian anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 1.197 kegiatan tersebar di 45 OPD termasuk DPRD.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, 22 OPD di Kota Bogor termasuk DPRD belum terserap optimal, bahkan masih banyak OPD-OPD yang serapan anggarannya dibawah 50 persen. Adapun beberapa OPD yang mendapat anggaran tebal namun serapan anggaran masih rendah. Seperti, Disdik dari anggaran Rp549,8 miliar realisasi baru mencapai 49,90 persen atau Rp274 miliar. “Kita selalu ingatkan agar serapan anggaran disetiap dinas itu dimaksimalkan, karena sudah mamasuki triwulan III,” ujarnya kepada Metropolitan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp185,7 miliar baru mencapai 44,77 persen atau Rp83 miliar, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Rp224,6 miliar baru 42,11 persen atau Rp94,6 miliar, RSUD Rp206,8 miliar baru 41 persen atau Rp84,8 miliar. Sementara DPUPR Rp266 miliar serapan anggaran baru mencapai 12,27 persen atau Rp32,6 miliar.  Rendahnya serapan anggaran Pemkot Bogor, menurutnya harus menjadi perhatian serius seluruh kepala OPD yang belum seluruhnya menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Ade pun meminta pada Oktober mendatang ada kepastian serapan anggaran yang terlihat dan harus terserap secara maksimal guna meminimalisir sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). “Mudah-mudahan di Oktober ada kenaikan serapan anggaran dari seluruh OPD yang saat ini belum melaporkan sepenuhnya, sehingga SiLPA tidak membengkak,” terangnya.

Selain itu, hingga Agustus, serapan kita baru 38,60 persen atau sekitar Rp481 miliar. Dan dengan sisa waktu beberapa bulan lagi ia berharap semua kegiatan dapat dilaksanakan, sehingga Silpa Pemkot Bogor tidak besar. “Mudah-mudahan Oktober lebih baik. Karena jika dibiarkan Silpanya bisa besar,” paparnya

Duh, Penghasilan Guru Honorer Dipotong Rp3,5 Miliar

BOGOR DAILY- Di balik masih tingginya defisit RAPBD 2017 Kabupaten Bogor menyisakan pil pahit untuk tenaga guru honorer di Bumi Tegar Beriman. Anggaran untuk tunjangan kesejahteraan pegawai (Kespeg) yang diusulkan sebesar Rp6 miliar harus turun menjadi sebesar Rp2,5 miliar. Defisit yang mencapai Rp127 miliar jadi penyebab usulan anggaran Kespeg ini harus dipangkas.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor menganggarkan Rp2,5 miliar untuk kebutuhan upah 4.000 guru honorer dalam APBD Perubahan 2017. Usulan ini lebih sedikit dari yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) sekitar Rp6 miliar. Usulan awal Rp6 miliar diasumsikan dari masing-masing dari 4.000 guru honorer itu menerima Rp500 ribu per bulan mulai Oktober-Desember 2017. Dengan alokasi hanya tersedia Rp2,5 miliar, pendistribusian belum dipastikan, apakah seluruh guru honorer mendapat upah dengan nominal kurang dari Rp500 ribu atau hanya separuhnya. “Belum untuk besarannya. Tapi, kita usahakan 4.000 tenaga honorer ini akan mendapatkan Kespeg di APBD P, karena itu sudah jadi prioritas,” kata Kepala BPKBD Kabupaten Bogor, Didi Kurnia.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menjelaskan, memang dari hasil pembahasan defisit masih tinggi, sehingga beberapa usulan harus dirasionalisasi oleh setiap SKPD. Karenannya, untuk pendistribusian pihaknya menyerahkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai pengguna anggarannya. “Yang jelas itu prioritas yang harus diakomodir tapi harus didistribusikan dengan baik oleh eksekutif,” kata lelaki yang akrab disapa Jaro Ade.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, defisit saat ini masih berada pada angka Rp127 miliar. Diharapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga bisa menutupi besaran defisit. “Sesuai perkataan mereka masih ada bagi hasil pajak dari provinsi yang belum bisa dicairkan. Kita harapkan itu dimanfaatkan untuk menutupi defisit,” ujarnya.

Terpisah, Ketua PGH Kabupaten Bogor Halim Sahaludin mengaku akan mempertanyakan langsung kepada Sekda Adang Suptandar terkait pengurangan biaya dana Kespeg ini. Ia mengaku kecewa karena Pemkab Bogor dinilai tidak adil terhadap tenaga pendidik, khususnya guru honorer. “Kita akan tanyakan lagnsung. TAPD jangan saling perebut anggaran, tapi harus memikirkan juga tenaga honorer,” kata Halim.

Jika usulan ini tetap dikurangi, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa untuk yang kedua kalinya. Tujuannya, agar para guru honorer terpukul rata mendapatkan biaya Kespeg perbulannya. “Kita akan terus menekan sampai direalisasi. Tujuan akhirnya kan biar besaran ini bisa bertambah sampai Rp1 juta per orang per bulan,” ujarnya

November, OTW ke Bandara Bisa Naik Kereta

0

BOGOR DAILY-Kereta yang menghubungkan antara Ibu Kota dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipastikan akan beroperasi November 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai pelantikan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (15/9), mengatakan awal Oktober akan dilakukan uji coba.

“Awal Oktober akan kita uji coba, kita lihat lagi tanggal 10 (Oktober), akhir November beroperasi,” katanya.

Menurut Budi, saat ini progres pembangunan Kereta Bandara sudah mencapai 80 persen.

Direktur PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro sebelumnya mengatakan bahwa moda transportasi yang diharapkan akan menjadi andalan masyarakat itu akan beroperasi November tahun ini.

“Berharap optimistisnya kita November, tapi saya katakan akhir tahun operasi, tetap kami akan kejar secepatnya agar segera beroperasi karena masyarakat sudah sangat menantikan, ” katanya.

Saat ini baru satu rangkaian KA yang datang dan terdiri dari enam kereta dari PT Industri Kereta Api (Inka). Bulan depan akan datang total 10 rangkaian KA.

Terkait kesiapan jalur, dia akan mengavaluasi kembali karena sebelumnya jalur Duri-Batu Cepet yang semua sepi, kemudian dipakai untuk kereta rel listrik (KRL) yang cukup padat, karena perlu diatur kembali.

Dia menyebut jumlah penumpang KRL dalam satu hari sudah mencapai satu juta orang dari sebelumnya 900.000 orang.

“Ada pengaturan yang kita hitung, kalau KA Bandara masuk, ada kalkulasi lain, sehingga KA Tangerang yang padat itu ada solusi,” kata Edi.

Tarif kereta bandara ini adalah Rp80.000-Rp100.000, namun masih dihitung kembali karena ada pembengkakan biaya pembebasan tanah.

Satu rangkaian KA Bandara dapat menampung 274 penumpang sekali jalan atau total 33.000 penumpang dari total 124 perjalanan KA dengan 10 rangkaian kereta per hari.

Rute KA Bandara adalah Manggarai-Sudirman Baru-Duri-Batu Ceper-Bandara Soetta yang bisa ditempuh dalam waktu 54 menit.

Ngaku Single, Politikus Cantik Ini Ternyata Janda Muda

0

BOGOR DAILY-Dunia politikus Indonesia dihebohkan dengan kehadiran politikus muda nan cantik. Dialah Tsamara Amany, mahasiswi semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi ini mulai menarik perhatian netizen sejak debat terbukanya via media sosial twitter dengan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Namanya pun kian naik daun karena sikap kritisnya di usia yang terbuilang muda.

Namun siapa sangka, kalau politikus muda 21 tahun itu mendadak jadi buah bibir. Status pernikahan Tsamara Amany tiba-tiba ramai dibahas di media sosial. Tsamara, dituding membohongi publik dengan mengatakan belum menikah padahal sudah.

Sepekan terakhir ini, foto-foto pernikahannya beredar dan langsung mneyedot banyak komentar dari warganet. Ada yang menyebut Tsamara sebagai pembohong, ada pula yang menganggap hal tersebut sebagai hal pribadi yang tak perlu dibesar-besarkan.

Mencuatnya foto tersebut akhirnya membuat si cantik Tsamara akhirnya buka suara. Ketua DPP PSI itu menegaskan ia selama ini tak pernah berbohong soal statusnya.  Tsamara menyebut ia memang pernah menikah. Namun pernikahan tersebut kandas dan kini statusnya ‘single’.

“Aku nggak pernah bohong tentang statusku. Aku kalau ditanya oleh wartawan selalu aku jawab sudah tak berkeluarga. Itu kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, aku ya nggak jelasin apa-apa. Masak aku pengumuman? Kan ini urusan pribadi, apa pentingnya buat rakyat?” kata Tsamara.

Ia pun menegaskan kalau saat ini dirinya sudah tidak lagi menjadi seorang istri, alias sudah single.

“Kalau ditanya kamu single, ya iya masak ngaku nggak single. Wong pasangannya sudah nggak ada,” imbuhnya.

Ia pun sedikit menceritakan soal foto pernikahannya. Diakuinya, dia telah menikah pada 2015 silam. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, akhirnya keduanya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga

“Saya menikah muda, kemudian ada ketidakcocokan, maka kita memutuskan berpisah dengan baik-baik sekitar enam bulan lalu sesuai proses hukum yang ada. Dan saat ini saya sudah single,” tegasnya.

Disinggung soal status belum menikah dalam screenshot laman online yang tampak seperti biodata, ia menegaskan tak pernah mengisi biodata di situs tersebut.

“Bagiku sih simpel aja. Biodata itu nggak pernah aku isi. Aku nggak tahu website apa itu. Ini pembunuhan karakter,” tutur Tsamara.

“Aku nggak tahu website apa itu. Ini kayak pembunuhan karakter, karena aku lantang bela KPK, seolah-olah aku ini bohong secara publik,” imbuhnya dalam kesempatan berbeda. Tsamara menyerahkan data pelaku penyebar fitnah tersebut kepada polisi. Namun ia tak melaporkannya.

Tsamara juga telah memaafkan orang yang menyebarkan isu soal status kawinnya di media sosial. Menurut Tsamara, biarkan hal tersebut menjadi urusan pelaku dengan Tuhan.  “Ya dimaafkan saja, kita cuma manusia. Urusan dia sama Allah SWT. Bikin fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Gusti mboten sare,” ujar Tsamara, Jumat (15/9).

Sekedar diketahui, Tsamara memulai karir politiknya saat masih menjadi mahasiswi magang di Balai Kota. Kala itu, ia membantu Ahok untuk merumuskan proses perizinan usaha dari yang sebelumnya butuh waktu 60 hari menjadi 40 hari saja.

Berkecimpung di dunia politik membuat Sammy harus mempersiapkan diri atas serangan-serangan dari lawan politiknya, termasuk mengenai status pernikahannya saat ini. Dilansir dari berbagai media, Sammy mengaku tidak ada niat untuk menyembunyikan status pernikahannya karena memang pernikahan tersebut telah berakhir.

Ia juga menyatakan tidak ingin berurusan dengan penyebar isu tersebut. Karena, dianggap hanya membuang energi. Di usianya yang masih begitu muda saat ini, Sammy telah dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Eksternal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia semakin memantapkan langkahnya dalam meraih cita-cita di dunia politik Indonesia.

Kejadian yang menimpa Tsamara Amany seolah membuka mata bahwa untuk terjun ke dunia politik dibutuhkan nyali yang besar. Sammy mengajarkan bahwa perempuan tidak inferior dari laki-laki, mereka memiliki kebebasan berpendapat yang sama karena sesungguhnya perempuan sama pintarnya dengan laki-laki.

29 Ribu Pil Zombie Disita, 9 Orang Jadi Tersangka

0

BOGOR DAILY-Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengamankan 29 ribu butir pil PCC (Paracetamol Caffeine Carisoprodol) di sebuah lokasi pedagang besar farmasi (PBF) berinisial SS di Jalan Korban 40 Ribu Jiwa, Makassar, Jumat (15/9/2017). SS adalah distributor obat-obatan yang memasok sejumlah apotek di Makassar.

Kepala BBPOM Sulsel Muhammad Guntur menyebutkan 29 ribu butir pil PCC rencananya sudah siap diedarkan ke sejumlah daerah di bagian timur Indonesia, seperti Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Saat diamankan, ribuan pil PCC tersebut masih dikemas dalam bungkusan plastik dan siap untuk dikirim ke sejumlah daerah.

“Sementara ini, barang bukti pil PCC sudah disita dan dibawa ke kantor BBPOM. Nanti pemiliknya akan dipanggil ke kantor untuk pengusutan lebih lanjut,” ujar Guntur.

Sebelumnya diberitakan, seorang siswa SD dan seorang remaja di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas setelah mengkonsumsi pil PCC. Korban pertama berinisial R, siswa SD, meninggal pada Rabu (13/9) dan Rizki (20) tewas tenggelam setelah menceburkan diri ke laut akibat efek halusinasi yang ditimbulkan pil PCC yang dikonsumsi korban.

Selain itu, sekitar 60 remaja berusia 15-22 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami overdosis obat penghilang rasa sakit dan kerap digunakan untuk penderita penyakit jantung itu.

Polda Sulawesi Tenggara menetapkan sembilan orang sebagai tersangka untuk kasus dugaan pengedaran dan penjualan Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC).

Telah ditetapkan sembilan tersangka. Ini dua di Polda, empat di Polresta Kendari, dua di Polres Kolaka, dan satu di Polres Konawe,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

“Sembilan orang ini ditetapkan tersangka dalam dugaan (pelanggaran) Undang-Undang Kesehatan, kemudian barang bukti itu ada 5.227 butir. Obat ini masuk dalam daftar G (Gevaarlijk/berbahaya/obat keras),” dia menegaskan.

Martinus menjelaskan, kesembilan tersangka ditangkap karena tidak memiliki izin mengedarkan pil zombie tersebut ke masyarakat, yang seharusnya melalui resep dokter.

“Sembilan orang tersangka ini melakukan praktik mengedarkan di masyarakat, tetapi tidak memiliki izin mengedarkan dan ini kan harus melalui resep dokter. Tapi dalam praktiknya dijual bebas,” kata dia.

Para tersangka pengedar pil Zombie dikenakan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar.

“Ini berbunyi Pasal 197 setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediakan informasi atau alat kesehatan yang memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat 1, dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar,” papar Martinus.