Monday, 6 April 2026
Home Blog Page 8991

Ramai di Twitter, Wanita Muda Ini Berani Adu Debat Fahri Hamzah

BOGOR DAILY– Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan perempuan politikus muda yang menjadi Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, sempat “adu mulut” di media sosial Twitter, sejak Kamis malam hingga Jumat (6-7/7/2017).

“Twit War” atau “perang” di media sosial tersebut bermula ketika Tsamara mengunggah sejumlah tulisan yang menggugat pola pikir Fahri terkait wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya bingung belakangan ini Wakil Ketua DPR @FahriHamzah makin getol menyerang dan bahkan ingin membubarkan KPK,” tulis Tsamaradi akun pribadinya, @TsmaraDKI.

“Bagi saya, ini menyakitkan! Apa yang dilakukan KPK itu menyelamatkan uang pajak saya dan jutaan rakyat Indonesia lainnya,” sambungnya.

Dalam “kicauannya”, Tsamara hendak menggugat pernyataan Fahri di akun @FahriHamzah bahwa 15 tahun sejak KPK didirikan, korupsi bukannya semakin sedikit malah terus bertambah banyak.

Tsamara tak setuju pada logika Fahri. Ia membeberkan, sejak KPK didirikan, 124 anggota DPR, 17 gubernur, 58 wali kota dan bupati dibekuk karena korupsi.

Politikus muda itu justru meminta Fahri “ngaca” karena DPR yang dipimpin politikus PKS tersebut selalu menunjukkan kinerja buruk.

“Tahun 2015, ada 39 RUU (rancangan undang-undang) prioritas, hanya 3 yang selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yang jadi prioritas DPR, hanya selesai 9. Dari sekian banyak UU yang jadi prioritas, hanya sedikit yang terselesaikan. Bisa dilihat pada tahun 2015 dan 2016 ini.”

Karenanya, Tsamara meminta Fahri tak heran kalau survei SMRC menyebut hanya 6,1 peersen rakyat yang tetap memercayai DPR. Sementara tingkat kepercayaan warga kepada KPK mencapai 64,4 persen.

Fahri lantas menjawab rentetan tulisan Tsamara tersebut. Ia kali petama membalas pernyataan Tsamara bahwa KPK justru terbilang sukses sejak didirikan 15 tahun silam.

“Kalau menurut saya, sukses artinya ya koruptor habis, masalah selesai, negara maju dan rakyat sejahtera,” balas Fahri.

Tsamara langsung membalas jawaban Fahri tersebut. “Memang Pak. Tapi bagaimana mau habis kalau tak ditangkapi? Bukankah menangkapi koruptor itu upaya menghabisi korupsi?”

Fahri lantas menjawab pertanyaan Tsamara bahwa dirinya semakin getol mengkritik KPK. Fahri meminta Tsamara datang ke ruangannya di DPR. “Saya tunggu di DPR buat saya bilangin..detil…”

Tsamara ternyata enggan memenuhi permintaan Fahri. “Yang perlu bukan hanya saya, tapi publik. Semua bingung kenapa wakil rakyat kami mau bubarkan lembaga yang sangat dipercaya rakyat?”

Fahri lantas meladeni seorang warganet bernama Muhammad Guntur Romli, yang mengatakan tengah menyimak Tsmara memberikan pelajaran politik dan anti-korupsi untuk dirinya.

“Maklum partai baru. Kita didik saja. Tapi semua ini pendukung agar korupsi di DKI ditutup KPK,” tulis Fahri menjawab Guntur sembari menyindir partai Tsamara yang terbilang baru didirikan.

Disindir seperti itu, Tsamara lantas menjawab: ”Iya Pak. Memang partai baru, saya juga anak baru. Tidak apa-apa, yang penting perjuangan kami untuk memberantas korupsi tak setengah-setengah.”

Tak mau kalah, Fahri lalu mengatakan masyarakat kekinian memunyai persepsi berbeda-beda mengenai KPK, ada yang mendukung dan tidak.

”Rakyat tak seragam mbak. Ada lebih banyak yang cerdas.”

Tsamara tampaknya tak menyukai pernyataan Fahri tersebut. ”Rakyat yang cerdas dan tak cerdas itu apa sih? Kalau tak dukung KPK baru bisa dikategorikan cerdas begitu?”

Ia lalu menuliskan kekecewaannya sebagai rakyat yang merasa tak diwakili oleh Fahri di parlemen. ”Pak @Fahrihamzah, bapak itu wakil rakyat kami. Kenapa Bapak bersikap seolah tak mewakili kami?”

”Cuitan” kekecewaan Tsamara itu ternyata turut ditanggapi oleh akun milik Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa B Nahrawardaya. ”Beda dapil (daerah pemilihan) mbak,” tukasnya.

Fahri lantas menjawab pernyataan akun Mustofa untuk kembali menyindir Tsamara dan PSI.

”Ini partai baru, belum tahu dapil. Jangan pilih, dari awal sudah pencitraan saja kerjaannya,” tutur Fahri sembari memberikan gambar senyum.

Namun, Tsamara memunyai jawaban pamungkas untuk sindiran Fahri tersebut.

”Kalau beda dapil kenapa Pak? Tak boleh mengkritik/kasih saran? Wah kok pimpinan DPR kayak begini. Tak mau berdialog, asal bilang jangan pilih saja,” sembari membubuhi gambar tertawa. (Fajaronline)

Bangun Koalisi Besar, Ade Yasin Siap Tempur. Ini Lho Partainya

BOGOR DAILY–  Pemilihan bupati (Pilbup) Bogor baru tahun depan. Namun geliatnya sudah makin terlihat oleh kandidatnya. Ketua DPW PPP Jawa Barat yang juga Calon Bupati Bogor 2018, AY mengaku siap tempur jasmani baik rohani dalam ajang Pilbup Bogor. Bahkan, partainya sudah bertemu dengan Partai Hanura, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan PKB.

“Selain dengan Partai Hanura yang sudah klop, hubungan PPP dengan Partai Nasdem, PKB, Demokrat, dan Gerinda sedang kami bangun untuk dijadikan koalisi. Dalam waktu dekat koalisi ini akan terbentuk. Kami akan mencoba agar terjadi koalisi besar antar beberapa partai politik seperti Koalisi Kerahmatan,” kata AY.

Wanita yang juga politisi partai berlambang Ka’bah itu akan mensurvey siapa Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang akan mendampinginya untuk bertarung di ajang Pilbup pada tahun 2018 mendatang.

“Cawabup nanti kami pilih dengan berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan di sekitar bulan September atau Oktober. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kawan yang nantinya akan menjadi pendamping saya,” pungkasnya.

Toko Kue Syahrini di Bogor Ditolak Warga

BOGOR DAILY- Meski sempat dibanjiri pelamar kerja, toko kue milik Syarhrini, Princess Cake hingga kini rupanya belum mendapat restu dari warga sekitar. Bangunan yang terletak di jalan Ahmad Yani itu hingga kini belum mengantongi izin.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekertaris Kelurahan Tanahsareal Wahyu Mulyaman. Pihaknya kata dia, sempat menolak kedatangan Manajemen Princess Cake lantaran belum mengantongi izin dari sebagian warga Kelurahan Tanahsareal. “Sedang diproses, baru kemarin ke kelurahan tapi ditolak karena izin warganya belum. Sebagian warga sudah setuju tapi sebagian belum,” jelasnya, kemarin (7/7).

Ia mengatakan, lokasi bangunan Princess Cake terletak di antara dua RW yang berbeda. Saat pihak Princess Cake mendatanginya, baru mengantongi izin dari warga RT01/06. Sementara ada satu RW lagi yang belum dimintai izin, yaitu RT01/02. “Itu kan perbatasan, jadi ada dua RW yang kena. Ada RT01/06 dan RT01/02, yang belum itu RT01/02,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan izin dari warga sekitar sangatlah penting. Karena, nantinya akan ada dampak yang diterima warga sekitar saat toko tersebut mulai beroperasi. “Belum beroperasi, masih beres-beres. Kemarin baru datang pihak manajemennya ke kelurahan. Kami bilang tolong dipenuhi dulu persyaratannya. Karena yang kena dampak harus dimintai izin terlebih dulu. Karena biasanya gaduhnya berisik,” papar Wahyu.

Meski kondisi toko belum rampung dibangun, tapi Princess Cake telah melakukan perkrutan tenaga kerja. Sempat membeludak peminatnya, ada sekitar 500 pelamar yang datang langsung ke toko Princess Cake, Senin (3/7). Padahal, Princess Cake hanya membutuhkan sebanyak 50 tenaga kerja. “Dua hari kemarin sejak hari Senin (3/7) sudah dibuka pendaftaran, sekitar 500 orang lebih yang mendaftar, kebanyakan warga Kota Bogor,” ujar Asisten Manager Princess Cake, Ali Yasin.

Ia mengatakan, Princess Cake rencananya akan dibuka pada bulan ini. Meski begitu, dirinya belum mengetahui kapan tanggal tepatnya untuk melaunching toko yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 44 ini. “Bangunannya masih butuh sedikit renovasi, dan saat ini pengerjaannya sedang dikebut agar bulan ini Princess Cake sudah bisa mulai beroperasi, kalau launching belum tahu Syahrini akan datang atau tidak, masih dikondisikan,” kata Ali.

Minat masyarkat Kota Hujan terhadap Princess Cake menurutnya terbilang tinggi. Hal tersebut yang menurutnya membuat pelantun lagu “Sesuatu” ini membuka cabang di Kota Bogor. “Selain itu, Kota Bogor juga populer dengan outlet oleh-olehnya yang beragam, jadi bisa dibilang Kota Bogor itu cukup potensial,” tandasnya.

Duh…Remaja Asyik Peluk-pelukan di Belakang Istana Bogor

BOGOR DAILY- Hanya berjarak 50 meter di belakang Istana Bogor, sepasang remaja nekat berbuat mesum di pedestrian Jl. Jalak Harupat, Sempur, Bogor. Keduanya asyik peluk-pelukan di dekat kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi sepasang remaja yang tengah memadu kasih itu pun terekam kamera pengguna jalan yang tengah melintas di jalan tersebut.

Foto remaja mesum di belakang Istana Bogor itu pun kemudian diunggah dan menyebar di media sosial, Kamis (6/7/2017).

Dikatakan Kepala Satpol PP Kota Bogor Heri Karnadi, pihaknya sangat menyayangkan aksi sepasang remaja mesum di tempat tersebut.

“Dari foto itu terlihat masih ada celah untuk berbuat yang tidak sepatutnya. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” kata Heri.

Masih diutarakan Heri, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawasi pdestrian yang mengelilingi Kebun Raya Bogor, termasuk Istana Bogor.

Tim khusus itu terdiri dari beberapa anggota Satpol PP wanita yang melakukan patroli dari pagi hingga sore hari.

“Siang hari mereka ditempatkan di titik rawan PKL di pintu satu dan pintu tiga Kebun Raya selama tiga jam, Usai itu, mereka kemudian bergerak kembali,” ucap dia.

Aksi sepasang remaja mesum di belakang Istana Bogor itu pun mendapat tanggapan dari Kabid Pengendalian Operasional (Dalops) Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah.

Menurutnya, saat itu memang kebetulan tak ada petugas yang melakukan patroli di sekitar pedestrian.

Jokowi Boyong Anak Cucu dan Menantu ke Turki, Boleh Enggak sih?

BOGOR DAILY- LAWATAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jerman dan Turki kini jadi buah bibir. Pro kontra pun bermunculan lan­taran orang nomor satu di negeri ini ketahuan memboyong keluarganya. Dari anak, cucu sampai menantu diajak jalan-jalan bersamaan dengan kunjungan kenega­raan Jokowi ke Ankara, Turki.

Rombongan presiden telah bertolak ke Turki dan Jerman dari Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (5/7) lalu. Seluruh keluarga intinya diboyong.

Seperti yang terlihat di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 07:15 WIB, keluarga Jokowi tampak masuk pesawat kepresidenan. Berkemeja putih, Kaesang terlihat menenteng tas. Bukan hanya Kaesang, kakaknya,

Kahiyang Ayu dan Gibran Rakabuming Raka, serta kepon­akannya, Jan Ethes, dan kakak iparnya, Selvi Ananda, juga ikut naik pesawat. Selvi dan Ethes baru kali ini ikut lawatan Jokowi ke luar negeri. Padahal, biasanya Jokowi hanya mem­bawa sang istri, Iriana, dalam kunjungan sebelumnya.

Pro kontra pun bermunculan menyusul keikutser­taan keluarga Jokowi dalam kunjungan kenegaraan ini. Suara lantang mengkritik Jokowi datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Saya nggak tahu apa alasannya, mungkin sekalian liburan atau bagaimana. Tetapi tentu menimbulkan pertan­yaan. Sah-sah saja orang bertanya karena tentu di luar kebiasaan dilakukan Presiden Jokowi,” ujar Fadli. Fadli lantas membandingkan kunjun­

gan kenegaraan yang dilakukan presiden ke-2, Soeharto. “Setahu saya di zaman Pak Harto tidak ada sampai ke cucu, mungkin pernah kalau anak. Kalau bawa cucu setahu saya tak pernah,” jelas Fadli. Politikus Gerindra ini enggan berkomentar apakah tindakan Jokowi melanggar etika sebagai pejabat negara. Menurut Fadli, harus ada aturan yang men­gatur membawa anggota ke­luarga saat pejabat melakukan kunjungan resmi ke luar negeri.­

“Ini perlu menjadi catatan, apakah bisa dilakukan. Kare­na kan kalau istri sebagai pendamping, saya kira masih wajar. Kalau anak, cucu sampai menantu, kan bisa jadi pertan­yaan juga,” tambahnya.

Namun, menurut ahli hukum Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bondan, hal terse­but diperbolehkan. “Aturannya ada. Tetapi yang terpenting itu bukan aturan. Karena aturan bisa dibuat siapa saja. Logika berpikirnya begini, khusus pres­iden, raja, ratu, seluruh kepala negara bertugas 24 jam me­lekat. Kalau gubernur jam kerja dia. Gubernur kalau di rumah, dia bukan gubernur. Sehingga segala fasilitasnya melekat,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, aturan ini sudah ada sejak zaman Soeharto berkuasa di era Orde Baru. “Bahkan di za­man Pak Harto ada peraturan pemerintah. Jadi hak penga­walan juga melekat pada istri, orang tua, anak dan cucu, ter­masuk menantu,” bebernya.

Sementara menurut ahli hukum Universitas Andalas Feri Amsari, aturan protokoler presiden boleh membawa keluarga ketika kunjungan Negara. “Ada sistem kepro­tokoleran yang membolehkan ini,” kata Feri, terpisah.

Namun, Feri juga mengkritik apa yang dilakukan Jokowi. Sebab, bisa menghabiskan anggaran negara yang ter­lalu banyak. “Dengan mem­bawa jumlahnya seperti itu bisa menghabiskan anggaran negara,” ungkap Feri.

Sekadar diketahui, sesuai jadwal, selama di Jerman dan Turki, Presiden Jokowi menghadiri KTT G20. Dilan­jut kunjungan ke Turki yang merupakan kunjungan bala­san setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan pernah berkunjung ke Indonesia.

Di Turki, rombongan Jokowi jalan-jalan mengunjungi Masjid Kocatepe, salah satu masjid terbesar dan termegah di Kota Ankara, Turki. “Setelah acara yang pertama kunjungan ke Mauseleum Atarurk, Presiden Jokowi mengunjungi Masjid Kocatepe,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Ankara.

Presiden Jokowi disambut upacara kenegaraan saat tiba di Istana Kepresidenan Turki, hari ini sekitar pukul 11:15 waktu setempat. Jokowi ber­sama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kemudian menuju Dais Kehormatan.

Setelah upacara kenegaraan selesai, Jokowi mengikuti per­temuan Tete-A-Tete di Ruang Tete-A-Tete Istana Kepreside­nan Turki. Rombongan Jokowi direncanakan baru akan tiba di Tanah Air pada Minggu (9/7)

Simpan Sabu di Kemaluan, Dua Wanita Pengedar Narkoba Ditahan

BOGOR DAILY– Satresnarkoba Polres Garut membongkar sindikat pengedar narkoba jenis ganja, tembakau sintetis, dan sabu. Sedikitnya tujuh orang berhasil ditangkap polisi di sejumlah wilayah Kabupaten Garut.

Tujuh orang itu inisial WH, SN, SS, PEN, AW, SM, dan AM. Dua di antaranya perempuan dewasa yaitu AN dan SM.

“Ini merupakan hasil Operasi Ramadniya 2017, hampir semua tersangka berperan sebagai pengedar. Ditangkap di wilayah Garut Kota, Karangpawitan, dan Cibatu. Ditangkapnya dalam rentetan Juni hingga Juli,” kata Kasatnarkoba Polres Garut Asep Darajat kepada wartawan di Mapolres Garut, Jalan Sudirman, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Asep menuturkan, dua perempuan itu terlibat bisnis gelap peredaran sabu. Mereka menjadi target operasi polisi berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan.

Polisi menyergap AN dan SM di area Kecamatan Garut Kota. Keduanya tak dapat mengelak saat polisi menemukan barang bukti barang haram tersebut.

“Saat digeledah oleh anggota polwan, mereka (AN dan SM) menyembunyikan paket sabu di dalam kemaluannya,” ucap Asep sambil menambahkan bahwa total barang bukti yang disita dari dua perempuan itu sebanyak empat gram sabu .

Lebih lanjut dia menjelaskan, barang bukti yang disita polisi dari tujuh tersangka itu antara lain berupa 19 paket sabu dan ganja, alat untuk menghisap sabu, dan tiga buah telepon genggam.

“Rinciannya 13 paket sabu-sabu, sebuah paket sedang daun ganja, 2 paket kecil daun ganja kering, dan 3 paket ganja sintetis,” ujar Asep.

Para tersangka mendekam di balik jeruji Mapolres Garut. Mereka dijerat pasal berlapis yakni Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (2), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Pakai Anting dan Baju Ormas, Ketua DPRD Kota Bogor Dinyinyir

BOGOR DAILY– Salah kostum (saltum) Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono saat memimpin sidang paripurna menjadi buah bibir. Bahkan, sehari setelahnya fotonyaberpakaian seragam ormas, sembari pakai anting dan salam hormat ikut dinyinyir lewat meme yang beredar di media sosial.

Atas kejadian itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD akan memanggil Untung untuk meminta penjelasan. Ang­gota BK DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS Najamudin mengaku segera menegur atas tindakan kurang baik yang terjadi di tengah jalannya si­dang rapat paripurna tentang penyampaian KUA dan PPAS 2018 serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaks­anaan APBD 2016.

“Itu sudah pasti siap. Walau bagaimanapun kan unsur ke­keluargaan lebih diutamakan dari segalanya. Kemudian sudah diingatkan secara in­formal,” ujarnya kepada Met­ropolitan, kemarin.

Najamudin amat menyesa­li kejadian tak elok itu. Dia berharap peristiwa tersebut tak akan terulang ke depan­nya. “Ini jadi pelajaran buat kita, ke depan jangan terulang. Karena bagaimanapun su­asana rapat paripurna sangat formal, sebab dihadiri semua unsur muspida, tokoh masy­arakat dan tokoh pemuda. Bahkan, itu rapat terbuka un­tuk seluruh masyarakat Bogor,” terangnya.

Terkait sanksi apa yang akan dijatuhkan BK kepada ketua DPRD, Najamudin perlu meng­kajinya terlebih dulu. Sebab, pihaknya perlu melihat me­kanisme dan aturan yang berlaku. Apalagi, semua per­masalahan harus diadukan lebih dulu. “Namun karena tadi kita semua menyaksikan langsung, maka sebagai ang­gota BK akan melakukan komunikasi lebih dulu dengan pak ketua secara informal. Secara pribadi, mungkin saya harus komunikasi secara baik dan arif kepada semua pihak,” paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima Arya menjelaskan, kejadian pada sidang paripurna ini ha­rus menjadi pembelajaran dan evaluasi. Ke depannya jangan sampai terjadi, karena sidang paripurna kegiatan sakral.

“Semoga ada hikmahnya dari kejadian itu. Insya Allah hal seperti ini menjadi pem­belajaran bagi kita semua. Tanpa terkecuali, bagi saya bagi pimpinan DPRD Kota Bogor, untuk menjaga mar­wahnya lembaga DPRD. Sama-sama harus kita jaga,” katanya.

Menurut Bima, dalam sidang paripurna inilah rakyat ber­tumpu, di sinilah secara ter­hormat semua pihak membi­carakan nasib Kota Bogor. “Saya ingatkan mudah-mu­dahan tidak terjadi lagi peris­tiwa seperti ini,” tuturnya.

Kegiatan sidang paripurna DPRD juga harus terus diper­baiki dan dievaluasi. Pemkot Bogor tetap berkomitmen akan tepat waktu setiap mengha­diri sidang paripurna. “Kalau kita selalu on time. Saya juga perintahkan semua jajaran da­tang lebih awal on time setiap sidang paripurna,” katanya.

Sekadar diketahui, Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono bikin geger sejum­lah peserta sidang paripurna di gedung DPRD, kemarin. Politisi PDIP itu memimpin sidang paripurna mengguna­kan seragam salah satu orga­nisasi masyarakat (ormas) dengan berbagai atributnya. Sejumlah anggota DPRD pun melayangkan interupsi lanta­ran dianggap tidak etis me­mimpin paripurna mengguna­kan seragam ormas.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS Teguh Rihananto langs­ung menginterupsi setelah pimpinan rapat membuka dan membacakan agenda pem­bahasan rapat paripurna. “Interupsi pak ketua, terkait seragam yang digunakan pak ketua, agar paripurna berjalan dengan khidmat, alangkah baiknya pak ketua meng­ganti seragam terlebih dulu,” ujarnya dalam sidang pari­purna, kemarin.

Namun, interupsi tersebut ditanggapi panas oleh Untung. Dia menolak mengganti se­ragamnya. Ia mengaku sudah meminta izin akan memimpin rapat dengan seragam yang dipakainya. Sebab, rapat pa­ripurna dengan kegiatan or­mas yang dipimpinnya ham­pir berbarengan. “Tadi sudah saya sampaikan, saya me­minta maaf dari awal karena menggunakan seragam ini. Tidak ada yang bilang apa-apa, tapi sekarang sudah ber­jalan baru ramai,” terangnya.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah yang menyayangkan tingkah laku Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.

Menurut dia, seorang ketua DPRD harus bisa menjaga etikanya. Apalagi, ia merupa­kan anggota terhormat. “Se­benarnya pakaian resmi di DPRD itu sudah diatur di tata tertib mereka, terutama dalam rapat tertentu. Itulah sebabnya pakaian resmi DPRD setiap tahun anggaran dialokasikan pengadaan pakaian kedinasan bagi DPRD,” katanya (Metropolitan)

Main Tampar Petugas Bandara, Istri Jendral Diperiksa

BOGOR DAILY– Polisi tengah mengusut kasus penamparan yang diduga dilakukan JW, istri jendral di kepolisian terhadap petugas Aviation Security di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. JW akan diperiksa di Polda Metro Jaya, Jumat (7/7/2017) hari ini.

“Agendanya iya (diperiksa),” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono,Jumat (7/7/2017).

Kasus penamparan petugas bandara itu akan ditangani Polresta Manado sesuai tempat kejadian perkara. Dia menyampaikan rencana pemeriksaan terhadap JW itu dilakukan di Polda Metro Jaya karena yang bersangkutan diketahui sedang berada di Jakarta.

“Yang menangani sesuai locus delikti,” kata dia.

Peristiwa penamparan yang dilakukan JW terjadi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Rabu (5/7/2017) pukul 07.20 Wita, Kasus itu sempat menjadi viral di media sosial.

Kronologisnya, ketika perempuan yang mengaku istri pejabat polisi bintang satu masuk pintu X-Ray SCP 2, tiba-tiba pintu detektor berbunyi karena dia memakai jam tangan.

Petugas Avsec bernama Jemy W. Hantouw kemudian melakukan pemeriksaan dan meminta agar jam tersebut dilepas untuk dimasukkan ke dalam X-ray. Ibu tersebut rupanya tidak terima dengan sikap petugas Avsec dan langsung menempeleng petugas Avsec tersebut.

Ibu tersebut kemudian dibawa ke polsek bandara untuk dimintai keterangan, kemudian dilakukan mediasi oleh polsek bandara.

Setelah mediasi, ibu penampar petugas Avsec kemudian melanjutkan penerbangan dengan flight Garuda Indonesia GA-603 rute Manado – Cengkareng pukul 11.00 Wita dengan mendapat pengawalan dari petugas Polsek Bandara

Pihak AP I Bandara Sam Ratulangi tetap akan melaporkan kejadian tersebut ke AP pusat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sesalkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang penumpang terhadap personil Aviation Security (Avsec) di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado.

“Saya sangat menyesalkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang penumpang terhadap personil Aviation Security Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Seharusnya kita semua menghargai petugas yang menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang,” ujar Budi.

Jauh-Dekat, Masuk Tol Jagorawi Bakal Satu Harga

BOGOR DAILY-Akhir bulan Juli ini Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dijadwalkan akan memberlakukan integrasi sistem pembayaran dengan menghilangkan dua gerbang tol yang ada di dalam ruas tol tersebut. Dua gerbang tol tersebut adalah Gerbang Tol (GT) Cibubur dan GT Cimanggis.

Pelaksanaan integrasi sistem pembayaran ini sendiri telah beberapa kali molor lantaran belum rampungnya pembangunan gerbang. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, molornya pelaksanaan proses integrasi tersebut karena pihaknya membutuhkan perencanaan yang matang.

Ia menyebut, secara fisik proses penggarapan infrastruktur sudah hampir rampung. Namun, ia tak ingin terburu-buru agar pelaksanaannya nanti benar-benar baik, tidak sama dengan saat integrasi pembayaran tol Jakarta-Tangerang-Merak diberlakukan pertama kalinya.

“Jadi fisiknya belum selesai. Kan kita harus bangun gerbang. Minggu lalu baru 72%. Tapi minggu ini musti selesai. Rencananya akhir bulan ini kita akan buka. Kita pastikan fisiknya selesai dulu,” kata Herry, Jumat (7/7/2017).

Herry menjelaskan, pada pertengahan bulan ini pihaknya dan BUJT akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut berupa pemberitahuan sistem pembayarannya yang baru.

Dengan diberlakukannya sistem pembayaran yang terintegrasi ini, maka pengguna tol dari arah Jakarta menuju Ciawi maupun dari arah sebaliknya bakal membayar dengan satu tarif, yang akan dilakukan pada pintu masuk tol (on ramp) atau pintu keluar tol (off ramp). Sehingga pengguna tol bakal membayar sekali saja, baik jaraknya dekat maupun jauh.

Hal tersebut membuat tarif memasuki tol Jagorawi nantinya bakal berubah.

“Yang pasti tarif lebih murah untuk tarif terjauh dan lebih mahal untuk tarif terdekat,” tukas Herry. (detik.com)

Nah…Sekda Jabar Merapat ke PDI Perjuanga Daftar Cagub

BOGOR DAILY– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa datang ke sekretariat kantor DPP PDIP, Jakarta. Iwa berniat mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dari PDIP.

Iwa tiba di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017) sekitar pukul 10.10 WIB. Iwa disambut oleh Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Dwi Hartanto.

“Terima kasih saya bisa diberikan kesempatan daftar di DPP ini. Saya datang ke sini atas dasar imbauan beberapa tokoh. Saya diminta melanjutkan perjuangan dari Jawa Barat,” kata Iwa.

Iwa mengaku yakin dengan pilihannya untuk mencalonkan diri melalui PDIP. Dia menilai pengalaman menjadi birokrat selama 32 tahun cukup untuk menjadi bekal dirinya maju menjadi calon gubernur Jawa Barat.

“Saya mantap mencalonkan melalui PDIP, karena partai ini membela wong cilik. Saya berangkat dari bawah sudah 32 tahun dari PNS golongan dua hingga jadi sekarang. Alhamdulillah berbagai penghargaan baik tingkat nasional hingga internasional bisa diraih,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu Bambang Dwi Hartanto menyambut baik pendaftaran diri dari Iwa. Dia mengatakan telah ada beberapa tokoh lain yang juga telah mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah melalui DPP PDIP.

“Sampai saat sudah ada beberapa bakal kepala daerah mendaftar melalui DPP. Diantaranya dari Papua, Cirebon, Jombang, dan sebagainya,” kata Bambang DH di lokasi yang sama.