Ibu Hindun binti Raisman (78 Tahun) Warga Setiabudi, Jakarta ini meninggal dunia. Warga dan ulama setempat menolak mensalatkannya karena almarhumah adalah pendukung salah satu pasangan calon gubernur yang dicap kafir, penista agama.

Ini fenomena kegilaan warga Jakarta yang terbelah karena Pilkada. Mensalatkan jenazah adalah kewajiban sesama muslim, akan tetapi hukum tersebut dimentahkan dan dibatalkan karena adanya anjuran yang masif diedarkan di Jakarta. Isinya: larangan mensalatkan jenazah pendukung Calon Gubernur Ahok.

Saya awalnya menganggap penolakan dan larangan mensalatkan jenazah yang ditempel di kampung-kampung di Jakarta hanya sebatas sebagai joke, gertakan atau tekanan psikis saja dari kelompok pendukung pasangan rival Ahok.

Ternyata hal tersebut menjadi kegilaan nyata di Jakarta. Saya menjadi muak dengan kegilaan yang terjadi ini. Saya muak dengan politisasi agama.

Agama bukanlah Tuhan, Ulama juga bukanlah Tuhan. Kalau dalil agama dan ulama menjauhkan manusia pada penghargaan akan kemanusiaan, maka buat saya sudah pasti itu adalah salah.

Akan banyak perdebatan dalil agama bisa tumplek dalam membahas ini. Akan tetapi buat saya penghargaan pada kemanusiaan adalah keniscayaan yang Tuhan inginkan hadir di dunia ini.

Salam Kemanusiaam Yang Beradab

Sugeng Teguh Santoso, SH
(Sekjen DPN Perhimpunan Advokat Indonesia dan Ketua Umum Front Pembela Indonesia)

Senin, 13 Maret 2017, Saya mendampingi pengurus dua gereja di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Dua gereja itu yakni Metodis dan HKBP, yang dinyatakan status quo oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Saya bertemu dengan Asisten Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor Bapak Burhanudin. Pak Burhan (menyebut dirinya blak-blakan “Burung Hantu”) adalah sahabat yang sudah lama tak jumpa. Bertemu dalam posisi tugas masing-masing.

Saya sebagai Ketua Yayasan Satu Keadilan, tempat dimana seluruh warga bisa mengadukan nasibnya yang ditindas, tertindas oleh kekuasaan maupun kekuatan horizontal sesama warga.

Saya dampingi para pengurus gereja Metodis dan Gereja HKBP Parungpanjang yang resah karena gereja mereka ditutup oleh keberatan warga dengan alasan tiada ijin.

Gereja Metodis sendiri telah ada keterangan terdaftar di Kemenag, Kabupaten Bogor sebagai tempat ibadah.

Pak Burhan dengan artikulasinya yang terang benderang memberikan penjelasan yang baik walau belum bisa menuntaskan masalah, namun sudah cukup membuat saya dan para pengurus di dua gereja tersebut memiliki harapan.

Pak Burhan melayani, mendengar keluhan, dan pencarian solusi agar hak beribadah yang menjadi hak dasar warga negara tersebut bisa dipenuhi.

Hambatan beribadah, tekanan untuk menutup rumah ibadah dari sisi horizontal dan juga diamini oleh pemerintah lokal menjadi problem dalam negara Indonesia yang menjamin hak menjalankan keyakinan dan beragama dalam konstitusinya.

Politik perizinan rumah ibadah menjadi instrumen yang kerap digunakan oleh kelompok intoleran untuk menghambat hak-hak beribadah. Penilaian diskriminatif pun tidak dapat terhindarkan.

Solusi untuk warga untuk bisa beribadah harus menjadi prioritas. Semoga kelak rapat Forkominda Kabupaten Bogor dapat memberikan solusi alternatif tempat ibadah hingga perizinan rumah ibadah selesai diurus.

Semoga tercipta komunikasi baik antara warga gereja dengan warga yang keberatan serta warga dapat menerima kehadiran peribadatan gereja Metodis dan HKBP, sehingga tercipta suasana persaudaraan-sebangsa.

Penyelesaian melalui komunikasi adalah jalan utama yang harus ditempuh. Sulit memang. Akan tetapi harus dijalani dengan sabar.

SALAM INDONESIA DAMAI

Sugeng Teguh Santoso, SH

(Sekjen DPN Perhimpunan Advokat Indonesia dan Ketua Yayasan Satu Keadilan)