Monday, 6 April 2026
Home Blog Page 9012

Tendangan Bima Arya Bisa Bikin Kapok Parkir Liar, Beneran?

BOGOR DAILY– Aksi Walikota Bogor Bima Arya yang ngamuk di pasar hingga menjuruskan tendangan ke arah motor yang terparkir rupanya sampai ke telingan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN). Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku sduah mengetahui aksi kadernya. Namun, Eddy tak mempersoalkannya.

“Saya kira Bima Arya adalah manusia biasa yang bisa meluapkan emosi seperti saya dan Anda. Apalagi, jika ada warga yang sudah berkali-kali diingatkan untuk tidak memarkirkan kendaraan secara liar dan terang-terangan melanggar Perda (Peraturan Daerah),” kata Eddy.
Eddy mengaku akan bersikap seperti Bima Arya ‎jika berada dalam posisi yang sama.  “‎Salah satu problem terbesar di Kota Bogor adalah kemacetan akibat tidak tertibnya pengguna kendaraan,” tutur Eddy.

Menurut Eddy, pro dan kontra pasti ada terkait tindakan Bima Arya. “Namun, terkadang diperlukan shock therapy agar warga kapok,” ungkapnya

Sementara, anak buah Bima Arya langsung dicecar habib-habisan untuk melakukan penertiban di akwasan MA Salmun. Bima mengintruksikan  agar Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) turun tangan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dewi Sartika  “Saya minta kepada Satpol PP dan Dishub agar tidak ada parkir liar. Kalau ada, saya akan tindak Pol PP atau dishubnya,” ujar Bima.

Sejumlah anggota Dishub pun memberikan tali pembatas di bibir jalan, sehingga nantinya tidak ada kendaraan yang melakukan parkir liar yang mengakibatkan kemacetan. “Ini kita batasi dengan pembatas agar tidak digunakan untuk parkir sembarangan. Saya akan pantau terus sampai nanti akhir minggu menjelang lebaran,” terangnya.

Selain itu menurut Bima, menjelang hari raya kondisi pasar selalu mengalami lonjakan pengunjung. Tak hanya itu, banyak juga pedagang musiman yang sengajar berjualan jelang lebaran. Untuk itu, dirinya memastikan agar para pedagang yang berjualan tidak offside ke jalan serta diperparah parkiran kendaraan. “Kita lakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengurangi kesemrawutan ini,” paparnya.

Ada beberapa titik-titik yang memerlukan penertiban dan perlu diawasi petugas Satpol PP agar tidak mengganggu arus kendaraan. Parkir kendaraan juga menurutnya menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian lebih. Untuk itu dirinya meminta petugas Dishub agar menertibkan kendaraan yang terparkir depan lapak PKL. “Sebelah kiri setelah rel kereta harus clear (bersih,red) tidak boleh ada parkir motor dan jika di sebelah kanan ada yang kosong bisa satu baris saja,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan bahwa tali pembatas yang ada di sepanjang jalan MA Salmun akan dibentangkan hingga tiba malam takbir. Mengingat, kepadatan kendaraan berangsur hingga hari raya. “Ini kan masalahnya juga sementara, lonjakan pkl juga sementara sifatnya, menjelang ramadan dan menjelang lebaran aja. Jadi ketika lewat momen ini sudah tidak terlali banyak kendala jalan bisa cukup lebar lagi,” tuturnya.

Dirinya tak nemapik bahwa lapak-lapak PKL yang berdiri di MA Salmun membuat arus kendaraan jadi padat. Dirinya berharap, lewat dari hari raya, kondisi arus kendaraan di sekitaran pasar bisa kembali kondusif. “Dengan pembatas jalan ini jadi batas supaya tidak melanggar ini keluar dari batas. Sampai takbiran aja, karena pkl maju ditambah ada parkir motor, makanya jalan jadi sempit,”tandasnya.

Asyik, THR PNS dan Dewan Cair. Totalnya Capai Rp25,7 Miliar

BOGOR DAILY– Hari ini merupakan hari yang paling bahagia bagi 7.598 Pegawai Negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Hal itu karena gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditunggu-tunggu oleh para PNS tersebut dijadwalkan cair, Rabu (21/6). Tak hanya PNS, 45 anggota DPRD Kota Bogor pun kebagian THR yang dianggarkan Rp25,7 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor Anggraeni Iswara mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian tunjangan kepada PNS telah terbit. Sehingga pihaknya akan melakukan pencairan sesuai dengan amanat PP tersebut. Sampai kemarin, ia masih menunggu pengajuan dari setiap dinas yang ada di lingkungan Pemkot Bogor. “PP-nya sudah ada dan besok (hari ini) akan kita cairkan seluruhnya,” ujarnya kepada Metropolitan.

Besaran THR yang didapatkan PNS tersebut, kata Anggraeni, sesuai dengan gaji pokok para PNS yang diterimanya setiap bulan. Selain itu tidak hanya PNS saja yang akan mendapatkan THR, sejumlah anggota DPRD Kota Bogor juga ikut mendapatkan THR. Dalam APBD, Pemkot Bogor harus menganggarkan Rp3,2 miliar untuk THR anggota DPRD. Karena menurutnya anggota DPRD masuk ke dalam unsur pemerintah. “Termasuk anggota dewan juga mendapatkan THR dan memang itu sesuai dengan PP,” terangnya.

Berbeda dengan PNS dan anggota DPRD, para pegawai honorer atau sukarelawan (sukwan) harus gigit jari karena tak akan dapat THR. Menurut Anggraeni, pegawai honorer tidak masuk dalam PP. “Untuk sukwan tangung jawab dinas yang akan memberikan THR-nya, karena honorer dan sukwan tidak masuk dalam anggaran yang telah disediakan,” paparnya.

Selain THR, PNS pun sudah mendapatkan gaji ke-13 yang diperuntukan bagi anak-anak PNS yang akan masuk sekolah. “Gaji ke-13 sudah turun duluan dan ini sekrang yang terakhir gaji ke 14 untuk tunjangan para PNS,” katanya.

Innalillahi, PNS Disdukcapil Meninggal Saat Bekerja

BOGOR DAILY-  Pegawai Dinas Kependudukan dan Pen­catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor mendadak panik. Seorang pegawai tiba-tiba meninggal saat jam kerja. Budi Sasongko, PNS yang bekerja sebagai pelaksana bagian inovasi dan dokumentasi, mengembuskan napas terakhirnya sesaat setelah tidur.

Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian pada Disdukcapil Kabupaten Bogor Suparno membenarkan kabar duka tersebut. “Almarhum bertugas di bagian pelak­sana inova­seorang pegawai Disdukcapil Kabupaten Bogor Endah juga membenarkan perihal meninsi,” ujarnya.

Selain itu salah ggalnya salah seorang rekan kerjanya itu. “Innalillahi wa in­nailaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah teman saha­bat dan saudara kami H Budi Sasongko pada hari ini dalam tugas di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor,” ucapnya dalam pesan WatsApp.­

Almarhum Budi Sasongko diketahui meninggal sore hari tadi ketika akan dibangunkan rekannya untuk salat Asar. “Sebelumnya beliau sedang tidur saat itu. Pas mau diban­gunkan salat Asar, ternyata sudah meninggal,” ujarnya.

Namun, hingga kini belum diketahui pasti penyebab meninggalnya Budi Sasongko. “Kita tidak tahu penyebabnya. Tapi menurut kami beliau tidak sakit karena meninggal pas lagi tidur,” pungkasnya.

Jokowi bagi-bagi Sembako di Bogor, Nih Lokasinya

BOGOR DAILY- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun yang ke-56 hari ini, Rabu (21/6). Di hari ulang tahunnya ini, Jokowi akan berkeliling Kabupaten Bogor untuk bertemu warga dan membagikan paket sembako.

Jokowi akan membagikan sembako di sejumlah titik Kabupaten Bogor, yakni di Ciawi, Caringin, Cibadak dan Cicurug. Selama berkeliling, Jokowi membawa paket sembako.

Selama berkeliling, Jokowi akan menempuh perjalanan darat. Jokowi dijadwalkan memulai perjalanannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 08.30 WIB, Rabu (21/6/2017).

Rencananya, selain membagikan paket sembako, Jokowi juga akan meninjau pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Turut mendampingi Jokowi dalam kegiatan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

Berikut lokasi yang akan dikunjungi sesuai jadwal :

pukul 08:55 wib : Meninjau pembagian sembako di Kampung Ciawi, Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan bersama istrinya Iriana Jokowi.

Pukul 10:15 wib :  Meninjau pembagian sembako di Desa caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Pukul 10.30 wib : Meninjau ruas tol Bocimi Seksi I Ciawi-Cigombong, Kabupaten Bogor.

Pukul 12.55 wib: Melaksanakan salat Zuhur di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Pukul 13.55 wib : Meninjau pembagian sembako di Kelurahan Cicurung, Kecamatan Cicurung, Kabupaten Sukabumi.

Pukul 15.10 wib: Meninjau pembagian sembako di RT 001 RW 008 Kelurahan Cobadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Pukul 15:50 wib:Meninjau pembagian sembako di RT 003 RW 07 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sekira pukul 15.50 WIB.

Minta Upeti Proyek, Gubernur Bengkulu dan Istri Digarap KPK

BOGOR DAILY– Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari, dan tiga pihak lain.

Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, penangkapan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Bengkulu tersebut, dilakukan lantaran sang gubernur meminta sejumlah upeti dalam proyek yang digarap pihak penyuapnya. ‘’ Itu kayaknya peningkatan jalan‘’ kata Agus Raharjo, ketika ditanya wartawan, di Jakarta Selasa (20/6).

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai proyek yang menjadi muara suap sang gubernur, mantan Ketua LKPP tersebut mengaku belum mengetahuinya.’’ Saya baru dilaporin lewat telfon, jadi belum tahu detail, ‘’ imbuhnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam kegiatan penindakan tersebut, tim berhasil mengamankan Gubernur Bengkulu RM bersama sang istri LMM, seorang pengusaha dan pihak lain yang diduga menjadi pihak penyuapnya.

Berdasarkan informasi, selain mengamankan para pihak yang duga melakukan transaksi suap menyuap, tim juga berhasil menyita barang bukti uang suap yang di duga sebagai komitmen fee dari sebuah proyek di wilayah Bengkulu.

“Uang (suapnya) Rp 1 miliar,’’ bisik sumber penegak hukum  yang enggan disebutkan, seperti yang dilansir JawaPos.com, Selasa (20/6).

Namun, terkait proyek apa sehingga mantan Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan dan sang istri diamankan menjelang lebaran, sumber tersebut belum bisa menjelaskan secara detail. Pasalnya, kegiatan penindakan sedang dilakukan.

 

Cewek Cantik Ini Ternyata Komplotan Begal Sadis Daan Mogot

BOGOR DAILY– Perburuan tiga kawanan perampok sadis Daan Mogot yang menembak mati Davidson Tanoto di Jawa Timur mengungkap fakta menarik. Salah satu komplotan pelaku adalah seorang perempuan. Dia memiliki inisial nama RCL, dan merupakan pacar SFL, kapten komplotan yang ditembak mati polisi, Selasa dini hari (20/6).

“Dia (RCL) berperan untuk menyediakan tempat berkumpul para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kejahatan,” jelas Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Rudy Heriyanto.

Melihat penampilan RCL, orang awam tak bakal mengira bahwa dia adalah bagian dari komplotan perampok sadis kelas kakap. Sosok perempuan kelahiran Jakarta, 28 Oktober 1975 itu tak ubahnya seperti cewek-cewek lainnya yang berdandan modis.

Foto yang dimiliki oleh kepolisian jadi buktinya. Terlihat dalam foto 3×4 itu, RCL mengenakan sweater casual lengan panjang warna putih.

Selama ini RCL menyediakan tempat persembunyian. Termasuk saat diminta oleh sang pacar untuk mencarikan apartemen. “Setelah beraksi di Daan Mogot, pelaku itu berkumpul di apartemen di kawasan Jakarta Timur. Mereka menyewanya selama beberapa hari, di situ mereka juga membahas rencana kejahatan,” kata Rudy.

Pelarian ke Banyuwangi juga tak lepas dari peran RCL. Berdasar pengakuannya, ketiga perampok itu sebenarnya hendak kabur ke Bali dengan terlebih dahulu singgah di Banyuwangi. “Rumah yang dipakai untuk sembunyi di Banyuwangi milik teman RCL. Temannya tersebut tidak tahu sama sekali bahwa RCL adalah kawanan perampok,” lanjut Rudy.

Oleh sebab itu, polisi tidak sampai menahan pemilik rumah yang dijadikan tempat persembunyian pelaku di Banyuwangi. Korps berseragam cokelat sudah meminta keterangan kepada pemilik rumah. Pemiliknya kooperatif dan tidak ada kesengajaan menyembunyikan pelaku kejahatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga pelaku perampokan di SPBU Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang menewaskan Davidson Tantono diburu sampai Blambangan, Banyuwangi. Saat diminta menunjukkan barang bukti senpi di Bypass Arteri Porong, Sidoarjo, pimpinan kelompok tersebut mencoba merampas senpi polisi. Lantaran perlawanan tersebut, polisi menembak mati SFL

Penyidikan Kasus Chat Porno Habib Rizieq Ditunda Usai Lebaran

BOGOR DAILYPenyidik Polda Metro Jaya (PMJ) memutuskan untuk menunda proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pornografi Habib Rizieq hingga setelah Lebaran tahun ini. Alasannya, karena pihak kepolisian akan menunggu sampai Rizieq pulang ke Indonesia dari Arab Saudi. Kedua, Polisi khususnya PMJ ingin lebih fokus terhadap operasi pengamanan kemanusiaan di Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Adanya penundaan itu rupanya diapresiasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Terlebih saat ini dari pihak Habib Rizieq dan GNPF-MUI telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra selaku mediator untuk mengadakan rekonsiliasi kepada pihak pemerintah.

Termasuk terhadap kasus hukum yang menimpa beberapa ulama dan tokoh nasional lainnya. “Semoga pihak Pemerintah mempunyai niat baik serta merespon secara positif juga untuk menerima Tim Rekonsiliasi yang akan di bentuk oleh GNPF-MUI dan Yusril tersebut, mengingat kasus hukum terhadap HRS ini sudah menjadi sorotan publik baik di dalam maupun luar negeri,” kata Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis, di Jakarta, Selasa (20/6).

Ali melanjutkan, kasus ini berpotensi memperburuk situasi nasional terutama situasi politik hukum dalam negeri. Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan bangsa dan negara, demi kemakmuran dan kemajuan rakyat indonesia.

“Oleh karenaya, untuk mewujudkan semua itu  pemerintah perlu adanya situasi politik yang kondusif dan aman,” ujarnya.

Dikatakan Ali, ACTA berharap, Tim Rekonsiliasi yang dikomandoi oleh Yusril untuk bertemu serta membahas bagaimana mekanisme dan konsep menyelesaikan persoalan dan permasalahan hukum yang menimpa HRS, Ulama, Aktivis dan Tokoh Nasional lainnya dapat menemui kesepakatan “Semoga Tim Rekonsiliasi dapat segera menemukan kesepakatan. Sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan,” pungkasnya.

Genap 56 Tahun, Jokowi Didoakan Jadi Presiden Lagi

BOGOR DAILY– Hari ini,  21 Juni 2017, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) genap berusia 56 tahun, Bahkan di Istana Negara, sejumlah relawannya sudah menyiapkan tumpeng untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) san presiden.

“Selamat ulang tahun, Bapak Joko Widodo. Untuk NKRI!” teriak para relawan di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

Mereka mengaku berasal dari berbagai elemen relawan. Nio, salah satu relawan Jokowi, menjelaskan ini adalah acara spontan.  “Ini acara spontan saja. Ini dari berbagai elemen. Ada Laskar Cahaya Timur, paguyuban warteg, komunitas sepeda,” jelasnya di lokasi acara.

Nio juga mengutarakan dukungannya terhadap Jokowi. Dia mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang mau turun kepada rakyatnya. “Kita mempunyai pemimpin yang mau turun ke masyarakat. Rakyat sudah merasakan program-program beliau,” jelasnya.

Acara dimulai dengan doa dua agama, yaitu doa dengan cara Islam dan Nasrani. Mereka semua mendoakan Jokowi agar tetap memimpin Indonesia. Tidak lupa, mereka juga mendoakan Jokowi agar kembali terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Di lokasi, ada tiga tumpeng di Taman Pandang Istana. Salah satu tumpeng berhiaskan foto Jokowi dengan ucapan selamat ulang tahun.

Di tumpeng kedua, terdapat lilin dengan angka 56. Dan tumpeng lainnya dihiasi oleh replika angsa. Sementara itu, seorang relawan lain bernama Sartono mengatakan siap mendukung dan mendorong setiap kebijakan Jokowi.

“Dorong Pak Haji Joko Widodo. Untuk itu, di hari ulang tahun beliau, malam ini kita doakan beliau secara ikhlas, semoga diijabah Allah. Semoga diberi kesehatan, kemampuan. Jangan takut, kita harus jalan terus,” ujarnya di depan para relawan.

Lingkaran Setan Nasib PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di tempat/jalan umum. Ini karena mereka tidak memiliki tempat untuk berjualan (berusaha).

Wikipedia memberikan definisi pedagang yang berjualan di bahu/trotoar jalan yang semestinya menjadi hak pejalan kaki. Definisi yang masif ini menempatkan PKL adalah pelanggar hukum ketertiban umum.

Cara mendefinisikan seperti ini tentu membawa dampak besar. Insinuasi bahwa PKL adalah pelanggar hukum. Definisi yang semestinya ditinjau kembali.

Saya memilih definisi saya sendiri. Bukan definisi wikipedia atau kamus umum dan lainnya.

Mengapa? Inilah beberapa alasannya:

1. PKL adalah usaha rakyat yang nyata-nyata menjadi soko guru sumber penghasilan rakyat. Saat terjadi krisis moneter 1997–ketika banyak perusahaan bangkrut bahkan bank-bank yang dananya digangsir pemiliknya sendiri (ingat kasus BLBI)– telah terjadi gelombang PHK dan puluhan ribu tenaga kerja produktif menganggur. Dan kemudian yang bisa menjawab pemenuhan kebutuhan mereka adalah memilih menjadi PKL. Berjualan makanan di jalan umum, di trotoar jalan dan lain-lain. Saat itu usaha mandiri PKL ini menjadi katub pengaman ekonomi rakyat.

2. Pemerintah (negara) belum mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat. PKL adalah usaha mandiri yang menjadi sumber penghasilan rakyat yang bertahan kuat menghadapi badai ekonomi. Selain itu, PKL juga menjadi katup pengaman ekonomi dari problem pengangguran dan kelangkaan lapangan kerja.

Dalam realitasnya, banyak pemerintah daerah memandang PKL adalah sumber masalah: kemacetan dan kumuh. Dan karenanya dengan instrumen Perda Ketertiban Umum mereka (PKL) diburu dan diusir dari tempat umum. Mulai dengan cara persuasif sampai dengan cara-cara kasar dan ditindak secara hukum. Lingkaran setan ini terjadi karena PKL dicap sebagai pelanggar hukum. Diburu dan diusir dengan memggunakan anggaran APBD. Bahkan di Kota Bogor ada anggaran penertiban PKL. Setahun mencapai angka miliaran. Sebentar bersih kemudian PKL menjamur kembali. Dianggarkan kembali. Miliaran rupiah lagi. Penertiban kembali. Bersih sejenak, namun menjamur lagi. Kemudian dianggarkan lagi.

Lingkaran setan nasib PKL ini tidak pernah selesai substansinya untuk menuju sejahtera.

Dalam konsep negara Indonesia , yang digagas oleh Soepomo dan Soekarno: Indonesia adalah negara dibangun atas asas kekeluargaan dan gotong royong.

Karenanya, dalam konsep tersebut, PKL harus dipandang sebagai anggota keluarga bangsa yang harus disejahterakan oleh pemimpinnya yang adalah kepala keluarga.

Bila kepala keluarga belum mampu mensejahterakan, maka tindakan penertiban PKL yang sedang berjuang sendiri mensejahterakan diri telah kehilangan dasar filosofis dan moral.

Karena itu, penertiban tidak dapat dilakukan sebelum pada mereka diberi solusi atas usaha mereka sendiri. Didapatnya solusi permanen atas jalan kesejahteraan PKL sebagai anggota keluarga.

Jika demikian, maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah dialog. Komunikasi yang tidak boleh putus-putusnya untuk mencari jalan keluar.

Tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan dan pengusiran PKL adalah tindakan yang tidak bermoral…

Salam Rakyat yang Berjuang

Sugeng Teguh Santoso, SH
(Calon Walikota Bogor 2018/Sekjen DPN Perhimpunan Advokat Indonesia)

Selama Dua Pekan, Truk Dilarang Melintas Jalur Puncak

BOGOR DAILY– Selama dua pekan atau masa Operasi Ramadiya 2017, truk bermuatan nonsembako dilarang melintas di Jalur Puncak dan Jalur Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama mengatakan, aturan tersebut berdasarkan edaran Peraturan Dirjen Perhubungan Darat di mana truk berkapasitas besar bukan pengangkut pangan dan BBM dilarang beroperasi mulai Minggu 18 Juni-Senin 3 Juli 2017.

“Kendaraan pengangkut yang dilarang beroperasi selama musim mudik dan balik, menurut ketentuan yaitu kendaraan bahan bangunan, hasil tambang non-bahan bakar, truk tempelan, truk gandengan, kontainer, kendaraan barang maksimal 14 ton dan pengangkut barang dengan sumbu tiga atau lebih,” katanya, Selasa (20/6/2017).

Sementara, untuk kendaraan pengangkut bahan makanan, ternak, bahan bakar, antaran pos, barang ekspor/impor dari dan ke pelabuhan, serta mobil bertanda khusus yang mengangkut sepeda motor program mudik gratis tetap beroperasi.

“Sesuai juga dengan surat edaran dari Kementarian Perhubungan truk dilarang melintas di Tol Jogorawi menuju kawasan Puncak atau Sukabumi. Kami sudah sosialisasikan di gerbang tol dan persimpangan jalan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan edaran Kementerian Perhubungan, larangan angkutan barang ini berlaku di ruas tol Merak-Cikupa-Kembangan-JORR W2, Kembangan Jakarta-JORR W-Cikunir, Cawang-Dawuan-Purbaleunyi, Cawang-Cikarang Utama-Cikopo-Palimanan-Pejagan-Brebes Timur, dan Cawang-Bogor-Ciawi.