BOGOR DAILY- Hari ini aksi solidaritas Rohingya akan berlangsung besar-besaran di Masjid An-Nur Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang. Bersamaan dengan itu, warga Bogor juga sudah siap bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) Bogor Raya menjadi relawan jihad Rohingya. Sejak tiga hari proses pendaftaran berlangsung, sudah seribu warga yang menyatakan kesiapannya bertolak ke Myanmar. FPI di daerah membuka pendaftaran calon relawan yang akan dikirimkan untuk membantu etnis Rohingya yang sedang dilanda krisis. Tak terkecuali di wilayah Bogor.

Ketua Badan Antiteror FPI Kabupaten Bogor Iye Al Jufri mengatakan, saat ini di tiap wilayah se-Kabupaten Bogor sudah melakukan pendaftaran. Menurutnya, pembukaan pendaftaran relawan ini bentuk kepedulian FPI terhadap saudara-saudara muslim Rohingya. “Sampai saat ini sudah dilakukan pendaftaran di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Jumlah pastinya sampai saat ini memang belum pasti, tapi bisa lebih dari seribu,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin.

Meski begitu, lanjut Iye, pemberangkatan relawan jihad dari Bogor akan disesuaikan dengan pendanaan. Apalagi ada instruksi dari pusat untuk membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya. “Tidak dipatok harus sekian, karena ini kan dari hati menyangkut keinginan relawan uang peduli terhadap saudara-saudara muslim Rohingya. Kalau seribuan sih sudah pasti ya, melihat geliat kepedulian di wilayah kan yang memang cukup masif,” terangnya.

Jubir FPI Slamet Maarif Slamet menyebutkan, setiap relawan jihad Rohingnya dari tiap-tiap daerah akan diseleksi. Namun, secara garis besar syarat pendaftarannya yakni pria 17-20 tahun, mendapatkan surat izin orang tua dan menyerahkan fotokopi KTP. “Yang terpenting siap mati syahid di sana, itu yang terpenting. Kalau nggak siap mati syahid, jangan berangkat ke Rohingya,” ujar Slamet.

FPI di pusat nantinya akan menerima rekapitulasi pendaftar dari daerah. Slamet menjelaskan, DPP FPI akan menyeleksi serta menginformasikan teknis keberangkatan relawan. “Sekarang yang di daerah sedang buka pendaftaran,” katanya.

Sementara sesuai rencana, pada Jumat (8/9) sejumlah massa akan berkumpul di Masjid An-Nur Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang. Aksi solidaritas ini akan diisi kegiatan doa, salat gaib, istigasah hingga penggalangan dana.

Disinggung soal aksi tersebut, Ketua Badan Antiteror FPI Iye Al Jufri mengaku belum mendapatkan informasi soal massa yang bergerak. Sebab, saat ini pihaknya hanya fokus membuat pendaftaran relawan jihad untuk diberangkatkan ke Myanmar. “Soal itu belum ada data pasti soal berapa relawan FPI di Bogor yang akan ikut ke Magelang,” ujarnya.

Sementara sejak kemarin, Polres Brebes mulai menyiapkan langkah penyekatan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Jawa Barat yang akan menuju Magelang. Langkah penyekatan ini akan diprioritaskan pada titik-titik perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat yakni Kaligangsa, Paguyangan dan Cisanggarung.

Kapolres Brebes Ajun Komisaris Besar Sugiarto mengatakan, di setiap titik perbatasan akan ditempatkan sekitar 50 personel gabungan dari Satuan Lalu Lintas, Reserse Kriminal (Reskrim) dan Samapta Bhayangkara (Sabhara) serta dibantu anggota TNI dari Kodim Brebes. “Kami tempatkan sekitar 50 personel gabung antarsatuan di titik-titik perbatasan,” kata Sugiarto usai menggelar apel pasukan di Mapolres Brebes, Jawa Tengah, Kamis (7/9).

MAHASISWA KECAM PENINDASAN ROHINGYA

Aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya tak cuma akan berlangsung hari ini. Kemarin sejumlah massa dari perwakilan mahasiswa juga menyuarakan aspirasinya di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satunya dari kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Massa tiba pukul 14:04 WIB, Kamis (7/9). Mereka longmarch dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedubes Myanmar, Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Maka dari hari ini kita peringatkan kepada Kedubes Myanmar untuk angkat kaki dari Indonesia. Kita juga minta Myanmar dikeluarkan dari ASEAN,” kata Ketum PB HMI Mulyadi P Tamsir.

Langkah itu pun didukung penuh perwakilan HMI Bogor. Sekretaris Umum HMI Komisariat Hukum Cabang Kota Bogor Amarullah Surbakti menilai aksi solidaritas yang dilakukan kalangan masyarakat Indonesia, baik ormas Islam maupun gerakan lainnya, memang harus dilakukan karena mencederai Declaration of Human Rights Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Desember 1948.

“Aksi masyarakat Indonesia, khususnya HMI, membuktikan kalau kita sudah geram atas tragedi yang justru menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia. Apa pun sebabnya, hak untuk hidup tidak boleh dicederai,” ujarnya saat dihubungi wartawan koran ini, kemarin.

Dalam tragedi ini, lanjut Amarullah, Pemerintah Myanmar-lah yang harus bertanggung jawan penuh karena tidak bisa menjaga hak asasi warganya sendiri. “Kita lihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan etnis Rohingya, meskipun minoritas kan tetap warga mereka. Harus ada tindakan tegas dari PBB kepada Myanmar karena sudah mencederai pakta perdamaian PBB,” tandasnya. (ryn/c/feb/run)